SALINAN PUTUSANNomor 0133/Pdt.G/2016/PA.BjmMOFZa ma 5 > ASSF shDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkarapada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusandalam perkara Cerai Talak antara:Triyono bin Parman, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaanSwasta, bertempat tinggal di Agraria Baru RT.27 RW. 02Kelurahan Telaga Biru Kecamatan Banjarmasin Barat KotaBanjarmasin, sebagai Pemohon;MelawanWiji

Pekerjaan Swasta,bertempat tinggal di Jalan Mangga Rt. 09 Rw.09 Kelurahan Karang IndahKecamatan Mandastana, Kota marabahan;Dibawah sumpah Saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut : Bahwa, Saksi adalah Teman Pemohon; Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama Wiji Lestari; Bahwa Pemohon dengan Termohon suami isteri yang menikah pada tahun2010, dan telah dikaruniai anak satu orang bernama Nadita Azizah; Bahwa setelah Pemohon dengan Termohon menikah, mereka tinggal dirumah kotrakan di Komplek Agraria

rumahnya di Jalan Rajawali Komplek Gagas Permai,Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut sejak tahun 1990 dan sampaisekarang tidak diketahui lagi keberadaannya (vide bukti P.4), hal manamembuat Penggugat mengalami kesulitan ketika mau melakukanperbuatan hukum terhadap tanah yang dibelinya;Menimbang, bahwa terhadap faktafakta tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut:Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 UndangUndang No. 5tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria

ditentukan bahwaHukum Agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat2021dan menurut ketentuan pasal 20 ayat (2) ditentukan bahwa Hak Milik dapat beralihdan dialihkan kepada pihak lain;Menimbang, bahwa menurut pendapat Boedi Harsono, yang dimaksuddialinkan adalah menunjuk pada berpindahnya hak atas tanah kepada pihak lainkarena perobuatan hukum yang sengaja dilakukan dengan tujuan agar pihak laintersebut memperoleh hak itu, perobuatan hukum tersebut dapat berupa jual beli,

pemakaian tanah oleh Pemerintah KotaSurabaya, dengan alasan sebagian Ahli Waris Tjahjo Soeanto Liman (dahulubernama Liem Tjik Swan), telah pindah kewarganegaraan (warga Negara Asing),akan tetapi tidak terdapat halangan atau hal yang menyebabkan tidak berhaknyaseorang Warga Negara Asing (WNA) untuk menjadi ahli waris sebagaimanaketentuan Pasal 838 Kitab UndangUndang Hukum Perdata (KUH Perdata),namun memperhatikan ketentuan Pasal 21 ayat (1) UndangUndang No. 5Tahun1960 tentang Perarturan Dasar PokokPokok Agraria

alasan sebagian Ahli Waris TjahjoSoeanto Liman (dahulu bernama Liem Tjik Swan), telah pindah kewarganegaraan(warga Negara Asing), akan tetapi tidak terdapat halangan atau hal yangmenyebabkan tidak berhaknya seorang Warga Negara Asing (WNA) untuk menjadiahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 838 Kitab UndangUndang Hukum Perdata(KUH Perdata), namun memperhatikan ketentuan Pasal 21 ayat (1) UndangUndangHalaman 8 Penetapan No.2043/Padt.P/2019/PN.Sby.No. 5 Tahun 1960 tentang Perarturan Dasar PokokPokok Agraria

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, PeraturanPresiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006, Peraturan MenteriNegara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997,Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor 3 Tahun 1999, Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999, dan Peraturan Kepala BadanPertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 danperaturan pelaksanaan lainnya yang merupakan mekanisme

atas nama Hendrawati, jikaPenggugat merasa dalam penerbitannya ada cacat hukum admiiustratif.sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPNNomor 9 tahun 1999 (Permen Agraria 9/1999) Pasal 106 ayat (1) jo Pasal119 dikatakan bahwa Keputusan pembatalan hak atas tanah karena cacathukum administratif dalam penerbitannya, dapat dimohonkan karenapermohonan yang berkepentingan atau oleh pejabat yang berwenang tanpapermohonan sesuai Pasal 106 ayat (1).

Jadiapabila Penggugat merasa dirugikan dengan adanya penerbitan sertifikathak atas tanah, dan dia menganggap penerbitan tersebut cacat hokumadministrative dapat mengajukan gugatannya di Pengadilan Tata UsahaNegara akan tetapi sampai dengan saat ini Penggugat tidak menggunakanhaknya untuk itu; Bahwa berdasarkan Pasal 107 Permen Agraria 9 Tahun 1999 disebutkanbahwa Cacat hukum administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 106ayat (1) adalah:a. kesalahan prosedur;kesalahan penerapan peraturan perundangundangan

Meneg Agraria/KepalaBPN. Nomor 10/1993.Tgl.17/06/1993, sedangkan dalam Jawabannyatertanggal 22 Oktober 2015, Termohon Kasasi Ill tidak menyatakanadanya Penggantian Blangko Sertifikat Lama/Rusak HM Nomor3897/Antapani Tengah, membuktikan bahwa Penunjuk pada Bukti T IV2,tidak didukung oleh pengakuan Termohon Kasasi III;Halaman 37 dari 40 hal.Put. Nomor 3744 K/Pdt/20163.

telahmelakukan Perbuatan Melawan Hukum karena memproses penerbitan danpendaftaran peralihan Sertifikat Hak Milik Nomor 421, Desa GondanglegiWetan, Kecamatan Gondang Legi Kabupaten Malang telah sesuai denganHalaman 19 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2019/PN KpnPeraturan yang berlaku yaitu Pasal 19 jo.Pasal Il Ketentuan ktentuanPerlinan tentang konversi Undangundang nomor5 tahun 1960 jo Pasal 18Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 jo Pasal 3 Pasal 5 PeraturanMentri Pertanian dan Agraria

Bahwa dalam dalam dalil penggugat nomor 13 dan 14, Turut Tergugat Illmenolak Gugatan Penggugat yang menyatakan Turut Tergugat Ill telahsalah dalam Penerbitan Sertifikat Nomor 421, Desa Gondanglegi Wetan,Kecamatan Gondang Legi Kabupaten Malang dan telah melanggar asas asas Umum Pemerintahan baik adalah tidak benar, karena Turut TergugatIll dalam Proses Penerbitan sertifikat a quo telah berdasarkan peraturanPemerintah Republik Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaranTanah joPeratutan Mentri Agraria/

Gondanglegi Wetan/2013 dahulu atas nama Usmanhadi dan saat ini telah beralih kepemilikannya kepada Mawardi berdasarkanAkta Jua Beli yang Nomor 04/2017 yang dibuat dihadapan TemmyMurdiatmo,SH.MKn PPAT/Notaris daerah Kabupaten Malang pada tanggal30 Maret 2017, hal tersebut sudah sesuai dengan peraturan yang berlakuyaitu pasal 19 jo.Pasal 11 Ketentuanketentuan tentang Konversi UndangUndang Nomor 5 tahun 1960 jo Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 10tahun 1961 jo Pasal 3 dan pasal 5 peraturan Menteri Agraria

Nomor 2 tahun1962, Peraturan Pemerintah Repujblik Indonesia Nomor 24 tahun 199 7tentang pendaftaran tanah jo Peratuan Menteri Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional nomor 3 tahun 1997;Bahwa dari segala sesuatu yang telah dikemukan, kami selaku kuasaHukum Tergugat ill mohon kepada Majelis Hakim perkara Nomor72/Pdt.G/2019/PN.Kpn berkenan memutus :Dalam Eksepsi :1.Menerima eksepsi Turut Terguat III;2.

Bahwa dalam dalam dalil penggugat nomor 13 dan 14, Turut Tergugat IIImenolak Gugatan Penggugat yang menyatakan Turut Tergugat Ill telahsalah dalam Penerbitan Sertifikat Nomor 421, Desa Gondanglegi Wetan,Kecamatan Gondang Legi Kabupaten Malang dan telah melanggar asas asas Umum Pemerintahan baik adalah tidak benar, karena Turut TergugatIll dalam Proses Penerbitan sertifikat a quo telah berdasarkan peraturanPemerintah Republik Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaranTanah joPeratutan Mentri Agraria/

Pardede, kecuali Penggugat ; Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas kami berkesimpulanbahwa penggugat berhasil membuktikan dalil gugatannya, yaitu bahwa dalamSertifikat Hak Milik Nomor 91 gambar situasi Nomor 37 tahun 1973 tidakbenar jumlah luasnya, termasuk sebagian tanah penggugat didalamnya, sertaterbukti pula adanya Kepalsuan dalam surat keterangan jual beli (buktilampiran PX), sehingga karenanya sertifikat tersebut diatas walaupun telahmemenuhi prosedur perundangundangan agraria, karenadibatalkan

terutama waktumengadakan suatu perjanjian batal (pengikatan Jual beli Nomor 207/1990, tanggall26 Maret 1990 dengan dasar palsu sebagai landasan Peninjiauan Kembali (PK) ;Bahwa, Yurispundensi Mahkamah Agung Republik Ihdonesia Nomor 1252K/SIP/1983 dalam putusannya tanggal 9 April 1986 merumuskan, bahwa jualbeli tanah yang dituangkan dalam surat keterangan jual belli hanya ditanda tanganioleh peniual tanoa dibuat dihadapan Pejabat Pembuatan Akta Notans maupunCamat setelah lahimya Undang Undang Pokok Agraria

Pardede melakukan pengikatan jual beli tanahdengan Akta Nomor 207/1990 dengan termohon peninjauan kembali dengankata lain belum memenuhi unsur jual belli dan bersumber darn surat yangsalarpalsu maka uyjungnya atau akhimya pun salah ;Bahwa, kertas zegel 1963 cap ulang 1965 tanggal jual beli 14 Maret 1963,dibawah tangan, dasar hukum termohon peniniauan kembali bertentangandengan Undang Undang Pokok Agraria Nomor 3/1960 pasal 43 dan pasal 44.Kepala Desa/Kerio tidak dibenarkan melakukan dan mengetahu

Bahwa pada tahun 1968,Pimpinan Tata Usaha (PTU) InspeksiIPEDA DKI Jakarta, yaitu Bapak IMAM SOEROTO diberi tugas olehKepala Inspeksi IPEDA DKI Jakarta untuk mencari tanah gunamembangun perumahan dinas sebanyak 12 (Dua belas) kapling ;3.2.3.3.3.4.3.5.Bahwa bersamaan dengan hal tersebut dalam butir 3.1 diatas,kebetulan Kantor Agraria DKI Jakarta sedang ada programmembagikan tanah Negara untuk digunakan pemukiman berupatanah kapling, diantaranya di daerah Tanjung Duren ;Bahwa atas program Kantor Agraria

DKI Jakarta tersebut dalambutir 3.2. diatas, kemudian Kantor Inspeksi IPEDA DKI Jakartamengajukan permohonan pemilikan tanah kepada Kantor AgrariaDKI Jakarta, dan Alhamdullilah permohonan Kantor Inspeksi IPEDADKI Jakarta dimaksud, dikabulkan oleh Bapak R.H.SOEMADuUJIMOEFTI (Alm) selaku Kepala Inspeksi Agraria DKI Jakarta, denganketentuan harus membayar sebesar Rp.661.695.00, ( Enam ratusenam puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah ) ;Bahwa oleh karena ketentuan untuk memiliki tanah

Bahwa Judex Facti salah dalam menerapkan Hukum mengenaikeabsahan jual beli tanah yang mendasarkan pertimbangannya padaketentuan Pasal 1457 dan Pasal 1484 KUH Perdata.Oleh karena jual bell tanah obyek sengketa sebagaimana didalilkanPenggugat/Terbanding/Termohon terjadi pada tahun 1996, maka berlakuketentuan Undangundang No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan DasarPokokPokok Agraria (UUPA) berikut aturan pelaksanaannya.Berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.10 Tahun1960 jo Pasal 37 Peraturan

Pemerintah No.24 Tahun 1997 TentangPendaftaran Tanah sebagai aturan pelaksana dari Undangundang No.5Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria ( UUPA) ;peralinan hak atas tanah termasuk jual beli hanya dapat dibuktikandengan suatu akta yang dibuat oleh dan di hadapan pejabat yangditunjuk oleh Menteri Agraria (Pejabat Pembuat Akte Tanah/PPAT),sesuail Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 28 Mei 1973 No.72Hal. 12 dari 14 hal.

Peninjauan Kembali/Penggugatmengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Klaten bukan karenakekhawatiran melainkan merupakan suatu perbuatan melawanhukum terhadap kepemilikan atas tanah sawah SHM No. 443atas nama Pemohon Peninjauan Kembali/ Tergugat yang selamaini masih dikuasai oleh Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat terkait dengan pernyataan mBok Somosoeminto aliasSoegiyem sebagaimana tersebut dalam Buku Ugeran DesaKarang No. 8 tanggal 17 Februari 1956 jauh sebelumberlakunya UndangUndang Pokok Agraria

No. 364 PK/Pdt/2008I Bahwa setelah sidang digelar di pengadilan ternyata MajelisHakim Pengadilan tingkat pertama hingga tingkat bandingkurang cermat dan telah melakukan kelalaian terhadap HukumPertanahan sebelum berlakunyaUndangUndang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 khususnya diKabupaten Klaten/ex Karesidenan Surakarta, in casu UndangUndang Rejskblad Surakarta tahun 1938, yaitu Hukum Adat ;Il Bahwa disamping pertimbangan hukumnya yang kurang tepatdan tidak benar, sehingga Majelis Hakim tidak bisamenghasilkan

kemudian terbitSHM No. 443 atas nama Sudiyo Broto Winarso adalah tidak sah dan tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat ;Pernyataan Majelis Hakim tersebut tidak tepat dan tidak benar dan bertentangandengan hukum, oleh karena Sertifikat Hak Milik No. 443 tercatat atas namaSudiyo Broto Winarso tersebut adalah merupakan bukti tanda hak milik, jugamerupakan jaminan hukum atas sebidang tanah sawah Blok B yang terdaftar diBuku C Desa Karang No. 308 tercatat atas nama Sudiyo berdasarkan KeputusanMenteri Agraria

Suidah selaku pembeli, selain daripada itu suratperjanjian jual beli tanah dan rumah yang dijadikan dasar pertimbangan Judex Factidalam memutus perkara a quo menurut kami harus pula dikaji secara hukum mengenaikeabsahannya sebagai surat perjanjian jual beli tanah dan rumah karena untukpelaksanaan jual beli tanah dan rumah diatur secara khusus dalam UndangUndang RINo. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria (UUPA) yang manaPasal 23 UUPA menyatakan:1 Hak milik, demikian pula setiap

peraturandiadakan daftar bukutanah tersendiri sehingga nampak jelas nama yang tercantumdalam buku tanah adalah nama pemilik hak tanah sedangkan Pasal 19 PeraturanPemerintah RI No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan Setiapperjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baruatas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagaitanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akte yang dibuat oleh dan di hadapanpenjabat yangditunjuk oleh Menteri Agraria

(selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut:pejabat), akte tersebut bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria, sehingga menurutkami surat perjanjian jual beli tanah dan rumah tersebut tidak sah dan mengakibatkansemua unsur dari pasal yang didakwakan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menuruthukum;12Bahwa selain hal tersebut di atas, amar putusan Judex Facti tentang penetapan statusbarang bukti juga berbeda dengan tuntutan Penuntut Umum khususnya mengenaipengembalian 1 (satu) buah Sertifikat

Menteri Agraria Cq.Kepala Kantor BPN Pusat Cq. Kepala Kantor BPN WilayahPropinsi Jawa Tengah Cq. Kepala Kantor BPN KabupatenSemarang di Ungaran,Beralamat Jl. Jend. Gatot Soebroto No. 18 Ungaran KabupatenSemarang,Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula TurutTergugat ;Pengadilan Tinggi tersebut ;Setelah membaca :.

Bahwa dalam Pasal 19 PP No. 24 Tahun 1961 menyatakan: Setiapperjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah,memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanahHalaman 11, Putusan No. 59/Pdt/2015/PT SMGatau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan,harus dibuktikan dengan suatu akte yang dibuat oleh dan dihadapanpejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria (selanjutnya dalamPeraturan Pemerintah ini disebut (Pejabat) Akte tersebut bentuknyaditetapbkan oleh Menteri Agraria, maka

Mujahit masih Petok/Kohir Nomor226, Persil Nomor 2 seluas 1936 m* menggunakan Akta Perjanjian Jual Belipada tahun 1988 adalah sangat tidak masuk akal dan berlawanan denganperaturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Pasal 19: Setiap perjanjian yangbermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baruatas tanah, menggadaikan atau meminjamkan uang dengan hak atas tanah,sebagai tanggungan harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat olehdan dihadapan yang ditunjuk oleh Menteri Agraria juga

Akta tersebut bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria;2. Pengugat juga tidak menjelaskan secara jelas akta yang dibuat itu akta dibawah tangan atau akta otentik. Berdasarkan Pasal 1867 KUHPerdata,pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisantulisan otentik maupuntulisantulisan di bawah tangan. Akta tersebut bentuknya ditetapkan olehMenteri Agraria, juga diperaturan pemerintah. Dan kalau di buat oleh kepalaHalaman 7 dari 15 hal. Put.

bidang tanah sebagaimana yang disebutkan diatas diperoleh berdasarkan pewarisan dari orang tuanya yang bernama MateusPlating (almarhum);Bahwa pada tahun 1981 tanahtanah milik perorangan yang berada diKampung Redong, Kelurahan Wali, Kecamatan Langke Rembong, KabupatenManggarai, termasuk di dalamnya adalah dua bidang tanah milik Bapak MarkusMarak (almarhum) alias Markus Plating (almarhum) sebagaimana yangdisebutkan di atas dilakukan pendaftaran, pengukuran dan pemancangan pilaroleh petugas dari Kantor Agraria

No. 1835 K/Pdt/2010Bahwa pada tahun 1985 di Kelurahan Wali ada Proyek Nasional (Prona)yaitu pensertifikatan atas tanahtanah hak milik perorangan yang dilakukan olehpetugas dari Kantor Agraria Kabupaten Manggarai. Tanahtanah yangdisertifikat dalam Prona tersebut adalah tanahtanah hak milik perorangan yangsebelumnya sudah didaftarkan, diukur dan pemancangan pilar.

namaBapak Markus Marak sebagai pemegang hak sebagaimana yang tercantumdalam Sertifikat No. 18 Tahun 1985;Bahwa mulai dari saat pendaftaran, pengukuran, dan pemancangan pilarsampai pada saat terbitnya Sertifikat No. 18 Tahun 1985 dan Sertifikat No. 42Tahun 1985, baik Tergugat (Yuliana Suset) maupun orang lain tidak pernahmengajukan keberatan baik kepada Bapak Markus Marak (almarhum) sendiri,Tua Golo Kampung Redong, Tua Teno dan Tua Gendang Kampung Redong,Kepala Kelurahan Wali, maupun kepada Kantor Agraria

Pihakpihak yang terkaitdengan perolehan lahan seluas 820,47 hektar tersebut harus pulamenjadi pihak dalam perkara a quo (Tergugat Il dst atau turut Tergugat)yaitu :(1) Gubernur Lampung yang mengeluarkan Surat Keputusan Nomor :Des/0116/B.1/HK/71 tanggal 19 April 1971 tentang Persetujuandan Pemberian Izin kepada PNP X untuk mengusahakan tanahnegeri seluas + 2.500 hektar yang terletak di antara MerakBelantung, Kota Dalam, Suak Kabupaten Lampung Selatan;(2) Kepala Direktorat Agraria Propinsi Lampung

No.2839 K/Pdt/201 1sebagaimana termaktub dalam surat Nomor : 1.A.981/L/246Il/71tanggal 17 Mei 1971;(3) Menteri Negara Agraria/Kepala BPN RI yang mengeluarkan SuratKeputusan Nomor : 4/HGU/BPN/1999 tanggal 12 Januari 1999tentang pemberian Hak Guna Usaha (HGU) kepada PTPNusantara VIl (Persero) dulu PNP X atas tanah yang terletak diKabupaten Lampung Selatan, Propinsi Lampung, dengan luaskeseluruhan 820,47 hektar;(4) Muspida Kabupaten Lampung Selatan yang mendukung danmenyetujul pemberian dana tali asin

Oleh karenaitu. perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi/PenggugatKonpensi telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum;10.Bahwa Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi telah mendapatkan11SK HGU Nomor : 4/HGU/BPN/1999 dari Menteri Negara Agraria/KepalaBPN RI atas tanah tersebut. Kanwil BPN Propinsi Lampung jugamenerbitkan peta bidang tanah Nomor : 1/2009 tanggal 30 Januari 2009luas 820,47 hektar atas nama PT.

Bersifat riil atau nyata, artinya dengan ditanda tangani akta pemindahanhak tersebut, maka akta tersebut menunjukkan secara nyata dansebagai bukti dilakukan perbuatan hukum tersebut (Boedi Harsono,Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UndangUndangPokok Agraria, Isi dan Pelaksanaanya, Hukum Tanah Nasional Jilid 1,Jakarta, Djambatan, 2003, hal 317);6.

Perdata/Hukum Adat,melainkan hanya merupakan syarat bagi pejabat Agraria; Putusan Mahkamah Agung : tgl. 1981975 Nomor 312 K/Sip/1974Pentimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung:Pengoperan hak atas tanah dan rumah sengketa menurut pasal 26U.U.P.A. juncto pasal 19 P.P. 10/1961 seharusnya dilakukan denganpembuatan akte tanah dihadapan Pejabat Pembuat Akte Tanah dan tidakdengan hanya membuat kedua akte notaris sebagai halnya dalamperkara ini; Putusan Mahkamah Agung : tgl. 1951976 Nomor

dalam undang undang, maka oleh karenaitu. permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;Menimbang, bahwa alasan alasan yang diajukan oleh paraPemohon Kasasi/ para Pelawan dalam memori kasasi tersebutpada pokoknya ialah:1.Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 198 HIR,~ syaratsahnya sita jaminan yaitu, bahwa sita jaminan harusdidaftarkan di Badan Pertanahan Nasional bagi yangbersertifikat dan dicatat pada Kantor Kepala Desabilamana tidak bersertifikat (vide Pasal 125 dan 126Peraturan Menteri Negara Agraria

Pasal 95 ayat (1) hurufa dan Pasal 96 ayat (1) huruf a Peraturan MenteriNegera Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3Tahun 1997, tentang Ketentuan Pelaksanaan PeraturanPemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftarantanah;Bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas, adalahbenar dan tepat bilamana Pengadilan Negeri surabaya didalam perkara No. 49/Pdt.G/ 2006/PN.Sby tanggal 19Oktober 2006 di dalam putusannya memutuskanHal. 11 dari 11 hal. Put.

Surat Ukur Nomor : 104/Konda Satu/2009, adalah Sertifikat yangdikeluarkan oleh Tergugat VI yaitu Badan Pertanahan Nasional sebagaimana dimaksud dalampasal 20 UndangUndang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 yang mana sertifikat tersebuttelah didaftar dalam buku tanah dan merupakan dokumen dalam bentuk daftar yang memuat datajuridis dan data fisik suatu objek pendaftaran tanah yang sudah adaET pi HDA DALAL AIL AAAS ASI ATSSedangkan sertifikat tersebut adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksuddalam

Pasal 19 Ayat (2) huruf e UndangUndang Pokok Agraria, untuk hak atasMenimbang, bahwa menurut Pasal 32 Ayat (1) Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, disebutkan bahwa Sertifikatmerupakan suatu tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenaidata fisik dan data juridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data juridistersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yangbersangkutan 5 ~~~ >

Gael RAB s mmmMenimbang, bahwa menurut Tergugat IV dalam jawaban pada waktu menanggapi dalilgugatan dari Penggugat dengan tegas menyatakan bahwa Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor :00006 tanggal 31 maret 2009 Surat Ukur tanggal 23 maret 2009 Nomor 104/Konda 1/2009 seluas20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) atas nama AFANDI WIJAYA, yang diterbitkan olehKantor Pertanahan Nasional Kabupaten Konawe Selatan dan persyaratan adminstrasi untukmenerbitkan sertifikat telah sesuai dengan UndangUndang Pokok Agraria

LISNAWATI maupun an.SUHADI, maka harus dipastikan siapakah yang paling berhak sebagai pemilik atas tanahterperkara, hal ini dimaksudkan supaya ada kepastian hukum kepada kedua belah pihaksebagai pemilik. yang Sah menirut hukum;Menimbang, bahwa dalam UndangUndang Pokok Agraria ada adagium hukum yangmenyatakan hak yang paling tualah yang diutamakan.

keputusan Tata Usaha Negara a quoditerbitkan dan oleh karena keputusan objek sengketa diterbitkan padatahun 1992 maka peraturan tentang pendaftaran tanah yang berlakupada saat itu adalah peraturan pemerintah Nomor 10 tahun 1961Tentang Pendaftaran Tanah Juncto Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 5 tahun 1973 tentang ketentuanketentuan mengenai tata carapemberian hak atas tanah, meskipun ketentuan tersebut telah diubahdan diperbaharui oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997Juncto Peraturan Menteri Agraria

.Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 19 ayat (1) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA tersebut diterbitkanPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang pendaftarantanah dan sebagai pelaksanaannya di lapangan telah diterbitkanPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentangKetentuanKetentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanahyang sekarang ketentuan tersebut telah dirubah dan diperbaharuidengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan PeraturanMenteri Negara Agraria

lapanganpertanahan sehingga berwenang menerbitkan sertifikat hak milik objeksengketa;Bahwa dari seri tempat (/ocus) berdasarkan fakta hukum yangterungkap dalam persidangan yaitu bukti T2 dan T3 ditemukan faktahukum bahwa tanah objek sengketa terletak di Kelurahan KembanganUtara, Kecamatan Kembangan yang merupakan bagian wilayah KotaAdministrasi Jakarta Barat;Aspek Subtansi Dan Prosedur Mengenai Objek Sengketa:Bahwa Pasal 22 ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor 5 Tahun1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria

Negeri Nomor 5 tahun 1973 tentang KetentuanKetentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah disebutkan bahwa permohonan tersebut di atas harus dilampiri denganturunan dari suratsurat bukti perolehan hak secara beruntun yangdimaksudkan dalam pasal ini ayat (2) huruf b di atas;Menimbang, bahwa kemudian dalam pasal 5 huruf a angka 2 danhuruf b angka 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1973tersebut disebutkan bahwa setelah penerimaan permohonan yangdimaksud, maka kepala Sub Direktorat Agraria

kotamadyaagar memerintahkan kepala seksi pengurusan hak yang bersangkutanuntuk memeriksa apakah keteranganketerangan yang dimaksudkandalam pasal 4 sudah lengkap dan jika belum lengkap dipersilakankepada pemohon untuk melengkapinya dan memanggil pemohon untukmelengkapi keterangan yang belum lengkap;Bahwa dalam ketentuan pasal 5 huruf d Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 5 Tahun 1973 tersebut juga disebutkan jika bahanbahan tersedia belum cukup untuk mengambil keputusan maka kepalasub Direktoral Agraria

SYAFIE DJAUHAR meninggalkan warisan berupa tanah seluas 200.000M2 ( dua ratus ribu meter persegi ) / 20.HA. berdasarkan surat ukur (situasi)yang dikeluarkan oleh oleh Kepala Seksi Urusan HakHak Tanah danpetugas Agraria Kabupaten Maluku Uatara pada tanggal 28 Agustus 1974yang terletak di Kampung Dodinga Kecamatan Jailolo, Kabupaten MalukuUtara, sekarang menjadi Desa Dodinga Kecamatan Jaililo Selatan KabupatenHalmahera Barat, dengan batasbatas sebagai berikut :a.

SYAFIE DJAUHAR 5 ==" Menyatakan bahwa tanah seluas 200.000 M2 (dua ratus ribu meter persegi )/ 20.HA. berdasarkan surat ukur (situasi) yang dikeluarkan oleh oleh KepalaSeksi Urusan HakHak Tanah dan petugas Agraria Kabupaten Maluku Uatarapada tanggal 28 Agustus 1974 yang terletak di Kampung DodingaKecamatan Jailolo, Kabupaten Maluku Utara, sekarang menjadi DesaDodinga Kecamatan Jaililo Selatan Kabupaten Halmahera Barat, denganbatasbatas sebagai berikut :a.

nnn neem ene ne Bahwa tanah sengketa di Tanami pohon Cengkeh dan Coklat yang dilakukanoleh anakanak dari Hi Syafei Djauhar ; Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah sengketa jauhnya sekitar 300IMCLEL j n= wn nnn nnn nnn nnnn nan nnn nnn nnn nn nnn en nnn en nee nn nn en nnn ne ee nae Bahwa awalnya tanah sengketa hanya ditumbuhi ilalang (alangalang) sajadan masih tanah bebas (tidak ada pemiliknya) sehingga siapa yang sanggupmembuka hutan menjadi miliknya ; Bahwa sekitar tahun 1974/1975 ada petugas Agraria

Bahwa Peralihan hak atas tanah terjadiCENGAN 222 22 nen en ene22= ==e jualbeli : Pasal 26 Undang Undang PokokAgraria; e Hibah ; Pasal 1666 KUHPer Glatt jesse eeee Pewarisan: Pasal 26 Undang Undang PokokAgraria; e Perwakafan Pasal 49 UndangUndangPokok Agraria; 16. Bahwa TERGUGAT tidak mempunyai haksebagai Penjual asset milik PENGGUGAT;17.

Bahwa TERGUGAT Bukanlah pemilik dariasset tersebut diatas pasal 26 Undang Undang Pokok Agraria menyatakan bahwayang berhak menjual tanah adalah pemilik daritanah tersebut, dan TERGUGAT Il menjadipenyelenggara jualbeli (MelakukanLelang), Dengan demikian TERGUGAT maupunTERGUGAT II telah terbukti melakukanPerbuatan Melawan Hukum, yang berlaku diIndonesia ( UndangUndang Pokok Agraria2.Bahwa dimana menurut Pasal 1365 KUHPerdata berbunyi : Tiap perobuatan melanggarhukum, yang membawa kerugian kepadaorang

Sertifikat Hak Milik(SHM) No. 00403, luas 248 mM,sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukurtertanggal 2 Juni 2008 Nomor 00009/PLIKEN2008 NIB 11.27.21.02.00181 yang terletakdi Desa Pliken RT.001/RW.005, KecamatanKembaran, Kabupaten Banyumas, PropinsiJawa Tengah, atas namaSUWAT ; 222002222 2202 n nnn nnnen nnn nnne ne ==== Unsur perbuatan tersebut melawanNUKUM:Bahwa Perbuatan TERGUGAT menjual aset milikPENGGUGAT dengan mengajukan permohonan Lelangkepada TERGUGAT II adalah jelas melanggar Undang Undang Pokok Agraria