Ditemukan 44769 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Surat keputusan menteri negara agraria Surat keputusan kepala inspeksi agraria jawa timur Konsorsium pembaruan agraria (kpa) vs presiden republik indonesia;; Konsorsium pembaruan agraria (kpa). Dkk vs presiden republik indonesia;; Kementerian agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional ri vs annie sri cahyani; Ahmadi Sh vs menteri agraria dan tata ruang/kepala badan pertanahan nasional; Menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional vs indrarini sawitri Sh;; Robert sudjasmin vs kementerian agraria dan tata ruang / badan pertanahan nasional ri; Jaya Sh. Mm vs menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional; Menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional vs ahmadi S.h;
Pengadilan PN PALU Perdata
Register : 30-07-2018 — Putus : 18-02-2019 — Upload : 26-02-2019
Putusan PN PALU Nomor 87/Pdt.G/2018/PN Pal
Tanggal 18 Februari 2019 — AGUSTINA AHMAD
Tergugat:
1.PT SINAR WALUYO
2.Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional BPN
108 — 29
  • AGUSTINA AHMAD
    Tergugat:
    1.PT SINAR WALUYO
    2.Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional BPN
Pengadilan PN MAKASSAR Perdata
Register : 24-08-2022 — Putus : 28-02-2023 — Upload : 03-03-2023
Putusan PN MAKASSAR Nomor 328/Pdt.G/2022/PN Mks
Tanggal 28 Februari 2023 — Penggugat:
HERSON PATRICIA
Tergugat:
HADIYANTO MALLAWI
Turut Tergugat:
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA MAKASSAR
78 — 34
  • Penggugat:
    HERSON PATRICIA
    Tergugat:
    HADIYANTO MALLAWI
    Turut Tergugat:
    KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA MAKASSAR
Pengadilan PN Pasarwajo Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 02-05-2019 — Putus : 18-11-2019 — Upload : 03-02-2020
Putusan PN Pasarwajo Nomor 8/Pdt.G/2019*/PN Psw
Tanggal 18 Nopember 2019 — KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KAB. BUTON sebagai Turut Tergugat;
107 — 0
  • KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KAB. BUTON sebagai Turut Tergugat;
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 10-05-2017 — Putus : 10-10-2017 — Upload : 20-10-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 99/G/2017/PTUN-JKT
Tanggal 10 Oktober 2017 — HASAN ISMAIL ; KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ATAS NAMA MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL, dkk.
108 — 60
  • HASAN ISMAIL ; KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ATAS NAMA MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL, dkk.
    Dari Amar Putusan sebagaimana telah dikutip pada posita angka 5dimuka, dalam mengajukan permohonan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 50 ayat 1 Peraturan Menteri Agraria dan TataRuang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No.11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, PT CMNPharus melengkapi Berita Acara Pelaksanaan lEksekusi dariPengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana diatur dalam Pasal50 ayat 4 huruf d dari Peraturan Menteri Agraria dan TataRuang/Kepala Badan Pertanahan
    Pasal 50 ayat 5 dari PeraturanMenteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan NasionalRepublik Indonesia No. 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian KasusPertanahan;Halaman 13 dari 138 Halaman Putusan Nomor : 99/G/2017/PTUNJKT.Surat Keputusan Tergugat juga cacat administratif karenamenimbulkan tumpang tindin hak atas tanah seperti dimaksud Pasal106 ayat 1 huruf g dari Peraturan Menteri Agraria No. 9 Tahun 1999dengan alasanalasan sebagai berikut:a.
    Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan NasionalNo.3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan PemerintahNo.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sebagaimana telah diubahmenjadi Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik IndonesiaNo.8 Tahun 2012; Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan NasionalNo.3 Tahun 1999 jo.
    Peratuan Menteri Negara Agraria /KBPN No.3 tahun 1997 jo.
    AGRARIA DAN TATA RUANG /KEPALA BADAN PERTANAHANNASIONAL REPUBLIK INDONESIA No. 11 TAHUN 2016 TENTANG PENYELESAIANKASUS PERTANAHAN YANG TIDAK RELEVAN DIJADIKAN DASAR UNTUKMEMBATALKAN OBYEK SENGKETA8.
Pengadilan PN SERANG Perdata
Register : 04-07-2019 — Putus : 26-09-2019 — Upload : 26-09-2024
Putusan PN SERANG Nomor 67/Pdt.G/2019/PN Srg
Tanggal 26 September 2019 — Said Maluru
Turut Tergugat:
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI
2 — 2
  • Said Maluru
    Turut Tergugat:
    KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 27-10-2016 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1177 K/Pdt/2016
Tanggal 27 Oktober 2016 — DAME Br SIRAIT, DKK lawan ROBINSON TAMBUNAN dan KEPALA DESA LUMBAN HUALA
66 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MAS AGUNG MANURUNG), dan Pemohon Kasasi II: PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) DI JAKARTA cq KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA UTARA, cq KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TOBA SAMOSIR, tersebut;
    PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA ~ cqMENTERI AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHANNASIONAL (BPN) DI JAKARTA cq KEPALA KANTORWILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSISUMATERA UTARA, cq KEPALA KANTOR BADANPERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TOBASAMOSIR, diwakili oleh Eduard Hutabarat, S.H., selakuKepala Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir,berkedudukan di Balige, dalam hal ini memberi kuasakepada Daniel Sepdiares Sagala, S.SiT., S.H., dan kawankawan, Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara KantorPertanahan
    Nomor 1177 K/Pdt/2016Parmaksian, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara dan dahululeluhur Para Termohon Kasasi hanya mempunyai hak numpang karang dilokasi tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 19 Tahun 2013;Bahwa menurut hukum adat termasuk hukum adat Batak sebagai theliving law in society, seseorang pemilik tanah dapat mengjijinkan oranglain mendirikan rumah di atas tanah pemilik tanah yang disebut sebagaihak numpang karang;Bahwa hukum agraria yang berlaku di Indonesia didasarkan pada hukumadat:Bahwa
    hukum agraria dan hukum adat tersebut berdasarkan asaspemisahan horizontal, bukan asas vertikal dalam bidang pertanahan;Bahwa dengan demikian pendirian rumah leluhur Para Termohon Kasasidi atas tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 19 Tahun 2013 tidak sertamerta melahirkan hak milik atas tanah dimana rumah tersebut didirikan,sehingga tanah bersertifikat Nomor 19 Tahun 2013 adalah milik ParaPemohon Kasasi sedangkan rumah yang berdiri di dalam areal tanahbersertifikat tersebut merupakan milik Para Termohon
    Kasasi:;Bahwa putusan Judex Facti tingkat pertama di Pengadilan Negeri Baligejelasjelas telah menciderai hukum agraria dan hukum adat yang berlakudi Indonesia;Bahwa dalam fakta persidangan saat sidang lapangan terlihat jelasberdiri tugu lelunur Para Pemohon Kasasi (dahulu ParaPembanding/Para Tergugat asal) di areal tanah perkara.
    Juga sudah menjadiadat dan kebiasaan masyarakat setempat bahwa ruma gorga hanyadapat dimiliki oleh pemilik tanah atau sipukka huta, namun hukum adatyang masih berlaku ini sama sekali tidak dipertimbangkan oleh JudexFacti di tingkat pertama dan juga tingkat banding;Bahwa Pasal 20 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang PeraturanDasar Pokokpokok Agraria yang menyatakan bahwa:Hak milik adalah hak turunmenurun, terkuat dan terpenuh yang dapatdipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam
Pengadilan PN POSO Perdata
Register : 25-07-2022 — Putus : 01-03-2023 — Upload : 06-03-2023
Putusan PN POSO Nomor 97/Pdt.G/2022/PN Pso
Tanggal 1 Maret 2023 — Penggugat:
EDY KELUNG
Tergugat:
FATMAWATI BARUSU
Turut Tergugat:
Badan Pertanahan Nasional Agraria dan Tata ruang BPN Kab. Tojo Una Una
42 — 10
  • Penggugat:
    EDY KELUNG
    Tergugat:
    FATMAWATI BARUSU
    Turut Tergugat:
    Badan Pertanahan Nasional Agraria dan Tata ruang BPN Kab. Tojo Una Una
Pengadilan PN TERNATE Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 04-09-2020 — Putus : 07-10-2020 — Upload : 12-10-2020
Putusan PN TERNATE Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Tte
Tanggal 7 Oktober 2020 — Penggugat: SAHRIL MAHMUD Tergugat: 1.UMI SALAMA 2.WAHYUDIN DARIS Turut Tergugat: KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA KANTOR PERTANAHAN KOTA
138 — 40
  • Penggugat:SAHRIL MAHMUDTergugat:1.UMI SALAMA2.WAHYUDIN DARISTurut Tergugat:KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA KANTOR PERTANAHAN KOTA
    Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional RepublikIndonesia Kantor Pertanahan Kota, tempat kedudukan Jalan SKSD PalapaLingkungan Tanah Masjid, Kalumpang, Kota Ternate Tengah, Kota Ternate,Maluku Utara, sebagai Turut TergugatPENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate tanggal 4September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara yangbersangkutan ;Setelah membaca dan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 15-01-2013 — Putus : 02-07-2013 — Upload : 10-09-2013
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 10/G/2013/PTUN.JKT
Tanggal 2 Juli 2013 — M HERU SUSILO, DKK ; Melawan MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA CILEGON (DAHULU KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SERANG),DK
57 — 17
  • M HERU SUSILO, DKK ; Melawan MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA CILEGON (DAHULU KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SERANG),DK
Pengadilan PN Cikarang Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Upload : 07-12-2021
Putusan PN Cikarang Nomor 193/Pdt.G/2020/PN Ckr
Penggugat SISWANTO Tergugat Presiden RI Menteri Agraria Dan Tataruang Badan Pertanahan Nasional RI Menteri Perhubungan RI Ir. Areyanti MAPPI PT ADHI Karya Persero Tbk Purwanto
191 — 116
  • PenggugatSISWANTOTergugatPresiden RIMenteri Agraria Dan Tataruang Badan Pertanahan Nasional RIMenteri Perhubungan RIIr. Areyanti MAPPIPT ADHI Karya Persero TbkPurwanto
    Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BadanPertanahan Nasional adalah mengenai keberatan atas nilaipenggantian terkait ganti rugi yang akan diterima Penggugat terhadapbidang tanah dan bangunan yang di klaim sebagai miliknya dalamrangka pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umumyaitu Pembangunan Light Rail Transit (LRT) JakartaBogorDepokBekasi.
    PenggunaLaporanKementerian Agraria Dan Tata Ruang / Badan PertanahanNasional Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi ProvinsiJawaBarat. Pengguna Laporan : Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Pertanahan Kabupaten BekasiProvinsi Jawa Barat dan Kementerian Perhubungan DirektoratJenderal Perkeretaapian, NomorSPK :06/SPK/SPPPP.KA/LRTJ/V/2019, tanggal SPK 02 Mei 2019,TujuanPenilaian : Pengadaan Tanah Untuk PembangunanPrasarana LRT Jabodebek.
    Pengaturan Sertipikat mengenai bukti hak atas tanahjuga dijelaskan dalamPasal 1 Poin 14 Peraturan Menteri Agraria /Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Indonesia Nomor 6Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, yangHalaman 25 dari 105 Halaman, Putusan Nomor 193/Pdt.G/2020/PNCkrmenyatakan:Sertipikat Hak atas Tanah adalah surat tanda bukti hak sebagaimanadimaksud dalamPasal 19 ayat (2) huruf c UndangUndangNomor 5Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria untuk Hakatas
    Areyanti, MAPPI (Cert), atas permintaan :Pemberi Tugas: Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / BadanHalaman 28 dari 105 Halaman, Putusan Nomor 193/Pdt.G/2020/PNCkrPertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi ProvinsiJawa Barat. Pengguna Laporan : Kementerian Agraria Dan TataRuang / Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan KabupatenBekasi ProvinsiJawa Barat.
    Areyanti, MAPPI (cert) atasPermintaan :Pemberi tugas: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten BekasiProvinsi Jawa Barat dan Kementrian perhubungan DirektorakJendral Perkretaapian, Nomor SPK 06/SPK/SPPPP.KA/LRTJ/V/2019tanggal SPK 02 Mei 2019 ....... dst..b.
Pengadilan PN BANYUMAS Perdata
Register : 27-07-2023 — Putus : 01-11-2023 — Upload : 01-11-2023
Putusan PN BANYUMAS Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Bms
Tanggal 1 Nopember 2023 — Penggugat:
WAHYUDIN
Tergugat:
Sutini binti Mukri
Turut Tergugat:
Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Banyumas
122 — 119
  • Penggugat:
    WAHYUDIN
    Tergugat:
    Sutini binti Mukri
    Turut Tergugat:
    Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Banyumas
Pengadilan PN PEKANBARU Perdata
Register : 01-09-2023 — Putus : 26-02-2024 — Upload : 27-02-2024
Putusan PN PEKANBARU Nomor 195/Pdt.G/2023/PN Pbr
Tanggal 26 Februari 2024 — Penggugat:
RIVAI SUTAN MANGKUDUN
Tergugat:
1.MUSLIWARTI
2.ROSMAWAR
3.HASAN ZAINI (SUAMI ROSMAWAR)
Turut Tergugat:
Kepala Pertanahan Kota Pekanbaru
43 — 41
    1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
    2. Menyatakan bukti yang diajukan Penggugat berupa Kwitansi Jual Beli dibawah tangan antara Penggugat dengan Tergugat III Sah dan Berharga;
    3. Menyatakan jual beli antara Penggugat dengan Tergugat III tersebut terhadap tanah dan bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No 272 Desa Sukamulia surat ukur tanggal 28 Agustus 1981 No 466/1981 luas 216 M2 yang dikeluarkan oleh Kepala Direktorat Agraria Pekanbaru atas nama
    MUSLIWARTI (Tergugat I) yang terletak di Jalan Hang Jebat KP Kelapa No 52 A RT 005 RW 006 Kelurahan Sukamulya Kecamatan Sail Kota Pekanbaru, dari Tergugat III sebagai pemiliknya adalah Sah dan Berharga;
  • Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah dan bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No 272 Desa Sukamulia surat ukur tanggal 28 Agustus 1981 No 466/1981 luas 216 M2 yang dikeluarkan oleh Kepala Direktorat Agraria Pekanbaru atas nama <
    Hang Jebat KP Kelapa No 52 A RT 005 RW 006 Kelurahan Sukamulya Kecamatan Sail Kota Pekanbaru;
  • Memerintahkan kepada Penggugat untuk menyampaikan Salinan Putusan Ini kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Pekanbaru selaku Turut Tergugat untuk mencatatkan, memproses peralihan hak atas tanah objek jual beli dengan membalik namakan Sertifikat Tanah Hak Guna Bangunan No 272 Desa Sukamulia surat ukur tanggal 28 Agustus 1981 No 466/1981 luas 216 M2 yang dikeluarkan oleh Kepala Direktorat Agraria
Pengadilan PTA SEMARANG Perdata Agama
Register : 26-06-2023 — Putus : 18-07-2023 — Upload : 18-07-2023
Putusan PTA SEMARANG Nomor 187/Pdt.G/2023/PTA.Smg
Tanggal 18 Juli 2023 — Sutarno
Terbanding/Turut Tergugat : Kementerian Agraria dan Tsta Ruang RI, Kanwil Agraria JaTeng, cq. Kepala Kantor Agraria atau BPN Kab. Klaten
Turut Terbanding/Penggugat II : Mardi Suwarno Binti Kartorejo
Turut Terbanding/Penggugat III : Bimo Hasto Ganefiantoro Bin Soebagio
76 — 64
  • Sutarno
    Terbanding/Turut Tergugat : Kementerian Agraria dan Tsta Ruang RI, Kanwil Agraria JaTeng, cq. Kepala Kantor Agraria atau BPN Kab. Klaten
    Turut Terbanding/Penggugat II : Mardi Suwarno Binti Kartorejo
    Turut Terbanding/Penggugat III : Bimo Hasto Ganefiantoro Bin Soebagio
Pengadilan PA TERNATE Perdata Agama
Register : 26-08-2019 — Putus : 14-10-2019 — Upload : 15-10-2019
Putusan PA TERNATE Nomor 472/Pdt.G/2019/PA.Tte
Tanggal 14 Oktober 2019 — Penggugat:
Lulu Bachmid
Tergugat:
Firja Bachmid
Turut Tergugat:
Mentri Agraria Cq Kepala Badan Pertanahan Nasional Cq Badan Pertanahan Nasional Ternate
40 — 10
  • Penggugat:
    Lulu Bachmid
    Tergugat:
    Firja Bachmid
    Turut Tergugat:
    Mentri Agraria Cq Kepala Badan Pertanahan Nasional Cq Badan Pertanahan Nasional Ternate
Pengadilan PT JAMBI Perdata
Register : 19-06-2023 — Putus : 13-07-2023 — Upload : 13-07-2023
Putusan PT JAMBI Nomor 67/PDT/2023/PT JMB
Tanggal 13 Juli 2023 — Pembanding/Tergugat : jawasi sinurat
Terbanding/Penggugat : ratna dewi sitanggang
Terbanding/Turut Tergugat : Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kota Jambi
40 — 32
  • Pembanding/Tergugat : jawasi sinurat
    Terbanding/Penggugat : ratna dewi sitanggang
    Terbanding/Turut Tergugat : Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kota Jambi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 22-12-2022 — Upload : 12-12-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4456 K/Pdt/2022
Tanggal 22 Desember 2022 — DAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL CQ KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PURBALINGGA
75 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADANPERTANAHAN NASIONAL CQ KEPALA KANTORPERTANAHAN KABUPATEN PURBALINGGA
Pengadilan PN RENGAT Perdata
Register : 05-10-2021 — Putus : 26-01-2022 — Upload : 26-01-2022
Putusan PN RENGAT Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Rgt
Tanggal 26 Januari 2022 — Penggugat:
IGUN KAWIT DIAN PRASANGKA
Tergugat:
ALEXANDER SINALA
Turut Tergugat:
Kantor Agraria Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional (ATR BPN)
75 — 31
  • Penggugat:
    IGUN KAWIT DIAN PRASANGKA
    Tergugat:
    ALEXANDER SINALA
    Turut Tergugat:
    Kantor Agraria Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional (ATR BPN)
Pengadilan PN NABIRE Perdata
Register : 04-04-2022 — Putus : 09-05-2022 — Upload : 17-05-2022
Putusan PN NABIRE Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Nab
Tanggal 9 Mei 2022 — Penggugat:
VICTORIANUS FIDELIS MARHEN
Tergugat:
SRI MUJIATI
Turut Tergugat:
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nabire
73 — 34
  • Penggugat:
    VICTORIANUS FIDELIS MARHEN
    Tergugat:
    SRI MUJIATI
    Turut Tergugat:
    Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nabire
Pengadilan PN NABIRE Perdata
Register : 19-06-2024 — Putus : 08-08-2024 — Upload : 11-08-2024
Putusan PN NABIRE Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Nab
Tanggal 8 Agustus 2024 — DWI SUKISTATI
Turut Tergugat:
Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nabire
41 — 0
  • DWI SUKISTATI
    Turut Tergugat:
    Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nabire
Pengadilan PN PURBALINGGA Perdata
Register : 17-01-2023 — Putus : 31-05-2023 — Upload : 08-08-2023
Putusan PN PURBALINGGA Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Pbg
Tanggal 31 Mei 2023 — Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Purbalingga
58 — 34
  • Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Purbalingga