Ditemukan 8357 data
Urut Berdasarkan
Register : 15-11-2018 — Putus : 04-04-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr Tanggal 4 April 2019 — Penuntut Umum:
ANGGA WARDANA, SH
Terdakwa:
M.S. RUSLAN Bin H. MUHAMMAD JAANG ARSYAD Alm
141 — 37
ANGGA WARDANA, SH
Terdakwa:
M.S. RUSLAN Bin H. MUHAMMAD JAANG ARSYAD Alm
141 — 37
Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya denganpenyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku ; (dalam penjelasan Pasal angka 7 disebutkanyang dimaksud dengan "Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis" adalahpejabat yang tugas dan wewenangnya di dalam melakukanpenyelenggaraan Negara rawan terhadap praktek korupsi, kolusi, dannepotisme, yang meliputi : 1.
Register : 06-08-2018 — Putus : 18-12-2018 — Upload : 31-12-2018
Putusan PN PEKANBARU Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pbr Tanggal 18 Desember 2018 — Penuntut Umum:
MAIMAN LIMBONG, SH
Terdakwa:
WIDAWATI Binti ABDUL WAHAB
193 — 69
MAIMAN LIMBONG, SH
Terdakwa:
WIDAWATI Binti ABDUL WAHAB
193 — 69
Menyusun dan menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada KepalaDaerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalamkondisi darurat bencana;f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;g.
Register : 25-02-2020 — Putus : 24-06-2020 — Upload : 03-07-2020
Putusan DILMIL I 07 BALIKPAPAN Nomor 14-K/PM.I-07/AD/II/2020 Tanggal 24 Juni 2020 — Oditur:
Suhartono, S.H.
Terdakwa:
Bagus Suryanata Kusuma
118 — 270
Suhartono, S.H.
Terdakwa:
Bagus Suryanata Kusuma
118 — 270
atau akibatnya.Bahwa yang dimaksud memukul atau menumbuk adalahperbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka,memar terhadap orang lain.Bahwa yang dimaksud dengan seorang bawahan adalahsetiap prajurit Tentara Nasional Indonesia yang karenapangkat atau jabatannya berkedudukan lebih rendah daripadaprajurit lainnya.Bahwa yang dimaksud dengan cara lain menyakitinya adalahdapat terjadi secara langsung atau tidak langsung, secaralangsung misalnya dengan menubrukkan kepala kepadabagian badan yang rawan
Register : 05-02-2015 — Putus : 29-04-2015 — Upload : 02-02-2016
Putusan DILMILTI III SURABAYA Nomor 2-K/PMT.III/AD/I/2015 Tanggal 29 April 2015 — BENNY SULISTIONO, Kolonel Inf / 31170
264 — 721
264 — 721
Terdakwa pernah melaksanakan tugas negara berupa TugasOperasi dan mempunyai Tanda Jasa dari Negara, sebagaiberikut :Riwayat Tugas Operasi: Operasi Seroja di Timor Timur tahun 1988,1995, 1997 Operasi Daerah Rawan Aceh 20012003, 2005Penugasan Luar negeri : Kamboja tahun 1991 Inggris tahun 1996 Amerika tahun 1997 Australia tahun 2009 Thailand tahun 2009 Korsel tahun 2010 Vietnam tahun 20011Tanda jasa dari negara: Satya Lencana Kesetiaan VIII tahun Satya Lencana Kesetiaan XVI tahun Satya Lencana Seroja
Register : 28-05-2021 — Putus : 06-07-2021 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN MEMPAWAH Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Mpw Tanggal 6 Juli 2021 — Pemohon:
PT.FAJAR SAUDARA LESTARI
Termohon:
BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH KALIMANTAN
101 — 23
PT.FAJAR SAUDARA LESTARI
Termohon:
BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH KALIMANTAN
101 — 23
Bahwa, ada pleton desa Kahutla nanti di bawahnya ada MPA (MasyarakatPeduli Api) untuk memantau titiktitik dimana ada titik api dan ikutmemadamkan kebakaran tersebut karena untuk tingkat dusun MPA inilahbersama Kepala Dusun yang menjadi ujung tombak untuk memadamkanapi;Bahwa, pembina MPA dari Pemohon,;Bahwa, Termohon tidak pernah peduli dengan MPA;Bahwa, upah kepada MPA disamping kerjanya kerja lepas tetapi prioritasmereka setiap musim kemarau mereka mendapatkan upah untuk menjagalananlahan yang rawan
Register : 08-01-2016 — Putus : 16-02-2016 — Upload : 24-08-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 02/Pid/Prap/2016/PN JKT.SEL Tanggal 16 Februari 2016 — Kamaluddin Harahap, Tempat / tanggal lahir Padang Sidempuan, 28 Februari 1968, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Dosen Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, bertempat tinggal di Jalan Tengkul No. 130 Mendan Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya M. Sa'i Rangkuti, S.H., M.H., M. Iqbal Rangkuti, S.H., Roni Chandra, S.H., dan Ricard Sibarani, S.H., masing-masing Para Advokat & Penasehat Hukum, yang berkantor di Apartement Brawijaya Suite 1102 Jalan Brawijaya XII No. 1 Kebayoran Baru Telp: (021) 722 6406 Jakarta Selatan â Indonesia, bertindak baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Januari 2016, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;
154 — 86
154 — 86
TERMOHONmenyekesampingkannya dan tidak menjunjung Tinggi EtikaKemanusiaan dan Budaya Ketimuran Bangsa Indonesia dandengan enaknya TERMOHON Melabrak NormaNorma Hukumyang ada. penjelasan dari Dokter Spesialis PEMOHON untuktindakan Operasi kepada diri PEMOHON, hal tersebut jugadidukung oleh keterangan Dokter Spesialis Urologi tanggal 1Desember 2015 yang berada di Rumah Sakit Angkatan Darat(RSPAD GATOT SUBROTO) Jakarta, yang menganjurkan bahwaterhadap diri PEMOHON segera dilaksanakan Tindakan Operasiyang dapat berpotensi "RAWAN
Register : 22-06-2023 — Putus : 04-10-2023 — Upload : 04-10-2023
Putusan PN PALEMBANG Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg Tanggal 4 Oktober 2023 — Penuntut Umum:
1.JULIA RACHMAN,SH
2.PATAR DANIEL PANGGABEAN, S.H.
Terdakwa:
CANDRA PUTRA WIJAYA S.E. Bin MAT ZAINI Alm
182 — 128
1.JULIA RACHMAN,SH
2.PATAR DANIEL PANGGABEAN, S.H.
Terdakwa:
CANDRA PUTRA WIJAYA S.E. Bin MAT ZAINI Alm
182 — 128
Buay Rawan
60) 1 (Satu) Bundel Surat Pertanggung Jawaban (Spj) Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Simpang Kabupaten Oku Selatan
61) 1 (Satu) Bundel Laporan Pertanggung Jawaban (Spj) Dana Operasional Panwaslu Kecamtan Bpr Ranau Tengah Kabupaten Oku Selatan
62) 1 (Satu) Bundel Surat Pertanggung Jawaban Panwascam Kecamatan Sindang Danau Kabupaten Oku Selatan
63) 1 (Satu) Bundel Laporan Pertanggung Jawaban Panwaslu Kecamatan Muaradua
Delapan Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Rupiah)
139) Uang Titipan Panwascam BPRRT Senilai Rp.49.890.000 (Empat Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah)
140) Uang Titipan Panwascam Buana Pemaca Senilai Rp.33.348.000 (Tiga Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah)
141) Uang Titipan Panwascam Buay Pemaca Senilai Rp.27.623.000 (Dua Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah)
142) Uang Titipan Panwascam Buay Rawan
Register : 23-07-2018 — Putus : 16-05-2019 — Upload : 08-07-2019
Putusan PN MANADO Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mnd Tanggal 16 Mei 2019 — - HANDRIE MARTHEN JOHNSON KOMALING, S.H.
112 — 25
112 — 25
Sedangkan teknispenyususnan RDTR adalah sesuai dengan KAK yang termuat dalam permenPU.Bahwa saksi tidak tahu mengenai akan dibuainya water front city dipesisirpantai amurang saksi tidak tahu pasti, apakah ada atau tidak dalam RDITR ,namun informasi tersebut dapat diperoleh di data RTRW dan RDTR;Bahwa pesisir pantai amurang sekitar kelurahan Ranoiapo tersebut termasukpola ruang Kawasan rawan bencana alam dan struktu ruang jalan boulevardAmurang;Bahwa ada konsultan yang membuat perencanaan untuk RDIR
kegiatanpenanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh;Menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakanpemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencanaterhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahanbencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adildan setara;Menetapkan standardisasi serta kebutuhan penyelenggaraanpenanggulangan bencana berdasarkan Peraturan Perundangundangan;Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan
Putus : 07-11-2013 — Upload : 29-04-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 66/PID.SUS/2013/PN.TIPIKOR.SMG. Tanggal 7 Nopember 2013 — WACHDIJONO, SP. MM Bin SARNO DULCHASANI;
42 — 22
42 — 22
Pertani Jakarta sebanyak 300 ton, kemudian saksimenanyakan pembayarannya bagaimana, waktu itu terdakwa mengatakanpembayarannya seminggu setelah dikirim baru dibayar, lalu saksi menanyakan kepadaterdakwa *mengapa penjualan dengan bayar tunda kok dilayani dijawab Direktur*yang kemarin lancar, alu saksi mengatakan kepada terdakwa diusahakanpembayaran secepatnya dan jangan diulangi lagi karena itu rawan dan tidak terjaminkeamanannya;Baha ketika saksi sudah beberapa kali menanyakan belum ada perkembanganpembayaran
Register : 13-12-2018 — Putus : 20-02-2019 — Upload : 05-03-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 119/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg Tanggal 20 Februari 2019 — Gatot Rachmanto
250 — 109
250 — 109
menurut Pasal 1 angka 1 Undangundang Nomor 28 Tahun 1999 adalahpejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif dan yudikatif ataupejabat lain yang tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negarasesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 2 angka 7 Undangundang Nomor 28 Tahun 1999 yang dimaksud dengan Pejabat lain yangmemiliki fungsi strategis adalah pejabat yang tugas dan wewenangnya di dalammelakukan penyelenggaraan negara rawan
Register : 16-03-2016 — Putus : 23-06-2016 — Upload : 19-07-2016
Putusan PN TERNATE Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PN Tte Tanggal 23 Juni 2016 — Drs. IMRAN YAKUB alias IM
108 — 56
108 — 56
RAWAN TJANDRA, SH.
Register : 02-06-2020 — Putus : 13-07-2020 — Upload : 14-07-2020
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM Tanggal 13 Juli 2020 — Pembanding/Penuntut Umum : TRI TARUNA FARIADI,SH
Terbanding/Terdakwa : HARNIAH, ST., BINTI H ALWI ALM
142 — 58
Terbanding/Terdakwa : HARNIAH, ST., BINTI H ALWI ALM
142 — 58
Tujuan DAK bidang air minum adalah meningkatkanakses air minum terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)perkotaan, masyarakat di perdesaan yang rawan air, termasuk daerahtertinggal dan perbatasan melalui peningkatan sambungan rumah (SR),pemasangan master meter dan penyediaan SPAM perdesaan secara efektifdan efesien serta dimanfaatkannya DAK sebagai dana daerah untuk urusanbersama (DDUB) pada kegiatan pengembangan SPAM yang didanaiHalaman 67 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUSTPK/2020/PT BJMsebagai
Tujuan DAKbidang air minum adalah meningkatkan akses air minum terutama bagimasyarakat berpenghasilan rendah (MBR) perkotaan, masyarakat diperdesaan yang rawan air, termasuk daerah tertinggal dan perbatasanmelalui peningkatan sambungan rumah (SR), pemasangan master meterdan penyediaan SPAM perdesaan secara efektif dan efesien sertadimantaatkannya DAK sebagai dana daerah untuk urusan bersama(DDUB) pada kegiatan pengembangan SPAM yang didanai sebagai olehdana bersumber dari APBN melalui pembangunan
Register : 15-05-2012 — Putus : 19-07-2012 — Upload : 30-07-2012
Putusan DILMIL I 01 BANDA ACEH Nomor 89-K/PM.I-01/AD/V/2012, 19-07-2012 Tanggal 19 Juli 2012 — PRAKA MUHAMMAD TOHIR
77 — 18
77 — 18
kemudian Terdakwa menusuk leher sebelah kanan hingga tembus dapat disimpulkan sebagai suatukesengajaan merampas nyawa orang lain dan obyeknya adalah orang lain dalam hal ini orang yangmasih hidup.Bahwa tindakan yang dilarang dalam unsur ini adalah merampas nyawa orang lain, artinyamelakukan suatu perbuatan yang mengakibatkan nyawa orang lain menjadi hilang (mati), sedangcara/perbuatan yang dilakukan bisa bermacammacam, yaitu bisa dengan cara memukul,menendang, menusuk, menembak bagianbagian tubuh yang rawan
Putus : 17-04-2014 — Upload : 09-09-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 392 K/Pid.Sus/2014 Tanggal 17 April 2014 — EFFENDY KOMALA, Dk
129 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
129 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dian IrwanNugqisra dan Eko Darmayanto sebagai PPNS yang berdasarkan penjelasan Pasal 2angka 6 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentangPenyelenggara Negara yang bersih dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme, yangmenyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pejabat lain yang memiliki fungsistrategis adalah pejabat yang tugas dan wewenangnya didalam melakukanpenyelenggaraan Negara rawan terhadap praktik korupsi, kolusi dan nepotisme,yang salah satunya disebutkan dalam huruf f yaitu Penyidik
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIV/2016 Tahun 2016 2557 — 1632
- Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
Dalam praktikadministrasi semacam itu) akan tumbuh subur bureaucraticclick dan patron client relationship, yaitu penyelesaian persoalan didalam dan di luar kantor melalui caracara yang tidak legalformal,yang sangat rawan penyimpangan, penyalahgunaan jabatan sertaberagam perbuatan tercela lain atau mal administrasi.
Register : 20-07-2017 — Putus : 07-11-2017 — Upload : 01-11-2018
Putusan PN KENDAL Nomor 86/Pid.B/2017/PN Kdl Tanggal 7 Nopember 2017 — PURWANTI,SH BINTI SUPIYANTO
131 — 162
131 — 162
PWT/024/2015 tertanggal 18 Juni 2015 tersebut,sangatlah rawan untuk disalahgunakan oleh terdakwa, karena korban SitiSaisah selama ini ini hanya mengetahui bahwa dirinya hanya memberikankuasa kepada Terdakwa dalam kaitannya untuk Mengurus hartapeninggalan Almarhum H. Sunarto, sebagaimana yang tertuang dalamSurat Kuasa No.
Register : 29-12-2015 — Putus : 18-12-2015 — Upload : 29-12-2015
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 35/PID.SUS-TPK/2015/PN Bna Tanggal 18 Desember 2015 — YUSRIZAL, SE BIN ABU BAKAR YAHYA;
126 — 17
126 — 17
Negara, sejak tanggal 11 September 2015 sampai dengantanggal 10 Oktober 2015;Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Banda Aceh sejak tanggal 11 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 09 Desember2015;Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sejak tanggal 10Desember 2015 sampai dengan tanggal 08 Januari 2016;Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat HukumnyaIRAWAN, SH,advokad/penasihat hukum dari Lembaga Bantuan Hukum /rawan
Register : 20-02-2020 — Putus : 24-06-2020 — Upload : 03-07-2020
Putusan DILMIL I 07 BALIKPAPAN Nomor 13-K/PM.I-07/AD/II/2020 Tanggal 24 Juni 2020 — Oditur:
Andi Hermanto, S.H
Terdakwa:
Hendrikus Liing Lung
159 — 176
Andi Hermanto, S.H
Terdakwa:
Hendrikus Liing Lung
159 — 176
atauakibatnya.Bahwa yang dimaksud memukul atau menumbuk adalahperbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka,memar terhadap orang lain.Bahwa yang dimaksud dengan seorang bawahan adalahsetiap prajurit Tentara Nasional Indonesia yang karenapangkat atau jabatannya berkedudukan lebih rendah daripadaprajurit lainnya.Bahwa yang dimaksud dengan cara lain menyakitinya adalahdapat terjadi secara langsung atau tidak langsung, secaralangsung misalnya dengan menubrukkan kepala kepadabagian badan yang rawan
Register : 02-08-2016 — Putus : 05-01-2017 — Upload : 05-01-2017
Putusan PTUN SERANG Nomor 29/G/2016/PTUN-SRG Tanggal 5 Januari 2017 — - BAMBANG PUJIANTO dkk
Melawan
- ASISTEN I SEKDA KOTA CILEGON
339 — 285
339 — 285
Putusan No. 29/G/2016/PTUNS RGkehidupan yang layak, adalah yang utama terpenting untukpenikmatan hakhak ekonomi, social, dan budaya,b) General comment No. 7 (1997) tentang Hak atas Tempat Tinggalyang Layak: Pengusiran Paksa: Pasal 16 menegaskanPengusiran tidak boleh menjadikan individuindividu tidakberumah atau rawan terhadap pelanggaran hakhak asasi manusialainnya.
Putus : 08-04-2015 — Upload : 01-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2427 K/Pid.Sus/2014 Tanggal 8 April 2015 — ANDI ALIFIAN MALARANGENG
726 — 2250 — Berkekuatan Hukum Tetap
726 — 2250 — Berkekuatan Hukum Tetap
Selain itu lokasi proyek Hambalang berada dalam zona kerentanangerakan tanah menengah tinggi sebagaimana Peta Rawan Bencana yang diterbitkanoleh PVMBG Kementerian ESDM maupun penyelidikan PVMBG terhadap kondisigeologi Jahan dalam lLaporan Singkat Hasil Pemeriksaan Gerakan TanahNo.388/42.02/DGV/2002 tanggal 21 Februari 2002.