Ditemukan 44769 data
Terbanding/Penggugat : PT. PARADIPTA PRIMA PERKASA. Diwakili oleh LUCY NATALIA KUSSOY
59 — 5
Pembanding/Tergugat : MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
Terbanding/Penggugat : PT. PARADIPTA PRIMA PERKASA. Diwakili oleh LUCY NATALIA KUSSOY
Terbanding/Penggugat : A.RAHMAN, M
Terbanding/Turut Tergugat : KEMENTERIAN AGRARIA DAN RUANG ATAU BADAN PERTANAHAN KOTA JAMBI
45 — 24
Pembanding/Tergugat : PEMERINTAH KOTA JAMBI
Terbanding/Penggugat : A.RAHMAN, M
Terbanding/Turut Tergugat : KEMENTERIAN AGRARIA DAN RUANG ATAU BADAN PERTANAHAN KOTA JAMBIKEMENTERIAN AGRARIA & TATA RUANG/BADAN PERTANAHANREPUBLIK INDONESIA CQ. KEMENTERIAN AGRARIA &TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN PROVINSI JAMBIHal. 1 dari 42 halaman Putusan Perdata Nomor 55/PDT/2020/PT JMBCQ. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADANPERTANAHAN KOTA JAMBI, beralamat di Jalan Kol.Pol. M.Taher, Kel. Pakuan Baru, Kec. Jambi Selatan, Kota Jambi,diwakili oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Jambi, dalamhal ini memberikan kuasa kepada 1. Firdaus, S.H, 2. AchmadZaki, S.H., 3.
PA.18/304/A7/60 tanggal 14 Djuni 1960 yang dikeluarkan olehKepala Pengawas Agraria Propinsi Jambi) dalam gugatan a quodimana ternyata terhadap Bukti P1 tersebut telah digunakan sebagaibukti surat dalam perkara di Pengadilan Negeri Jambi sebagaimanaPutusan No : 34/Pdt.G/1996/PN.Jbi tanggal 28 April 1997 antarapihakpihak yaitu :1. SYARIFUDDIN Bin IBRAHIM sebagai PENGGUGAT I;2. A. RAHMAN Bin HASYIM sebagai PENGGUGAT II;3. A.MADJID Bin MUHAMMAD sebagai PENGGUGAT III;Melawan1. A.
No.15 Tahun 1959 tanggal22 Oktober 1959 tentang Pemberian Dan Pembaharuan BeberapaHak Atas Tanah Serta Pedoman Mengenai TataTjara Kerjda BagiPedjabatpedjabat Jang Bersangkutan;Bahwa Bukti P1 tersebut adalah merupakan tanahtanah yang dapatdiberikan dengan hak milik adalah tanahtanah negara (vide Pasal 1Peraturan Menteri Muda Agraria No.15 Tahun 1959)Bahwa pada Bukti P1 dapat dibaca dengan jelas pada bagian akhirsurat pendaftaran Tanda Tanah REG No.
Tanah tersebut diatas mesti diberi tandatanda batas patokmenurut Peraturan Menteri Agraria Nomor 10 tahun 1959.Bahwa jika mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf aPeraturan Menteri Muda Agraria No.15 Tahun 1959 tanggal 22Oktober 1959 tentang Pemberian Dan Pembaharuan Bebrapa HakAtas Tanah Serta Pedoman Mengenai TataTjara Kerjda BagiPedjabatpedjabat Jang Bersangkutan yang memuat syaratsyaratumum harus diberi tandatanda batas yang memenuhi syaratsyaratdalam peraturan menteri No. 10/1959 yang
Ketentuan dalam ayat 1 dan 3 pasal ini tidak berlaku bagi mereka,yang mempunyai tanah dikecamatan tempat tinggalnya ataudikecamatan sebagai yang dimaksudkan dalam ayat 2 pasal ini, yangsedang menjalankan tugas Negara, menunaikan kewajiban agama,Hal. 26 dari 42 halaman Putusan Perdata Nomor 55/PDT/2020/PT JMBatau mempunyai alasan khusus lainnya yang dapat diterima olehMenteri Agraria.
ANIK NURCHASANAH
Tergugat:
KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I PROVINSI JAWA TIMUR
23 — 0
Penggugat:
ANIK NURCHASANAH
Tergugat:
KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I PROVINSI JAWA TIMUR
A.RAHMAN, M
Tergugat:
PEMERINTAH KOTA JAMBI
Turut Tergugat:
KEMENTERIAN AGRARIA DAN RUANG ATAU BADAN PERTANAHAN KOTA JAMBI
43 — 16
Penggugat:
A.RAHMAN, M
Tergugat:
PEMERINTAH KOTA JAMBI
Turut Tergugat:
KEMENTERIAN AGRARIA DAN RUANG ATAU BADAN PERTANAHAN KOTA JAMBI
Tergugat:
H.Don Slamet
Turut Tergugat:
Kementerian Agraria dan Tata Ruang Kantor pertanahan Nasional Kabupaten Melawi
47 — 40
Deram.HZ
Tergugat:
H.Don Slamet
Turut Tergugat:
Kementerian Agraria dan Tata Ruang Kantor pertanahan Nasional Kabupaten Melawi
Terbanding/Penggugat : PT. CAKRADIGDAYA LOKARAYA
Turut Terbanding/Tergugat I : Zumhoir
Turut Terbanding/Tergugat II : Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri agraria dan tata Ruang atau badan Pertanahan Nasional
84 — 102
Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional Diwakili Oleh : YADI MULYADI
Terbanding/Penggugat : PT. CAKRADIGDAYA LOKARAYA
Turut Terbanding/Tergugat I : Zumhoir
Turut Terbanding/Tergugat II : Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri agraria dan tata Ruang atau badan Pertanahan NasionalMenteri Agraria dan TataRuang/Badan Pertanahan Nasional RI. Cq. Kepala KantorWilayah Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan DKIJakarta, beralamat di Jalan Taman Jatibaru No. 1 Tanah AbangJakarta Pusat dalam hal ini memberi Kuasa kepada YADIMULYADI, JAJA YUDAFRAJA,,SH.MH, IIM ROHIMAN,SH,.MH,.DEWI MASITOH,SH,.MH,.AGHA SETIA PUTRA,SH,. TIMBULHARI MUKTI,SH,.
Menteri Agraria dan TataRuang/Badan Pertanahan Nasional RI. Cq. KepalaKantor Wilayah Tata Ruang dan Kepala BadanPertanahan DKI Jakarta Cq. Kepala KantorPertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat,beralamat di Komp. Perumahan Taman Permata Buana,Jl. Kembangan Utama No. 1 Jakarta Barat, dalam hal inimemberi Kuasa kepadaberalamat di Komp. PerumahanTaman Permata Buana, JI.
mengandung cacat hukumAdministrasi dalam proses pengakuan haknya, sehingga sesuaidengan Peraturan Mentri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BadanPertanahan Nasional Republik Indonesia No 11 tahun 2016tentang Kasus Pertanahan serta merta dapat dimohonkanpembatalannya.Bahwa TERGUGAT II Kepala Kantor Pertanahan Kota AdministrasiJakarta Barat tidak menerbitkan sertifikat hak milik atas namaTergugat ZUMHOIR karena jelas tidak memenuhi prosedur hukumatau administrasi yang sah.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan PertanahanNasional RI. Cq.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/BadanPertanahan Nasional RI. Cq. Kepala Kantor Wilayah Tata Ruang danKepala Badan Pertanahan DKI Jakarta menyatakan banding kepadapihak lawannya yang telah diberitahukan adanya permohonan bandingtersebut;Relaas pemberitahuan pernyataan permohonan banding tanggal 13 Juli2020 kepada Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Agraria danTata Ruang/Badan Pertanahan Nasional RI. Cq. Kepala Kantor WilayahTata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan DKI Jakarta Cq.
3.PANGERAN TEHANG MARGA
4.AHMAD BAGUS
5.SODRI
6.KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL BPN REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI LAMPUNG Cq KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL BPN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TULANG BAWANG
7.H.FREDY
8.KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI LAMPUNG Cq.
101 — 50
BASRI TAYIB
3.PANGERAN TEHANG MARGA
4.AHMAD BAGUS
5.SODRI
6.KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL BPN REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI LAMPUNG Cq KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL BPN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TULANG BAWANG
7.H.FREDY
8.KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI LAMPUNG Cq.KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TULANG BAWANG
Terbanding/Penggugat : PT. Taman Harapan Indah. Diwakili oleh RICKY HOLIL. dkk
64 — 20
Pembanding/Tergugat : MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
Terbanding/Penggugat : PT. Taman Harapan Indah. Diwakili oleh RICKY HOLIL. dkk
SITTI SUMIYATI
Tergugat:
Edwin Sutono
Turut Tergugat:
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nabire
27 — 0
Penggugat:
SITTI SUMIYATI
Tergugat:
Edwin Sutono
Turut Tergugat:
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nabire
Supriyanti
Tergugat:
Soedarto
Turut Tergugat:
1.Purwo
2.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ BPN Kabupaten Sragen
31 — 21
Penggugat:
Supriyanti
Tergugat:
Soedarto
Turut Tergugat:
1.Purwo
2.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ BPN Kabupaten Sragen
NURLINDA
Tergugat:
Kepala Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Kabupaten bandung
Intervensi:
PT. TORSINA REDIKON
210 — 125
Penggugat:
NURLINDA
Tergugat:
Kepala Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Kabupaten bandung
Intervensi:
PT. TORSINA REDIKON/Kepala BadanPertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Peraturan PelaksanaanHalaman 39 dari 87 Putusan Perkara Nomor: 2/G/2021/PTUNBDGPP No. 24 Tahun 1997, Peraturan Menteri Negara Agraria/KepalaBadan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 tentang Tata CaraPemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan HakPengelolaan, dimana sesuai :Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999, menyatakan : Sebelum mengajukan permohonan hak, pemohon harus
Tanah atau Petugas yang ditunjuk Tergugat telah melaksanakan Pemeriksaan Tanah sebagaimanadiuraikan dalam Risalah Pemeriksaan Tanah (Konstatering Rapport)tanggal 28 Mei 2014 No. 1720/2014.Pasal 32 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional No. 9 Tahun 1999, menyatakan :Hak Guna Bangunan dapat diberikan kepada :a.
TORSINA REDIKON ditujukan secara tertulis padatanggal 10 April 2014 yang memuat keterangan mengenai pemohon danketerangan mengenai tanahnya.Pasal 34 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional No. 9 Tahun 1999, mengatur mengenai SyaratSyaratPermohonan Hak Guna Bangunan.Permohonan Hak Guna Bangunan obyek perkara aquo dilampiri dengan:1. Mengenai Pemohon :a. Foto copy KTPb. Foto copy Akta Pendirian2. Mengenai tanahnya :a.
JERRY DANIEL KULAU selaku kuasa dari PT.TORSINA REDIKON telah sesuai dengan syaratsyarat yang diatur dalamPasal 34 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional No. 9 Tahun 1999. Tata Cara Pemberian Hak Guna Bangunan obyek perkara aquo telahsesuai dengan Pasal 35 sampai dengan 37 Peraturan Menteri NegaraAgraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999, yaitu :a. Permohonan diajukan kepada Bapak Kepala Kantor PertanahanKabupaten Bandung pada tanggal 10 April 2014.b.
Persil Kohir Atas Nama1. 12a.D.1V.seb 1409.seb Awat2. 12a.D.1V.seb 895.seb H.Rusmandar3. 20.D.IV.seb 570.seb Muksin4. 12a.D.1V.seb 1410.seb Ewun5. 12a.D.IV 1411.seb Idah6. 20.s.II 1359 Djamah7. 12.a.D.IV 1486 Abidin Pendaftaran Pertama di Kantor Agraria Kab. Bandung: TglNo.
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang Kota Balikpapan
122 — 46
Tangguh Sentra Bumi
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang Kota Balikpapan
KIAN MUNTHE
Tergugat:
1.DOLIS SIHOMBING
2.Menteri Agraria cq. KaKanwil BPN Sumut cq. KaKan BPN Kab. Dairi
112 — 26
Penggugat:
KIAN MUNTHE
Tergugat:
1.DOLIS SIHOMBING
2.Menteri Agraria cq. KaKanwil BPN Sumut cq. KaKan BPN Kab. Dairi
BAKRI
Tergugat:
HASNA DG CINI
Turut Tergugat:
Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Takalar
11 — 5
Penggugat:
BAKRI
Tergugat:
HASNA DG CINI
Turut Tergugat:
Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Takalar
Bambang Sri Wahyudi
Tergugat:
Umi Hardati
Turut Tergugat:
Kementrian Agraria Dan Tata Ruang / BPN Kantor Kabupaten Magelang
30 — 13
Penggugat:
Bambang Sri Wahyudi
Tergugat:
Umi Hardati
Turut Tergugat:
Kementrian Agraria Dan Tata Ruang / BPN Kantor Kabupaten Magelang
Lembaga Kajian Hukum Lingkungan dan Agraria
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mukomuko
Intervensi:
PT. ALNO AGRO UTAMA
193 — 75
Penggugat:
Lembaga Kajian Hukum Lingkungan dan Agraria
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mukomuko
Intervensi:
PT. ALNO AGRO UTAMA
Terbanding/Penggugat : JUMIN
Terbanding/Turut Tergugat : Menteri Agraria dan Tata Ruang, Cq Badan Pertanahan Nasional Kota Tangerang
51 — 18
Pembanding/Tergugat : Mega Mulyati
Terbanding/Penggugat : JUMIN
Terbanding/Turut Tergugat : Menteri Agraria dan Tata Ruang, Cq Badan Pertanahan Nasional Kota Tangerang
MAKHRUSIN
Tergugat:
I RAI ARTHA
Turut Tergugat:
Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nabire
15 — 2
Penggugat:
MAKHRUSIN
Tergugat:
I RAI ARTHA
Turut Tergugat:
Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nabire
NURYADI
Tergugat:
MASTAM
Turut Tergugat:
KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG atau BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
128 — 30
Penggugat:
NURYADI
Tergugat:
MASTAM
Turut Tergugat:
KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG atau BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
131 — 75
Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nabire