Ditemukan 44769 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Surat keputusan menteri negara agraria Surat keputusan kepala inspeksi agraria jawa timur Konsorsium pembaruan agraria (kpa) vs presiden republik indonesia;; Konsorsium pembaruan agraria (kpa). Dkk vs presiden republik indonesia;; Robert sudjasmin vs kementerian agraria dan tata ruang / badan pertanahan nasional ri; Ahmadi Sh vs menteri agraria dan tata ruang/kepala badan pertanahan nasional; Menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional vs indrarini sawitri Sh;; Jaya Sh. Mm vs menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional; Menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional vs ahmadi S.h; Budiarto karim vs menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional ri;
Pengadilan PN PADANG Perdata
Register : 21-12-2020 — Putus : 18-08-2021 — Upload : 14-05-2024
Putusan PN PADANG Nomor 188/Pdt.G/2020/PN Pdg
Tanggal 18 Agustus 2021 — RIRI ANGGRAINI
Turut Tergugat:
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA BARAT Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PADANG
90 — 81
  • RIRI ANGGRAINI
    Turut Tergugat:
    KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA BARAT Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PADANG
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Perdata
Register : 12-08-2020 — Putus : 25-11-2020 — Upload : 13-01-2021
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 137/Pdt.G/2020/PN Tjk
Tanggal 25 Nopember 2020 — Muhammad Idris
Turut Tergugat:
Badan Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung Agraria dan Tata Ruang
41 — 28
  • Muhammad Idris
    Turut Tergugat:
    Badan Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung Agraria dan Tata Ruang
Pengadilan PN SEMARANG Perdata
Register : 08-09-2021 — Putus : 18-11-2021 — Upload : 22-12-2021
Putusan PN SEMARANG Nomor 416/Pdt.G/2021/PN Smg
Tanggal 18 Nopember 2021 — Penggugat:
SITI ASIYAH
Tergugat:
MURSINAH
Turut Tergugat:
1.BAMBANG HARIYADI
2.BADAN PERTANAHAN NASIONAL / KANTOR AGRARIA KOTA SEMARANG
14 — 0
  • Penggugat:
    SITI ASIYAH
    Tergugat:
    MURSINAH
    Turut Tergugat:
    1.BAMBANG HARIYADI
    2.BADAN PERTANAHAN NASIONAL / KANTOR AGRARIA KOTA SEMARANG
Pengadilan PN RENGAT Perdata
Register : 05-10-2021 — Putus : 26-01-2022 — Upload : 26-01-2022
Putusan PN RENGAT Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Rgt
Tanggal 26 Januari 2022 — Penggugat:
IGUN KAWIT DIAN PRASANGKA
Tergugat:
MARU AHAL
Turut Tergugat:
Kantor Agraria Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional (ATR BPN)
89 — 31
  • Penggugat:
    IGUN KAWIT DIAN PRASANGKA
    Tergugat:
    MARU AHAL
    Turut Tergugat:
    Kantor Agraria Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional (ATR BPN)
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 01-12-2020 — Putus : 15-09-2021 — Upload : 16-09-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1005/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL
Tanggal 15 September 2021 — Penggugat:
siti romlah
Tergugat:
Rusika Gairah Polawati
Turut Tergugat:
Kemetrian agraria dan tata ruang Badan Pertanahan Nasional Jakarta Selatan
103 — 61
  • Penggugat:
    siti romlah
    Tergugat:
    Rusika Gairah Polawati
    Turut Tergugat:
    Kemetrian agraria dan tata ruang Badan Pertanahan Nasional Jakarta Selatan
    Tergugat ;Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan NasionalJakarta Selatan, beralamat di jln H.
    Bahwa tindakan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat tersebuttelah melanggar AzasAzas Umum Pemerintahan yang Baik terutama Azaskecermatan dan ketelitian atau kehatihatian sebagaimana dimaksud dalamketentuan Pasal 19, setiap Perjanjian yang dimaksud memindahkan hakkatas, memberikan suatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah ataumeminjamkan uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harusdubuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat yangditunjuk oleh Meteri Agraria(
    keterangan tentang keadaan hak atastanah tidak sesuai lagi dengan daftardaftar yang ada padaKantor Pendaftaran Tanah;c. jika orang yang memindahkan, memberikan hak baru,menggadaikan atau menanggungkan hak atas tanah itu tidakberwenang berbuat demikian;d. di dalam hal jualbeli, penukaran, penghibahan,pemberian dengan wasiat, pemberian menurut adat danperbuatanperbuatan lain yang dimaksudkan untukmemindahkan hak milik tidak diperoleh izin dari MenteriAgraria atau penjabat yang ditunjuknya.2) Oleh Menteri Agraria
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 21-04-2020 — Putus : 16-09-2020 — Upload : 18-09-2020
Putusan PTUN SERANG Nomor 21/G/2020/PTUN.SRG
Tanggal 16 September 2020 — Penggugat:
MULJADI KARTARAHARJA
Tergugat:
Kepala Agraria Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kota Tangerang Selatan
Intervensi:
PT Pembangunan Perumahan Urban
190 — 77
  • Penggugat:
    MULJADI KARTARAHARJA
    Tergugat:
    Kepala Agraria Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kota Tangerang Selatan
    Intervensi:
    PT Pembangunan Perumahan Urban
Pengadilan PN TANJUNG JABUNG TIMUR Perdata
Register : 08-03-2019 — Putus : 20-03-2019 — Upload : 24-02-2020
Putusan PN TANJUNG JABUNG TIMUR Nomor 1/Pdt.P/2019/PN Tjt
Tanggal 20 Maret 2019 — Pemohon:
DAIMUN
100 — 50

  • MENETAPKAN ;

    1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
    2. MenyatakanPemohon yang bernama DAIMUN merupakan orang yang sama dengan nama yang tertera pada Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4269 atas nama SUWARNO DAIMUN sebagaimana yang telah diterbitkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Tanjung Jabung ;
    3. Membebankan Pemohon untuk membayar ongkos permohonan ini sebesar Rp 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).
    terhadappermohonan Pemohon mengenai Pemohon yang bernama DAIMUN adalah benarorang sama dengan nama yang tertera pada Sertifikat Hak Milik Nomor 4269 atasnama SUWARNO DAIMUN tersebut patut untuk dikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena Sertifikat tersebut terbaca Kantor AgrariaKabupaten Tanjung Jabung, maka Hakim berpendapat terkait dengan petitum No2 yang tertuliskan diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Tanjung JabungTimur secara ex oficio Hakim melakukan perbaikan menjadi diterbitkan olehKantor Agraria
Pengadilan PN Teluk Kuantan Perdata
Register : 15-09-2021 — Putus : 25-11-2021 — Upload : 23-12-2021
Putusan PN Teluk Kuantan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Tlk
Tanggal 25 Nopember 2021 — Penggugat:
DAHRON NASUTION
Tergugat:
BUDI HANDAYANTO
Turut Tergugat:
Kementrian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kuantan Singingi
79 — 0
  • Penggugat:
    DAHRON NASUTION
    Tergugat:
    BUDI HANDAYANTO
    Turut Tergugat:
    Kementrian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kuantan Singingi
Pengadilan PN PANGKALAN BUN Perdata
Register : 04-10-2019 — Putus : 17-10-2019 — Upload : 22-10-2019
Putusan PN PANGKALAN BUN Nomor 25/Pdt.G/2019/PN Pbu
Tanggal 17 Oktober 2019 — Penggugat:
Jati Suminto
Tergugat:
1.Sugito
2.Sakimin ahli waris
3.KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG KABIPATEN KOTAWARINGIN BARAT
77 — 25
  • Penggugat:
    Jati Suminto
    Tergugat:
    1.Sugito
    2.Sakimin ahli waris
    3.KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG KABIPATEN KOTAWARINGIN BARAT
    Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional cq.Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat, yangberalamat di Jalan H.M. Rafii No. 18, Pangkalan Bun,Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 26-11-2020 — Putus : 27-04-2021 — Upload : 27-04-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 218/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 27 April 2021 — Prizamas Mitra Sejati)
Tergugat:
Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional
495 — 266
  • Prizamas Mitra Sejati)
    Tergugat:
    Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional
    Surat Penggugat Nomor: 05/PMS/10/2020 tanggal 12 Oktober 2020yang ditujukan kepada Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala BadanPertanahan Nasional dan ditembuskan kepada Tergugat, dan telahditerima oleh Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Badan PertanahanNasional pada tanggal 12 Oktober 2020.8.
    Dan TataRuang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 TentangOrganisasi Dan Tata Kerja Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/BadanPertanahan Nasional, yang menyatakan :Hal. 43 dari 83 hal.
    Prizamas Mitra Sejati Nomor: 05/PMS/10/2020tanggal 12 Oktober 2020 Perihal: Surat Menteri Agraria dan TataRuang/Badan pertanahan Nasional, Direktorat Jenderal PengadaanTanah, Nomor: BP.02.01/1739600/X/2019 tanggal 4 Oktober 2019,Kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan pertanahanNasional (Fotokopi Sesuai dengan asli);Surat Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah Dan PengembanganPertanahan Nomor: BP.02.01/52600/1/2021 tanggal 15 Januari2021 Hal: Surat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan pertanahanNasional
    Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan TataRuang, Pasal 22 ayat (1) mengatur:"Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri."
    /pertanahan, penataan keagrariaan/pertanahan, pengadaantanah, serta penanganan masalah agraria/pertanahan, pemanfaatan ruang,dan tanah;b. dst..."
Pengadilan PN MALINAU Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 10-08-2021 — Putus : 20-09-2021 — Upload : 06-10-2021
Putusan PN MALINAU Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Mln
Tanggal 20 September 2021 — Penggugat:
WILLIAM DARMAWAN
Tergugat:
ROSTINA KAFUNG
Turut Tergugat:
Kementrian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kantor Kabupaten Malinau
84 — 0
  • Penggugat:
    WILLIAM DARMAWAN
    Tergugat:
    ROSTINA KAFUNG
    Turut Tergugat:
    Kementrian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kantor Kabupaten Malinau
Pengadilan PN PANGKAJENE Perdata
Register : 27-02-2023 — Putus : 21-03-2023 — Upload : 15-05-2023
Putusan PN PANGKAJENE Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Pkj
Tanggal 21 Maret 2023 — Pemohon:
NAFSIA
54 — 13
    1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
    2. Menyatakan nama NAPE (dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 60 yang dikeluarkan Kantor Agraria Kabupaten Pangkep tanggal 25 Februari 1985) adalah orang yang sama dengan NAFSIA sesuai dengan identitas Kartu Tanda Penduduk;
    3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang sampai Penetapan ini diucapkan, dihitung berjumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Register : 28-05-2019 — Putus : 12-02-2020 — Upload : 02-03-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 539/Pdt.G/2019/PN Sby
Tanggal 12 Februari 2020 — Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional
2.Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur
3.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember
4.Djoko Susanto, SH
5.Pemerintah RI Cq. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional
6.Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur di Surabaya, Cq.
85 — 27
  • Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional
    2.Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur
    3.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember
    4.Djoko Susanto, SH
    5.Pemerintah RI Cq. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional
    6.Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur di Surabaya, Cq.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 20-12-2023 — Upload : 13-09-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3699 K/Pdt/2023
Tanggal 20 Desember 2023 — KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL, KANTOR PERTANAHAN KOTA KUPANG, Dk
12 — 5 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL, KANTOR PERTANAHAN KOTA KUPANG, Dk
Pengadilan PTUN BENGKULU TUN
Register : 09-11-2022 — Putus : 05-04-2023 — Upload : 11-04-2023
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 41/G/LH/2022/PTUN.BKL
Tanggal 5 April 2023 — Penggugat:
Lembaga Kajian Hukum Lingkungan dan Agraria
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Utara
Intervensi:
PT MITRA PUDING MAS
191 — 57
  • Penggugat:
    Lembaga Kajian Hukum Lingkungan dan Agraria
    Tergugat:
    Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Utara
    Intervensi:
    PT MITRA PUDING MAS
Pengadilan PN PEKANBARU Perdata
Register : 22-11-2023 — Putus : 02-05-2024 — Upload : 08-05-2024
Putusan PN PEKANBARU Nomor 282/Pdt.G/2023/PN Pbr
Tanggal 2 Mei 2024 — Penggugat:
OZA DAHLYA
Tergugat:
Susanto
Turut Tergugat:
Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kota Pekanbaru
15 — 4
  • Penggugat:
    OZA DAHLYA
    Tergugat:
    Susanto
    Turut Tergugat:
    Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kota Pekanbaru
Pengadilan PN SAMPIT Perdata
Register : 18-09-2020 — Putus : 11-01-2021 — Upload : 22-01-2021
Putusan PN SAMPIT Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Spt
Tanggal 11 Januari 2021 — Penggugat:
YUSPIANSYAH, ST
Tergugat:
DJOKO SUMANTRI, S.E
Turut Tergugat:
KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
67 — 15
  • Penggugat:
    YUSPIANSYAH, ST
    Tergugat:
    DJOKO SUMANTRI, S.E
    Turut Tergugat:
    KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
Pengadilan PN PADANG Perdata
Register : 21-12-2023 — Putus : 19-06-2024 — Upload : 21-06-2024
Putusan PN PADANG Nomor 274/Pdt.G/2023/PN Pdg
Tanggal 19 Juni 2024 — Penggugat:
Irwan
Tergugat:
1.Yuhadri
2.Elizar
Turut Tergugat:
Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Kota Padang
30 — 0
  • Penggugat:
    Irwan
    Tergugat:
    1.Yuhadri
    2.Elizar
    Turut Tergugat:
    Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Kota Padang
Pengadilan PN NABIRE Perdata
Register : 17-06-2022 — Putus : 26-07-2022 — Upload : 06-08-2022
Putusan PN NABIRE Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Nab
Tanggal 26 Juli 2022 — Penggugat:
SUGIYO
Tergugat:
SANDRA RIANA SIHOMBING, SH
Turut Tergugat:
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nabire
78 — 20
  • Penggugat:
    SUGIYO
    Tergugat:
    SANDRA RIANA SIHOMBING, SH
    Turut Tergugat:
    Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nabire
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 28-01-2021 — Putus : 13-07-2021 — Upload : 26-01-2022
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 30/G/TF/2021/PTUN.JKT
Tanggal 13 Juli 2021 — Nico Indra Sakti:Direktur Pengaturan Tanah Komunal, Hubungan Kelembagaan dan PPAT, Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Ditjen III), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
339 — 313
  • Nico Indra Sakti:Direktur Pengaturan Tanah Komunal, Hubungan Kelembagaan dan PPAT, Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Ditjen III), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN