Pidie tanggal 29 JuliBukti T H3, Pernyataan AP Parlindungan seorang pakar hukum Agrariayang dikutip oleh Urip Santoso dalam bukunya Hukum Agraria dan hakhak atas tanah, penerbit Kencana,Jakarta tahun 2006, halaman 117118 ;Bukti T HI2 berupa Photo copy akta hibah nomor 5/PPAT/1983 tanggal21 Nopember 1983 ; Bukti T 7 berupa Photo copy surat hibah tanggal 21 November 1983 no.5/PPA/1983 218 Bukti T 8 berupa Photo copy Peraturan Pemerintah RI nomor 36 tahun1998, tentang penertiban dan pendayagunaan tanah

terlantar ; 9 Bukti T 9 berupa photo copy buku hukum agraria Indonesia ;10 Bukti T 10 berupa photo copy Keputusan Presiden RI nomor 34 tahun2003 tentang kebijakan Nasional di bidang pertanahan ; 11 Bukti T11 berupa photo copy buku hukum acara dalam teori dan praktek ;12 Bukti T 12 berupa photo copy Peraturan pemerintah RI nomor 6 tahun2006 tentang pengelolaan barang milik Negara/ daerah ; 13 Bukti T 13, berupa photo copy Proposal bantuan dana programberkelanjutan rehab pembangunan taman kanakkanak

ILYAS ISMAIL,SH,MH.Bahwa saksi sebagai dosen di bidang hukum Agraria di UniversitasSyiahkuala Banda Aceh ; Bahwa pada saat kuliah di S1, S2 dan S3 , saksi ahli mendalami dibidang hukum Agraria dan saksi ahli telah menyerahkan dipersidangan daftar riwayat hidup tertanggal 15 mei 2009 ; / Bahwa......Bahwa jika terhadap suatu bidang tanah telah dikuasai oleh pihaktertentu secara terus menerus selama 20 tahun, maka pihak yangmenguasai tanah tersebut dianggap paling berhak untuk memohonhak atas tanah

(UUPA) nomor 5 tahun1960, hukum adat telah dijadikan sebagai dasar pembentukan hukum agrarianasional, eksistensi dari hukum Adat di dalam UUPA terdapat beberapa tempatpenyebutan* hukum adat sebagai dasar pembentukan hukum agraria nasionalyaitu:1 Konsideran di bawah perkataan berpendapat huruf a =; 2 Penjelasan umum angka ll (1) ; 3 Pasal 5 dan penjelasannya ;4 Penjelasan pasal 16 ;5 Pasal 56 ;6 Pasal 58 (secara tidak langsung).

Bahwa sebagai contoh dapat diuraikan isi dari penjelasan umum angka III (1) UUPAyang menegaskan tentang kedudukan dari hukum adat dalam masalah pertanahan di/Indonesia......Indonesia yaitu : ... dengan sendirinya hukum agraria baru itu harus sesuaidengan kesadaran hukum dari pada rakyat banyak, oleh karena rakyatIndonesia sebagian besar tunduk pada hukum adat, maka hukum agraria yangbaru tersebut akan didasarkan pula pada ketentuanketentuan hukum adat itusebagai hukum yang asli ... dst Menimbang,

,M.Kn
Turut Tergugat:
KANTOR KEMENTRIAN AGRARIA dan TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL (ATR/BPN) KOTA SEMARANG

Penggugat:
1.Sundrawadi
2.Sardini
3.Ermin
4.Sohargani
5.Tanjung
6.Herlia
7.Lukman Jaya
8.Umar Dani
Tergugat:
Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan

Penggugat:
Roy Rafidianta
Tergugat:
1.Direktur PT TUNGGAL JAYA PROPERTINDO Cq ARIF
2.LILIK SUPRAPTI
3.Badan Pertanahan Nasional/ Agraria dan tata Ruang
Turut Tergugat:
3.Notaris Dian Agustin Ismanto SH,.M.Kn
4.Notaris Duri Astuti SH,.M.Kn

., M.kn
Turut Tergugat:
KEPALA KANTOR AGRARIA dan TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL (ATR/BPN) KABUPATEN BANDUNG BARAT

IRWAN RITONGA
3.KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA-UTARA
4.GUBERNUR PROVINSI SUMATERA UTARA

Bahwa seharusnya dalamsistem hukum pertanahan di Indonesia diatur berdasarkan ketentuan Pasal19 ayat (2) huruf c Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang PeraturanDasar PokokPokok Agraria ("UUPA") juncto ketentuan Pasal 1 angka 20 danPasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang PendaftaranTanah (PP 24/1997) bahwa sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yangberlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Bahwa Prof.

Boedi Harsonomenjelaskan di dalam bukunya, Hukum Agraria Indonesia, SejarahPembentukan Undang Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jilid1, Hukum Tanah Nasional, Edisi 2008, Penerbit Djambatan, Jakarta 2008,halaman 84, bahwa dasar penentuan obyek pajak adalah status tanahsebagai tanah Hak Barat dan tanah hak milik adat, pengenaan pajakdilakukan dengan penerbitan surat pengenaan pajak atas nama pemilik tanahyang dikalangan rakyat dikenal dengan sebutan: petuk pajak, pipil, girik danlainlain

Nomor 2850 K/Padt/2015bersangkutan" (SubektiTamara, J., 1961, Kumpulan Putusan MahkamahAgung mengenai Hukum Adat, Gunung Agung, Jakarta, halaman 153);Kedudukan Kikitir Letter C yang bukan merupakan alat bukti kepemilikan atastanah juga diutarakan oleh Ahli Hukum Agraria Prof. Ny. Arie Hutagalung,S.H., M.Li, yang menyatakan bahwa sejak berlakunya UUPA, girik dilaranguntuk diterbitkan sebagai alas hak kepemilikan atas tanah.

pihak yang secara hukum khususnya menurut sistem hukumpertanahan yang dianut di Indonesia sebagai pihak yang memiliki sertipikatsebagai alas hukum yang kuat yang membuktikan hak seseorang ataskepemilikan suatu tanah, maka gugatan tersebut harus dinyatakan cacat formalkarena mengandung diskualifikasi in person;Kikitir Letter C bukan merupakan alat bukti kKepemilikan atas tanah, karenaberdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) huraf c Undang Undang Nomor 5Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria

consortium (Kurang pihak)a)b)Bahwa dalil penggugat pada poin 11 dalam gugatannyamengklasifikasikan Tindakan Turut Tergugat menerbitkan sertipikattergugat tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum.Bahwa Turut tergugat tidak serta merta menerbitkan sertipikat miliktergugat 1 di karenakan turut tergugat dalam menerbitkan sertipikatberpedoman pada perundangundangan yang berlaku dalam hal iniPeraturan Pemerintan Republik Indonesia nomor 24 tahun 1997tentang pendaftaran tanah Jo Peraturan Menteri negara Agraria

Menteri ATR/Kepala BPN No. 11tahun 2016Bahwa turut tergugat hanya akan menjawab/menanggapi gugatanpengugat sebatas gugatan tersebut ada relevansinya dengan tugas dankewenangan turut tergugat selaku Pejabat tata usaha negara yangmengeluarkan keputusan tata usaha negara.Bahwa pada prinsip dasarnya Turut Tergugat dalam menerbitkanKeputusan a quo telah sesuai dengan mekanisme kerja dan PeraturanUndangUndangan yang berlaku yaitu Pasal 19 Undangundang No. 5Tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar Dan PokokPokok Agraria

,Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 10/ Pdt.G/ 2020/ PN RahPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997Tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Negara Agraria/Ka.BPN No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PeraturanPemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah danPeraturan Menteri Negara Agraria/Ka.

Eksepsi tentang gugatan penggugat kurang pihak (pluris litis consortium);Menimbang, bahwa Turut Tergugat dalam eksepsi gugatan penggugatkurang pihak (plus litis consortium) mendalilkan Bahwa sesuai denganHalaman 23 dari 28 Putusan Nomor 10/ Pdt.G/ 2020/ PN RahPeraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 24 tahun 1997 tentangpendaftaran tanah Jo Peraturan Menteri negara Agraria/Kepala BPN nomor 3tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 24tahun 1997, penerbitan sertipikat

;b. oleh Instansi Pemerintah, badan hukum atau perseorangan bukanwarga masyarakat hukum adat yang bersangkutan dengan hak atas tanahmenurut ketentuan Undangundang Pokok Agraria berdasarkan pemberianhak dari Negara setelah tanah tersebut dilepaskan oleh masyarakathukum adat itu atau oleh warganya sesuai dengan ketentuan dan tatacara hukum adat yang berlaku.2.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan NasionalNo. 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi.Pasal 6 ayat (5), pada pokoknya mengharuskan Tergugat untuk melakukankonsultasi dengan masyarakat pemegang hak atas tanah dalam lokasi yangdimohon. Konsultasi dimaksud meliputi empat aspek sebagai berikut :1.

Bahwa dasar pemberian Izin Lokasi kepada perusahaan ADALAH dalam rangkapenanaman modal :Halaman 37 dari 127 Halaman Putusan Perkara No. 01/G/2015/PTUNPLG3838e Sesuai Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor 2 Tahun 1999, Pasal 1 ayat (1) Izin Lokasi adalah Izin yang diberikankepada perusahaan untuk memperoleh tanah dalam rangka penanaman modale Sesuai Intruksi Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor 5 Tahun 1998 Terhadap tanah yang sudah diperoleh

Bahwa jelas tanah yang dialaskan Para Penggugat bukan tanah ulayat tidakmasuk dalam kriteria yang dimaksud Peraturan Menteri Agraria Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 2 ayat (2) Hak Ulayat, karenatanah yang dimaksud Para Penggugat dapat dilepaskan asalkan harga GantiRugi Tanam Tubuh sesuai dengan keinginan Para Penggugat ;f.

Bahwa penentuan masih adanya Hak Ulayat Dan Pengaturan Lebih LanjutMengenai Tanah Ulayat sesuai Peraturan Menteri Agraria Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 5 ayat (1) Penelitian danHalaman 41 dari 127 Halaman Putusan Perkara No. 01/G/2015/PTUNPLG42Penentuan masih adanya hak ulayat dilakukan Pemerintah Daerah, artinyakewenangan Tergugat yang menetapkan apakah ada Hak Ulayat, bukanberdasarkan asumsi Para Penggugat ;.

Kereta Api Indonesia (Persero) dan berdasarkan Pasal1 dan 2 Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 Tentang PelaksanaanKonversi Hak Penguasaan Atas Tanah Negara Dan KetentuanKetentuan TentangKebijaksanaan Selanjutnya pada pokoknya menegaskan bahwa "hak beheerPerumka sekarang PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dikonversi menjadi HakPakai atau Hak Pengelolaan;.

Ketentuan konversi Pasal IXtelah memberikan kewenangan kepada Menteri Agraria dalam melakukanpengaturan berkaitan dengan koversi hak atas tanah.

EigendomVerponding juga sudah tidak lagi dipergunakan/terbit pada tahun 1972dan/atau sejak diberlakukannya UndangUndang No. 5 tahun 1960 TentangPeraturan Dasar PokokPokok Agraria (UUPA);Bahwa objek perkara yang berada di Wonokromo yang dahulu merupakanbagian wilayah Gementee Soerabaja/Kota Surabaya.

Tanah PT KAI yg masih beralas hak grondkaart tetapdiprioritaskan untuk disertifikatkan mengingat kebutuhan masa depan bagimoda transportasi di Indonesia lebin mengutamakan kereta api (Vide :Bukti P31), dipertegas kembali oleh Tenaga Ahli Menteri Agraria dan TataRuang (Dr.

No.652/1921 luas 10863M2, Bukti T/PR1b berupa surat Hartanto Harto tertanggal 12 Oktober 1971 kepadaDirektur Jenderal Agraria/Kepala Inspeksi Agraria Jawa Timur lewat Kepala KantorAgraria Daerah Kotamadya Surabaya yang isinya mengajukan permohonan untukmendapatkan hak milik tanah di Jalan Raya Wonokromo No.72 yang telah digunakansejak tahun 1938 tanah negara Eigendom Verponding No.7159 sisa luas 792 M2dengan batasbatas utara Saluran Air, Timur Jalan Raya Wonokromo, selatanPerumahan Instansi D.K.A

Syamsudin, B.A;Bahwa pada tahun 1965, Kepala Agraria Daerah Jakarta SelatanHalaman 5 dari 67 hal. Put.

., tanggal 25 September 1965,menerangkan bahwa menurut keterangan Kepala Agraria adalahbenarbenar tanah yang dimaksud adalah tanah milik rakyat setempatyang telah dipakai secara paksa oleh Pemerintah Jepang dan hinggakini belum ada perubahan hak atas tanah tersebut;Bahwa pada tahun 1966, Sekretaris Kelurahan Cipinang Melayu yaituBapak H.

,tanggal 20 Juli 1973, Surat Kepala Inspeksi lpeda/Ireda DKI Jakartamenyatakan "berdasarkan Ceking buku tersebut di atas ternyata isigirik sebanyak 511 lembar itu dinyatakan sebagai tanah Pemerintahkami cabut", karena Inspeksi Ipeda/Ireda hanya menetapkan Pajaksedang status tanah yang menyatakan Birokrat Agraria tanah tersebutHalaman 6 dari 67 hal. Put.

Direktorat Agraria: Anggota (Drs. Nanny Sundoro);Lurah Cipinang Melayu: Anggota (S. Suparman);Lurah Kebon Pala: Anggota (Mutoha);Lurah Halim Perdanakusuma: Anggota (M. Kupnan);oe oe feCamat Kramatdjati: Anggota (A.

Nomor 731 PK/Pdt/2016Agustus 1965; Bukti P15 yaitu Surat Keterangan Nomor 61/1965 tertanggal 28Agustus 1965 yang dikeluarkan oleh Lurah Tjipinang Melayu; Bukti P16 yaitu Surat Keterangan dari Kantor Agraria Jakarta Selatantanggal 25 September 1965; Bukti P17 yaitu Tanda Terima 511 Girik oleh Sekretaris KelurahanCipinang Melayu tanggal 21 Januari 1966; Bukti P19 yaitu Surat Keputusan Panitia Tetap Penafsiran SetempatDaerah Jakarta Timur yang dikeluarkan oleh Kepala Agraria JakartaTimur; Bukti P20

Bahwa untuk Unifikasi Hukum atas Penguasaan TanahTanah IndonesiaPemerintah RI telah mengaturnya di dalam UndangUndang Nomor 5Tahun 1960 Tentang UndangUndang PokokPokok Agraria JunctoPeraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1961 sebagaimana telahdiubah terakhir dengan PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang PendaftaranTanah;4.

Putusan Nomor 234 K/TUN/2015Bahwa oleh karena Tanah Eks Vervondingee yang berada di kawasanKecamatan Tallo setelah berlakunya UndangUndang Nomor 5 Tahun1960 Tentang UndangUndang Pokok Agraria tidak jelas kepengurusan danpenguasaannya maka tanahtanah tersebut berubah status menjadi TanahNegara Bebas;Bahwa sekitar Era Tahun 1980an yakni bertepatan Jaman PemerintahanWalikota Makassar atas nama PATAMPO, tanah Eks Veervondingee yangberlokasi di kawasan Kecamatan Tallo di bawah pengawasan PEMDAMakassar

Putusan Nomor 234 K/TUN/201512.13.14.dimana bidangbidang Tanah Negara itu berada, dan hal ini juga telahterdapat Data Fisik (Sporadik) atas bidangbidang Tanah Negara tersebut.Hal ini akan dibuktikan di depan persidangan kelak;Bahwa berdasarkan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang PokokPokok Agraria Pasal 19 dinyatakan Pemerintah wajib menyelenggarakanPendaftaran Tanah di seluruh wilayah Indonesia dan mengharuskankepada pemegang hak atas tanah untuk mendaftarkan.

PasarRaya dalam hal ini adalah tindakan atau perbuatan mengadaada sebabsampai sekarang ini tidak bisa menunjukkan bukti berupa status HakPengelolaan (HPL) dan telah melanggar ketentuan dalam Pasal 2 UndangUndang Nomor 20 Tahun 1961 Tentang Pencabutan Hak Atas Tanah,dengan mekanisme sebagai berikut yakni:Permintaan pencabutan hakhak atas tanah dan/atau bendabenda yangberada diatasnya diajukan oleh pihak yang berkepentingan kepadaPresiden dengan perantaraan Menteri Agraria (sekarang Kepala BadanPertanahan

Nasional Republik Indonesia), melalui Kepala Inspeksi Agraria(sekarang Kantor wilayah BPN Provinsi) disertai dengan:a.

Abdul Kadir AS;Bahwa tanah yang dimiliki dan dikuasai Penggugat I sampai dengan Penggugat IVtersebut adalah merupakan sisa dari sebagian tanah yang diserahkan kepadaTergugat I;Bahwa pada awal tahun 1963 Tergugat II memerlukan tanah untuk perluasanKampus, selanjutnya Tit H menyerahkan masalah pembebasan kepada Panitia tetapyang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Inspeksi Agraria Nomor 107/Pan.Agr60, tanggal 13 Oktober 1960;Bahwa kemudian Panitia tetap tersebut mengadakan pertemuan dengan masyarakatsekitar

untuk 11 (sebelas) orang penduduk pemilik tanahdi Kampung Bansir, belum diterbitkan Sertifikat dengan alasan blangko habis,termasuk tanah yang dimiliki dan dikuasai Para Penggugat;Bakwa berdasarkan dokumen pada Tergugat III, diketahui pada tanggal 10 April1964 Tergugat II (Rektor Universitas Negeri Pontianak), mengajukan PermohonanHak Pakai atas tanah seluas 206,53 Ha sebagaimana dimaksud dalam Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 47/1964, permohonanan ditujukan kepada Mendagri Up.Direktorat Jenderal Agraria

di Jakarta Up Gubernur Kalimantan Barat Up.Walikotamadya Pontianak Up Kepala Kantor Agraria Pontianak (Tergugat II),sedangkan tanah yang dibebaskan dan diberikan ganti rugi hanya 100 hektar, makajelas Tergugat II telah mengambil secara paksa tanah yang dimiliki/dikuasai/diusahakan/ digarap masyarakat, sehingga tindakan Tergugat II tersebut tidak sesuaidengan hukum yang berlaku (vide Pasal 18 UUPA Nomor 5 Tahun 1960);Bahwa berdasarkan Permohonan dari Tergugat II tersebut, kemudian Tergugat HI(Kepala

dan tanah milik penduduk seluas 100 haadalah merupakan kesepakatan sepihak, selain itu tanah objek sengketa sejak tahun1963/1964, tidak pernah dikuasai maupun dipergunakan/dipakai oleh Tergugat I danTergugat IITerbanding I dan Terbanding IITermohon Kasasi I dan TermohonKasasi Il, makadimasukkan tanah objek sengketa ke dalam Sertifikat Hak Pakai Nomor 11 Tahun1981, adalah tidak sesuai/bertentangan dengan makna/jiwa dari Pasal 41 ayat 1UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria

sertifikat telah dilakukanpengukuran oleh Tergugat ITerbanding IJTermohon Kasasi III, timbulpertanyaan mengapa setelah dilakukan pengukuran ulang luasnya menjadi215,48229 Ha, ternyata bertambahnya luas tanah tersebut karena dimasukkannyatanah objek sengketa dalam pengukuran ulang yang dilakukan oleh Tergugat IIITerbanding IIJTermohon Kasasi III;Bahwa berdasarkan bukti T.I7 dan T.II8, pada point 3 diperoleh fakta, tanahtersebut sudah dikuasai atau diduduki Pemohon sesuai dengan Surat KeputusanInspeksi Agraria

Habibah;e Didasarkan pada Peraturan Perundangundangan yang berlaku (in casuUndangUndang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah dan peraturan pelaksana lainnya);e Bersifat konkrit karena ada wujudnya berupa penetapan peralihanSertipikat Hak Milik objek sengketa, bersifat individual karenaditujukan kepada orang tertentu (in casu Ny.

berwenang menerbitkan keputusan objek sengketa atautidak, Majelis hakim berpendapat bahwa kewenangan Tergugat dalam menerbitkanobjek sengketa dapat dinilai dari segi materi (bevoegdheid rational materiale) dantempat (bevoegheid ratione loci); Menimbang, bahwa terhadap kewenangan Tergugat dari segi materi(bevoegdheid rational materiale), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaiberikut; Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undangundang Nomor 5 tahun1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria

menyebutkan : Hak milik,demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hakhak lainharus didaftarkan menurut ketentuanketentuan yang dimaksud dalam pasal 19; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) UndangundangNomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria menyebutkan:*Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuanketentuan yang diatur denganPeraturan Pemerintah ;Menimbang

Kemudian Pasal 6 ayat (1)menyebutkan :Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimanadimaksud Pasal 5 tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh kepala kantorpertanahan, kecuali kegiatankegiatan yang oleh Peraturan Pemerintah ini atauPeraturan Perundangundangan yang bersangkutan ditugaskan kepada pejabat lain;Halaman 25 dari 33 Halaman Putusan Perkara No. 40/G/2012/PTUNPLGMenimbang, bahwa Pasal 3 ayat Peraturan Menteri Negara Agraria/ KepalaBPN Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pelimpahan

Tergugat diperintahkan untuk mencabut objek sengketa danberdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 UndangUndang Nomor 5 tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat harus dihukum untuk membayar biayaperkara yang jumlahnya akan tercantum dalam amar putusan ini; Mengingat, ketentuan dalam UndangUndang nomor 5 tahun 1986 sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang No. 9 Tahun 2004 dan UndangUndang nomor51 Tahun 2009, UndangUndang nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria

Gubernur Kepala daerah Prop.Sumatera Utara, Kepala Direktorat agraria Prop. Sum.Utara, Kepala SubDirektorat Agraria Kabupaten Simalungun yang ditandatangani T.B.A.Purba Tambak.Bahwa tanah tersebut diusahai dan dikuasai oleh Alm . Daim bersamadengan Isterinya Kasirah sejak 1974 hingga tahun 1997 di jadikansebagai sawah dan sekarang menjadi tanah perladangan berupa darat.Bahwa pada sekitar tahun 1997 tanah milik Alm.

Gubernur Kepala daerah Prop.Sumatera Utara, Kepala Direktorat agraria Prop. Sum.Utara, Kepala SubDirektorat Agraria Kabupaten Simalungun yang ditandatangani T.B.A.Purba Tambak, digadaikan sebesar Rp. 4.500.000 ( empat juta lima ratusribu rupiah) kepada SARMAN SARAGIH /NURSAIDAH br. PURBA; .Bahwa pada tahun 2000 Daim bersama Kasirah menebus ataumengembalikan uang sebesar Rp. 4.500.000 ( empat juta lima ratus riburupiah) kepada Nursaidah br.

Sumatera Utara, Kepala Direktorat agraria Prop.Sum.Utara, Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten Simalungun yaitu T.B.A.Purba Tambak (BP1)Bahwa sebahagian dari tanah tersebut telah dialinkan kepada SYAFTIHADI PRAYITNO seluas lebih kurang 2.432 M? (dua ribu empat ratus tiga puluhdua meter persegi) pada kirakira bulan September 2005, sehingga sisa tanahseluas 3.808 M? (tiga ribu delapan ratus delapan meter persegi) adalah hakmilik para Penggugat sebagai ahli waris Alm.

Gubernur Kepala daerah Prop.Sumatera Utara, Kepala Direktorat Agraria Prop. Sum.Utara, Kepala SubHalaman 36 dari 47 Putusan Nomor 18/ Pat.G/2014/PNSimDirektorat Agraria Kabupaten Simalungun, yaitu T.B.A. Purba Tambak,dengan mengajukan asli surat tersebut di persidangan, yang menerangkanbahwa DAIM memiliki tanah di Dusun Sijambei Desa/Nagori Talun KondotKecamatan Panombean Panei Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera,Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 tersebut Alm.

Sentosa Mulia Bahgia diberikanhak guna usaha (HGU) untuk usaha bangunan.Bahwa dari keputusan menteri Negara agraria/kepala badan pertanahan nasionalno.30/HGU/BPN/97 yang =memberikan hak guna usaha (HGU) untuk usahaperkebunan kepada PT.sentosa mulia bahagia,kantor pertanahan kabupaten musubanyuasin mengeluarkan sertifikat hak guna usaha(HGU)untuk usaha perkebunankepada PT.Sentosa mulia bahagia dengan nomor01 tahun 1997,yang kemudiandipecah menjadi sertifikat HGU no.06 tahun 2003 dengan surat ukur

Berdasarkan surat keputusan mentri negara agraria/kepala BPN tanggal 26 mei1997 nomor 30/HGU/BPN/1997,telah di berikan hak guna usaha kepada PT.SMBuntuk jangka waktu selam 30 tahun.f.

Photo Copy Surat dari Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan NasionalNo.570/26/1339 perihal keberatan PN PERTAMINA terhadap pemberian Hak GunaUsaha atas Nama PT.Sentosa Mulia Bahagia di Kabupaten Musi Banyuasin kepadaDirektur Utama PT.Sentosa Mulia Bahagia Jl.Dr.M.Isa No.1 Palembang tanggal 1April 1999, diberi tanda (P6);13.

Pada tanggal 30 Mei 1994 PT.SMB telah mengajukan permohonan hak guna usahakepada menteri Negara agraria/BPN melalui kantor wilayah BPN propinsi sumateraselatanb. Atas tanah tersebut telah di ukur secara kadastral seluas 12.612,1 Ha yang di uraikandalam peta gambar khusus No.05/1994 seluas 6.400,5 Ha dan PGK nomor 06/1994seluas 6.211,6 Hac.

Berdasarkan surat keputusan menteri negara agraria/kepala BPN tanggal 26 Mei 1997Nomor 30/HGU/BPN/1997,telah di berikan hak guna usaha kepada PT.SMB untukjangka waktu selam 30 tahun.f.

memperoleh kekuatan hukumtetap, adalah merupakan kewenangan dari Kepala BadanPertanahan Nasional Republik Indonesia (Kepala BPN Pusat)untuk membatalkannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf1 Peraturan Presiden Republik Indonesia No.20 Tahun 2015tentang Badan pertanahan Nasional jo Pasal 3 huruf t PeraturanKepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No.2Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan PertanahanNasional Republik Indonesia dan Pasal 105 ayat (1) PeraturanMenteri Megara Agraria

Undangundang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan DasardasarPokok Agraria;wooPeraturan Pemerintah Nomor: 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah;. Peraturan Menteri Agraria Nomor 7 Tahun 1961 tentang PenyelenggaanTata Usaha Pendaftaran Tanah;4. Peraturan Menteri Agraria Nomor6 Tahun 1965 tentang PedaomanPokok Penyelenggaaan Pendaftaran Tanah sebagaimana diatur dalam PP10 Tahun 1961;5. Peratuan Menteri Dala Negeri Nomor 6 Tahun 1972 tentang PelimpahanWewenang Pembeerian Hak Atas Tanah;6.

Undangundang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar dasarPokok Agraria;b. Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;c. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan PemerintahNo.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;d. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.9Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak AtasTanah Negara dan Hak Pengelolaan;2.

Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun1997 tentang Pendaftaran Tanah;d.

Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.9 Tahun1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas TanahNegara dan Hak Pengelolaan;Telah memenuhi norma kepatutan;Tidak melanggar asas kecermatan dan ketelitian;Tidak sewenangwenang;Tidak melangar AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);Tidak terjadi cacat hukum administratif, yaitu :a). Tidak terjadi Kesalahan prosedur;b). Tidak terjadi Kesalahan penerapan peraturan perundangundangan;c).

Bahwa Penggugat atas penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 70 tanggal08 Oktober 2014 dahulu SHM Nomor: 9604/S.I tanggal Terbit 27 Agustus1990 dengan Surat Ukur Nomor: 34/2014 tanggal 7 Oktober 2014 dahuluSurat Ukur Nomor: 1269/1990 tanggal 09 Juni 1990 Kelurahan Korpri Rayadahulu Kelurahan Sukarame kecamatan Sukarame dengan Luas lahan600 M2 atas nama Imam Sufi Bunari telah melanggar norma aturan sesualPasal 33: , Pasal 34, Pasal 36, Pasal 37 Peraturan Menteri Agraria/KepalaBadan Pertanahan Nasional

Bahwa Bahwa pada Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun1997 Tentang Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997Tentang Pendaftaran Tanah khusus nya jika kita melihat pada Pasal 52 s/d54 yang sudah menjadi tugas (Kewajiban) dan Wewenang Tergugat dalamhal ini Tergugat lalai dan tidak cermat terhadap diterbitkannya SertipikatHak Milik yang menjadi Objek sengketa pada Perkara a quo ;. Bahwa Tindakan Tergugat telah melanggar terhadap AzasAzas UmumPemerintahan yang Baik yakni : 1.

Berdasarkan Undangundang Noomor 5 Tahun 1960Tentang Peraturan DasarDasar Pokok Agraria, maka tanahtanahtanah RVE tersebut dikonversi menjadi Hak Guna Usaha (HGU);b. Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Republik IndonesiaNomor 32 tahun 1979 tentang PokokPokok KebijaksanaanDalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal KonversiHakHak Barat Jo.

Pasal 2 UndangundangNoomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan DasarDasar Pokok Agraria (UUPA);c. Bahwa Pemerintah Daerah Tingkat Propinsi Lampung telahmerencanakan peruntukan dan penggunaan areal tanahPutusan Nomor : 3/G/2020/PTUNBL Hal 25perkebunan PT. Way Halim tersebut sebagaimana suratGubernur Lampung kepada Menteri Dalam Negeri tanggal 17Oktober 1979 Nomor AG.120/DA.2628/PHX/1979, danmemohon pelepasan Hak Guna Usaha PT. Way Halim guna lokasi Kepentingan di daerah.d.

Bahwa terkait pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur KepalaDaerah Tingkat Lampung Tanggal 28 Juni 1977 NomorG/088/D.A/HK/1977, Direktorat Agraria Propinsi Daerah Tingkat Lampung memberikan penjelasan melalui Surat Kepala DirektoratAgraria Tanggal 20 Juli 1977 Nomor AG.230/DA.1682/PH.IX77.Sebagaimana dijelaskan mengenai halhal yang perlu diperhatikanmengenai pelaksanaan Surat Keputusan tersebut, diantaranya :Putusan Nomor : 3/G/2020/PTUNBL Hal 28C.

menggunakan surat palsu;

Bahwa menurut UndangUndang No.5 Tahun 1960 tentangPeraturan Dasar PokokPokok Agraria dan PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentangPendaftaran Hak menyatakan bahwa suratsurat tanda buktihak kepemilikan yang sah atas tanah adalah Sertifikat;.

Bahwa proses permohonan hak yang diajukan Tergugat kepada Tergugat Il sudah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku karena menurut UndangUndang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Republik IndonesaiNomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sebabsetiap pengajuan hak atas tanah harus disertai denganpersyaratanpersyaratan yang ditentukan sehingga gugatanPenggugat pada point 8,9 dan 10 haruslah ditolak dandikesampingkan;9.