Ditemukan 22951 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 17-02-2015 — Putus : 16-03-2015 — Upload : 28-05-2015
Putusan PA PANGKALAN KERINCI Nomor 60/Pdt.G/2015/PA.Pkc
Tanggal 16 Maret 2015 — Asrizal bin Hatta vs Wilia Indah binti Sudirman
124
  • bukti saksisebagaimana diatur dalam Pasal 306 R.Bg, saksisaksi tersebut masingmasing adalah ayah kandung dan saudara sepupu Pemohon yang dalamperkara perceraian di Pengadilan Agama dipandang memenuhi syaratsebagai saksi sebagaimana diatur secara khusus dalam pasal 76 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 di mana berdasarkan teorihukum /ex spesialis derogat legi
Register : 12-03-2019 — Putus : 28-03-2019 — Upload : 28-03-2019
Putusan PA BATURAJA Nomor 136/Pdt.G/2019/PA.Bta
Tanggal 28 Maret 2019 — Penggugat melawan Tergugat
173
  • sebagai bahan pertimbangan MajelisHakim, dalam Kitab Ahkamul Quran, Juz 2, halaman 45 yang berbunyi:J b> Y elle 995 Hy ald Urolmoll elS> Yo pSl> WI o> voArtinya: Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim di dalampersidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilantersebut, maka ia termasuk orang zalim, maka gugurlah haknya;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkaraperdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khususpula, maka berdasarkan azas /ex specialis derogat legi
Register : 23-10-2019 — Putus : 21-11-2019 — Upload : 21-11-2019
Putusan PA BATURAJA Nomor 486/Pdt.G/2019/PA.Bta
Tanggal 21 Nopember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
244
  • veArtinya: Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangansedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka iatermasuk orang zalim, maka gugurlah haknya;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdatakhusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, makaberdasarkan azas lex specialis derogat legi generalis ketidakhadiran Tergugatdalam perkara ini tidaklan dapat dianggap sebagai pengakuan yang memilikikekuatan pembuktian sempurna dan mengikat
Register : 23-08-2021 — Putus : 21-09-2021 — Upload : 21-09-2021
Putusan PA MENTOK Nomor 300/Pdt.G/2021/PA.MTK
Tanggal 21 September 2021 — Penggugat melawan Tergugat
197
  • , bahwa dari doktrin ulama di atas dapat diambil sebuahabstraksi hukum bahwa Termohon yang tidak hadir dalam persidangan telahmenghilangkan hakhaknya sehingga terhadap permohonan Pemohon dapatdiperiksa dan diputus tanpa kehadiran Termohon, dalam hal ini guna kehatihatian Majelis Hakim dalam menilai pokok perkara ini melawan hukum atautidak melawan hukum, serta beralasan atau tidak beralasan, dan juga perkaraini merupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (/exspecialis derogat legi
Register : 02-12-2019 — Putus : 23-12-2019 — Upload : 06-01-2020
Putusan PA Sukadana Nomor 1968/Pdt.G/2019/PA.Sdn
Tanggal 23 Desember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
205
  • atau tidak;Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya poin 2 telahmemohon kepada Majelis Hakim agar dijatunkan talak satu bain sughraTergugat terhadap Penggugat;Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Penggugat mengajukangugatan perceraian terhadap Tergugat sebagaimana yang telah dituangkandalam duduk perkara di atas;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdatakhusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, makaberdasarkan azas lex specialis derogat legi
Register : 02-02-2012 — Putus : 10-04-2012 — Upload : 11-06-2012
Putusan PA SURABAYA Nomor 602/Pdt.G/2012/PA.Sby.
Tanggal 10 April 2012 — PEMOHON VS TERMOHON
146
  • Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagikarena sering terjadi pertengkaran; bahwa akibatnya sejak 6 bulan yang lalu antara Pemohon dengan Termohonsudah hidup berpisah rumah; bahwa para saksi telah menasehati pihak berperkara agar rukun dan damaikembali namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa saksisaksi tersebut telah memenuhi syarat formilsebagai saksi karena saksi disumpah, keterangannya disampaikan dimukapersidangan, sedangkan hubungan saksi dengan para pihak merupakan lexspecialis derogat legi
Register : 11-12-2016 — Putus : 19-07-2017 — Upload : 19-09-2017
Putusan PA BOGOR Nomor 1661/Pdt.G/2016/PA.Bgr
Tanggal 19 Juli 2017 — Penggugat melawan Tergugat
8926
  • dapat dipakai, sehingga tidak perluada keraguan untuk mengesampingkan salah satu aturan yang berbenturandimaksud.Menimbang, bahwa asasasas hukum yang telah teruji dalam lintasansejarah perkembangan hukum dapat membantu untuk keluar dari masalahHalaman 19 dari 33 halaman Putusan Nomor 1661/Pdt.G/2016/PA.Bgrkontradiksi atau konflik norma hukum tersebut, oleh karenanya majelis hakimakan mengambil salah satu asas hukum yang dijadikan sebagai pendapatmajelis hakim yang berbunyi Lex Post Tenor Derogat legi
    Prion (artinya asasnorma hukum yang baru mengesampingkan norma hukum yang lama) ;Menimbang, bahwa untuk menerapkan azas norma hukum Lex PostTenon Derogat legi Prion tersebut haruslah memuat dua prinsip yaitu :1.
Register : 13-11-2018 — Putus : 02-04-2019 — Upload : 08-04-2019
Putusan PA BUNTOK Nomor 0172/Pdt.G/2018/PA.Btk
Tanggal 2 April 2019 — Penggugat melawan Tergugat
5522
  • ;Menimbang, bahwa dalam sistem hukum jika terjadi gesekan di antaranorma hukum maka asas hukum dapat digunakan untuk memecah kebuntuan.Dalam konteks konflik antar peraturan perundangundangan, asasasas yangrelevan untuk digunakan adalah /ex superior derogat /egi inferior (aturan yanglebih tinggi mengalahkan aturan yang lebih rendah), /ex specialis derogat legigenerali (aturan yang lebih spesifik mengalahkan aturan yang lebin umum); /exposterior derogat legi priori (aturan yang lebih baru mengalahkan
    aturan yanglama);Menimbang, bahwa berkaitan dengan batas usia dewasa, ketentuandalam KUHPerdata dipandang sebagai ketentuan umum, sehingga untukbidang keperdataan khusus digunakan undangundang yang lebih spesifik.Asas lex specialis derogat legi generalis dapat diberlakukan dalam konteks ini.Misalnya Undangundang Jabatan Notaris menyimpangi ketentuan batas usiadewasa dalam KUHPerdata, jika Pasal 330 KUHPerdata membatasi usiadewasa adalah 21 tahun dan belum pernah menikah, maka Pasal 39 ayat (1)Undangundang
Register : 11-04-2018 — Putus : 11-04-2018 — Upload : 18-07-2019
Putusan PN KEPANJEN Nomor 149 / Pdt. G / 2017 / PN. Kpn
Tanggal 11 April 2018 — Perdata - H.Su udi lawan H. Nurhadi Wahab
17487
  • Gondang legi Kab. Malang dengan C desa 93,Persil 85, Kls S.I, luas 6710 M2 an. H. Abdul Wahab Makram batasbatasSebelah Utara : tanah H. MustofaHalaman 14 dari 44 Putusan No. 149/Pdt.G/2017/PN.KpnSebelah Selatan : tanah H. MahaujiSebelah Timur : tanah H MashuriSebelah Barat : Wangan/Parit. Bahwasetelah meninggalnya orang tua Penggugat yaitu H. Abdul WahabMakram tanah yang terletak di Ds Ganjaran kec. Gondang legi Kab.Malang dengan C desa 93, Persil 85, Klis S.l, luas 6710 M2 an.H.
    Gondang legi Kab.Malang dengan C desa 93, Persil 85, Kls S.l, luas 6710 M2 an.H. AbdulWahab Makram. Pada tahun 2008 dikerjakan dan dikuasai oleh TergugatRekonpensi sewa dari alm Hj. Siti Aminah, dan kemudian tanpasepengetahuan dan seijin Penggugat rekonpensi sebagai ahliwaris dari H.Abdul Wahab Makram (alm) di buat sebagai obyek AJB No 54.9/183/Kec.Gdl/2011 dihadapan PPATS Camat Gondanglegi (Drs Lumaksono)tertanggal 19 Agustus 2011 tertulis C desa 192, Persil 85, Kls S.l, luas6.590 M2 an. H.
Putus : 29-02-2016 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1245/B/PK/PJK/2015
Tanggal 29 Februari 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. BARITO PACIFIC TBK.,
296446 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Benda bergerak karena ketentuan undangundang (Pasal 511 KUHPerdata);bahwa berdasarkan asas hukum Lex Posteriore Derogat Legi Priori dimanaUndangundang yang berlaku belakangan membatalkan Undangundangyang berlaku terdahulu.
    Menurut Purnadi Purbacaraka dan SoerjonoSoekanto, azas /ex posteriore derogat legi priori memiliki pengertian sebagaiberikut:"Undangundang lain (yang lebih dahulu berlaku) dimana diatur suatu haltertentu, tidak berlaku lagi jika ada undangundang baru (yang berlakubelakangan) yang mengatur pula hal tersebut, akan tetapi makna dan tujuanberlainan atau berlawanan dengan undangundang lama tersebut ataudengan kata lain terjadi pencabutan undangundang secara diamdiam;bahwa oleh karena itu dengan berlakunya
    Putusan Nomor 1245/B/PK/PJK/2015penggolongan benda bergerak dan benda tidak bergerak sebagaimana diatur dalam pasal 506, 507, 508 dan 509 KUH Perdatabahwa berdasarkan asas hukum Lex specialis derogat legi general dimanahukum khusus yang menyangkut tanah sekarang tunduk kepada UUPA,mengesampingkan hukum umum yang diatur dalam KUH Perdata;bahwa berdasarkan butir 1 romawi III bagian A Penjelasan Umum UndangUndang PA dinyatakan bahwa:"Sebagaimana telah diterangkan di atas hukum agraria sekarang inimempunyai
    Menurut Purnadi Purbacaraka danSoerjono Soekanto, azas /ex posteriore derogat legi priori memilikipengertian sebagai berikut:"Undangundang lain (yang lebih dahulu berlaku) dimana diatur suatu haltertentu, tidak berlaku lagi jika ada undangundang baru (yang berlakuHalaman 15 dari 57 halaman.
Putus : 10-04-2013 — Upload : 22-08-2013
Putusan PN KEDIRI Nomor 66/Pdt.G/2012/PN.Kdr.
Tanggal 10 April 2013 — WENDY SAPUTRA (BOEN TEK SENG) Melawan
Pelaku Usaha Besar PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, Dkk.
96175
  • Selanjutnya berdasarkanayat (4) Pasal yang sama, Para Tergugat wajib menyesuaikan KlausulaBaku yang bertentangan dengan UndangUndang Perlindungan Konsumen.Dalam hal pelaksanaan perjanjian kredit perbankan Para Tergugatmenerapkan dalil 1338 KUH Perdata atau dikenal dengan asaskonsensualis/kebebasan berkontrak, maka patut dikesampingkanberdasarkan suatu alasan berlakunya asas kesetaraan dan pemanfaatan,serta kedua asas yang dikenal asas lex specialis derogat legi generaliyang berarti UndangUndang khusus
    meniadakan UndangUndangumum, dan asas lex posterior derogat legi priori yang berarti hukumbaru mengesampingkan hukum yang lama.Akibat daripada pencantuman Klausula Baku dalam pelaksanaan perjanjian /dokumen kredit KMK pada perbankan Tergugat II atas kuasa Tergugat , sehinggaPenggugat telah dirugikan.3) GUGATAN HAK MENDAPATKAN ADVOKASI, PERLINDUNGAN, DANUPAYA PENYELESAIAN SENGKETA PERLINDUNGAN KONSUMENSECARA PATUT (Berdasarkan Pasal 4 huruf e dan/atau Pasal 5 huruf d,UndangUndang No.8 Tahun 1999
    Yang berarti tata cara penyelesaian sengketa kredit macet secara sepihakoleh Tergugat Il atas dasar suatu alasan hukum lama (sebelum BankIndonesia menjadi lembaga yang independen sesuai perundangundangan),yang telah merugikan hak milik konsumen/Penggugat di Pelelangan UmumKPKNL Malang, dan bukan bentuk pemberian perlindungan konsumen,berlaku asas kesetaraan dan pemanfaatan, serta asas lex specialisderogat legi generali yang berarti UndangUndang khusus meniadakanUndangUndang umum, dan asas lex posterior
    derogat legi priori yangberarti hukum baru mengesampingkan hukum yang lama, maka:1).Apapun pengajuan permohonan Eksekusi Pengosongan Obyek Lelang kelembaga di luar badan hukum perbankan Para Tergugat, yaitu ke KantorLelang Umum KPKNL Wilayah Malang sampai dengan terbitnya RisalahLelang tanpa persetujuan tertulis terlebin dahulu dari Penggugat atauanggota keluarga Penggugat yang sealamat, adalah tidak benar, dan/atautata cara penyelesaian sengketa konsumen yang tidak patut, sehinggamerugikan Penggugat
Register : 08-07-2015 — Putus : 20-10-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 88 PK/TUN/2015
Tanggal 20 Oktober 2015 — WALIKOTA PALANGKARAYA VS ALDIARTO GANDRUNG, Spd., DKK;
3815 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 88 PK/TUN/20156.sekolah yang berstatus RSBI (anggapan dari Para Penggugat tersebutmereka dilecehkan/down grade).Bahwa Judex Juris di tingkat Kasasi dalam pertimbangan hukumnya telahmelakukan kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata dengan melanggardan mengabaikan asas /ex spesialis Derogat Legi Generalis, Lex PosteriorDerogat Lex Priori, atau Lex Superior Derogat Legi Infriori dalam memaknaiProduk Hukum yang digunakan sebagai dasar hukum pengujian obyeksengketa a quo.
    Jika terjadi jugapertentangan karena hal ini tidak mustahil terjadi karena adanya berbagaikepentingan dalam masyarakat, akan berlaku secara konsisten asasasas hukum, seperti lex spesialis Derogat Legi Generalis, Lex PosteriorDerogat Lex Priori, atau Lex Superior Derogat Legi Infriori,. Sesuai dengan teori hierarki hukum maka asas peraturan perundangundangan menyatakan bahwa peraturan hukum yang lebih rendahtidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangundangan diatasnya.
Register : 30-08-2016 — Putus : 24-10-2016 — Upload : 16-11-2016
Putusan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Nomor 43 /Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Tjb
Tanggal 24 Oktober 2016 — - TERGUGAT : RUSMAWATI - PENGGUGAT : PT. BANK PENSIUNAN NASIONAL, TBK KANTOR UMK CABANG KISARAN
16345
  • Yangkesemuanya itu menjadi hal yang umum dan wajar dalam praktikperbankan dan menjadi mekanisme dalam dunia Perbankan (sebagaiazas lex specialis derogat legi generalis);Halaman 21 dari 53 Putusan Nomor 43 /Pdt.SusBPSK/2016/PN Tjb1)Selanjutnya, dalam hubungan hukum yang seimbang dalam PerjanjianKredit Perbankan, UndangUndang bukan saja mengatur melindunginasabah/debitur/konsumen, akan tetapi juga mengatur, menjamin danmelindungi hakhak kreditur/pelaku usaha yang dalam perkara iniadalah PEMOHON KEBERATAN
    danditanda tangani antara 9 TERMOHON KEBERATAN dan PEMOHONKEBERATAN telah sesuai dengan ketentuan perundanganundanganyang berlaku di Negara Republik Indonesia antara lain KUH Perdatakhususnya Bab Ill tentang Perikatan, Undang Undang No. 7 tahun 1992tentang Perbankan dan Undang Undang Nomor 10 tahun 1998 tentangperubahan atas Undang Undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan,Surat Edaran/Peraturan bank Indonesia (cq OuJK), lebihlebih telahsesuai dengan ketentuan khusus yang merupakan Lex SpecialisDerogate Legi
    224 HIR/258 Rbg; Yurisprudensi MA RI No. 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986,terlebin Yurisprudensi tersebut sudah tidak relevan karenalahirsebelum UndangUndang Hak Tanggungan.Dikarenakan, Perjanjian kredit yang telah disepakati oleh dan antaraPelaku Usaha/Kreditor (PEMOHON KEBERATAN) denganKonsumen/Debitur (TERMOHON KEBERATAN) telah sesuai denganPasal 1320 KUH Perdata serta Pasal 1338 KUH Perdata yang lebihlebih telah sesuai pula dengan ketentuan khusus yang merupakan LEXSPECIALIS DEROGATE LEGI
    tunduk dan patuh terhadap ketentuan UndangUndang Perbankan, UUPK serta peraturan dari Bank Indonesia,diantaranya yaitu. ketentuan PBI Nomor: 7/6/PBV2005 tentangTransparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data PribadiNasabah, PBI Nomor : 7/7/PBV/2005 Tentang Penyelesaian PengaduanNasabah dan PBI Nomor 8/5/PBV/2005 Tentang Mediasi Perbankan.Yang kesemuanya itu menjadi hal yang umum dan wajar dalam praktikperbankan dan menjadi mekanisme dalam dunia Perbankan (sebagaiazas lex specialis derogat legi
Register : 16-07-2020 — Putus : 06-08-2020 — Upload : 06-08-2020
Putusan PA Sukadana Nomor 0993/Pdt.G/2020/PA.Sdn
Tanggal 6 Agustus 2020 — Penggugat melawan Tergugat
155
  • petitum gugatannya poin 2 telahmemohon kepada Hakim agar dijatunkan talak satu bain sughra Tergugatterhadap Penggugat;Hal. 7 dari 14 Putusan Nomor 0994/Pdt.G/2020/PA.Sdn.Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Penggugat mengajukangugatan perceraian terhadap Tergugat sebagaimana yang telah dituangkandalam duduk perkara di atas;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdatakhusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat knusus pula, makaberdasarkan azas lex specialis derogat legi
Register : 18-03-2019 — Putus : 25-04-2019 — Upload : 06-11-2019
Putusan PA Sukadana Nomor 0605/Pdt.G/2019/PA.Sdn
Tanggal 25 April 2019 — Penggugat melawan Tergugat
104
  • Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya poin 2telah memohon kepada Majelis Hakim agar mengizinkan Pemohon untukmenjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon;Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Pemohon mengajukanpermohonan perceraian terhadap Termohon sebagaimana yang telahdituangkan dalam duduk perkara di atas;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdatakhusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, makaberdasarkan azas lex specialis derogat legi
Register : 03-01-2018 — Putus : 14-05-2018 — Upload : 25-03-2019
Putusan PA SAMPIT Nomor 0011/Pdt.G/2018/PA.Spt
Tanggal 14 Mei 2018 — Penggugat melawan Tergugat
81
  • telahterpenuhi kehendak pasal 283 RBg, maka Tergugat dianggap mengakui seluruhdalildalil gugatan Penggugat dan putusan atas perkara ini dapat dijatunkansecara verstek;Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan tanpaalasan yang sah menurut hukum, Tergugat dianggap membenarkan semua dalilgugatan Penggugat, oleh karenanya semua dalil gugatan Penggugat dianggaptelah terbukti;Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo menyangkut personal rechtyang memiliki aturan khusus (/ex specialis derogat legi
Register : 02-05-2019 — Putus : 27-06-2019 — Upload : 10-07-2019
Putusan PA Sukadana Nomor 0809/Pdt.G/2019/PA.Sdn
Tanggal 27 Juni 2019 — Penggugat melawan Tergugat
134
  • hukum atau tidak;Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya poin 2 telahmemohon kepada Hakim agar dijatunkan talak satu bain sughra Tergugatterhadap Penggugat;Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Penggugat mengajukangugatan perceraian terhadap Tergugat sebagaimana yang telah dituangkandalam duduk perkara di atas;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdatakhusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, makaberdasarkan azas lex specialis derogat legi
Register : 12-02-2019 — Putus : 21-03-2019 — Upload : 10-07-2019
Putusan PA Sukadana Nomor 0384/Pdt.G/2019/PA.Sdn
Tanggal 21 Maret 2019 — Penggugat melawan Tergugat
124
  • petitum gugatannya poin 2 telahmemohon kepada Hakim agar dijatunkan talak satu bain sughra Tergugatterhadap Penggugat;Hal. 7 dari 15 Putusan Nomor 0384/Pdt.G/2019/PA.Sdn.Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Penggugat mengajukangugatan perceraian terhadap Tergugat sebagaimana yang telah dituangkandalam duduk perkara di atas;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdatakhusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat knusus pula, makaberdasarkan azas lex specialis derogat legi
Register : 09-01-2018 — Putus : 30-01-2018 — Upload : 05-07-2019
Putusan PA BATURAJA Nomor 73/Pdt.G/2018/PA.Bta
Tanggal 30 Januari 2018 — Penggugat melawan Tergugat
153
  • Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karenatidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi danpatut, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasa/ wakilnya, dengandemikian Majelis berkesimpulan bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidakmengindahkan panggilan tersebut dan melepaskan hak jawabannya ;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdatakhusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, makaberdasarkan azas lex specialis derogat legi
Register : 13-03-2019 — Putus : 24-04-2019 — Upload : 19-07-2019
Putusan PA Sukadana Nomor 0582/Pdt.G/2019/PA.Sdn
Tanggal 24 April 2019 — Penggugat melawan Tergugat
84
  • hukum atau tidak;Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya poin 2 telahmemohon kepada Hakim agar dijatunkan talak satu bain sughra Tergugatterhadap Penggugat;Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Penggugat mengajukangugatan perceraian terhadap Tergugat sebagaimana yang telah dituangkandalam duduk perkara di atas;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdatakhusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, makaberdasarkan azas lex specialis derogat legi