Ditemukan 8357 data
Urut Berdasarkan
Register : 14-02-2017 — Putus : 04-04-2017 — Upload : 26-03-2020
Putusan PA INDRAMAYU Nomor 1157/Pdt.G/2017/PA.IM Tanggal 4 April 2017 — Penggugat melawan Tergugat
8 — 0
8 — 0
MENGADILI
1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (ARYANTO BIN MUNTARA) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (WITRI BINTI RAWAN
Register : 05-10-2017 — Putus : 08-01-2018 — Upload : 18-01-2018
Putusan DILMIL III 12 SURABAYA Nomor 160-K/PM.III-12/AL/X/2017 Tanggal 8 Januari 2018 — Oditur:
AGUNG CATUR UTOMO, SH, MH
Terdakwa:
KHOIRUL MUHJI FAJAR
124 — 54
AGUNG CATUR UTOMO, SH, MH
Terdakwa:
KHOIRUL MUHJI FAJAR
124 — 54
Telinga : pada daun telinga kanan, 3,5 (tiga koma lima) sentimeterdiatas liang telinga, 17 (tujuh belas) sentimeter dari garis pertengahardepan dan 163 (seratus enam puluh tiga) sentimeter dari tumit,ditemukan luka terbuka berbentuk garis tepi rata, dengan sudut tajampada kanan bawah dan sudut tumpul pada kiri atas, ukuran 2,5 (duakoma lima) sentimeter kali 0,2 (nol koma dua) sentimeter, dasar lukatulang rawan telinga (luka nomor dua belas), dan pada telinga kiri tidakditemukan kelainan dan tandatanda
Register : 30-01-2019 — Putus : 19-06-2019 — Upload : 03-09-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 09/pid.Sus/TPK/2019/PN.Bdg Tanggal 19 Juni 2019 — DRS. Suwarna M, MPD
184 — 68
184 — 68
sendirimenurut Pasal 1 angka 1 Undangundang Nomor 28 Tahun 1999 adalah pejabatnegara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif dan yudikatif atau pejabat lainyang tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai denganketentuan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 2 angka 7 UndangundangNomor 28 Tahun 1999 yang dimaksud dengan Pejabat lain yang memiliki fungsistrategis adalah pejabat yang tugas dan wewenangnya di dalam melakukanpenyelenggaraan negara rawan
Putus : 12-08-2015 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor : 24/Pid.Sus/TPK/2015/PN Bjm Tanggal 12 Agustus 2015 — WIDYO TJAHYONO Als. YONO BIN SOETJIPTO (Alm)
64 — 21
64 — 21
pengaspalan agar dapat memenuhi sesuai denganspesifikasi teknis yang telah ditentukan di dalam kontrak pekerjaanpengaspalan.Bahwa benar yang berkewajiban untuk membuat DMF adalah kontraktorsebab di dalam spesifikasi teknis tahun 2006 divisi 6.3.8 tentang pengukurandan pembayaran dijelaskan pembayaran pekerjaan sudah termasuk biayapengujian.Bahwa benar untuk pekerjaan yang tidak membuat DMF maka pekerjaantersebut tidak memiliki acuan dalam melaksanakan pekerjaan tersebutsehingga pekerjaan tersebut rawan
Register : 27-01-2017 — Putus : 27-04-2016 — Upload : 21-02-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg Tanggal 27 April 2016 — ILYAS KALIRI Bin Alm. KALIRI
81 — 21
81 — 21
Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya denganpenyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan perundangundangan yangberlaku;Menimbang bahwa selanjutnya dalam pejelasan Pasal 2 UndangUndangNomor 28 Tahun 1999 tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan pejabatlain yang memiliki fungsi strategis adalah pejabat yang tugas dan wewenangnyadidalam melakukan penyelenggaraan negara rawan terhadap praktek korupsi, kolusi,dan nepotisme, yang meliputi :a.
Register : 06-01-2016 — Putus : 24-02-2016 — Upload : 20-07-2016
Putusan DILMIL III 13 MADIUN Nomor 2-K/PM.III-13/AL/I/2016 Tanggal 24 Februari 2016 — Moch. Choirul Naim/ KLK Mer / 111538 / Anggota KRI Teluk Ende-571 / Satfibarmatim.
103 — 73
103 — 73
didapatkan resapan darah daerahkepala bagian belakang.2) Pada selaput labalaba otak didapatkan perdarahan hampir seluruhlapangan pandang otak.3) Pada tulang tengkorak terdapat patah tulang majemuk pada daerahkepala bagian belakang dan dasar tengkorak.4) Otak besar, terdapat pembengkakan, berat otak seribu seratus tujuhpuluh gram.5) Otak kecil, terdapat pembengkakan, berat seratus empat puluhgram.Leher didapatkan resapan darah pada otot leher sisi kiri dan sisi kanan,kemudian didapatkan patah tulang rawan
Register : 07-09-2020 — Putus : 24-09-2020 — Upload : 24-09-2020
Putusan PA KOTABUMI Nomor 216/Pdt.P/2020/PA.Ktbm Tanggal 24 September 2020 — Pemohon melawan Termohon
20 — 1
20 — 1
memberikannasihat/penjelasan kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, sertakedua orang tua calon suami anak para Pemohon, perihal resiko dari pernikahan anak di bawah umur,diantaranya kemungkinan anak tidak dapat melanjutkan pendidikan sampai jenjang paling tinggi, ataubahkan anak putus sekolah tidak sampai wajib belajar 12 tahun, secara biologis organ reproduksi anakbelum siap, belum lagi masalah tantangan ekonomi, psikologi dan emosi anak belum matang, yang semuaitu akan rawan
penjelasan secara maksimal kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak paraPemohon, serta kedua orang tua calon suami anak para Pemohon perihal resiko dari pernikahan anak dibawah umur, diantaranya kemungkinan anak tidak dapat melanjutkan pendidikan sampai jenjang palingtinggi, atau bahkan anak putus sekolah tidak sampai wajib belajar 12 tahun, secara biologis organreproduksi anak belum siap, belum lagi masalah tantangan ekonomi, psikologi dan emosi anak belummatang, yang semua itu akan rawan
Putus : 02-05-2011 — Upload : 19-02-2014
Putusan PN DUMAI Nomor 547/PID.B/2010/PN.DUM Tanggal 2 Mei 2011 — H. Mustar Effendy, BA
139 — 35
139 — 35
Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya denganpenyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku ;Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 2 angka 7 Undangundang Nomor 28Tahun 1999 tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pejabat yang memiliki fingsistrategis adalah pejabat yang tugas dan wewenangnya di dalam melakukan penyelenggaraannegara rawan terhadap praktek korupsi, kolusi dan nepotisme ;Menimbang, bahwa dalam UndangUndang Nomor 22
Upload : 13-09-2018
Putusan PN BANDUNG Nomor 39/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg Syam Suarman, SH
82 — 26
82 — 26
Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 huruf e UU RI No. 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pegawai Negeri adalah meliputi orangyang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakanmodal dan fasilitas dari Negara atau masyarakat.Bahwa yang dimaksud dengan pejabat lain yang memiliki fungsi strategis adalahpejabat yang tugas dan wewenangnya di dalam melakukan penyelenggaraanNegara rawan terhadap Praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang meliputiDireksi, Komisaris dan
Putus : 24-10-2013 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 32/Pid.Sus/TIPIKOR/2013/PN.Bjm. Tanggal 24 Oktober 2013 —
41 — 8
41 — 8
sebesar 70, 51 % yaitu laporan LaporanMingguan Kemajuan Pekerjaan yang terakhir konsultan pengawas buatpada tanggal 1518 Desember 2011 Minggu keXV (lima belas) padapekerjaan Pembangunan Bengkel dan Pabrik Es adalah sebesar 70, 51 %,yang dibuat pada tanggal 18 Desember 2011, dengan pertimbanganatas penilaian kinerja Dinas Kelautan dan Pengairan KabupatenBanjar terhadap penyerapan anggaran, oleh karena dana DAKminimal penyerapannya adalah 50 % ke atas, dan keadaan sosialmasyarakat kecamatan AluhAluh rawan
Upload : 10-05-2014
Putusan PN PALEMBANG Nomor 46/Pid.Sus/2013/PN.Plg Ngadino Bin Yusuf
56 — 18
56 — 18
Budiman sekaligus atausecara bertahap, yang jelas saksi hanya tinggal tanda tangan setiap kali berkastersebut disodorkan;Bahwa 118 orang petani tersebut tidak tinggal di desa, tapi tinggal di kebun, yaitu dipondokpondok;Bahwa karena kondisi para petani tersebut rawan, maka melalui Sdr. Budimanmereka minta dibuatkan surat keterangan domisili;Bahwa saksi membuatkan surat keterangan domisili apabila mereka tinggal lebihdari 6 (enam) bulan;Bahwa yang mengantar berkasberkas ke saksi adalah Sdr.
Register : 02-11-2015 — Putus : 27-01-2016 — Upload : 05-02-2016
Putusan PN LUMAJANG Nomor 327/Pid.Sus/2015/PN Lmj. Tanggal 27 Januari 2016 — * Pidana
- TARIK Alias P. JOYO Bin ILIK
379 — 33
379 — 33
menebang pohon pokok, dalam artianditanami tanaman tegak akan tetapi oleh terdakwa ditanami tanamansayurSayuran dan menebangi pohonan pokok;Bahwa setelah dinyatakan ditutup, siapapun tidak boleh menggarap dilahan petak 73 tersebut meskipun anggota LMDH atupun ada anggotaLMDH yang menggarap di lahan kawasan hutan dan tidakdiperbolehkan lagi;Bahwa saksi bekerja di BUMN mulai tahun 1991, dan saksi sebagaiKRPH sejak Mei 2014, dan saksi sebagai KRPH sering melihat/blusukan ke daerah atau tempat yang rawan
Register : 02-07-2019 — Putus : 11-07-2019 — Upload : 11-07-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 13/PID.TPK/2019/PT BDG Tanggal 11 Juli 2019 — Pembanding/Penuntut Umum : SIJU , SH, MH
Terbanding/Terdakwa : Drs HERRY ISMIRADI, MM
95 — 82
Terbanding/Terdakwa : Drs HERRY ISMIRADI, MM
95 — 82
Halaman 23 dari 142undangan;c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepadaWalikota setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saatdalam kondisi darurat bencana;f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dariAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; danh. melaksanakan kewajiban
Upload : 11-06-2020
Putusan PT DENPASAR Nomor 4 /PID.TPK/2020/PT DPS I WAYAN SUKERTIA
275 — 175
275 — 175
dari pengabdian danidealisme , idealisme dan pengabdian Terdakwa ini juga menghambatkeinginan beberapa oknum yang mencoba mengambil alih dana ini untukdijadikan dana Bumdes Bersama tanpa melalui mekanisme yang benar,sehingga semua dana UPK di rekening BRI sempat ditransfer ke rekeningBumdes Bersama tanpa persetujuan Terdakwa , hal itu terjadi karenamemang Terdakwa tidak memiliki kekuasaan atas rekening SPPPerguliran , namun akhirnya dana itu dikembalikan lagi ke SPP Perguliranketika disebutkan rawan
Register : 12-05-2015 — Putus : 01-10-2015 — Upload : 06-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 36/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST Tanggal 1 Oktober 2015 — Pidana
- HASBI HASIBUAN, SH. MSC
212 — 251
212 — 251
Saksi RUDI SAPTARI dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:e Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik memberi keterangan, dibuat beritaacara, tandatangan, tidak ada paksaan dalam memberi keterangane Bahwa saksi diangkat sebagai Kasi Keselamatan Teknik dan Saranaberdasarkan surat keputusan Gubernur DKI Jakarta pada tahun Juli 2011, dantugastugas saksi yaitu menganalisis daerah rawan kecelakaan, melakukanpenelitian terhadap rancang bangun kendaraan bermotor roda 4, menerbitkansertifikat regristasi
Register : 19-11-2015 — Putus : 17-02-2016 — Upload : 15-11-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2015/PN Tpg Tanggal 17 Februari 2016 — HADIZON, SE. Bin YAZUL (Terdakwa)
MOHAMMAD SUHATSYAH Bin H. NASARUDDIN ( Terdakwa)
100 — 19
100 — 19
Sedangkan layanankhusus ditujukan bagi anakanak yang tinggal didaerah terpencilseperti di tepi pantai, di perbatasan, anak fakir miskin atau anakdidaerah rawan konflik;Bahwa bentuk program pendidikan inklusif yang akan dijalankandidaerah ditentukan oleh proporsal yang diajukan oleh pesertapenerima dana bantuan yang nantinya akan dijalankan oleh Pokjayang dibentuk untuk pelaksana pendidikan inklusif. Jika dalamHalaman 92 dari 172 Putusan Nomor : 35/Pid.SusTPK /2015/PN.
Putus : 27-04-2016 — Upload : 15-08-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 14/Pid.Sus/2016/PN.Smg Tanggal 27 April 2016 — ILYAS KALIRI Bin KALIRI
73 — 26
73 — 26
Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalamkaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuaidengan ketentuan perundangundangan yang berlaku;Menimbang bahwa selanjutnya dalam pejelasan Pasal 2 UndangUndangNomor 28 Tahun 1999 tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan pejabatlain yang memiliki fungsi strategis adalah pejabat yang tugas dan wewenangnyadidalam melakukan penyelenggaraan negara rawan terhadap praktek korupsi, kolusi,dan nepotisme, yang meliputi :a.
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-X/2012 Tahun 2012 1706 — 6944
- Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
., LL.M.Pertimbangan mengapa materi muatan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) relevan dengan ketentuan UUD 1945adalah, pertama, hukum pidana merupakan hukum sanksi istimewa (utrecht)karena keistimewaannya terletak pada sanksinya yang bersifat memaksa,berbeda dengan hukum lainnya (hukum perdata dan hukum internasional).Sanksi istimewa hukum pidana terhadap setiap orang yang telah terbuktimelanggar hukum pidana sangat rawan terhadap pengabaian hak asasiterdakwa/ terpidana
Register : 02-11-2017 — Putus : 18-12-2017 — Upload : 07-05-2018
Putusan PN SUMENEP Nomor 252/Pid.Sus/2017/PN.Smp Tanggal 18 Desember 2017 — SATLIYA Bin SUIB
35 — 14
35 — 14
pinggang sebelah kiri ada barang (gagang) yang menonjol, kemudian dilakukan penggeledahan dan ternyata benar Satliya membawa sebilah celurit yang diselipkan didalam baju dan jaket yang dipakainya di pinggang sebelah kirinya, selanjutnya saksi mengamankan sebilah celurit tersebut, lalu membawa Satliya ke Kantor Polsek Dungkek untuk dimintai keterangannya ; - Bahwa saksi tidak tahu berapa lama Satliya mempunyai sebilah celurit tersebut ;- Bahwa situasi di Desa Lapa Laok pada waktu itu aman dan tidak rawan
Register : 02-03-2021 — Putus : 05-07-2021 — Upload : 28-07-2021
Putusan PN AMBON Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb Tanggal 5 Juli 2021 — Penuntut Umum:
1.ACHMAD ATAMIMI, S.H
2.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
3.I GEDE WIDHARTAMA, SH
4.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
5.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
Terdakwa:
PRIDAYATNIM SUPRIYATNA Alias YANTI
163 — 94
1.ACHMAD ATAMIMI, S.H
2.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
3.I GEDE WIDHARTAMA, SH
4.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
5.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
Terdakwa:
PRIDAYATNIM SUPRIYATNA Alias YANTI
163 — 94
Audit mendadak (keunitunit yang dianggap rawan, misalnya: Unit Kas, Unit Payment Point, dll) .d. Pemrosesan kasus (Sesuai perintah Ketua SKAI).e. Pemantauan tindak lanjut hasil audit (baik audit Kontrol InternCabang dan audit SKAI maupun audit Ekstern ).Wewenang Unit Kontrol Intern Cabang : Agar tugastugas di atas dapatterlaksana secara efektif, Unit Kontrol Intern Cabang harus diberi kKewenanganmemeriksa seluruh catatan dan segenap sumber daya bank.Tanggung jawab Unit Kontrol Intern Cabang :a.
Audit mendadak (keunitunit yang dianggap rawan, misalnya: Unit Kas,Unit Payment Point, dll) . Pemrosesan kasus (Sesuai perintan Ketua SKAI).