Pemegang hak atas tanah;oPemegang pengelolaan;Nadzir untuk tanah wakaf;aA 9Pemilik tanah bekas milik adat;eMasyarakat hukum adat;ehPihak yang menguasai tanah negara dengan itikadbaik;g. Pemegang dasar penguasaan atas tanah; dan/atauh. Pemilik bangunan, tanaman, atau benda lain yangberkaitan dengan tanah.S.

kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaanPenggugat dan/atau Kuasa Hukumnya;Dalam hal Penggugat Badan Hukum Perdata,meliputi: nama badan hukum perdata, alamat,identitas orang yang yang berwenang untukmewakili badan hukum perdata tersebut dipengadilan, dan identitas Kuasanya apabiladiwakili kuasa;Dalam hal Penggugat Instansi Pemerintah,meliputi: nama instansi pemerintah, tempatkedudukan, pimpinan instansi yang bertindakuntuk dan atas nama instansi pemerintahtersebut;Dalam hal Penggugat Masyarakat Hukum

Adat,meliputi : nama masyarakat hukum adat, tempatkedudukan masyarakat hukum adat, pimpinanmasyarakat hukum adat;Identitas Tergugat meliputi : nama, jabatan dantempat kedudukan;Penyebutan secara lengkap dan jelas penetapanlokasi yang digugat;Uraian yang menjadi dasar gugatan :1.Kewenangan pengadilan sebagaimana dimaksudPasal 2;Kedudukan hukum (legal standing) Penggugat;Pengajuan gugatan masih dalam tenggang waktu30 (tiga puluh) hari sejak diumumkannyapenetapan lokasi;Alasanalasan gugatan oberupa

Dalam hal masyarakat hukum adat : bukti bahwakesatuan masyarakat hukum adat tersebut masihhidup dan sesuai dengan perkembanganmasyarakat dan prinsip Negara KesatuanRepublik Indonesia yang diatur dalam undangundang;b. Fotocopy penetapan lokasi yang menjadi objekgugatan, dalam hal Penggugat telah memperolehsurat penetapan tersebut;c. Fotocopy alat bukti surat untuk membuktikanPenggugat sebagai pihak yang berhak atas objekpengadaan tanah.d.

adat bagi masyarakat Maluku.

Menyatakan bahwa anak yang lahir dalam perkawinan yang sah antara Penggugatdan Tergugat berdasarkan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat Malukutetap mengikuti garis keturunan Penggugat sebagai ayah yag sah;4. Menyatakan bahwa penambahan marga Tergugat di belakang marga Penggugatpada nama anak JOEL ZEFANYA GOHA adalah perbuatan yang bertentangandengan hukum adat dan sistim kekerabatan Patrinial yang dianut dalam masyarakatMaluku;5.

Bahwa kalau Penggugat mempermasalahkan tentang Tergugat menambahkanmarga Tergugat yaitu PALIAKY kenama anak JOEL ZEFANYA, sehingga namaanak menjadi JOEL ZEFANYA GOHA PALIAKY, bertentangan dengan hukumadat yang masih hidup dan terpelinara dan dipegang teguh dalam masyarakatMaluku, maka perlu dipertanyakan hukum adat masyarakat Maluku yang mana?

Antara lain di Masyarakat Hukum Adat Negeri Warasiwa SeramUtara Barat, bila seorang wanita asal Negeri Warasiwa kawin dengan Lakilakidari luar Negeri Warasiwa, maka anak Pertama harus dipulangkan menggantilbunya sehingga marga anak tersebut memiliki marga dari lbunya.

selama persidangan baik Penggugat maupun Tergugat tidakpernah mengajukan saksi ahli hukum adat dimaksud ;Menimbang, bahwa dengan tidak adanya saksi ahli hukum adat Maluku yangdiajukan di persidangan perkara ini sehingga Pengadilan menilai bahwa apa yangdidalilkan kedua pihak tersebut hanyalah sebuah wacana yang tidak dapat dibuktikan ;Menimbang, bahwa system kekerabatan masyarakat hukum adat secaraPatrilinial adalah suatu Pengakuan dari Masyarakat adat dimana diberlakukan denganadanya pemimpin adat

No. 41/PDT/2014/PT.AMBberkembang dan hidup ditengah masyarakat hukum adat, yang merupakansuatu kesatuan hukum adat beserta perangkat pemerintahannya yang telahlama ada, hidup dan berkembang serta dipertahankan dalam tata pergaulanhidup bermasyarakat, kKemudian mengeluarkan Peraturan Daerah KabupatenMaluku Tengah Nomor: 01 Tahun 2006 tentang NegeriBahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 3, Tergugat Il, memberikanjawaban sebagai benkut:1)Bahwa Penggugat telah mengakui Peraturan Daerah Kabupaten

Adat Negeri Titawaai, Penggugat in casu Prof.

Jawaban Angka 1:Bahwa pada dalil posita gugatan angka Penggugat medaililkan:Bahwa Negeri adalah kesatuan masyarakat hukum adat yangbersifatgeneologis territorial yang memiliki batas wilayah, berwenangHal 61 dari 123 Hal Put.

Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 01 Tahun2006 tentang NEGERI, Bab XIV tentang PENYELESAIAN SENGKETAPasal 64 merumuskan:Ayat (1) Penyelesaian sengketa dibidang hukum adat termasuksengketa petuanan dapat ditangani dan diputuskan oleh Saniri Negeriatau Dewan Adat yang khusus dibentuk untuk itu sesuai kewenanganmenurut ketentuan hukum adat setempat sepanjang tidakbertentangan dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku.Hal 64 dari 123 Hal Put.

adat termasuk sengketapetuanan dapat ditangani dan diputuskan oleh Saniri Negeri atau DewanAdat yang khusus dibentuk untuk itu sesuai kewenangan menurutketentuan hukum adat setempat sepanjang tidak bertentangan denganketentuan perundangundangan yang berlakuAyat (2) Pemerintah Daerah dan atau aparat penegak hukum lainnyadapat berperan sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa sesuaiketentuan dalam ayat 1Ayat (3) Dalam hal teradi suatu sengketa dibidang hukum adat yangberdampak luas dan dapat mengganggu

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan namun yang bersangkutan tidak hadir tanpa alasan yang sah;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian denganverstek;
3. Menyatakanperkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut tata-cara agama Hindu dan hukum Adat Bali pada tanggal 23 Mei 2014 sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5107-KW-280720200006

Adat menyebutkan dalam Angka 1pengertian Hak Ulayat dan yang serupa itu dari Masyarakat HukumAdat (untuk selanjutnya disebut Hak Ulayat) adalah kewengan yangmenurut Hukum Adat dipunyai oleh Masyarakat Hukum Adat tertentuatas Wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup parawarganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuktanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dankehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniahturun menurun dan tidak terputus

Adat Wilayah Desa Jago Bersatu untukmenggarap dan membuka Hutan Hak Ulayat seluas + 290 Ha SEBABKepala Persekutuan Hukum Adat BUKAN Kepala Kampung ataupunKepala Desa serta bukan pula Temenggung atau Demong, JANGANJANGAN Penggugat sendiri TIDAK MENGERTI arti Lahan HakUlayat ?

adat.

Menyatakan Hukum bahwa Jual beli yang dilakukan Amagq Murnidan ahli waris Inag lrah dengan tergugat 1 adalah syah menurut hukumkarena telah memenuhi syarat syarat K.U.H.Perdata atau hukum adat i.c jual beli dilakukan menurut Hukum Adat,serta riil dan kontan,diketahui oleh Kepala Kampung ( Kepala Dusun). Syaratsyarat dalampasal 19 PP no.10 tahun 1961 tidak menyampingkan syarat syarat untukjual beli dalam K.U.H.Perdata /Hukum Adat, melainkan hanya merupakansyarat bagi pejabat Agraria;6.

Putusan MahkamahAgung tanggal, 27 Mei 1975 Nomor 952 K/Sip/1974 menyebut bahwa jualbeli adalah syah apabila telah memenuhi syarat syarat K.U.H.Perdataatau hukum adat i.c jual beli dilakukan menurut Hukum Adat,serta riildan kontan, diketahui oleh Kepala Kampung ( Kepala Dusun). Syaratsyarat dalam pasal 19 PP No.10 tahun 1961 tidak menyampingkan syaratsyarat untuk jual beli dalam K.U.H.Perdata /Hukum Adat, melainkanhanya merupakan syarat bagi pejabat Agraria;4.

Menyatakan Hukum bahwa Jual beli yang dilakukan Inaq Mahsundengan tergugat 2 adalah syah menurut hukum karena telah memenuhisyarat syarat K.U.H.Perdata atau hukum adat i.c jual beli dilakukanmenurut Hukum Adat, serta riil dan kontan, diketahui oleh KepalaKampung ( Kepala Dusun). Syaratsyarat dalam pasal 19 PP No.10tahun 1961 tidak menyampingkan syarat syarat untuk jual beli dalamK.U.H.Perdata /Hukum Adat, melainkan hanya merupakan syarat bagipejabat Agraria;7.

adat i.c jual bellidilakukan menurut Hukum Adat, serta riil dan kontan, diketahui olehKepala Kampung ( Kepala Dusun).

adat i.c jual beli dilakukan menurut Hukum Adat, serta riil dan kontan,diketahui oleh Kepala Kampung (Kepala Dusun).

Gebze mempunyai anak Mikael Sopai Gebze, Mikael Sopai Gebze mempunyai anak Pelawan yang merupakan Warga Persekutuan Masyarakat Hukum Adat Malind Anim; ---------------------------------------------------------------------------------------------------4.

Bahwa tanah yang akan dieksekusi tersebut di atas tanah milik TerlawanEksekusi dan Terlawan Tereksekusi akan tetapi tanah tersebut adalahmilik dari Pelawan sebagai Warga Persekutuan Masyarakat Hukum AdatMalind Anim yang memiliki tanah tersebut secara turun temurunberdasarkan pada silsilan dari Pelawan yang menunjukkan sebagaiWarga Persekutuan Masyarakat Hukum Adat Malind Anim, yaitu YalkuGebze selaku Moyang mempunyai anak Petrus Naolem K. Gebze, PetrusNaolem K.

Gebze, Petrus Naolem K.Gebze mempunyai anak Mikael Sopai Gebze, Mikael Sopai Gebzemempunyai anak Pelawan yang merupakan Warga PersekutuanMasyarakat Hukum Adat Malind Anim;4. BahWa...........cccceceeeeeeeeeeeeees.

Bahwa upaya yang dilakukan oleh kakek dan orang tua Pelawan semasahidup dengan mendatangi orang yang menguasai tanah dan TerlawanEksekusi maupun Terlawan Tereksekusi untuk mendapatkan hak atastanah tersebut karena penguasaan tanah tidak berdasarkan suatupenyerahan tanah yang Sah dari Masyarakat Hukum Adat Malind Anim,namun yang didapat oleh kakek dan orang tua Pelawan adalah tekananpsikis dan fisik.

Hal ini dikemukakan oleh Pelawan karena selama hiduporang tua Pelawan telah berupaya namun yang didapat adalah suatuperbuatan yang tidak menyenangkan terhadap orang tua Pelawansebagai bagian dari Persekutuan Masyarakat Hukum Adat Malind Animpada masa itu;.

Bahwa Terlawan Eksekusi menguasai tanah tersebut berdasarkan BuktiPelepasan Hak atas Tanah yang dilakukan oleh Marsum Tabri yangberalamat tetap Skilir Sumber Agung Kecamatan Linggau Sumatera padatanggal 03 September 1981, dimana Marsum Tabri bukan bagian dariPersekutuan Masyarakat Hukum Adat Malind Anim;.

NIRAHUA, SH.M.Humsebagai ahli Hukum Administrasi Negara ( bukan ahli hukum adat ).

adat beserta hal hal tradisionalnya sepanjang masih hidup dansesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan RepublikIndonesia yang di atur dalam Undang Undang ;Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mengesampingkan danmengabaikan keterangan Ahli Hukum Adat NY.

MATUANKOTTA,SH.MHyang menerangkan di persidangan bahwa hukum adat merupakan hukum tidaktertulis , dan mempunyai kekuatan mengikat, karena ada sanksi apabila hukum adattersebut di langgar ;Lebih lanjut dikatakan bahwa hukum adat tidak mengenal apa yang disebut mandat.Mandat hanya dikenal dalam Hukum Administrasi Negara, yang artinya penyerahanwewenang dari seseorang sebagai pemberi mandat kepada orang lain sebagaipenerima mandat.

Jabatan raja Petta yang sudah diambil oleh Kastanya dengan kekuatanbangsa Belanda tersebut bertentangan dengan hukum adat, UUD 45 Pasal 18 B ayatHal 61 dari 100 Hal Put.

mempertimbangkanketerangan saksi Ahli hukum adat NY.

adat, mengenai masyarakat hukum adat sudahHal. 11 dari 19 hal.

Putusan Nomor 433 K/PID.SUSLH/2016dijelaskan secara jelas dalam pertimbangan Majelis Hakim MahkamahKonstitusi dalam putusananya Nomor: 35/PUUX/2012 tanggal 16 Mei2013, antara lain:Halaman 177 s/d 178 yang menyatakan: Di samping itu, berkenaandengan syarat sepanjang kenyataan masih ada dan diakuikeberadaannya, dalam kenyataannya status dan fungsi hutan dalammasyarakat hukum adat bergantung kepada status keberadaanmasyarakat hukum adat.

Masyarakat hukumadat tidak lagi mengambil manfaat dari hutan adat yang mereka kuasai.Sebaliknya dapat terjadi masyarakat hukum adat kenyataannya tidak adatetapi objek hakhak adatnya masih diakui. Artinya, berdasarkan sejarahkeberadaan mereka pernah diakui oleh Negara, padahal kenyataannyasesuai dengan perkembangan zaman sudah tidak terdapat lagi tandatanda dan sifat yang melekat pada masyarakat hukum adat.

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan menurut hukum adat dan tata cara menurut ajaran Agama Hindu yang dilaksanakan tanggal 29 Maret 2019 adalah sah dan putus karena perceraian

Sebagai suatu persekutuan masyarakat hukum adat,maka tanah adat, rumah adat dan leluhur dari Sao Lay Tolo adalah bagian takterpisahkan dari persekutuan masyarakat hukum adat Sao Lay Tolo, sehinggatanah adat dari Sao Lay Tolo adalah harta warisan bersama seluruh ahli warisdari turunan anakcucucicit Sao Lay Tolo. Dengan demikian maka, semua anakcucucicit yang berasal dari Sao Lay Tolo berhak mengklaim, memanfaatkan danmenggarap tanah adat Sao Lay Tolo tersebut;.

Bahwa yang disebut sebagai persekutuan hukum adat adalah komunitasyang mempertahankan nilainilai sosial budaya dan magis religius yangsudah tumbuh, berkembang dan diwariskan dari generasi ke generasi dalamsuatu rentang waktu yang amat panjang (lihat Dr. Dominikus Rato, S.H.,M.H., Peranan Institusi Hukum Adat Dalam Upaya Penyelesaian SengketaTanah Adat Menurut Hukum Adat Ngadha, Laporan Penelitian: LPMUniversitas Jember, Pemerintahan Daerah Ngadha, 1997, halaman 21).

Jikapersekutuan masyarakat hukum adat dipahami seperti apa yangdisampaikan oleh Dr. Dominikus Rato tersebut di atas, maka Sao Lay Tolosebagai sebuah persekutuan masyarakat hukum adat, jelas sudah ada,sudah tumbuh dan sudah berkembang jauh sebelum Nau Nalu dan WuleLuna lahir, dalam rentang generasi seperti yang digambarkan olehPenggugat/Termohon PK dalam gugatannya;. Bahwa Sao Lay Tolo secara historis sudah ada dan sudah lahir di suku(woe) Kebe.

Sesuai dengan tradisi adat, prinsipprinsip hukum adat yanghidup, tumbuh dan berkembang di Masyarakat Hukum Adat Bajawa, Flores,NTT, maka mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Peninjauan Kembali padaMahkamah Agung Republik Indonesia berkenan kiranya menegakkan,mempertahankan dan menjaga nilainilai hukum yang hidup, tumbuh danberkembang di dalam Masyarakat Hukum Adat Bajawa tersebut, denganmenyatakan bahwa Penggugat/Termohon PK bukan merupakan bagian darianggota clan (woe) Sao Lay Tolo tersebut;Dalam

,halaman 7);Oleh karena itu, betapa pentingnya putusan Yang Mulia Majelis Hakim PKdalam perkara a quo dalam rangka menegakkan nilainilai luhur yang sudahhidup, tumbuh dan berkembang di dalam Masyarakat Hukum Adat Bajawa,Flores.

Sehingga rumahtersebut menjadi rumah kolektif keluarga besar keturunan GumontamSiregar dan Sontina Dame Sihombing. seperti yang dijelaskan dalamliteratur Hukum Batak Hukum Adat Dalihan Natolu tentang Hal Warisoleh DR.H.P Panggabean SH,MS halaman 108, 112 , dimana biasanyarumah tersebut menjadi hak putera Sulung dan putera Bungsu.

Padahal ini adalah kesempatanyang sudah disediakan forum kepada Penggugat untuk sekiranya inginmenuntut hak nya sebagai legataris sesuai hukum adat suku bangsaBatak, yang diamanatkan oleh Surat Wasiat a quo.Hal. 21 dari 51 Hal. Put.

Bahwa komitmen dan kewajiban Tergugat Rekonvensi sebagai Legatarisuntuk mentaati syarat penghibahan rumah a quo sesuai hukum adat sukubangsa Batak yang masih berlaku pada amanat point 3.6.

Bahwa komitmen dan kewajiban Tergugat Rekonvensi sebagai Legatarisuntuk mentaati syarat penghibahan rumah a quo sesuai hukum adat sukubangsa Batak yang masih berlaku pada amanat point 3.b.

Kehendak bersama seluruh anggota pesukuan dan atauMasyarakat adat berdasarkan ketentuan hukum adat yangberlaku.

hukum adat;Halaman 32 dari 66 halaman.

Pasal 1 angka (11) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentangTanah Ulayat dan Pemanfaatannya yang menyatakan bahwa TanahUlayat adalah bidang tanah yang berada dalam lingkup hak ulayatsuatu masyarakat hukum adat tertentu.;b. Pasal 1 angka (13) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentangTanah Ulayat dan Pemanfaatannya yang menyatakan bahwa Tanahadat adalah tanah milik persukuan yang penguasaannya diaturmenurut hukum adat.

Karenakeberadaan pasal a quo memberikan perlindungan secara konkritkepada masyarakat hukum adat dari perlakuan yang merugikanpihakpihak yang hanya mengambil keuntungan dari kekayaan alamyang dimiliki oleh masyarakat hukum adat;Bahwa selanjutnya, pada Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah ProvinsiRiau Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tanah Ulayat danHalaman 51 dari 66 halaman.

adat dariperlakuan yang merugikan dari pihak hanya mengambil keuntungan darikekayaan alam yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat.

Menyatakan bahwa Penggugat adalah waris yang sah dari Syamsudin SyarifMonti Besar baik sako maupun pusako menurut Hukum Adat;2. Menyatakan surat pernyataan tertanggal 19 April 2009 yangmengatasnamakan Keputusan Ninik Mamak Bonca, Tanjuang Barisi dalamKampuang Balai Gadang Suku Sembilan, tidak sah dan tidak berlaku;3. Menyatakan sah dan berharga sita tahanan dan sita jaminan tersebut di atas;Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 2759 K/Pdt/20124.

No. 2759 K/Pdt/2012berlaku sampai sekarang sebagaimana bunyi adegium Lex Specialis DerogatLex Generalis;Bahwa dalam ketentuan Hukum Adat Minang tidak ada yang mengatakanyang menjadi mamak kepala waris, yang menjadi mamak kepala kaum atauyang menjadi seorang Panghulu adalah orang tang paling tua dalam kaumnya;Bahwa dalam Hukum Adat dinyatakan yang berhak menjadi mamakkepala waris, atau mamak kepala kaum, atau yang berhak menjadi seorangPanghulu tersebut adalah berdiri mungkin jo patuik, dengan arti

Adat Minang dinyatakanKato dahulu batapati Kato kamudian indak bacari;Bahwa dalam surat tertangal 19 April 2009 tersebut juga ditandatanganioleh orang yang bernama E.

RangkayoBatuah hanya sebagai Panghulu di Kampung Kapalo Koto dalam SukuSembilan, bahwa dalam Hukum Adat Minang dikiaskan Ayam Gadang saikuaindak buliah batali duo, artinya seorang Panghulu tidak boleh merangkapJabatan, sedangkan di atas satu rumah Gadang atau Rumah Adat saja tidakboleh ada dua orang Panghulu apalagi merangkap jabatan seperti yangdilakukan oleh E.DT. Rangkayo Batuah dan dalam surat tertanggal 19 April2009 tersebut E. DT.

Lelomarajo ini aneh, bahwa dalam Hukum Adatsudah dinyatakan bahwa gadang sako diateh pusako, Ruso lari belukar tinggalkabau tagak kubangan tingga, dan dalam struktur Hukum Adat di Minang tidakdikenal atau tidak ada Pembina atau pembimbing, jadi cukup bukti bahwa surattersebut cacat secara hukum dan tidak mempunyai kekuatan secara hukumperdata maupun menurut Hukum Adat;Bahwa Penggugat untuk kasasi adalah sekaum, serumah setuturan atapsepandam sepekuburan dengan Syamsudin Sarif Monti Besar sudah limagenerasi

Oleh karena itu sangat jelas,nyata dan terang penerapan hukum telah bertentangan dengan hukum,norma kesusilaan serta hukum adat setempat.

Dimana Hukum Adat danPengadilan Adat terkesan telah diabaikan (vide Peraturan Agraris/pengakuan Eksistensi Hak Ulayat Adat dan Hukum Adat telah ada sebelumterbentuknya Negera Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 danPasal UUPA sendiri yang menegaskan Pengakuan tersebut denganmenyebutkan ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 Pelaksanaan Hak UlayatTanah Adat/Hukum Adat setempat berdasarkan persetujuaan Bangsa danNegara dengan tidak boleh bertentangan pada Hukum Adat dalam UndangUndang peraturan yang

lebih tinggi melainkan Hukum Adat/Hak UlayatTanah Adat., dalam pasal 33 ayat (8) UUD 1945 sudah memberikankepastian hukum Adat yang diamanatkan oleh Pasal 3 UUPA, yangmenggambarkan suatu Hukum yang tertinggi mengenai Hak Ulayat TanahAdat yang ada diseluruh Republik Indonesia atau berdasarkan AggrarischeWET 1870 (AW 1870) yang diberlakukan diseluruh Indonesia.

Dengandemikian sangat jelas, nyata dan terang baik penerapan Hukum Adat danPeradilan Adat tidak diakomodir dan tidak terproduksi dalam perkara ini;10.Bahwa penerapan hukum dalam perkara perdata ini baik Judex faktiPengadilan Negeri Buntok a quo Pengadilan Tinggi Palangka Raya ternyatatidak menerapkan sebagaimana ketentuan Mahkamah Agung, yangdiamanatkan seorang Hakim haruslah Menggali, mengikuti dan memahaminilai hukum dan rasa keadilan masyarakat bukan hanya dari sudutHal. 10 dari 13 hal. Put.

No. 1431 K/PDT/2010formilnya saja, sehingga akan tersentuh rasa keadilan yang hakiki denganPenjelasan ketentuan ini dimaksudkan agar putusan Hakim sesuai denganhukum dan rasa keadilan masyarakat, Hal ini sebagaimana dimaksud dandiamanatkan dalam Pasal 28 UndangUndang Nomor 4 Tahun 2004 ayat (1)tentang Kekuasaan Kehakiman;11.Bahwa berdasarkan keterangan warga masyarakat disekitar objek sengketadan dari keterangan Termohon kasasi/Tergugat sendiri nyata telahmengingkari Hukum adat yang telah Termohon

Adat Bali dengan Aneka Masalahnya Pustaka BaliPost, Denpasar, 2003, halaman 147;Hukum adat di Bali menentukan syarat sahnya pewarisan itu bila:1.

Bahwa menurut Hukum Adat Hindu Bali dan tentunya berlaku untuk seluruhwilayah Republik Indonesia, bahwa anak perempuan tidak mempunyai hakmewaris, apalagi bilamana dia sudah kawin keluar dari keluarga besarnya;31. Bahwa Penggugat mohon putusan serta merta walaupun ada verzet,banding atau kasasi dari Para Tergugat:32.

Apabila usaha Ketua Adat tidakmendatangkan hasil, maka perselisihan pembagian harta warisan dapatdimusyawarahkan dengan Kepala Desa untuk dapat dimintakan petuahpetuah sesuai dengan aturanaturan atau hukum adat yang berlaku.

Adat Bali tidak dikenal /egitime portie sebagaimanaPasal 913 KUHPerdata Indonesia, namun di Hukum Waris Adat Bali untukbagian mutlak pewaris diatur dalam untuk hukum adat yang baru yaitudengan Keputusan Adat Bali Nomor 01/KEP/PSM3/MDP/MDP Bali/X/2010,tanggal 15 Oktober 2010 tentang Hasilhasil Pasamuhan Agung III MajelisUtama Desa Pakraman (MUDP) Bali;Halaman 18 dari 22 hal.

;Bahwa disini dapat diketahui bahwa Majelis Hakim Pengadilan NegeriBanyuwangi dan Pengadilan Tinggi Surabaya tidak menerapkan hukumdengan benar dan salah menerapkan melanggar Hukum Adat Bali yangbaru dengan Keputusan Adat Bali Nomor 01/KEP/PSM3/MDP/MDPBali/X/2010, tanggal 15 Oktober 2010 tentang Hasilhasil PasamuhanAgung III Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali:Bahwa perbuatan Hakim menghilangkan hak waris seseorang adat Balladalah melanggar hukum (Adat Bali), yaitu melanggar nilainilai hukum

Gede Sudano tersebut: Menghukum Para Pemohon Kasasi/Tergugat , Il untuk membayarbiaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (limaratus ribu rupiah);Perlawanan Para Pelawan berdasarkan alasanalasan sebagai berikut:1.Alasan Pertama:Bahwa perkara antara Para Pelawan dan Para Terlawan adalah mengenaisengketa harta warisan oleh kedua belah pihak yang samasama beragamaHindu dan masih memegang teguh hukum adat Bali.

Nomor 2290 K/Pdt/2017Ayah Pelawan (Gede Murjo) bernama Ketut Tjawi, bersaudara kandungdengan Wayan Tianyar (Ayah Para Terlawan), dimana Pelawan (MadeMurjo) adalah seorang pria sedangkan Para Terlawan adalah perempuan,maka berdasarkan Hukum Adat Bali tersebut, Pelawan (Made Murjo)adalah ahliwaris dari Alm.

Nomor 200 K/Sip/1958tanggal 3 Desember 1958, termuat dalam Buku Hukum Adat Bali danLombok, Dalam Yurisprudensi Indonesia oleh Chidir Ali, S.H., PenerbitPradnya Paramita, Jakarta, 1979, halaman 56 60);Alasan Keempat:Bahwa bunyi Kitab Hukum Adi Agama yang berlaku pada masyarakat HinduBali tersebut di atas, sejalan pula dengan Yurisprudensi tetap putusanMahkamah Agung RI tentang penguasaan tanah dalam waktu yang cukuplama oleh seseorang tanpa adanya gugatan dari pihak lain, maka yangmenguasai tanah

Alasan Keenam:Bahwa dengan fakta adanya penyelesaian tanah waris melalui musyawarahdi Desa Watukebo pada tahun 1966 antara Pelawan (Made Murjo) denganibu Para Terlawan serta beropedoman kepada Hukum Adat Bali maupunYurisprudensi tetap sebagai sumber hukum positif serta gugatan awal yangcacat hukum sesuai uraian di atas maka putusan Pengadilan dalam perkaraa quo bertentangan dengan hukum dan cacat, karenanya pengajuanperlawanan ini sudah tepat dan benar sehingga pelaksanaan putusan(eksekusi) atas

adat Bali; Bahwa menurut Hukum Adat Bali, yang berhak mewarisi sebagai ahli warisialah hanya keturunan pria dari pihak keluarga pria dan anak angkat lakilaki; Bahwa fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa Penggugat Asalsekarang Terlawan/Termohon Kasasi , Il, dan Ill adalah berjenis kelaminperempuan; Bahwa berdasar Yurisprudensi MARI tanggal 3 Desember 1958 Reg.Nomor 200K/Sip/1958 dalam perkara antara Pangari, dan kawankawanselaku Penggugat Kasasi melawan Gendra, dan kawankawan selakuTergugat

Adat, sebagaimana dimaksud dalam UndangUdang PokokAgraria bahwa hukum yang berlaku atas tanah adalah hukum adat;Apalagi sejak tanah dimiliki Pelawan, Pelawan terusmenerus menguasai tanah danbangunan tersebut hingga diajukan perlawanan ;Pelawan sebagai Pelawan yang baik, membeli tanah dan bangunan dengan itikat baik,juga tidak pernah menjual atau meletakkan suatu beban atas tanah danbangunannya hingga sekarang, harus dilindungi undangundang ;Oleh karenanya apabila tanpa diajukan sebagai pihak kemudianPelawan

Adat, sebagaimana dimaksud dalam UndangUdang PokokAgraria bahwa hukum yang berlaku atas tanah adalah hukum adat;Apalagi sejak tanah dimiliki Pelawan, Pelawan terusmenerus menguasai tanah danbangunan tersebut hingga diajukan perlawanan ;Pelawan sebagai Pelawan yang baik, membeli tanah danbangunandengan itikat baik, juga tidak pernah menjual atau meletakkansuatu beban atas tanah dan bangunannya hingga sekarang, harus dilindungiundangundang ;Oleh karenanya apabila tanpa diajukan sebagai pihak kemudian

Adat, sebagaimana dimaksud dalam UndangUdang PokokAgraria bahwa hukum yang berlaku atas tanah adalah hukum adat;Apalagi sejak tanah dimiliki Pelawan, Pelawan terusmenerus menguasai tanah danbangunan tersebut hingga diajukan perlawanan ;Pelawan sebagai Pelawan yang baik, membeli tanah dan bangunan dengan itikat baik,juga tidak pernah menjual atau meletakkan suatu beban atas tanah dan bangunannya hinggasekarang, harus dilindungi undangundang ;Oleh karenanya apabila tanpa diajukan sebagai pihak kemudian

Adat, sebagaimana dimaksud dalam UndangUdang PokokAgraria bahwa hukum yang berlaku atas tanah adalah hukum adat;10Apalagi sejak tanah dimiliki Pelawan, Pelawan terusmenerus menguasai tanah danbangunan tersebut hingga diajukan perlawanan ;Pelawan sebagai Pelawan yang baik, membeli tanah dan bangunan dengan itikat baik,juga tidak pernah menjual atau meletakkan suatu beban atas tanah dan bangunannya hinggasekarang, harus dilindungi undangundang ;Oleh karenanya apabila tanpa diajukan sebagai pihak kemudian

Adat, sebagaimana dimaksud dalam UndangUdang PokokAgraria bahwa hukum yang berlaku atas tanah adalah hukum adat;Apalagi sejak tanah dimiliki Pelawan, Pelawan terusmenerusmenguasSai tanah dan bangunan tersebut hingga diajukan perlawanan ;Pelawan sebagai Pelawan yang baik, membeli tanah dan bangunan dengan itikat baik,juga tidak pernah menjual atau meletakkan suatu beban atas tanah dan bangunannya hinggasekarang, harus dilindungi undangundang ;Oleh karenanya apabila tanpa diajukan sebagai pihak kemudian

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar keliru dalam penerapanHukumnya karena memvonis Pemohon Kasasi dengan dasar Hukum Adatyang berlaku di TORAJA, padahal Hukum Adat di Toraja yang berhubungandengan perkara ini sudah tidak diperlakukan lagi dan/atau sudah tidak adasehingga UndangUndang Darurat dalam perkara ini tidak dapat diterapkankarena Hukum Adat yang dimaksud sudah tidak tumbuh di tengahtengahmasyarakat Toraja, sehingga Majelis Hakim Agung yang memeriksa danmenyidangkan perkara ini

Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan Saksi JACOBSOLLU di bawah sumpah menerangkan atas pertanyaan Majelis Hakim,bahwa Apakah Hukum Adat di TORAJA masih diperlakukan sekarang ?Saksi JACOB SOLLU menjawab Kalau ada masalah adat sekarang terjadisudah diserahkan ke Pengadilan* dan dikatakan pula bahwa Saksi tidakmengetahui apa masih berlaku atau tidak sehingga Saksi ini dapat dijadikansebagai dasar putusan yang adil bahwa sudah jelas kalau Hukum Adat yangHal. 5 dari8 hal. Put.

Bahwa apabila Hukum Adat yang dibuktikan maka keduanya baik PemohonKasasi maupun GRETY KARURUKAN sebagai Saksi Korban haruslahdijadikan Terdakwa secara bersamasama karena samasama melakukanPelanggaran Adat, tetapi faktanya cuma Pemohon Kasasi yang dijadikanTerdakwa sementara samasama melakukan, sehingga putusan iniPemohon Kasasi merasa tidak adil sehingga Pemohon Kasasi berharap agarMajelis Hakim Agung dapat memberikan rasa keadilan atas diri PemohonKasasi ;6.

Namun Hukum Yang Hidup /hukum adat mana yang masih hidup di Toraja....? Karena semua Saksi yangdiajukan di persidangan tidak ada yang mengetahui kalau Hukum Adat diToraja masih hidup sehingga bertentangan antara pertimbangan hukumJudex Facti dengan keterangan SaksiSaksi, sehingga putusannya tidakmencerminkan rasa keadilan ;7.

Oleh karenaitu. berdasar dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim Agungmembatalkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 42/Pid/2008/PT.MKS ;Menimbang, bahwa atas alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena JudexFacti tidak salah menerapkan hukum dan mengenai pertimbangan hukumnyajuga telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, dimana Terdakwa telahmelakukan perbuatan yang melanggar Hukum Adat, dengan pertimbangansebagai berikut

: "Bupati/ Walikota melakukan penetapan pengakuandan perlindungan masyarakat hukum adat berdasarkanrekomendasi Panitia Masyarakat Hukum Adat dengan KeputusanKepala Daerah ;9.

dari negara hukum, masyarakat hukum adat yang ingindiakui keberadaannya wajib mengikuti prosedur pengukuhanmasyarakat hukum adat sebagaimana yang telah diatur dalamperaturan perundangundangan ;10.

Sehingga dengan demikian, apabila PARA PENGGUGATtidak memiliki kapasitas sebagai Masyarakat Hukum Adat, makasegala hakhak yang dimiliki oleh Masyarakat Hukum Adat akangugur dari PARA PENGGUGAT itu sendiri ;Bahwa berdasarkan halhal tersebut terbukti bahwa PARAPENGGUGAT tidak mempunyai kualitas dalam mengajukanGugatan Perkara a quo.

berdasarkan hukum adat.

perundangundanganlainnya) hanya mengukuhkan keberadaan masyarakat hukum adat sajasepanjang masyarakat hukum adat tersebut masih diakui keberadaannyamemiliki lahan/tanah di objek perkara oleh masyarakat setempat ataulembaga adat setempat.b.