Ditemukan 10925 data
77 — 15
Sebagaimanadiuraikan dalam tabel pada Lampiran 1, jelas bahwa sejarah pensiunPara Penggugat tidak semuanya sama.
Pembanding/Penggugat II : SAM ABEDNEGO SIMBOLON Diwakili Oleh : JAMIN NAIBAHO, SH
Pembanding/Penggugat III : PAUL DEMOS SIMBOLON Diwakili Oleh : JAMIN NAIBAHO, SH
Terbanding/Tergugat I : KIRISMAN SIMBOLON
Terbanding/Tergugat II : BUDIATER SIMBOLON almarhum atau ahli warisnya
Terbanding/Tergugat III : SAIHOT SIMBOLON
Terbanding/Tergugat IV : AMAN SIMBOLON
Terbanding/Tergugat V : LASMAN SIMBOLON
Terbanding/Tergugat VI : BANTU SIMBOLON
Terbanding/Tergugat VII : PARLINDUNGAN SIMBOLON
Terbanding/Tergugat VIII : KARLES SIMBOLON
Terbanding/Tergugat IX : DELITUA SIMBOLON
Terbanding/Tergugat X : JABARANG SIMBOLON
Terbanding/Tergugat XI : EDWIN SIMBOLON
Terbanding/Tergugat XII : TAMBA SIMBOLON
Terbanding/Tergugat XIII : BONAR SIMBOLON
Terbanding/Turut Tergugat : Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Samosir
77 — 61
Poetoesan Menoeroet Hadat Batak tanggal 21 Januari1930 dengan Amar Gugatan Andreas ditolak, dengan demkianHalaman 47 dari 77 Putusan Nomor 74/Pdt/2020/PT MDN10.11.12.13.14.phak Terdawa (tergugat) Ferdinan Smbolon keturunan PanahamBosi dinyatakan pemilik kKedua Huta Holangholang dan Sigadua.Bukti T 2 : Tentang Buku Catatan sejarah (tulisan Pribadi)Pomparan Siraja Bolon Pintu Sona. Bukan alas hak (bukan buktikepemilkan).Bukti T 3: Tentang Surat Tarombo Op.
72 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
S.1848 No.10 (ProfBudi Harsono, UndangUndang Pokok Agraria, Sejarah, Penyusunan, isidan Pelaksanaannya, Bagian Pertama Jilid Kedua, penerbit Djambatan,1971, halaman 131132);Jadi kepemilikkan atas tanah hak eigendom harus dibuktikan denganakta jual beli dan grosse akta eigendomnya sebagaimana ternyata daribuku tanah (grondboek) yang ada pada Kadaster (Kantor Pertanahan);.
JODI VALDANO, SH
Terdakwa:
ALWI FAHROZI Als ALWI Bin SUBANDI
100 — 22
Adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut.Definisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundangundangankhususnya dari Memorie Van Toelichting (MvT) yang menyatakan bahwa tidakada pertanggungjawaban pidana kecuali bila tindak pidana tersebut dapatdiperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidakditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak kebebasan memilih untukmelakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan olehundangundang
Terbanding/Terdakwa : RD. DIDI GUNADI Bin RD. AHMAD GANAMI
51 — 33
29 Q2kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lainberupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hakhak lain yang dapatdinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaannegara/ perusahaan daerah;h. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangkapenyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yangdiberikan pemerintah .Menimbang, bahwa diketahui juga sejarah
82 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal tersebutdiperkuat dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kota SurakartaNomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah KotaSurakarta Tahun 20112031 yang di dalam peraturan daerah tersebutmemiliki tujuan, salah satunya tertuang di dalam Pasal 8 ayat (2) hurufe yang berbunyi, merevitalisasi kawasan cagar budaya sebagai pusatkegiatan pariwisata, sejarah, budaya, dan ilmu pengetahuan.Memperhatikan pula peraturan daerah tersebut bahwa Kota Surakartahanya mengembangkan industri kreatif sehingga
5062 — 8631 — Berkekuatan Hukum Tetap
Oleh karena itu, Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia RI adalah pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi di bawahPresiden RI, sebagai perpanjangan tangan dari Presiden RI terkait denganhalhal mengenai Hukum dan HAM, sehingga interpretasi dan pendapatMenteri Hukum dan HAM RI sudah sepatutnyalah dijadikan dihargai dandijadikan acuan atau rujukan mengenai posisi Pemerintan RI berkenaandengan persoalan tersebut serta sudah seharusnya penjelasan MenteriHukum dan HAM tersebut berfungsi sebagai penafsiran sejarah
69 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
Suatu perbuatan yang bertentangan dengan kaidah kesusilaan dankepatutan, ketelitian dan kehatihatian, yang seharusnya diperhatikandalam pergaulan masyarakat terhadap sesama warga masyarakatataupun terhadap barang milik sesama masyarakat (yang dilanggaradalah kaidah tidak tertulis);Sejarah perkembangan PMH sejak tahun 1830 s/d 1983 menunjukkanbahwa menurut pendapat atau pandangan yang sempit, yang disebutpandangan legalistis, onrechmatig adalah melanggar undangundang.Sementara itu, pandangan lebih
Terbanding/Tergugat : Ir. SOEKOTJO
Terbanding/Intervensi I : BURHAN Bin SEMARANG
57 — 46
Itulah irahirah atau kepala putusan;e Bahwa: dalam sejarah peradilan di Indonesia nama Bismarmenjadi salah seorang hakim peradilan umum yang sangatsering mengutip alQuran, kadang Injil dan kadangmenggabung keduaduanya;e Bahwa mantan Hakim Agung Artidjo Alkostar prihatin denganulah para koruptor di Indonesia yang merasa tak bersalah danjustru cengengesan ketika muncul di Media Massa.
Pembanding/Penggugat II : LANCANG BOMBING NAMPE SH
Pembanding/Penggugat III : M D PAILANG SH
Terbanding/Tergugat I : ESTHER GODANG
Terbanding/Tergugat II : YULIUS RATU PALULLUNGAN
Terbanding/Tergugat III : MARTA MUNA
Terbanding/Tergugat IV : BASO ALIAS AMBE NENNI
Terbanding/Tergugat V : SAMUEL ALIAS AMBE DENDE
178 — 203
Bahwa dengan memperhatikan katerangan para saksi dari para Tergugatyang semuanya masih keluarga para Tergugat sendiri justru keterangannyasaling bertolak belakang atau saling berdiri sendiri bila mana dihubungkan dengan Dalil para Tergugat contoh menurut Tergugat dalamHalaman 47 dari 74 Halaman Putusan Perkara Nomor : 55/ PDT/ 2010/ PT.MKSsilsila sejarah Tongkonan Leke dengan Datu Bakka waktu acara ritualmangrara rumah adat tahun 1963 yang mamammang di lakuka oleh soLemba sedangkan saksi Sulle Payung
FEDDY HANTYO NUGROHO, SH
Terdakwa:
SIRAJUDIN als EDO
370 — 32
Empang, sebelah Timurkawasan Hutan Negara dan Dusun Seli, Maci dan PanoboPancoberbatasan Laut, sebelah selatan kawasan hutan Negaralaut dan DesaMata adalah di kelilingi oleh Kawasan Hutan Negara dengan fungsi hutanlindung, sejarah secara umum Desa Mata adalah Desa tertua yang adaHalaman 29 dari 75 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2017/PN.Sbwdi kecamatan Empang sekarang kecamatan taran da nada sebelummasa penjajahan sampai saat ini ada 9 periode Kepala DesaBahwa saksi berada di kantor Desa Mata, saksi mendapat
137 — 89
Putusan Nomor 1593/Pdt.G/2019/PA.PbrTenayan Raya, Kota Pekanbaru, SHM No. 4782, Surat Ukur No.67/Rejosari/2010 tanggal 13/04/2010 bukan harta bersama, pada hal tanahtersebut jelas milik bersama (harta gonogini), sebagaimana PenggugatKonvensi jelaskan sejarah pembelian tanah ini yaitu : Karena usaha TokoObat kami (T.O.Bio Farma) berjalan lancar dan kami (Penggugat Konvensidan Tergugat Konvensi) belum punya rumah (masih mengontrak),kemudian kami berdua mencari tanah yang terletak dipinggir jalan raya
78 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
kepemilikan atastanah miliknya yang telah dikuasai, dipelinara dan dinikmatinya sejak dibeliyaitu Sertifikat Hak Milik, dan dalam hal mengeluarkan Sertifikat haruslahsesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan juga berlaku yaitu: Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang PendaftaranTanah, dimana pemohon haruslah melengkapi seluruh persyaratanberupa dokumendokumen pendukung atau alas hak yang mendasari hakkepemilikannya atas tanah tersebut yang menggambarkan kedudukan,letak ukuran luas tanah dan sejarah
Pembanding/Penggugat II : Zulfikri Bin H.M. Said Nya'pa Diwakili Oleh : HASPAN YUSUF RITONGA, S.H., M.H.
Pembanding/Penggugat III : Luqmanul Hakim Bin H.M. Said Nya'pa Diwakili Oleh : HASPAN YUSUF RITONGA, S.H., M.H.
Pembanding/Penggugat IV : Jauhari Bin. H.M. Said nya'pa Diwakili Oleh : HASPAN YUSUF RITONGA, S.H., M.H.
Pembanding/Penggugat V : Nuriah Binti H.M. Said Nya'pa Diwakili Oleh : HASPAN YUSUF RITONGA, S.H., M.H.
Pembanding/Penggugat VI : Saadah Binti H.M. Said Nya'pa Diwakili Oleh : HASPAN YUSUF RITONGA, S.H., M.H.
Terbanding/Tergugat I : PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Selaku Kepala Pemerintahan RI, Pemengang Hak Pakai Tanah Sertipikat No.00067/Kuta Barat.
Terbanding/Tergugat II : MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA, Selaku Pemegang Hak Pakai Tanah Sertipikat No. 00067/Kuta Barat.
Terbanding/Tergugat III : PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA di Jakarta Cq. Kepala Staf TNI-AL RI di Jakarta Cq. Komandan Pangkalan Utama TNI-AL I Belawan di Medan Cq. Komandan Pangkalan TNI-AL Sabang.
Terbanding/Tergugat IV : MENTERI AGRARIA TATA RUANG REPUBLIK INDONESIA/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI di Jakarta Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh di Banda Aceh Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kota Sabang.
Terbanding/Tergugat V : MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA di Jakarta, Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara di Jakarta Cq. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Provinsi Aceh di Banda Aceh.
141 — 89
Bahwa sejarah penguasaan Para Terbanding atas objek sengketadari sejak Zaman Belanda dan telah berdiri Radar Laut Sein Post yangdioperasikan oleh Angkatan Laut Hindia Belanda. Pada tahun 1942 masaPerang Dunia kelIIl, Pulau Sabang termasuk Sein Post dikuasai olehJepang. Setelah Perang Dunia keII berakhir pada tahun 1945, Seint Postdikuasai kembali oleh Belanda.b.
107 — 37
Namun sebaliknya vide bukti bertanda P01 yang ditanda tangani oleh Camat Perbaungan tidak melalui prosedursebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun1997 Tentang Pendaftaran, karena tidak ditandatangani oleh temansebatas, tidak diketahui oleh Lurah Tualang dan tidak ditandatanganioleh Kepala Lingkungan VI, sehingga sangat tidak beralasanmenyatakan bukti tersebut menjadi alas hak terhadap objek perkara.Bahwa, jika dilihat dari fakta sejarah penguasan fisik, tanah objekperkara
I Made Surenaya
Tergugat:
1.Marianne Andriessen
2.Frederik Hendrik Van Dorst
3.I Made Dharma Tanaya,SH
72 — 49
alasanSurenaya (Penggugat) berhenti bekerja di Villa tersebut; Bahwa saat Penggugat (Made Surenaya) bekerja di Villa tersebut saksi pernahdiperlihatkan suratsurat berupa sertifikat Villa tersebut atas nama Penggugatyang terletak di Desa Kayu Putih; Bahwa saksi mengetahui Penggugat (Made Surenaya) selama pernah bekerjadi Villa Kembang Kertas, Penggugat di beri kepercayaan oleh Tergugat danTergugat Il untuk mengelola Villa tersebut, dan Penggugat tinggal di Villatersebut; Bahwa saksi tidak mengetahui tentang sejarah
288 — 193
saksi pernah belajar dengan Terdakwa di Madrasah TsanawiyahSwasta Islam Darussalam Sontang sampai kelas 3 (tiga);Bahwa saksi belajar dengan Terdakwa selama 3 (tiga) tahun ajaran dan 1(satu) tahun sebelumnya saksi dan Terdakwa samasama bersekolah diSekolah Tekhnik (ST);Bahwa saksi dan Terdakwa samasama bersekolah di Sekolah Tekhnik(ST) kemudian berhenti dan pindah ke Madrasah Tsanawiyah SwastaIslam Darussalam SontangBahwa di Madrasah Tsanawiyah Swasta Islam Darussalam Sontang saksibelajar Fikih, Sejarah
640 — 258
V 17 yaitu Akta Jual Beli SeroNo. 61 tanggal 19 Desember 2008 , Bukti mana bagi Majelis tidak mempunyai nilai pembuktian karena buktitersebut hanyalah membuktikan latar belakang sejarah kepemilikan saham pada Turut TERGUGAT sebelumdiambil alin oleh PENGGUGAT, sehingga bukti tersebut tidak dapat dipakai sebagai dasar untuk mematahkanbukti Penggugat.Menimbang, bahwa terhadap bukti Bukti T. Ill, IV, VI, VII, VIII, X11 10 dan T.
V 19 yaitu Akta Jual Beli Sero No. 63 tanggal 19 Desember 2008Bukt mana bagi Majelis tidak mempunyai nilai pembuktian karena bukti tersebut hanyalah membuktikan latarbelakang sejarah kepemilikan saham pada Turut TERGUGAT sebelum diambil alin oleh PENGGUGAT,sehingga bukti tersebut tidak dapat dipakai sebagai dasar untuk mematahkan bukt' Penggugat;Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti T. Ill, VV, VI, VII, VII, XII 12 dan T.
V 22 yaitu AktaJual Beli Sero No. 66 tanggal 19 Desember 2008, Bukti mana bagi Majelis tidak mempunyai nilai pbembuktiankarena bukti tersebut hanyalah membukitkan latar belakang sejarah kepemilikan saham pada TurutTERGUGAT sebelum diambil alin oleh PENGGUGAT, sehingga bukti tersebut tidak dapat dipakai sebagaidasar untuk mematahkan bukti PenggugatMenimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti T. Ill, IV, VI, VII, VIII, XII 15 dan T.
601 — 306
1945 Banyuwangi sesuaimaksud diatas telah membawa perubahan sikap secara fundamental padasebagian terbesar unitunit pendidikan untuk kembali kepada khittahnya, yaknikembali bernaung dibawah bendera YAPENAS 17 Agustus 1945 Banyuwangi yangtelah mendirikan dan melaksanakan pengelolaan unitunit tersebut sebelumnya.Terhadap kenyataan ini, Tergugat Intervensi sebagai orang tua seolah diingatkankembali oleh anakanak muda tentang " JASMERAH " suatu ajaran Bung Karnokepada bangsa ini untuk tidak melupakan sejarah
KotaMalang, yang merupakan perubahan dari akta nomor 22 tertanggal 09 Juni 2010, yangmerupakan perubahan dari akta 53 tertanggal 30 Agustus 2007 yang dibuat dihadapanHeru Ismadi, SH Notaris di Banyuwangi, yang merupakan perubahan dari akta no 6tertanggal 1 Agustus 2002 (vide alat bukti T.ll, T.Ill, T.IV, T.V, T.VI, T.VIl, T.VIIl, T.IX,T.X, T.Xl, T.XIl, T.XIll, T.XV (Tergugat Intervensi) 73);Menimbang, bahwa pendirian Perkumpulan Gema Pendidikan Nasional 17Agustus 1945 Banyuwangi tidak terlepas dari sejarah
Terbanding/Penggugat I : PT. DILLAH ANUGRAH TANAMAL
Terbanding/Penggugat II : PT. MAKASSAR PHINISI SEASIDE HOTEL
Turut Terbanding/Tergugat II : FAHYUDDIN, AP.,MH.
Turut Terbanding/Tergugat III : SADDAM MUSMA, S.STP.,M.Si.
Turut Terbanding/Tergugat IV : H. BASO DG. TUWO
Turut Terbanding/Tergugat V : KASIM DG. LAU
Turut Terbanding/Tergugat VI : CAMAT TAMALATE KOTA MAKASSAR
Turut Terbanding/Tergugat VII : LURAH MACCINI SOMBALA KECAMATAN TAMALATE KOTA MAKASSAR
104 — 71
Menimbang, bahwa terhadap dalil keberatan Pembanding semulaTergugat setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati keberatankeberatan dalam memori banding pada dasarnya adalah sama dengan dalilsangkalan dalam jawaban terhadap dalil gugatan Penggugat;Menimbang, bahwa adanya dalil sangkalan Tergugat yang seolaholahobyek sengketa merupakan hak garapan berdasrkan bukti Surat yang dimiliki yangternyata diterbitkan diatas hak garapan atas nama Johannes Benny Tungka;Menimbang, bahwa jika memperhatikan sejarah