Ditemukan 13219 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 02-08-2012 — Upload : 13-11-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 272 PK/PID.SUS/2011
Tanggal 2 Agustus 2012 — Drs. WAHYUDI PURNOMO, M.Phil
57 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Ill tahun 2000 telah menetapkan Sumber Hukumdan Tata Urutan Peraturan Perundangundangan sebagai Sumber TertibHukum yang berlaku di Indonesia, yaitu : 1) UUD 1945 ; 2) Ketetapan MPR RI;3) Undangundang ; 4).Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang(perpu) ; 5). Peraturan Pemerintah ; 6) Keputusan Presiden yang BersifatMengatur ; dan 7).
Pengadilan PN MENGGALA Pidana Khusus
Register : 20-08-2018 — Putus : 07-09-2018 — Upload : 03-10-2018
Putusan PN MENGGALA Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN Mgl
Tanggal 7 September 2018 — Pemohon:
ARSAM HIDAYAT
Termohon:
Kepolisian Resort Tulang Bawang cq KASAT RESKRIM Kepolisian Resort Tulang Bawang
130 — 46
  • menimbulkanketidakpastian hukum.Bahwa berdasarkan Pasal 109 ayat (1) UndangUndang Nomor 8 Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), menyebutkan : Dalam halpenyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakantindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum"Bahwa ketentuan tersebut kemudian diperluas dengan adanya PutusanMahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 130/PUUXIII/2015tanggal 11 Januari 2017, yaitu : Menyatakan Pasal 109 ayat (1) KUHAPbertentangan dengan UUD
Pengadilan DILMIL III 15 KUPANG
Register : 20-07-2018 — Putus : 08-08-2018 — Upload : 21-09-2018
Putusan DILMIL III 15 KUPANG Nomor 10-K/PM.III-15/AD/VII/2018
Tanggal 8 Agustus 2018 —
118 — 109
  • harapan untukmendapatkan kasih sayang dan kebahagiaan orangtua yang lengkapbagi anak hasil perkawinan mereka.Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah sematamata hanyamemidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi jugamempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insafdan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurityang baik patuh dan taat kepada norma hukum serta norma yangberlaku di masyarakat dan berlaku di lingkungan Militer sesuai denganFalsapah Pancasila, UUD
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 15-01-2015 — Upload : 18-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 418 K/TUN/2014
Tanggal 15 Januari 2015 — OSMAN SIBUEA,dk vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN TOBA SAMOSIR,dk
302 — 211 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 418 K/TUN/2014 Bahwa hal inilah yang menjadi dasar pemikiran para Pemohon Kasasiuntuk mengajukan Kasasi dalam memori ini, hal ini sangat menghantuipikiran para Pemohon Kasasi, bahwa bagaimana bisa hal sepenting ini,terkait tanah rakyat serta masa depan rakyat yang telah berjuangpuluhan tahun diabaikan saja sedemikian rupa permohonannya.Bukankah Majelis Hakim harus Aktif dalam melakukan Iktiar atau Upayadalam menemukan Keadilan, Keadilan yang sesungguhnya sebagaimanayang dimaksud dalam UU serta UUD
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Khusus
Register : 20-05-2021 — Putus : 07-09-2021 — Upload : 16-09-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 56/Pid.Pra/2021/PN JKT.SEL
Tanggal 7 September 2021 — Pemohon:
Lembaga Pengawalan Pengawasan dan Penegakan Hukum Indonesia
Termohon:
1.Direktur Jenderal Bea dan Cukai selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil PPNS
2.Pemerintah Negara RI cq Jaksa Agung RI
194 — 127
  • Mahkamah Konstitusi Nomor :21/PUUXII/2014 tanggal 28 April 2015 di satu sisi memperluas danmenjamin hak tersangka dalam yurisdiksi Praperadilan sehingga dianggapsebagai suatu terobosan hukum.Pada pokoknya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUUX1I/2014 tanggal 28 April 2015 dalam amarnya memutuskan 2 (dua) hal,pertama mengenai frasa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukupdan bukti yang cukup sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 14,pasal 17 dan pasal 21 ayat (1) KUHAP bertentangan dengan UUD
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Khusus
Register : 10-09-2021 — Putus : 29-10-2021 — Upload : 01-11-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 86/Pid.Pra/2021/PN JKT.SEL
Tanggal 29 Oktober 2021 — Pemohon:
DENNY ANDRIAN KUSDAYAT, SH Alias DENNY AK
Termohon:
1.KAPOLRES METRO JAKSEL Cq UNIT KRIMUM POLRES METRO JAKARTA SELATAN
2.INDAR ATMANTO
3.KEPALA KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA
4.KEPALA KEPOLISIAN REBUPLIK INDONESIA
238 — 156
  • Tahun 1999tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), yang berbunyi Setiap orang, tanpadiskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukanpermohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana,perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yangbebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjaminpemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untukmemperoleh putusan yang adil dan benar;Hal ini merupakan pengejawantahan dari Pasal 28D ayat (1) UUD
Pengadilan PTUN BENGKULU TUN
Register : 13-05-2019 — Putus : 09-09-2019 — Upload : 17-09-2019
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 106/G/2019/PTUN.BKL
Tanggal 9 September 2019 — Penggugat:
HOSEN SYAM, S.Pd.
Tergugat:
Bupati Bengkulu Selatan
117 — 77
  • pemberhentian tidak dengan hormatPNS yang melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan Surat Nomor :800/895/BII2/BKPSDM/2018 tanggal 9 November 2018, termasukterhadap Penggugat yang termuat dalam Lampiran Daftar NamaNamaPNS Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan PemerintahKabupaten Bengkulu Selatan Nomor Urut 1 (vide Bukti T6) ;Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat pada pokoknyamendalilkan objek sengketa tidak memperhatikan asas retroaktifsebagaimana dimaksud Pasal 281 Ayat (1) UUD
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Umum Pra Peradilan
Register : 24-01-2017 — Putus : 06-02-2017 — Upload : 06-02-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 2/Pid.Pra Peradilan/2017/Pn Gto
Tanggal 6 Februari 2017 — IMRAN YUNUS NENTO sebagai Pemohon MELAWAN KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA Cq. Kepala Kepolisian Daerah Gorontalo Cq. Kepala Kepolisian Resort Gorontalo Kota Cq. Kepala Satuan Reskrim Polres Gorontalo Kota Sebagai TERMOHON
316 — 115
  • Namun hal ini tidak dilakukan oleh TERMOHON.39.Bahwa pada tanggal 11 Januari 2017 Mahkamah Konstitusimengeluarkan Putusan Nomor 130/PUUXIII/2015 dalam amarputusannya Menyatakan Pasal 109 ayat (1) UU No.8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan UUD 1945 secarabersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjangfrasa penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum tidakdimaknai penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan suratperintah dimulainya penyidikan kepada
Pengadilan PN TEGAL Pidana Umum Pemalsuan
Register : 20-11-2014 — Putus : 23-04-2015 — Upload : 25-05-2015
Putusan PN TEGAL Nomor 86/Pid.B/2014/PN Tgl
Tanggal 23 April 2015 — Fesol Seff bin Muhsin
181 — 36
  • Pasal 28G UUD 1945 juga dengan tegasmengakui bahwa kehormatan dan martabat sebagai hak konstitusional warga negaraoleh karenanya harus dilindungi. Pasal 310 KUHP adalah pengejawantahan darikewajiban negara untuk melindungi dan menjamin penghormatan terhadap setiap warganegara.
Pengadilan PN SAMARINDA Perdata Khusus PHI
Putus : 26-09-2017 — Upload : 06-11-2018
Putusan PN SAMARINDA Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Smr
Tanggal 26 September 2017 — Tuan Ali Haedaroh Melawan 1. PT. Gunung Mas Pratama (Gunung Mas Group). 2. PT. Galaxi Mas (Gunung Mas Group) dan CV. Citra Utama (Gunung Mas Group).
250 — 27
  • Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUUIX/2011 tanggal 19September 2012, dimana frasa belum ditetapkan telah dinyatakanbertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatanhukum mengingat sepanjang tidak dimaknai belum berkekuatanhukum tetap, sehingga proses perkara perselisihan hubunganindustrial belum memutuskan hubungan kerja antara pengusahadengan pekerja,Bahwa proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial antaraPenggugat dengan Tergugat dimulai pada bulan Mei tahun 2015, danpaling
Pengadilan PN ENDE Perdata
Register : 30-10-2019 — Putus : 16-04-2020 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN ENDE Nomor 25/Pdt.G/2019/PN End
Tanggal 16 April 2020 — Penggugat:
JOSAFAT INNOCENTIUS RINU
Tergugat:
MARTINA SEALTI PAUL
67 — 33
  • seyogyanya diserahkan kepada orang yang terdekatdan akrab dengan si anak yaitu ibu *;Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI No. 906K/Sip/1973 kepentingan si anak lah yang harus dipergunakan selaku patokanuntuk menentukan siapa dari orang tuanya yang diserahi pemeliharaan anak;Menimbang, bahwa tentang putusan ataupun penetapan hak kuasa asuhataupun perwalian terhadap si anak, pada dasarnya harus benarbenardiperhatikan prinsipprinsip dasar perlindungan anak yang berdasarkanPancasila dan UUD
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 22-11-2016 — Upload : 13-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 809/B/PK/PJK/2016
Tanggal 22 Nopember 2016 — PT. PERTAMINA (PERSERO) vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
52 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Berikut adalah gambaran perlakuan PPNJasa Pengolahan LNG dari proyek LNG berdiri hingga sekarang;SKEMA PENUGASAN BISNIS LNGTINJAUAN AZAS KEADILAN & KEPASTIAN HUKUM1 Pelaksanaan Pasal 33 UUD 1945 &PENUGASAN 4 PERTAMINA Bebas Beban Operasidan Risiko Pajak Sanksi Perpajakan (bunga, kenaikaSS "GKlaim PT Badak dan PT Arun akibat @7Faktur Pajak dianggap cacatGambar XI.
Pengadilan PN RANTAU PRAPAT Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Register : 17-10-2016 — Putus : 11-11-2016 — Upload : 18-05-2017
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 135/PDT.SUS_BPSK/2016/PN RAP
Tanggal 11 Nopember 2016 — Perdata - PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk. Cabang Rantauprapat Lawan - REBAN
136 — 45
  • UUD tahun 1945b. Ketetapan MPR Putusan perkara perdata No. 135/Pdt.SusBPSK/2016/PN. Rap. Page 34c. Undangundang/perpud. Peraturan pemerintahe. Peraturan presidenf. Peraturan daerah provinsig.
Pengadilan PN SIBOLGA Perdata Khusus
Register : 05-01-2017 — Putus : 30-01-2017 — Upload : 06-04-2017
Putusan PN SIBOLGA Nomor 01/Pdt.Sus/2017/PN Sbg
Tanggal 30 Januari 2017 — PT. BANK RAKYAT INDONESIA Cabang Sibolga (Persero) Tbk vs MEI FADLY SIREGAR
130 — 45
  • Sehingga tidasehingga pelaksanaan parate eksekusi harus melalui fiat ketua pengadilan neger6 Bertentangan dengan UU No 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturanmenyebutkan jenis,hirarki peraturan perundangundangan adalah1 UUD tahun 1945 22 Ketetapan MPRUndangundang/perpuPeraturan pemerintahPeraturan presidennan wu BW NYPeraturan daerah provinsi7 Peraturan daerahSedangkan peraturan menteri keuangan RI (in casu) Nomor 93/PMK.06/2010 yo PM106/PMK.06/2013 tidak termasuk jenis peraturan perundangundangan
Pengadilan DILMILTAMA Pidana Umum Penggelapan
Register : 12-03-2020 — Putus : 07-04-2020 — Upload : 06-07-2020
Putusan DILMILTAMA Nomor 5-K/PMU/BDG/AL/III/2020
Tanggal 7 April 2020 — Letkol Laut Luky Soebiantoro, SE
442 — 184
  • Putusan Nomor : 5K/PMU/BDG/AL/III/2020pasal 27 UUD 1945 bahwa setiap warga negara berhakatas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagikemanusiaan, oleh karena itu Penasihat Hukum Terdakwamemohon agar Terdakwa tetap dipertahankan dalamdinas keprajuritan.Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, dengantelah terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidanasebagaimana telah diuraikan pada poin 2 di atas biladikaitkan dengan fakta hukum, motif serta akibat yangtimbul dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa
Pengadilan PT AMBON Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 11-09-2017 — Putus : 12-12-2017 — Upload : 15-03-2018
Putusan PT AMBON Nomor 40/PDT/2017/PT AMB
Tanggal 12 Desember 2017 — 1.ELIMELEK SOLARBESAIN 2.ADRIANUS NGILAMELE 3.PELIPUS LUTURYALI 4.ALEKSANDER REFUALU 5.METUSAEL LUANMASE 6.ASER FORDATKOSU 7.MELKIANUS DASMASELA 8.FRANS W. NANARIAIN Lawan 1.BUPATI KDH Tkt II KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT 2.KEPALA DESA LATDALAM 3.PT. LINTAS YAMDENA
143 — 73
  • Bilamana Negara membutuhkan tanah untuk kepentingan pelayanan umum, makatanah hak milik tersebut harus di serahkan sesuai dengan Kepres no 55 tahun1993 JO UUD no 38 tahun 2004, khususnya pasal 58 ayat 1, 3 dan 4, tentangJalan.Bila warga desa yang enggan menerima uang ganti rugi yang telah di tetapkanpanitia pengadaan tanah, maka agar supaya proyek pembangunan jalan tidaktertunda dan tidak terbengkalai, serta hangusnya anggaran Negara yg telah disediakan untuk proyek pembangunan jalan tersebut, Vatwa
Pengadilan PN ENDE Perdata
Register : 04-09-2020 — Putus : 09-02-2021 — Upload : 19-05-2021
Putusan PN ENDE Nomor 23/Pdt.G/2020/PN End
Tanggal 9 Februari 2021 — Penggugat:
Marselus Seda
Tergugat:
Ambrosius Sanggu
158 — 105
  • Bahwa merujuk kepada ketentuan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945mengatur: "Negara mengakui dan menghormati kesatuankesatuanmasyarakat hukum adat beserta hakhak tradisionalnya sepanjang masihhidup dan sesual dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NegaraKesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undangundang;2. Bahwa Negara mengakui keberadaan kesatuan masyarakat hukum adatdi Indonesia secara kontitusional haknya.
Pengadilan PN PALEMBANG Perdata Khusus
Register : 20-02-2019 — Putus : 08-05-2019 — Upload : 14-05-2019
Putusan PN PALEMBANG Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Plg
Tanggal 8 Mei 2019 — Penggugat:
1.Hendra Wijaya
2.Andriawan
3.Totok Budiarto
Tergugat:
PT. INDOMARCO PRISMATAMA
67 — 8
  • semuaalasan PHK boleh daluwarsa, alasan PHK yang boleh daluwarsa berdasarkan keduaketentuan tersebut, terbatas pada alasan PHK sebagaimana dimaksud dalam pasal158, pasal 160 ayat (3), pasal 162, dan pasal 159 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan.Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor012/PUUI/2003, pada pokoknya menyatakan bahwa pasal 158 dan pasal 159 UU 13Tahun 2003 sudah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, karena keduaketentuan tersebut bertentangan dengan UUD
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Putus : 17-07-2017 — Upload : 29-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 641 K/Pdt.Sus-BPSK/2017
Tanggal 17 Juli 2017 — MEI FADLY SIREGAR VS PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK
120 — 119 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bertentangan dengan UU Nomor 12 tahun 2011 tentang PembentukanPeraturan yang menyebutkan Jenis, Hirarki Peraturan PerundangUndangan adalah:1) UUD Tahun 1945;Ketetapan MPRUndangundang/PerpukW DNPeraturan Pemerintaho1Peraturan Presiden))))))oOPeraturan Daerah Provinsi7) Peraturan DaerahSedangkan Peraturan Menteri Keuangan RI (in casu) Nomor93/PMK.06/2010 juncto PMK Nomor 106/PMK.06/2013 tidak termasuk jenisperaturan perundangundangan, apalagi Pasal 26 UndangUndang HakTanggungan Nomor 4 Tahun 1996 tidak
Pengadilan PN MALILI Pidana Khusus
Register : 16-01-2018 — Putus : 29-01-2018 — Upload : 20-02-2018
Putusan PN MALILI Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Mll
Tanggal 29 Januari 2018 — Pemohon:
MUH. AMIN, SH
Termohon:
1.KASAT RESKRIM POLRES LUWU TIMUR
2.KASI PIDUM KEJARI LUWU TIMUR
59 — 30
  • permohonan PK, sehingga MA tetap berpendapatpermohonan PK dalam perkara pidana dibatasi hanya 1 (satu) kali.Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sidang Pra Peradilan atas namaPemohon Ilham Arief Sirajuddin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatantanggal 05 Mei 2015 juga tidak mengikuti Putusan MK Nomor: 21/PUUX1I/2014 tanggal 28 April 2015, dengan menyatakan "Putusan MK tidakmemuat perintah kepada pembuat undangundang dan tidak memuatrumusan norma sebagai pengganti norma yang dinyatakan bertentangandengan UUD