Ditemukan 44769 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Surat keputusan menteri negara agraria Surat keputusan kepala inspeksi agraria jawa timur Konsorsium pembaruan agraria (kpa) vs presiden republik indonesia;; Konsorsium pembaruan agraria (kpa). Dkk vs presiden republik indonesia;; Robert sudjasmin vs kementerian agraria dan tata ruang / badan pertanahan nasional ri; Kementerian agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional ri vs annie sri cahyani; Ahmadi Sh vs menteri agraria dan tata ruang/kepala badan pertanahan nasional; Menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional vs indrarini sawitri Sh;; Menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional vs ahmadi S.h; Jaya Sh. Mm vs menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional;
Pengadilan PN Oelamasi Perdata
Register : 21-12-2023 — Putus : 18-07-2024 — Upload : 24-07-2024
Putusan PN Oelamasi Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Olm
Tanggal 18 Juli 2024 — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Cq. Kepala Kantor Wilayah Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Timur Cq.Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kupang
25 — 20
  • Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Cq. Kepala Kantor Wilayah Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Timur Cq.Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kupang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 15-01-2024 — Putus : 15-07-2024 — Upload : 30-08-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 5 PK/TUN/2024
Tanggal 15 Juli 2024 — MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL., 2. PT. MEKAELSA;;
46 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL., 2. PT. MEKAELSA;;
Pengadilan PN TANGERANG Perdata
Register : 20-05-2022 — Putus : 02-11-2022 — Upload : 04-11-2022
Putusan PN TANGERANG Nomor 516/Pdt.G/2022/PN Tng
Tanggal 2 Nopember 2022 — Bank Central Asia Tbk
Turut Tergugat:
1.Otoritas Jasa Keuangan
2.Kementrian Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kota Tangerang Selatan
3.Kementrian Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tangerang
76 — 13
  • Bank Central Asia Tbk
    Turut Tergugat:
    1.Otoritas Jasa Keuangan
    2.Kementrian Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kota Tangerang Selatan
    3.Kementrian Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tangerang
Pengadilan PN KALIANDA Perdata
Register : 14-05-2019 — Putus : 10-03-2020 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN KALIANDA Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Kla
Tanggal 10 Maret 2020 — Penggugat:
RIZQI ADHELIA
Tergugat:
1.Kementerian Agraria dan Tata Ruang RI cq. Kantor Agraria dan Tata Ruang Provinsi Lampung Cq.
40 — 10
  • Penggugat:
    RIZQI ADHELIA
    Tergugat:
    1.Kementerian Agraria dan Tata Ruang RI cq. Kantor Agraria dan Tata Ruang Provinsi Lampung Cq.
    Kantor Agraria dan Tata Ruang Kabupaten Lampung Selatan
    2.Kantor Kementrian Agraria dan Badan Pertanahan Nasional BPN Pusat c.q BPN Wilayah Lampung
    3.Kementrian PUPR c.q Dirjen Bina Marga c.q Kasubdit pengadaan tanah pada satker sub direktorat pengadaan tanah
    4.Pejabat Pembuat Komitmen PPK Jalan Tol Trans Sumatera JTTS Bakauheni Terbanggi Besar
    5.AMARUDDIN
    Turut Tergugat:
    Kepala Desa Karang Sari Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung selatan
    KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG RI c.q. KANTORAGRARIA DAN TATA RUANG PROVINSI LAMPUNGc.q. KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANGKABUPATEN LAMPUNG SELATAN, beralamat di Jl.Indra Bangsawan No.02 Kalianda Lampung Selatan,dalam hal ini diwakili oleh Sismanto, A.Ptnh., M.Si.,selaku Kepala Kantor Pertanahan KabupatenLampung Selatan yang telan memberikan kuasakepada:1. Rahmat Kurniawan, S.Kom., Jabatan Kepala SeksiPenanganan Masalah dan PengendalianPertanahan;2.
    KANTOR KEMENTRIAN AGRARIA DAN BADAN PERTANAHANNASIONAL BPN PUSAT c.g. BPN WILAYAHLAMPUNG, beralamat di Jalan Basuki Rahmat TalangTeluk Betung Utara Kota Bandar Lampung PropinsiLampung 35222, sebagai Tergugat II;3. KEMENTRIAN PUPR c.q. DIRJEN BINA MARGA c.q. KASUBDITPENGADAAN TANAH PADA SATKER SUBDIREKTORAT PENGADAAN TANAH, beralamat diGedung Bina Marga Lantai 4 Jl. Patimura No.20Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110, sebagaiTergugat III;4.
    persengketaan tersebutdi atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;Menimbang, bahwa terdapat beberapa ketentuan di dalam UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agrariadan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanahyang terkait dengan kepemilikan tanah antara lain sebagai berikut:Halaman 19 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Kla Pasal 19 ayat (1) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang PeraturanDasar PokokPokok Agraria
    (Bandingkan dengan: BoediHarsono, UndangUndang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanannya, Djakarta:Djambatan, 1971, hal. 480). Sertipikat sebagai tanda bukti hak yang bersifatkuat mengandung pengertian bahwa data fisik dan data yuridis yang termuatdalam sertipikat mempunyai kekuatan bukti dan harus diterima sebagaiketerangan yang benar, selama tidak dibuktikan sebaliknya dengan alat buktiyang'lain, yang berupa sertipikat atau selain sertipikat (petuk pajak bumi/kutipanletter c).
    karena Gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka berdasarkanPasal 192 ayat (1) Rbg Para Tergugat dan Turut Tergugat sebagai pihak yangdikalahkan harus dihukum untuk membayar biaya perkara;Halaman 27 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2019/PN KlaMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan di atas,maka terhadap petitum ke1 (kesatu) dikabulkan untuk sebagian dan ditolakuntuk selain dan selebihnya;Memperhatikan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentangPeraturan Dasar PokokPokok Agraria
Pengadilan PN SEMARANG Perdata
Register : 15-02-2022 — Putus : 21-04-2022 — Upload : 11-07-2022
Putusan PN SEMARANG Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Smg
Tanggal 21 April 2022 — Penggugat:
Dwi Istanto
Tergugat:
Pratomo Basukie
Turut Tergugat:
Badan Pertanahan Nasional/ Kantor Agraria Kota Semarang
42 — 7
  • Penggugat:
    Dwi Istanto
    Tergugat:
    Pratomo Basukie
    Turut Tergugat:
    Badan Pertanahan Nasional/ Kantor Agraria Kota Semarang
Pengadilan PN SINGARAJA Perdata
Register : 12-09-2023 — Putus : 19-10-2023 — Upload : 30-10-2023
Putusan PN SINGARAJA Nomor 581/Pdt.G/2023/PN Sgr
Tanggal 19 Oktober 2023 — PRAPAT AGUNG PERMAI
2.KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL/KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BULELENG
3.KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL/KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BALI
4.KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL
5.PAN DERESNA
Turut Tergugat:
1.CAMAT GEROKGAK KABUPATEN BULELENG
2.MIMING TANZIL
22 — 0
  • PRAPAT AGUNG PERMAI
    2.KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL/KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BULELENG
    3.KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL/KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BALI
    4.KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL
    5.PAN DERESNA
    Turut Tergugat:
    1.CAMAT GEROKGAK KABUPATEN BULELENG
    2.MIMING TANZIL
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 19-10-2022 — Putus : 02-12-2022 — Upload : 19-12-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 259/B/2022/PT.TUN.JKT
Tanggal 2 Desember 2022 — Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia ( ATR/BPN ) Cq. Kepala Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional ( ATR/BPN ) Provinsi Jawa Barat Cq. Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang /Kantor Pertanahan ( ATR/BPN ) Kabupaten Bandung
Terbanding/Tergugat II Intervensi I : Tatang Prianta
70 — 3
  • Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia ( ATR/BPN ) Cq. Kepala Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional ( ATR/BPN ) Provinsi Jawa Barat Cq. Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang /Kantor Pertanahan ( ATR/BPN ) Kabupaten Bandung
    Terbanding/Tergugat II Intervensi I : Tatang Prianta
Pengadilan PN NABIRE Perdata
Register : 17-05-2023 — Putus : 04-07-2023 — Upload : 05-07-2023
Putusan PN NABIRE Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Nab
Tanggal 4 Juli 2023 — Penggugat:
SUMIYATUN
Tergugat:
AMIRUDDIN
Turut Tergugat:
Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nabire
52 — 6
  • Penggugat:
    SUMIYATUN
    Tergugat:
    AMIRUDDIN
    Turut Tergugat:
    Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nabire
Pengadilan PN TARAKAN Perdata
Register : 27-06-2022 — Putus : 18-01-2023 — Upload : 05-09-2023
Putusan PN TARAKAN Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Tar
Tanggal 18 Januari 2023 — KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN RI CQ. KEPALA KANTOR WILAYAH AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN PROV. KALIMANTAN UTARA CQ. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TARAKAN
44 — 36
  • KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN RI CQ. KEPALA KANTOR WILAYAH AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN PROV. KALIMANTAN UTARA CQ. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TARAKAN
Pengadilan PA MUNGKID Perdata Agama
Register : 14-07-2023 — Putus : 02-08-2023 — Upload : 02-08-2023
Putusan PA MUNGKID Nomor 329/Pdt.P/2023/PA.Mkd
Tanggal 2 Agustus 2023 — Pemohon melawan Termohon
27 — 24
    1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
    2. Menetapkan Pemohon sebagai wali pengampu/perwalian sah Puteri Laela Yusuf binti Yusuf Winaryo untuk keperluan balik nama tanah yakni:
    • Tanah seluas 300 m2 atas nama Kardi yang terletak di Desa Ngestiharjo,Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul DIY, sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik No. 787 yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bantul DIY.
  • Tanah seluas 153 m2 atas nama Nyonya Tridjoto yang terletak di Desa Madyocondro, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik No. 8 yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Magelang;
  • 3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp250.000,00 ( dua ratus lima puluh ribu rupiah).
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN Pertanahan
Register : 10-01-2017 — Putus : 10-05-2017 — Upload : 24-07-2017
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 3/G/2017/PTUN.PBR
Tanggal 10 Mei 2017 — SAPRI MELAWAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL, KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PELALAWAN, PT. CIPTA DAYA SEJATI LUHUR
97 — 46
  • SAPRI MELAWAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL, KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PELALAWAN, PT. CIPTA DAYA SEJATI LUHUR
    MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADANPERTANAHAN' NASIONAL, berkedudukan di JalanSisingamangaraja Nomor 2 Kebayoran Baru, JakartaSelatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada :Halaman 17 dari 75 Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUN.PBR1. DEDDYSETIADY, S.H.2. HADIAT SONDARA D, S.H., M.H.3. M. FATAN FAHIR, S.H., M.H.4. ANDRE SETIABUDIISKANDAR, S.H.5.
    Eksepsi tentang Gugatan Kurang Pihak:Bahwa di dalam gugatan Penggugat sebagaimana surat gugatannyatertanggal 10 Januari 2017, Penggugat hanya menarik pihakKementerian Agraria dan Tata Ruang dan Kepala Kantor PertanahanKabupaten Pelalawan, dan di dalam positanya Penggugat memohonagar Surat Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional tanggal 16 Oktober 1996 Nomor 42/HGU/BPN/96 tentangPemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT.
    UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan DasarPokokPokok Agraria;3. UndangUndang Nomor 6 Tahun 1968;4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961;5. Keputusan Presiden Nomor 26 tahun 1988;6. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun1992.7.
    /Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor: 9 tahun 1999 tersebut diatur di Permendagri Nomor 5 tahun1973 tentang Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak AtasTanah dimana pada pasal 15 disebutkan permohonan untukmendapatkan Hak Guna Usaha diajukan oleh pemohon kepada Pejabatyang berwenang melalui KepalaDirektorat Agraria Provinsi secara tertulis ;Halaman 30 dari 75 Putusan Nomor : 3/G/2017/PTUN.PBRBahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Negara Agraria / KepalaBadan Pertanahan Nasional nomor 9 Tahun
    Bahwa apa yang diamanah Undangundang Republik Indonesia No 5Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria pasal 16ayat (1) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 18 tidak pernah dipenuhi dan dilaksanakan oleh Penggugat;9.
Pengadilan PN PURWOKERTO Perdata
Register : 14-05-2024 — Putus : 11-09-2024 — Upload : 17-09-2024
Putusan PN PURWOKERTO Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Pwt
Tanggal 11 September 2024 — Penggugat:
HADIRIN
Tergugat:
RINA YULI HARTANTI
Turut Tergugat:
KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG BPN KABUPATEN BANYUMAS
14 — 7
  • Penggugat:
    HADIRIN
    Tergugat:
    RINA YULI HARTANTI
    Turut Tergugat:
    KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG BPN KABUPATEN BANYUMAS
Pengadilan PN BOYOLALI Perdata
Register : 31-03-2021 — Putus : 29-07-2021 — Upload : 02-05-2024
Putusan PN BOYOLALI Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Byl
Tanggal 29 Juli 2021 — Penggugat:
ESTHER RATNA WIDYASARI C
Tergugat:
KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BOYOLALI
19 — 8
  • Penggugat:
    ESTHER RATNA WIDYASARI C
    Tergugat:
    KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BOYOLALI
Pengadilan PTTUN JAKARTA Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 03-03-2017 — Putus : 15-05-2017 — Upload : 22-09-2017
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 69/B/LH/2017/PT.TUN.JKT
Tanggal 15 Mei 2017 — LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT BARISAN ANAK DAYAK (LSM BADAK); MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG REPUBLIK INDONESIA; BUPATI KUTAI TIMUR; PT. TELEN;
358 — 35
  • LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT BARISAN ANAK DAYAK (LSM BADAK);MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG REPUBLIK INDONESIA;BUPATI KUTAI TIMUR;PT. TELEN;
    MENTERI AGRARIA DAN Taye RUANG REPUBLIK INDONESIA, =s4s)oee& berkedudukan di jalan Sisingamangaraja, Nomor. .XS Ss. SsS Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal iniberdasarkan Surat Kuasa Khusus Nofore27/SK/X/2016, tanggal 04 Oktober 2016gr memberikan kuasa kepada: Go& Ssy 1. DEDDY SETIADY, SH. :Direktur Penangananane oPY Perkara Tanah dan Ruiang; yr 5. RESKA HARTATI, SH., Analis Hukum< see Pest ab ose creme onsceemeuesssorcsocars
Pengadilan PN POLEWALI Perdata
Register : 15-11-2021 — Putus : 02-06-2022 — Upload : 03-06-2022
Putusan PN POLEWALI Nomor 68/Pdt.G/2021/PN Pol
Tanggal 2 Juni 2022 — Kementerian Agraria & Tata Ruang/BPN Cq. Kementerian Agraria & Tata Ruang/BPN Kanwil Propinsi Sulbar Cq. Kementerian Agraria & Tata Ruang/BPN Kantor Kab. Polewali Mandar
108 — 12
  • Kementerian Agraria & Tata Ruang/BPN Cq. Kementerian Agraria & Tata Ruang/BPN Kanwil Propinsi Sulbar Cq. Kementerian Agraria & Tata Ruang/BPN Kantor Kab. Polewali Mandar
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 25-06-2014 — Upload : 24-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 339 K/Pdt/2014
Tanggal 25 Juni 2014 — PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, TBK. CQ. KANTOR NET WORK REGIONAL KAWASAN TIMUR INDONESIA, dk Melawan DRS. ANDI JINDAR PAKKI dan GUBERNUR SULAWESI, dk
88 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kantor Net Work Regional Kawasan Timur Indonesia dan Pemohon Kasasi II Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Cq. Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Provensi Sulawesi Selatan, Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar tersebut;
    MENTERI AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHANNASIONAL CQ. KEPALA KANTOR~ WILAYAHPERTANAHAN PROVENSI SULAWESI SELATAN, CQ.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR,berkedudukan di Jalan Andi Pangerang PettaraniMakassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada MisniatiSinaga, S.H., dan kawankawan, Para Karyawan KantorPertanahan Kota Makassar, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 25 September 2012, Pemohon Kasasi IIdahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding III;melawanDRS.
    Kantor Net Work Regional KawasanTimur Indonesia dan Pemohon Kasasi II Menteri Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional Cq. Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Provensi SulawesiSelatan, Cq.
    Kantor Net Work Regional Kawasan Timur Indonesiadan Pemohon Kasasi Il Menteri Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional Cq. Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Provensi SulawesiSelatan, Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar tersebut;2.
Pengadilan PN SAWAHLUNTO Perdata
Register : 07-09-2023 — Putus : 14-12-2023 — Upload : 14-12-2023
Putusan PN SAWAHLUNTO Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Swl
Tanggal 14 Desember 2023 — Penggugat:
Surati
Tergugat:
Yalisda
Turut Tergugat:
Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kota Sawahlunto
89 — 74
  • Penggugat:
    Surati
    Tergugat:
    Yalisda
    Turut Tergugat:
    Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kota Sawahlunto
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 31-07-2019 — Putus : 29-08-2019 — Upload : 29-08-2019
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 5/P/FP/2019/PTUN.Mks
Tanggal 29 Agustus 2019 — ALIMUDDIN
Termohon:
KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG DAHULU KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KOTA MAKASSAR
101 — 46
  • ALIMUDDIN
    Termohon:
    KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG DAHULU KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KOTA MAKASSAR
Pengadilan PTUN PONTIANAK TUN
Register : 19-01-2023 — Putus : 09-03-2023 — Upload : 09-03-2023
Putusan PTUN PONTIANAK Nomor 3/G/2023/PTUN.PTK
Tanggal 9 Maret 2023 — AWANG DICKO MAHENDRA, S.SI, M.ENG
Tergugat:
Kepala Kantor Agraria Penataan Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kota Singkawang
159 — 76
  • AWANG DICKO MAHENDRA, S.SI, M.ENG
    Tergugat:
    Kepala Kantor Agraria Penataan Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kota Singkawang
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 20-07-2022 — Putus : 24-01-2023 — Upload : 02-02-2023
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 238/G/2022/PTUN.JKT
Tanggal 24 Januari 2023 — Penggugat:
1.Saripudin
2.Nurhayati
Tergugat:
Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/Kantor Pertanahan Kota Jakarta Barat
324 — 160
  • Penggugat:
    1.Saripudin
    2.Nurhayati
    Tergugat:
    Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/Kantor Pertanahan Kota Jakarta Barat