Ramli No. 2 KotaPalopo atau setidaktidaknya pada suatu tempattempatlain yang masih termasukdalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriMakassar berdasarkan UndangUndang Nomor 46 Tahun 2009 tentang PengadilanTindak Pidana Korupsi dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor : 022/KMA/SK/ Il / 2011 tanggal 07 Pebruari 2011 tentang PengoperasianPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar berwenangmemeriksa, mengadili dan memutus perkara

Pasal 18 Undangundang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana.

sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang RINomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UndangUndang RI Nomor : 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bersifatgeneralis,sedangkan pengertian melawan hukum dalam Pasal 3 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentangPerubahan Atas Undangundang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindakpidana Korupsi bersifat

Pasal 18 Undangundang Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambahdenganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi jo.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yudas Swasra Als Aloy anak dari Alm Siaunam Jung tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 ( dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan

Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Pangkalpinang sejak tanggal 26 Desember 2018 sampai dengantanggal 24 Januari 2019;5. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriPangkalpinang, sejak tanggal 8 Januari 2019 sampai dengan tanggal 6Pebruari 2019;6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Pangkalpinang, sejak tanggal 7 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal7 April 2019;7.

Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Bangka Belitung, sejak tanggal 8 April 2019 sampai dengantanggal 7 Mei 2019;8. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Bangka Belitung, sejak tanggal 8 Mei 2019 sampai dengantanggal 6 Juni 2019;Terdakwa dalam perkara ini dipersidangan didamping oleh AsliBasri,SH.Sag dan Nofrianto,SH, kantor Advokat Asli Nofri & Associatesberalamat di JI.

Mesjid Jamik No.33 Menumbing Interior Lt.2 Kelurahan MesjidHalaman 1 dari 337 Putusan Nomor 11/Pid.SusTPK/2018/PN Pgp;Jamik Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan BangkaBelitung dan berdasarkan Surat Kuasa tanggal 10 Januari 2019 dan telahdidaftarkan di Paniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang No.10/SK/I/2019/PN.Pgp tanggal 11 Januari 2019;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriPangkalpinang

Syaid Ahmad Kamaruzzaman dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut;Bahwa perkara Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan Rehabilitasi PipaTransmisi Kolong Merawang Kab.

Hery Yuki dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;Bahwa saksi tahu perkara Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan RehabilitasiPipa Transmisi Kolong Merawang Kab.

M E N G A D I L I :- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;- Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 61/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst. tanggal 24 Nopember 2014, yang dimintakan banding tersebut;- Menetapkan terdakwa tetap ditahan;- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah ).

PUTUSANNomor : 09/PID/TPK/2015/PT.DKI.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksadan mengadili perkaraperkara tindak pidana korupsi dalam tingkat banding telahmenjatuhkan putusanTerdakwa :NamaTempat LahirUmur/Tgl.

Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat sejak tanggal 6 Mei 2014 s/d sejak tanggal 4 Juni5 Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2014 s/d tanggal 22 Juni 2014 ;6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat sejak tanggal 23 Juni 2014 s/d 22 Juli 2014 ;7 Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat sejak tanggal 15 Juli 2014 s/d tanggal 13 Agustus 2014;8 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

W10.U/1246/HK.07.III.2015, sejak tanggal 27 Maret 2015sampai dengan tanggal 25 April 2015;PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI pada PENGADILAN TINGGItersebut; Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta selaku KetuaPengadilan Tindak Pidana Korupsi tanggal 26 Februari 2015 No. 09/PID/TPK/2015/PT.DKI serta berkas perkara No. 09/PID/TPK/2015/PT.DKI dan suratsurat yangbersangkutan dengan perkara tersebut; Telah memperhatikan dan mengutip halhal sebagai berikut :1 Surat Dakwaan Penuntut Umum No

Salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat No. 61/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst tanggal 24 November2014, yang amar selengkapnya sebagai berikut :1 Menyatakan terdakwa Adi Rachmanto tidak terbukti secara sah dan meyakinkanmelakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam dakwaan primaer(Pasal 2 ayat (1) UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 20 tahun 2001).;2 Membebaskan

(dua ribu limaratus rupiah ).Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Selasatanggal 7 April 2015 oleh kami H.M. MASUD HALIM, S.H.,M.Hum., Hakim TinggiPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim KetuaMajelis, H. SAPARUDIN HASIBUAN, S.H.,M.H., H. MOCHAMAD HATTA,S.H.,M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiJakarta dan H. SUDIRO, S.H.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FATKUN ALI NASIR Bin FAKIH tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriSamarinda sejak tanggal 17 Juni 2019 sampai dengan tanggal 16 Juli 2019;Halaman 1 dari 147 Putusan Nomor 15/Pid.SusTPK/2019/PN Smr8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Samarinda sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 14September 2019:9.

UU No. 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana;+ Menetapkan agar Terdakwa dengan saksi Dedy Roliansyah, S.E.

Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UndangundangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal55 ayat (1) ke1 KUHP, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1.

Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana TambahanUang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi, pasal (1) yang menyebutkanDalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindakpidana korupsi, adalah sebanyakbanyaknya sama dengan harta benda yangdiperoleh dari hasil tindak pidana korupsi dan bukan sematamata sejumlahkerugian Negara yang diakibatkan.

Pasal 18 Undangundang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP,Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1.

M E N G A D I L I Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;------------------- Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 17/Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT.PST. tanggal 23 Juni 2014 yang dimintakan banding tersebut ----------------------------------------- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;------------------------------- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua

PUTUSANNOMOR 47/PID/TPK/2014/PT.DKIDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta yangmemeriksa dan mengadili perkara perkara tindak pidana korupsi dalam tingkatbanding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkaraTerd1akwa :Nama lengkap : SUSI TUR ANDAYANT alias UCI Tempat lahir : Jakarta Umur/Tgl.

berikut :Menyatakan Terdakwa SUSI TUR ANDAYANT terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersamasamasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf c UndangundangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

tertulis KPK, KomisiPemberantasan Korupsi, SN : MAPA10QF06142714 2 yang didalamnya terdapat 269 (dua ratus enam puluh sembilan) file;BB 161 :1 (satu) buah Compact Disk (CD) tertulis KPK, KomisiPemberantasan Korupsi, SN : MAPA10QF06212572 2 yang didalamnya terdapat 93 (sembilan puluh tiga)BB 162 :1 (satu) buah Compact Disk (CD) tertulis KPK, KomisiPemberantasan Korupsi, SN : MAPA10QF06160735 1 yang didalamnya terdapat 93 (sembilan puluh tiga)BB 163 :1 (satu) buah Compact Disk (CD) tertulis KPK, KomisiPemberantasan

Korupsi, SN : MAPA1OQF06010866 3 yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) file;BB 164 :1 (satu) buah Compact Disk (CD) tertulis KPK, KomisiPemberantasan Korupsi, SN : MAPA02RD25070773 4 yang didalamnya terdapat 8 (delapan)BB 165 :1 (satu) buah Compact Disk (CD) tertulis KPK, KomisiPemberantasan Korupsi, SN : MAPA02RD25020710 3 yang didalamnya terdapat 15 (lima belas)BB 166 :1 (satu) buah Compact Disk (CD) tertulis KPK, KomisiPemberantasan Korupsi, SN : MAPA02RD24231545 6 yang didalamnya terdapat

No.47/PID/TPK/2014/PT.DKI3232BB 167 :1 (satu) buah Compact Disk (CD) tertulis KPK, KomisiPemberantasan Korupsi, SN : MAPAO02RD25191051 2 yang didalamnya terdapat 19 (sembilan belas) file;BB 168 :1 (satu) buah Compact Disk (CD) tertulis KPK, KomisiPemberantasan Korupsi, SN : MAPAO2RD25111155 5 yang didalamnya terdapat Ze (dua puluh lima)BB 169 :DVD dengan SN : 01099j94717u4a2, tanpa merk,bertuliskan : 30 Sept 1. Oct 2013, 1. Lobby Entrance, 2.

Korupsi/2015/PN.PTK.3.

Korupsi/2015/PN.PTK.

Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 106/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST. tanggal 25 Januari 2016 yang dimintakan banding sekedar mengenai pidananya, sehingga amar putusan yang selengkapnya sebagai berikut:1. Menyatakan, bahwa Terdakwa Ir. Djadjat Sudradjat, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana dalam Dakwaan Primair;2. Membebaskan Terdakwa Ir.

Djadjat Sudradjat, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama;4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa Ir. Djadjat Sudradjat, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan;5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa Ir.

PUTUSANNOMOR : 29/PID/TPK/2016/PT.DKIDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta yangmemeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat bandingmenjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah dalam perkara Terdakwa:1. Nama Lengkap : Ir. DJADJAT SUDRADJAT;2. Tempat lahir : Garut;3. Umur/tanggal lahir : 57 Tahun / 05 April 1956;4. Jenis kelamin : Lakilaki;5. Agama : Islam;6. Kebangsaan : Indonesia;7.

Kebon Sirih Tanah Abang Jakarta Pusat, atau padasuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat, bertempat di Waisai Kab.

Raja Ampat Propinsi Papua Barat,bertempat di Kabupaten Sorong Propinsi Papua Barat atau atau pada suatu tempatdalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriManokwari Papua Barat, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, Karena terdakwaditahan dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat, sehingga berdasarkan Pasal 35 ayat (3) UndangUndang No.46 Tahun 2009, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat berwenang

Raja Ampat Propinsi Papua Barat,bertempat di Kabupaten Sorong Propinsi Papua Barat atau atau pada suatu tempatdalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriManokwari Papua Barat, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, Karena terdakwaditahan dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat, schingga berdasarkan Pasal 35 ayat (3) UndangUndang No.46 Tahun 2009, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat berwenang

MENGADILI- Menerima permintaan banding Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tersebut; - Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 143/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST. tanggal 17 Maret 2016 yang dimintakan banding; MENGADILI SENDIRI1.

Menyatakan Terdakwa JOKO PRIONO,ST. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu yang pertama, dakwaan kedua dan dakwaan ketiga; 2.

PUTUSANNomor : 40/PID/TPK/2016/PT.DKI.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakartayang memeriksa dan mengadili perkaraperkara tindak pidana korupsi dalamtingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa : Nama lengkap : JOKO PRIONO, ST.Tempat lahir : MalangUmur / tanggal lahir : 50 Tahun/10 Nopember 1966 Jenis kelamin > LakilakiKebangsaan : IndonesiaTempat tinggal : Jalan Batu Ratna

Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 19 Juli 2015s/d 17 Agustus 2015;4. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 18 Agustus2015 s/d 16 September 2015;5. Penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI, sejak tanggal 15 September 2015 s/d05 Oktober 2015;6.

Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 05 Oktober 2015 s/d03 November 2015; Hal. 1 dari 126 hal Putusan Nomor : 40/PID/TPK/2016/PT.DKI7. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 30 Oktober 2015 sampai dengantanggal 28 November 2015 di Rumah Tahanan Negara Kelas CipinangJakarta Timur; 8.

Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal28 Januari 2016 s/d 26 Pebruari 2016;10. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal27 Pebruari 2016 s/d 27 Maret 2016;11.

Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta, tanggal 23 Maret 2016 Nomor175/Pen.Pid/TPK//2016/PT.DKI, sejak tanggal 23 Maret 2016 sampaidengan tanggal 21 April 2016; 12.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JOKO PRANOTO tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JOKO PRANOTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak

Bin RAZIKIN (Alm.) tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sesuai Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan

Bin RAZIKIN (Alm.) tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Terdakwa RIZAL IBRAHIM, S.Pd, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama secara berlanjut, sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RIZAL IBRAHIM, S.Pd dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah sejumlah Rp.200.000.000,-( Dua ratus juta rupiah) dengan

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa UNTUNG ARIFIN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi berlanjut yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa UNTUNG ARIFIN oleh karena itu dengan

M E N G A D I L I :

• Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
• Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 60/PidSus -TPK/2020/PNMdn, tanggal 1 Maret 2021 sekedar mengenai kompensasi jumlah uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FERNANDO HUTAPEA tidak terbukti

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair;

PUTUSANNomor 15/PidSusTPK/2021/PT MDNDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan, yangmemeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dalam pengadilan tingkatbanding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkaraTerdakwa:Nama Lengkap : FERNANDO HUTAPEA;Tempat Lahir : Medan;Umur atau tanggal Lahir : 40 Tahun / 18 Juni 1980;Jenis Kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat Tinggal : JI.

Telah membaca Berkas Perkara dan suratsurat yang bersangkutan sertaSalinan Putusan Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriMedan Nomor 60/PidSusTPK/2020/PN Mdn tanggal 1 Maret 2021 dalamperkara Terdakwa tersebut diatas;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh PenuntutUmum karena didakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalamsurat dakwaan yang disusun secara subsidaritas Nomor Reg.

Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, SuratSurat Bukti dansalinan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriMedan Nomor 60/Pid SusTPK/2020/PN Mdn, tanggal 1 Maret 2021, MemoriBanding dari Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding dari Penasihat HukumTerdakwa, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiMedan berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah tepat danbenar menurut

hukum bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaansubsidair;Halaman 50 dari 63 Putusan Nomor 15/Pid.SusTPK/2021/PT MDNMenimbang bahwa alasanalasan keberatan Penuntut Umum dalam MemoriBandingnya pada pokoknya tetap meminta seperti dalam tuntutannya semula agarTerdakwa dihukum atau dijatuhi pidana karena terbukti melakukan korupsi secarabersamasama.

Hakim Tinggi TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan dan YUSRA, S.H., M.Hum. HakimAdhoc. Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan,masingmasing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa danmengadili perkara tersebut dalam pengadilan tingkat banding, putusan tersebutdiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 Agustus2021 oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi Hakim Anggota tersebut danJONTOR SIHOMBING, S.H.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa WINDRA SAPUTRA RIADI tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primair;
2. Membebaskan terdakwa oleh karenanya dari dakwaan kesatu primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa WINDRA SAPUTRA RIADI tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA

,M.SI;