Skema Penugasan LNG berdasar tinjauanazas keadilan & kepastian hukum menunjukkanketidakseimbangan beban, risiko dan benefit akibat putusanPengadilan Pajak sebagaimana gambar berikut:SKEMA PENUGASAN BISNIS LNGTINJAUAN AZAS KEADILAN & KEPASTIAN HUKUM I Pelaksanaan Pasal 33 UUD 1945PENUGASAN

Bahwa Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan Bumi, air dankekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dandimamfaatkan untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat. Terhadaptersebut pemerintah dapat mengatur dan membuat kebijakan yangmemperhatikan dasara. Kemanfaatan sumber daya alam bagi rakyat;b. Tingkat pemerataan mamfaat sum ber daya alam bagi rakyat;c. Tingkat partisipasi rakyat dalam menentukan mamfaat sumber dayaalam; dand.

Bahwa dengan terbitnya objek sengketa dapat berpotensi mengubahkawasan perairan pesisir dan laut berubah dalam bentuksehingga sumberdaya alam bagi rakyat akan hilang, sehingga objek sengketa bertentangandengan Pasal 33 ayat (8) UUD 1945;OBYEK SENGKETA BERTENTANGAN DENGAN PASAL 2 AYAT (3)UNDANGUNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASARPOKOKPOKOK AGRARIA.27.

PENERBITAN OBJEK PERKARA A QUO TIDAK BERTENTANGAN DENGANPERATURAN PERUNDANGUNDANGAN YANG BERLAKU DAN TELAHBERDASARKAN PADA KEPENTINGAN DAN KEMAKMURAN RAKYAT 35.Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak dengan tegas dalildalil PARAPENGGUGAT pada angka 25 sampai dengan angka 29 Gugatan a quo yangpada pokoknya menyatakan Objek Sengketa a quo bertentangan denganPasal 33 ayat (8) UUD 1945, Pasal 2 ayat (8) UU No.5 Tahun 1960, danPutusan Mahkamah Konstitusi No.3/PUUVIII/2010 ;36.Bahwa dalil PARA PENGGUGAT tersebut

KoordinasiPengembangan Kawasan Jonggol sebagai kota mandiri ;e) Keputusan Presiden No. 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi PantaiUtara Jakarta, sepanjang yang terkait dengan Penataan ruang dan ;f) Keputusan Presiden No 73 tahun 1995 tentang Reklamasi PantaiKapuk Naga Tangerang, sepenjang yang terkait dengan penataanruang dinyatakan tidak berlaku ;Menimbang, bahwa dalam konteks sistem norma hukum Indonesiaberdasarkan Tap MPRS No.xx/MPRS/1966 dalam lampiran II Tata UrutanPerundangundangan Indonesia berdasarkan UUD

Oleh karenadipraktikkan secara berbedabeda menurut Mahkamah pencantuman katadapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor menimbulkanketidakpastian hukum dan telah secara nyata bertentangan dengan jaminanbahwa setiap orang berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancamanketakutan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.

Selainitu, menurut Mahkamah kata dapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UUTipikor juga bertentangan dengan prinsip perumusan tindak pidana yang harusmemenuhi prinsip hukum harus tertulis (/ex scripta), harus ditafsirkan sepertiyang dibaca (/ex stricta), dan tidak multitafsir (lex certa), oleh karenanyabertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana ditentukan dalamPasal 1 ayat (8) UUD 1945.Halaman ke 58 dari 66 halaman Bahwa penerapan unsur merugikan keuangan dengan menggunakan konsepsiactual

Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 danmemperhatikan perkembangan pengaturan dan penerapan unsur merugikankeuangan negara sebagaimana diuraikan di atas, terdapat alasan yangmendasar bagi Mahkamah untuk mengubah penilaian konstitusionalitas dalamputusan sebelumnya, karena penilaian sebelumnya telah nyata secaraberulangulang justru menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilandalam pemberantasan korupsi.

Dengan demikian kata dapat dalam Pasal 2ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor bertentangan dengan UUD 1945 seperti yangdidalilkan oleh para Pemohon beralasan menurut hukum; Mahkamah Konstitusi RI Menyatakan kata dapat dalam Pasal 2 ayat (1) danPasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor Halamanke 59 dari 66 halaman 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Jam 11.30 WIB, terdapat tulisan tangan pada map Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Bawa ke pleno 1 (satu) lembar asli Formulir lsian Buku Tamu dengan nama ZAKYFAISAL, alamat JI Mandala II/48 Jakarta, tertanggal 24 Agustus 20161 (satu) bundel dokumen Pendapat Hukum Hakim Konstitusi DEWAGEDE PALGUNA, Untuk Permohonan Nomor 129/PUUXIII/201559 Tentang Pengujian UndangUndang Nomor 41 Tahun 2014 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 18 Tahun 2009 TentangPeternakan dan Kesehatan Hewan Terhadap UUD

Ng Fenny (masingmasing dilakukanpenuntutan secara terpisah) melalui Kamaludinpadahal diketahui atau patutdiduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhiputusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili, yaitu untukmempengaruhi Putusan Perkara Nomor 129/ PUUXIII/ 2015 terkait uji materi atasUndangUndang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UndangUndangNomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan terhadapUndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD

ribu dolar Singapura) tersebut agar disimpan dulu olehBasuki Hariman;Bahwa uanguang dan janji tersebut diberikan kepada Terdakwa oleh BasukiHariman dan Ng Fenny melalui Kamaludin guna mempengaruhi Terdakwasebagai hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam memeriksa,mengadili dan memutus permohonan uji materi atas UndangUndang Nomor 41Tahun 2014 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 18 Tahun 2009tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan terhadap UndangUndang DasarNegara Republik Indonesia (UUD

Jam 11.30 WIB, terdapat tulisantangan pada map Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Bawa kepleno 581 (satu) lembar asli Formulir Isian Buku Tamu dengan nama ZAKYFAISAL, alamat JI Mandala II/48 Jakarta, tertanggal 24 Agustus 2016 591 (satu) bundel dokumen Pendapat Hukum Hakim Konstitusi DEWAGEDE PALGUNA, Untuk Permohonan Nomor 129/PUUXIII/2015Tentang Pengujian UndangUndang Nomor 41 Tahun 2014 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 18 Tahun 2009 TentangPeternakan dan Kesehatan Hewan Terhadap UUD

Jam 11.30 WIB, terdapat tulisantangan pada map Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Bawa kepleno 581 (satu) lembar asli Formulir Isian Buku Tamu dengan nama ZAKYFAISAL, alamat JI Mandala 11/48 Jakarta, tertanggal 24 Agustus 2016 591 (satu) bundel dokumen Pendapat Hukum Hakim Konstitusi DEWAGEDE PALGUNA, Untuk Permohonan Nomor 129/PUUXIII/2015Tentang Pengujian UndangUndang Nomor 41 Tahun 2014 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 18 Tahun 2009 TentangPeternakan dan Kesehatan Hewan Terhadap UUD

tidak sesuai denganrasa keadilan atau normanorma kehidupan social dalam masyarakat,maka perbuatan tersebut dapat di pidana.dalam ketentuan ini;Menimbang bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusannya No 003/PUUIV/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang pada pokoknya bahwa oleh karenanya penjelasanpasal 2 ayat(1) Undangundang Pemberantasan tindak pidana Korupsi kalimat pertamatersebut,merupakan hal yang tidak sesuai dengan perlindungan dan jaminan kepastianhukum yang adil yang dimuat dalam pasal 28 D ayat(1) UUD

Undangundang Pemberantasan tindak pidana Korupsisepanjang mengenai frasa yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal inimencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil,yaknimeskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundangundanga,namunapabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan ataunormanorma kehidupan social dalam masyarakat,maka perbuatan tersebut dapat di pidana harus dinyatakan bertentangan dengan UUD

yang prinsipal yangperlu kami sampaikan berkaitan demi tegaknya hukum, kebenaran dankeadilan dan demi memastikan terpenuhinya keadilan yang menjadi HakAsasi Manusia, sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 Deklarasi UniversalHAM (DUHAM), Pasal 14 (1) Konvenan Hak Sipil dan Politik yang telahdiratifikasi menjadi UndangUndang No. 12 tahun 2005 tentang PengesahanInternasional Convenant on Civil and Political Rights (Konvenan InternasionalTentang Hakhak Sipil dan Politik), Pasal 27 (1), Pasal 28 D (1) UUD

Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa kalimat pertamadalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak sesuai denganperlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil yang termuatdalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:Hal. 74 dari 98 hal. Put.

milik Pemohon PK di PT.Netway Utama sebesar Rp1.540.000.000,00; dan lainnya sebesar Rp394.000.000,00;Bahwa berdasarkan printout pada rekening BCA Nomor 7310092929,uang masuk sebesar Rp308.007.400 (tiga ratus delapan juta tujuhribu empat ratus rupiah) tidak ada kaitannya dengan kegiatan CISRISI maupun CMS;Bahwa adapun gaji yang diperoleh oleh Pemohon PK dalamkapasitasnya sebagai Direktur Utama adalah merupakan pemasukanyang sah yang dijamin oleh Konstitusi dan Undangundang, yaitu: Pasal 28D ayat (2) UUD

:Sejalan dengan Pasal 33 ayat (8) UUD 1945, maka Pasal 4 ayat (1)UU Minyak dan Gas Bumi mengatur:Minyak dan Gas Bumi sebagai sumber daya alam strategis takterobarukan yang terkandung di dalam Wilayah Hukum PertambanganIndonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara.

Sebelum mengakhiri, perkenankan kami mengutip bunyi Pasal 33 ayat (2) dan(3) UUD 1945 yang berounyi:Pasal 33 ayat (2):Cabangcabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasaihajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. Pasal 33 ayat (3):Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai olehNegara dan dipergunakan untuk sebesarbesamya kemakmuran rakyat. 26.

atas, mengutip dalil Penggugat Intervensidalam Gugatan Intervensi pada halaman 11, bahwa tanah digugat dandipermasalahkan oleh Penggugat/Tergugat Intervensi telah terdaftar sebagaibarang milik Negara dan juga telah ditetapkan sebagai Objek Vital Nasionaloleh Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Kepmen ESDMNomor 3407 K/07/MEM/2012 tentang Penetapan Objek Vital Nasional diSektor Energi dan Sumber Daya Mineral.Sebelum mengakhiri, perkenankankami mengutip bunyi Pasal 33 ayat (2) dan (8) UUD

memperoleh lahan masingmasing seluas 2 (dua)Ha per KK yaitu untuk lahan pekarangan dan lahan usaha.Menimbang, bahwa pemberian lahan kepada masingmasing anggota TSM initentunya memiliki filosofi yang mendalam yang mengacu kepada pancasila dan UndangUndang Dasar 1945 khusunya mengenai kesejahteraan dan kemakmuran rakyatsebagaimana termuat pula dalam Pembukaan UndangUndang Dasar Negara RepublikIndonesia.Menimbang, bahwa hal pemenuhan kebutuhan hidup dan mengembangkan diridiatur dalam Pasal 28 C ayat 1 UUD

Perambah Hutan masingmasing Nomor 16 dan 39/W.6/1996 tanggal 28maret 1996 tentang penetapan status transmigran transmigrasi swakarsa mandiri sebanyak150 kk dan 50 kk yang masingmasing KK memperoleh lahan seluas 2 (dua) Ha, makaMajelis Hakim berpendapat bahwa perlu menetapkan Sebuah Tim Pendistribusian lahanbagi para Penggugat dan anggota kelompoknya yang belum memperoleh lahansebagaimana yang telah ditetapkan oleh pemerintah agar pemenuhan kesejahteraan wargaTSM sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD

31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sepanjang mengenai pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti materiil, yaknimeskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundangundangan, namun apabilaperbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau normanormakehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana, menurut putusanMahkamah Konstitusi Nomor 003/PUUIV/2006 tanggal 25 Juli 2006 dinyatakan bertentangandengan UUD

danberbedabeda dari satu lingkungan masyarakat tertentu ke lingkungan masyarakat lainnya,sehingga apa yang melawan hukum di satu tempat mungkin di tempat lain diterima dan diakuisebagai sesuatu yang sah dan tidak melawan hukum, menurut ukuran yang dikenal dalamkehidupan masyarakat setempat, sehingga oleh karenanya Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPKkalimat pertama tersebut, merupakan hal yang tidak sesuai dengan perlindungan dan jaminankepastian hukum yang adil yang dimuat dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD

M.Si. melakukan perbuatan dalam rangka pencairan danaBantuan Sosial pemerintah Kota Bandung tahun anggaran 2009 dan 2010, Hakim TinggiAd Hoc Tipikor tidak sependapat karena putusan ini tidak memutus terbukti atau tidakterbuktinya pihak lain yang bukan menjadi terdakwa dalam perkara ini85Menimbang bahwa pasal 27 UUD 45 disebutkan bahwa Segala warga negarabersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukumdan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.Menimbang bahwa

pasal 28 D UUD 45 disebutkan bahwa Setiap orang berhakatas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuanyang sama di hadapan hukum.Menimbang dengan demikian pihakpihak yang terlibat/terkait sehingga terjaditindak pidana dalam perkara ini atau pihakpihak yang diduga berusaha untuk mengaburkanperkara ini yang akhirnya merugikan keuangan negara agar dilakukan penuntutan olehpenegak hukum sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturanperundangundanganMengingat

Timur bukanlah merupakan kriminalisasiatau upaya mengkriminalisasi Para Penggugat Konpensi karenaTergugat Il Konpensi sebagai Warga Negara Indonesiamempunyai hak dan kedudukan yang sama didepan hukumdengan semua Warga Negara Indonesia lainnya, yakni hakuntuk menempuh upaya hukum dengan mengajukan LaporanPolisi kepada Penegak Hukum, hal ini merupakan manifestasidari Hak Asasi Manusia yang diatur dalam Konstitusi NegaraIndonesia maupun Peraturan PerundangUndangandibawahnya, yakni Pasal 28D ayat (1) UUD

Pasal 17UndangUndang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999Tentang Hak Asasi Manusia (UU No. 39 / 1999) yangdikutip sebagai berikut :Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 berbunyi :Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan,dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang samadihadapan hukum.Hal. 83 dari 117 hal.Putusan Nomor 270/PDT/2019/PT.DKI.Pasal 17 UU No. 39 / 1999 berbunyi :Setiap orang, tanpadiskriminasi, berhakuntukmemperolehkeadilandenganmengajukanpermohonan, pengaduan, dangugatan

ini mencakupperbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun artimateril, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diaturdalam perundang undangan, namun apabila perbuatantersebut dianggap tercela karena tidak sesuai denganrasa keadilan atau norma kehidupan sosial dalam130131masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidanatetapi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor003/PUUIV/2006 tertanggal 25 Juli 2006 yang menyatakansifat melawan hukum dalam arti materil dinyatakanbertentangan dengan UUD

pasal ini mencakupperbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun artimateril, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diaturdalam perundang undangan, namun apabila perbuatantersebut dianggap tercela karena tidak sesuai denganrasa keadilan atau norma kehidupan sosial dalammasyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidanatetapi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor003/PUUIV/2006 tertanggal 25 Juli 2006 yang menyatakansifat melawan hukum dalam arti materil dinyatakanbertentangan dengan UUD

dipandang dari segi kepentinganhukum yang lebih tinggi ternyata menimbulkan kerugian yang jauh tidak seimbang bagimasyarakat/negara dibandingkan dengan keuntungan dari perbuatan pelaku yang tidakmemenuhi rumusan delik tersebut ; Menimbang, bahwa dilihat juga didalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:003/PUUIV/2006 tanggal 25 Juli 2006 menyatakan penjelasan ketentuan Pasal 2 ayat (1)UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 yang mengatur perbuatanmelawan hukum materiil bertentangan dengan UUD

atas nama terdakwaHamdani Amin dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1974 K/Pid/2006 tanggal 13Oktober 2006 ) tetap menerapkan ajaran perbuatan melawan hukum materiil sebagaimanaketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 denganalasanalasan sebagai berikut:1 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUUIV/2006 tanggal 25 Juli 2006khususnya terhadap eksistensi ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 joUU Nomor 20 Tahun 2001 dinyatakan bertentangan dengan UUD

KPB (perusahaan pertambangan) mendapatkanpersetujuan Menteri ESDM sebelum melakukan pergantian kepemilikanpemegang saham, Direksi, dan Komisaris adalah dalam rangkaimplementasi Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang dilakukan melaluipeningkatan pengawasan di sektor energi dan sumber daya mineral gunamewujudkan manfaat yang sebesarbesarnya bagi kemakmuran rakyat,dimana dalam hal ini Menteri ESDM mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energidan sumber daya

mineral (termasuk melakukan fungsi pengawasan), agarpengelolaannya sejalan dengan amanat UUD 1945 ;33.SuratSurat Keputusan Tergugat bertentangan dengan UndangUndangPerseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 (UUPT), Pasal 91 UUPTmengenai Pengambilan Keputusan Pemegang Saham diluar RUPS ;Majelis Hakim yang terhormat bahwa SuratSurat Keputusan Tergugatyang merupakan Objek Gugatan TUN dalam perkara a quo merupakanPenerimaan Pemberitahuan atas hasil Keputusan Sirkuler para pemegangsaham PT.

040747 AISYAH DS KOTAWETAN GARUT KOTA V Vv9.000.0008 040893 SUHAELI KP CIPENTA MEKARJAYA V 10.000.0009 041013 /HAERUDIN KP PEUNDEUY BANYURESMI Vv Vv9.000.00010 041103 EDI KP CIHAUR SUKAMAJU Vv TALEGONG 9.000.00011 041104 SAYURI PASIRLANGU PAKENJENG Vv Vv 9.000.00012. (041105 HAMIM RANCABUAYA PURBAYANI Vv V9.000.000 13. (041107 ;WARMITA CISARUA SUKARAME Vv9.000.00014 (041117 NDEWI KP CIGAROGOL CIKARANG VvKUROWATI CISEWU 9.000.00015 041180 AHI SURYADI KP SANDING SKRASA VvSAMARANG 10.000.00016 =041181 UUD

20.000.0007 040747 AISYAH DS KOTAWETAN GARUT KOTA V9.000.0008 040893 SUHAELI KP CIPENTA MEKARJAYA V10.000.0009 041013 /HAERUDIN KP PEUNDEUY BANYURESMI Vv9.000.00010 041103 EDI KP CIHAUR SUKAMAJU VvTALEGONG 9.000.00011 041104 SAYURI PASIRLANGU PAKENJENG Vv 9.000.00012. 041105 HAMIM RANCABUAYA PURBAYANI Vv9.000.00013. (041107 WARMITA CISARUA SUKARAME Vv9.000.00014 (041117 NDEWI KP CIGAROGOL CIKARANG VvKUROWATI CISEWU 9.000.00015 041180 AHI SURYADI KP SANDING SKRASA V SAMARANG 10.000.00016 =041181 UUD

NDEWI KP CIGAROGOL CIKARANG V V VKUROWATI CISEWU 9.000.00015 041180 AHI SURYADI KP SANDING SKRASA V V VSAMARANG 10.000.00016 o41181 UUD KEBONCAU PAKUWON GRT V V VKOTA 10.000.00017 041204 MAAN KP CILANGKAP DS V WANGUNJAYA 9.000.00018 041245 AAH MAHPUAH KP PALABUHAN CILIAN V CARINGIN 8.000.00019 041246 ENCU KP CILOA DS NARGALAKSANAV = =8.000.00020 041247 DANA KP BOJONGRANDU DS V JATIWANGI PKJ 8.000.00021 041248 YAYAH KP/DS PAMALAYAN V ; 5ROKAYAH 8.000.00022 041275 OMOD ADINATA KP CIKARANG CISEWU V

sebagaimana diubah dengan UU No. 20/2001karena seluruh tindak pidana tersebut mengatur Penyelenggara Negarasebagai subjek deliknya, sedangkan Pemohon bukanlah PenyelenggaraNegara sebagaimana yang dimaksud dalam UU;Bahwa pelaksanaan hukum acara pidana, termasuk di dalamnya adalahpenyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon kepadaPemohon harus didasarkan pada hukum, bukan kekuasaan belakasebagaimana Penjelasan Umum KUHAP yang menegaskan bahwapelaksanaan hukum acara pidana mengacu kepada UUD

1, Pasal2 angka 6 dan angka 7 beserta penjelasan pasalpasal tersebut, knususnyaangka 7 yang hanya menyebutkan esselon , sehingga UU 28/1999 secaralimitative telah mengatur tentang siapasiapa yang masuk dalam pengertianPenyelenggara Negara; Bahwa Abhli telah melakukan kajian atas permintaan dari KPK, yang manahasil kajian tersebut juga telah diserahkan kepada KPK terkait siapa sajayang masuk sebagai Penyelenggara Negara, yaitu terdapat 4 kelompok:e Lembaga Negara utama, meliputi (pasca perubahan UUD

1945) MPR,DPR, DPD, Presiden, BPK, MK dan MA;e Lembaga Negara dan KomisiKomisi Negara yang bersifat independentberdasarkan UUD 1945 atau yang memiliki konstitusional important,seperti Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Tentara Nasional Indonesia,kepolisian Negara Republik Indonesia, KPU, Kejaksaan Agung, KPK,Komnas HAM;e Lembaga independen lain yang dibentuk oleh UU, seperti PPATK, KomisiPengawas Persaingan Usaha, Komisi Penyiaran Indonesia, OtoritasJasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, Pejabat

UUD 1945;b. UndangUndang/Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang;c. Peraturan Pemerintah;d. Peraturan Presiden;e. Peraturan DaerahMaka berdasarkan:1. Azas hukum /ex posterior derogate legi priori;2. Azas hukum /ex superior derogate legi inferior;3.

Bahwa selanjutnya, TERGUGAT Ill adalah merupakan pemegangkekuasaan tertinggi dalam pemerintahan berdasarkan UndangUndangDasar (UUD) 1945. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 4 Ayat (1)UndangUndang Dasar 1945 yang secara tegas menyebutkan : PresidenRepublik Indonesia memegang Kekuasaan Pemerintahan menurutUndangUndang Dasar;.

Bahwa oleh karena TERGUGAT Ill sebagai pemegang kekuasaantertinggi dalam pemerintahan berdasarkan UUD 1945, maka perlindungan,pemenuhan dan penghormatan Hak Asasi Manusia (HAM) menjadikewajibannya untuk dijalankan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 28 ayat(4) yang berbunyi : Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhanHak Asasi Manusia adalah tanggungjawab negara, terutama Pemerintah;.

Bahwa selain telah diatur dalam UUD Tahun 1945, sebagai wujudimplementasi dalam melaksanakan perlindungan terhadap Hak AsasiManusia, TERGUGAT III telah mengesahkan Undangundang Hak AsasiManusia (HAM) Nomor : 39 Tahun 1999 yang juga mengatur ketentuanketentuan sebagai berikut :Pasal 8 :Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusiaterutama menjadi tanggungjawab Pemerintah.Pasal 69 :Setiao hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dantanggung jawab untuk menghormati

Tugas dankewenangan TERGUGAT III dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 yangberbunyi: Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan Pemerintahanmenurut UndangUndang Dasar.

Hal mana kelalaian ini telah melanggar tujuan negarayang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 yakni : ...... memajukankesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikutPage 445melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaianabadi dan keadilan sosial......;87.Bahwa dalam menjalankan tugasnya, TERGUGAT III dibantu oleh MenteriMenteri Negara.

Putusan NO.57/PDT/2020/PT JMBdapat didasarkan pada pasal 28 huruf h ayat (4) UUD 1945 yang menyatakanbahwa setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebuttidak boleh diambil alih secara sewenangwenang oleh siapapun, selanjutnyadalam pasal 33 Ayat (8) UUD 1945 menyatakan bahwa: Bumi dan air dankekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dandipergunakan untuk sebesarbesar kemakmuran rakyat;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 27, Pasal 34, dan Pasal 40Undangundang