Ditemukan 23012 data
Urut Berdasarkan
Register : 07-03-2018 — Putus : 05-07-2018 — Upload : 15-10-2018
Putusan PN MAKASSAR Nomor 358/Pid.B/2018/PN Mks Tanggal 5 Juli 2018 — Penuntut Umum:
HERAWANTI, SH
Terdakwa:
MUHTAR ALIAS BOBY
36 — 7
HERAWANTI, SH
Terdakwa:
MUHTAR ALIAS BOBY
36 — 7
LOLO: Janganki begitu karena baku kenalbaikka sama kakakmu;Selanjutnya saksi pergi meninggalkan JATIKARDINAR alias H. LOLO menujuke rumah mertua saksi untuk mengambil sandal, lalu kembali ke tempatminumminum;Bahwa saat itu saksi melihat JATIKARDINAR alias H. LOLO bertengkarmulut dengan Terdakwa, selanjutnya saksi mendekati JATIKARDINAR alias H.LOLO dan menyuruhnya masuk ke dalam salah satu rumah kost; Setelah itusaksi, JATIKARDINAR alias H.
LOLO: Janganki begitu karena baku kenal baikka sama kakakmu;Selanjutnya saksi pergi meninggalkan saksi JATIKARDINAR Alias H. LOLO menujuke rumah mertua saksi untuk mengambil sandal, lalu Kembali ke tempat minumminum; Saat itu saksi melihat saksi JATIKARDINAR Alias H. LOLO bertengkar mulutdengan Terdakwa, selanjutnya saksi mendekati saksi JATIKARDINAR alias H. LOLOdan menyuruhnya masuk ke dalam salah satu rumah kost; Setelah itu saksi, saksiJATIKARDINAR Alias H.
Register : 09-09-2019 — Putus : 15-10-2019 — Upload : 16-10-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 877/Pid.Sus/2019/PN Bdg Tanggal 15 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
Ahmad Nurhidayat,SH
Terdakwa:
DEDE LUKMANUL HAKIM bin Alm MT. JAHDI
62 — 10
Ahmad Nurhidayat,SH
Terdakwa:
DEDE LUKMANUL HAKIM bin Alm MT. JAHDI
62 — 10
Lalu oleh Terdakwa miebasah produksi pabrik diedarkan dan dijual di pasar induk Jebrod dan pasarterminal Ramayana yang berada di wilayah Cianjur dengan cara mie basahtersebut diedarkan dan dijual sendiri oleh Terdakwa dengan harga jual miebasah Rp 4000,(Empat ribu rupiah) per kilogram.Bahwa Terdakwa menggunakan formalin sebagai bahan baku miebasah supaya mie basah tidak cepat rusak dan awet hingga 2 (dua) hari,dimana apabila tidak menggunakan formalin lama mie awet hanya 612 jam.Bahwa akhirnya pada
Putus : 20-07-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 474/B/PK/PJK/2016 Tanggal 20 Juli 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS P.T. KALTIM METHANOL INDUSTRI
33 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
33 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kaltim Methanol Industri dan Pertamina padasaat penentuan harga beli gas sebagai bahan baku utama methanol, dimanaharga gas yang harus dibayar oleh PT.
Harga Jual yang tercantum di invoice sudah merupakan hargajual yang sebenarnya dan sudah menggambarkan harga jual yang wajar danPemohon Banding tidak melakukan transfer pricing dan sudah PemohonBanding jelaskan pada Surat No. 0098/ DirFinKMI/11/2010 tanggal 3 Februari2010;Bahwa penjualan methanol menggunakan indeks harga PLATT'S yang sudahmenjadi kesepakatan antara Pemohon Banding dengan Pertamina pada saatpenentuan harga beli gas sebagai bahan baku utama methanol;Bahwa PT.
Putus : 30-06-2015 — Upload : 02-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 325/B/PK/PJK/2015 Tanggal 30 Juni 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. MAYA ARGO INVESTAMA
29 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
29 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Berdasarkan Rencana Produksi dan Pemasaran Per Tahun pada halaman2 (5) Surat Persetujuan Perubahan Status Perusahaan Non PMDN/PMAMenjadi PMA dari BKPM Nomor 285/V/PMA/2009 tanggal 31 Desember2009 dijelaskan antara lain:Perkebunan : Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawitIndustri: Minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil / CPO) Inti sawit ( Palm Kernel/ PK) Minyak inti sawit (Palm Kernel Oil / PKO)Penjelasan :" Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit seluruhnya diolah lebihlanjut dan kekurangan pasokan bahan baku
terhadap dasar koreksi Terbanding dalam Hasil Penelitian KeberatanBahwa khusus mengenai TBS, dengan memperhatikan Rencana Produksi danPemasaran Per Tahun pada halaman 2 (5) Surat Persetujuan Perubahan StatusPerusahaan Non Menjadi PMA dari BKPM Nomor 285/V/PMA/2009 tanggal 31Desember 2009, jelas terlinat bahwa Pemohon Banding tidak mungkin menjualTBS karena sesuai dengan penjelasannya ditegaskan bahwa :" Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit seluruhnya diolah lebih lanjut dankekurangan pasokan bahan baku
Putus : 19-07-2012 — Upload : 15-10-2014
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 583 / Pid.B / 2012 / PN.Jkt.Ut Tanggal 19 Juli 2012 —
37 — 7
37 — 7
Serpih / cips danLVL adalah :1 Kayu bergajian persegi empat dengan ukuran tertentu yangdiperoleh dengan menggergaji kayu bundar atau lainnya ;2 Kayu lapis adalah suatu produk yang diperoleh dengan caramenyusun bersilangan tegak lurus ersilangan lembaran finiryang dikat dengan perekat minimal 3 lapisan ;3 Kayu Finir adalah lembaran kayu tipis yang diperoleh daripenyatan atau pengupasan kayu ;4 Kayu Serpih / Cips adalah hasil dari potongan potongan kayuatau cacakan kayu yang digunakan sebagai bahan baku
Cirebon Jawa Barat, yang bergerak dibidang Furniture rotan dan jualbeli kayu local dan esport ;Bahwa bahan baku rotan terdakwa peroleh dengan jalan membeli darimasyarakat petani rotan ;Bahwa seingat terdakwa PT.
Register : 22-02-2018 — Putus : 16-07-2018 — Upload : 30-07-2018
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN Yyk Tanggal 16 Juli 2018 —
124 — 24
124 — 24
Peningkatan Kesempatan Kerja Kegiatan Pemberian Fasilitas dan Mendorong Sistem Pendanaan Pelatihan Berbasis Masyarakat Melalui Padat Karya Infrastruktur Tahun 2015 Desa Banjarejo (Wonosobo) Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul, sampul warna merah;25. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gunungkidul Nomor 12/KPTS/2015 tanggal 16 Januari 2015 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan dan Pejabat Pemeriksa/Penerima Barang/Jasa berupa bahan Baku
II/2014 tanggal 13 Pebruari 2015 sebesar Rp 2.473.150.000,00;31. 1 (satu) bendel Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2015 Nomor 0005/SPM TU/1.13/II/2014 tanggal 13 Pebruari 2015 sebesar Rp 2.473.150.000,00;32. 1 (satu) bendel Daftar Rencana Kegiatan (DRK) padukuhan Wonosobo dan 1 (satu) bendel Daftar Rencana Kegiatan (DRK) padukuhan Keruk Tahun Anggaran 2015;33. 1 (satu) lembar kwitansi kode rekening 1.14.1.13.01.16.06.5.2.2.21.01 jumlah uang sebesar Rp 39.659.550,00 untuk pengadaan bahan baku
bangunan padat karya infrastruktur desa Banjarejo (Wonosobo) Tanjungsari Program Peningkatan Kesempatan Kerja Tahun 2015 dari Bendahara Pengeluaran Dinsosnakertrans Kabupaten Gunungkidul kepada Triyono kuasa usaha CV Wonosari;34. 1 (satu) lembar kwitansi kode rekening 1.14.1.13.01.16.06.5.2.2.21.01 jumlah uang sebesar Rp 39.763.100,00 untuk pengadaan bahan baku bangunan padat karya infrastruktur desa Banjarejo (Keruk) Tanjungsari Program Peningkatan Kesempatan Kerja Tahun 2015 dari Bendahara Pengeluaran
Register : 10-04-2014 — Putus : 30-04-2014 — Upload : 19-03-2015
Putusan PN SINGKAWANG Nomor 14/PDT.BPSK/2014/PN.SKW Tanggal 30 April 2014 — PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT
LAWAN
URAY MITA BUDIKUMAR
201 — 65
201 — 65
kesepakatanantara para pihak, jika tidak ada kesepakatan para pihakmaka tidak akan terjadi prestasi para pihak bukan sepertijasa yang tersedia di masyarakat dan yang telah memilikistandar baku.Tidak ada satupun prestasi atau yang disepakati padaPerjanjian Kredit yang tidak dipenuhi oleh PemohonKeberatan.Perjanjian Kredit antara Pemohon Keberatan danTermohon Keberatan bukan merupakan klausula bakumelainkan berdasarkan kesepakatan sehingga jelasMajelis BPSK Kota Singkawang tidak memahamipengertian akan klausula baku
Klausula Baku;Hal ini menjadi sangat jelas dan terang bahwa Termohon Keberatan tidak masukdalam kategori konsumen seperti yang dimaksud dalam Keputusan Menteritersebut, sehingga penyelesaian sengketa yang diajukan oleh Termohon Keberatan inibukanlah kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).a.
Generalis, UndangUndang KhususMengenyamping kan Undangundang yang umum) karena pemakai/penggunajasa dari pihak pemohon keberatan(pelaku usaha/dahulu tergugat) yangmerupaka lembaga ke uangan yang memberikan pinjaman dana(uang)kepadatermohon keberatan dan masyarakat, dengan imbal jasa termohon ataumasyarakat membayar bunga kepada pemohon keberatan dalam hal ini PTBANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT(BankKalbar) .dan sesuai dengan UndangUndang no 8 tahun 1999 tentangperlindungan konsumen.Klausula baku
denganUndangUndang no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang di sah kan padatanggal 20 april 1999,dalam aturannya secara tegas telah di nyatakan bahwa kepadaseluruh pelaku usaha dalam setiap membuat kontrak/perjanjian di wajib kan untukberpedoman /menyesuai kan kepada aturan ini,terutama dalam hal pencantuman klausulbaku yang telah di larang oleh hukum yang berlaku.konsekwen yuridis dengan keluarnya UndangUndang no 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, maka setiappencantuman klausul baku
Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian SengketaKonsumen;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 UU Nomor 8 Tahun 1999, Tugas danwewenang badan penyelesaian sengketa konsumen meliputi:a. melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan caramelalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasib. memberikan konsultasi perlindungan konsumen;c. melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku
Putus : 03-08-2011 — Upload : 22-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 29 P/HUM/ 2011 Tanggal 3 Agustus 2011 — SLAMET WAHYUDI (Direktur Cv. Putra Jaya) vs MENTERI KEUANGAN
48 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
48 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Lagi pula bahan baku pembuatan kawat seng dalam negeri inisebenarnya juga lebih murah karena menggunakan bahan yang didaur ulang,lebih lanjut harga jual kawat seng impor dengan kawat seng dalam negeri,harga jual kawat seng impor lebih mahal sedikit dibandingkan harga jual kawatseng dalam negeri dan dengan demikian Pemohon selaku importir atas kawatHal. 3 dari 21 hal. Put.
No. 29 P/HUM/2011seng tidak dapat disebut sebagai penyebab kerugian serius pada industridalam negeri dan malahan Pemohon merupakan Perusahaan yangmendukung dan melaksanakan upaya Pembangunan Nasional karena dapatmemberikan manfaat dalam pembangunan nasional yakni mendatangkanbahan baku kawat seng dan kawat bindrat dengan mutu/kualitas lebin baikdengan harga yang lebih terjangkau atau lebin mahal sedikit dari harga produkdalam negeri;6.
Register : 14-07-2020 — Putus : 14-09-2020 — Upload : 22-09-2020
Putusan PA TOLITOLI Nomor 242/Pdt.G/2020/PA.Tli Tanggal 14 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
16 — 5
16 — 5
Tli bahwa kejadian pada tanggal 4 Mei 2020 adalah Pemohon denganTermohon saling baku pukul karena diantara Pemohon dengan Termohonterjadi perselisihan dan pertengkaran yang hebat; bahwa pihak keluarga telah mendamaikan yakni keponakan Pemohontelah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil; bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan dupliksecara lisan tanggal 3 Agustus 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut; bahwa
pada dasarnya Termohon tetap pada jawabannya bahwakekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dimaksud adalah Pemohontelah menampar Termohon 3 (tiga) kali lalu Termohon menangkisnyasehingga Pemohon menganggap antara Pemohon dan Termohon baku pukuldan Termohon juga menghargai keluarga Pemohon kalau datang berkunjungke rumah hanya saja keluarga Pemohon semuanya jauh dan jarangberkunjung ke rumah, adapun menurut Pemohon kalau keponakannya telahmendamaikan Termohon dan Pemohon, namun kenyataannya tidak
Register : 16-04-2018 — Putus : 17-05-2018 — Upload : 07-06-2018
Putusan PT KUPANG Nomor 36/PID/2018/PT KPG Tanggal 17 Mei 2018 — -. SIMON DJON Alias SIMON
68 — 21
68 — 21
sabit tersebutHalaman 12 dari 21 halaman Put.No.36/PID/2018/PT KPGsehingga sabit tersebut terlepas dan jatuh, lalu saksi berusaha mauambil sabit tersebut, terdakwa SIMON DJON Alias SIMON ambil lagisepotong bambu bulat kKemudian memukul saksi 1 (Satu) lagi mengenaipelipis kiri saksi, lalu terdakwa SIMON DJON Alias SIMON mau pukullagi yang kedua, saksi langsung tendang di tangannya sehinggaterlepas bambu dari tangan ,lalu saksi dan terdakwa saling berkelahidengan tangan, sampai saling rangkul dan baku
tendang tangan terdakwaSIMON DJON Alias SIMON yang pegang sabit tersebut sehingga sabittersebut terlepas dan jatuh, lalu saksi berusaha mau ambil sabittersebut, terdakwa SIMON DJON Alias SIMON ambil lagi sepotongbambu bulat Kemudian memukul saksi 1 (Satu) lagi mengenai pelipiskiri saksi, lalu terdakwa SIMON DJON Alias SIMON mau pukul lagiyang kedua, saksi langsung tendang di tangannya sehingga terlepasbambu dari tangan ,lalu saksi dan terdakwa saling berkelahi dengantangan, sampai saling rangkul dan baku
Register : 11-07-2016 — Putus : 19-09-2016 — Upload : 30-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 881 B/PK/PJK/2016 Tanggal 19 September 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. IDEMITSU LUBE TECHNO INDONESIA;
41 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
41 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nilai pembelian importersebut sebagian besar adalah pembelianbahan baku dan sebagian kecil bahanpembantu, serta tidak ada pembelian imporaktiva.Bahwa dalam surat bandingnya, TermohonPeninjauan Kembali (semula PemohonBanding) menyatakan terdapat beberapaalasan yang menyebabkan adanya selisihnegatif pembelian USD(6,195,201) yaitu:Halaman 16 dari 27 halaman. Putusan Nomor 881/B/PK/PJK/2016.
Agung, dengan alasansebagaimana telah diuraikan di atas.Bahwa mengingat dalam penghitungan DPP PPN adalah didasarkanpada ekualisasi dengan peredaran usaha, dan berdasarkan hasilevaluasi terhadap sengketa atas peredaran usaha PPh Badanterdapat komponen yang tidak diajukan Peninjauan Kembali, makapenghitungan DPP PPN mengalami perubahan sebagai berikut:1Renivalan yang belum dilaporkan yang berasal dati koreksi negatif pembelian menurut pemenksa. dengan perincian sebagai berikut:Rembelian Imper Bahan Baku
Register : 06-12-2019 — Putus : 15-01-2020 — Upload : 20-01-2020
Putusan PN Belopa Nomor 153/Pid.B/2019/PN Blp Tanggal 15 Januari 2020 — Penuntut Umum:
1.Bambang Prayitno, SH
2.Kartika Karim, SH
Terdakwa:
Muh.Ali Alias Ali Bin Said Kadir Salim
60 — 7
1.Bambang Prayitno, SH
2.Kartika Karim, SH
Terdakwa:
Muh.Ali Alias Ali Bin Said Kadir Salim
60 — 7
tersebut disampingnya lalutibatiba saksi MAMBEK langsung menunjuk kearah mereka satu persatusambil berkata minda raka jagona inde te, ke murae kun mai kun mai tasicagurru (Siapa jagoannya disini, kalau mau ko ayo kita berkelahi), iko rakama baju mararang, morai ko raka ewana singel (kau yang baju merah, mau kokah lawanka duel satu lawan satu) sambil menunjuk ke arah terdakwa padasaat itu mengenakan baju berwarna merah, kemudian RENSI (DPO) berkataTaera tau lasianu indete (tidak ada ji orang yang mau baku
Putus : 16-03-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 62 K/Pdt.Sus-BPSK/2016 Tanggal 16 Maret 2016 — AMAT SAMSURI VS PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk, KANTOR CABANG PERDAGANGAN
86 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
86 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
selanjutnya dalam pertimbanganya BPSK Batu Bara, menyatakanpada intinya sebagai berikut:Menimbang bahwa pelaku usaha tidak memberikan dokumen lengkapkepada Majelis BPSK khususnya dokumen Perjanjian Kredit dst,dikhawatirkan sebagai bentuk konkrit inkooperatif pelaku usaha terhadappenegakan hukum konsumen mengingat dengan kehadiran dokumentersebut maka akan dapat ditentukan selanjutnya oleh Majelis halhal yangbertentangan dengan hukum perlindungan konsumen, seperti terdapatnya 8daftar negatif klausula baku
Nomor 62 K/Pdt.SusBPSK/201617.ayat (8) menyatakan pula setiap klausula baku yang telah ditetapkan olehPelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuansebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyakan batal demihukum dan seterusnya;Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan berkas yang diterima MajelisBPSK dan keterangan konsumen walaupun ada menandatanganinya,konsumen hanya disodorkan/diberikan saja oleh Pelaku usaha tanda adapenjelasan secara terperinci apa maksud dan tujuan
Register : 09-01-2017 — Putus : 09-03-2017 — Upload : 18-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 149 B/PK/PJK/2017 Tanggal 9 Maret 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PERDANA INTISAWIT PERKASA;
26 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
26 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
perlakuan khusus dimaksudtetap dapat dikreditkan, dengan demikian Pajak Pertambahan Nilaitetap terutang akan tetapi tidak dipungut;Contoh :Pengusaha Kena Pajak "A" memproduksi Barang Kena Pajak yangmendapat fasilitas dari Negara, yaitu Pajak Pertambahan Nilaiyang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak tersebut tidakdipungut selamanya (tidak sekedar ditunda);Untuk memproduksi Barang Kena Pajak tersebut, PengusahaKena Pajak "A" menggunakan Barang Kena Pajak lain dan atauJasa Kena Pajak sebagai bahan baku
Putusan Nomor 149/B/PK/PJK/2017dan atau Jasa Kena Pajak yang memperoleh pembebasantersebut tidak dapat dikreditkan;Contoh :Pengusaha Kena Pajak "B" memproduksi Barang Kena Pajak yangmendapat fasilitas dari Negara, yaitu atas penyerahan BarangKena Pajak tersebut dibebaskan dari pengenaan PajakPertambahan Nilai;Untuk memproduksi Barang Kena Pajak tersebut, PengusahaKena Pajak "B" menggunakan Barang Kena Pajak lain dan atauJasa Kena Pajak sebagai bahan baku, bahan pembantu, barangmodal ataupun sebagai
PajakKeluaran, sehingga Pajak Masukan yang berkaitan denganpenyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajakyang memperoleh pembebasan tersebut tidak dapatdikreditkan;Contoh :Pengusaha Kena Pajak "B" memproduksi Barang Kena Pajakyang mendapat fasilitas dari Negara, yaitu atas penyerahanBarang Kena Pajak tersebut dibebaskan dari pengenaanPajak Pertambahan Nilai;Untuk memproduksi Barang Kena Pajak tersebut, PengusahaKena Pajak "B" menggunakan Barang Kena Pajak lain danatau Jasa Kena Pajak sebagai bahan baku
Keluaran, sehingga Pajak Masukan yang berkaitandengan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau JasaKena Pajak yang memperoleh pembebasan tersebut tidakdapat dikreditkan;Contoh :Pengusaha Kena Pajak B memproduksi Barang KenaPajak yang mendapat fasilitas dari negara, yaitu ataspenyerahan Barang Kena Pajak tersebut dibebaskan daripengenaan Pajak Pertambahan Nilai;Untuk memproduksi Barang Kena Pajak tersebut,Pengusaha Kena Pajak B menggunakan Barang KenaPajak lain dan/atau Jasa Kena Pajak sebagai bahan baku
Register : 19-01-2022 — Putus : 30-03-2022 — Upload : 16-09-2022
Putusan PN MAKASSAR Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Mks Tanggal 30 Maret 2022 — Penuntut Umum:
MUSYAWWIR NURTAN, S.H.
Terdakwa:
MUH. ARRADIN IRIANSYAH ALIAS RADIN
19 — 7
MUSYAWWIR NURTAN, S.H.
Terdakwa:
MUH. ARRADIN IRIANSYAH ALIAS RADIN
19 — 7
strong> sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Penjara selama 6 (Enam) Bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menyatakan barang bukti berupa:
- 1 (satu) bungkus berisi bahan baku
Register : 03-06-2022 — Putus : 18-07-2022 — Upload : 26-06-2024
Putusan PN SAMARINDA Nomor 328/Pid.Sus/2022/PN Smr Tanggal 18 Juli 2022 — Penuntut Umum:
JOHANSEN PARLINDUNGAN, SH
Terdakwa:
MUHAMMAD FERIS ARYA SANDI Als FERIS Bin AMIR
13 — 0
JOHANSEN PARLINDUNGAN, SH
Terdakwa:
MUHAMMAD FERIS ARYA SANDI Als FERIS Bin AMIR
13 — 0
bulan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
- 1(satu) buah Blender merk Panasonic,
- 1 (satu) buah Lem Korea,
- 1 (satu) bungkus pewarna makanan merk cap burung betet,
- 1(satu) buah Spidol merk Snowman besar,
- 21 (dua puluh satu) spidol kecil,
- 1(satu) accesoris antin,
- 1(satu) set alat cetak Pil yang telah di modif,
- 2(dua) buah sendok takar,
- 1 (satu) kotak Tupperware berisi sabuk bahan baku
Register : 12-07-2023 — Putus : 14-08-2023 — Upload : 24-08-2023
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 557/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt Tanggal 14 Agustus 2023 — Penuntut Umum:
1.AZAM AKHMAD AKHSYA, SH
2.BHAROTO, S.H.
Terdakwa:
AVIN ASHOK MULANI Alias AVIN
105 — 49
1.AZAM AKHMAD AKHSYA, SH
2.BHAROTO, S.H.
Terdakwa:
AVIN ASHOK MULANI Alias AVIN
105 — 49
:
- Menyatakan Terdakwa AVIN ASHOK MULANI ALIAS AVIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja menyimpan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu dan tanpa adanya uji kelayakan baku
Register : 25-10-2017 — Putus : 13-11-2017 — Upload : 07-02-2019
Putusan PA POLEWALI Nomor 779/Pdt.P/2017/PA.Pwl Tanggal 13 Nopember 2017 — Pemohon melawan Termohon
15 — 6
15 — 6
terutamauntuk kesehatan reproduksi suami istri yang akan menikah dan kesehatanketurunan yang akan lahir sebagai konsekuensi dari perkawinan tersebut.Menimbang, bahwa dengan berdasar kepada Pasal 7 ayat (2) bila terjadipenyimpangan terhadap Pasal 7 ayat (1) UndangUndang Perkawinan Nomor1 Tahun 1974, maka dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan ataupejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita,dengan demikian pembatasan usia dalam perkawinan bukanlah menjadistandar baku
Register : 04-02-2019 — Putus : 19-02-2019 — Upload : 25-02-2019
Putusan PA KOTAMOBAGU Nomor 7/Pdt.P/2019/PA.Ktg Tanggal 19 Februari 2019 — Pemohon melawan Termohon
12 — 5
12 — 5
inibila dilinat dari penjelasannya maka dapat disimpulkan bahwa pembatasan usiaperkawinan dimaksud sarat dengan kemaslahatan kesehatan suami istri danketurunannya;Menimbang, bahwa berdasar Pasal 7 ayat (2) bila terjadi penyimpanganterhadap Pasal 7 ayat (1) UndangUndang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974,maka dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yangditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita, dengan demikianpembatasan usia dalam perkawinan bukanlah menjadi standar baku
Register : 17-11-2020 — Putus : 07-12-2020 — Upload : 08-12-2020
Putusan PA PRAYA Nomor 1211/Pdt.P/2020/PA.Pra Tanggal 7 Desember 2020 — Pemohon melawan Termohon
19 — 13
19 — 13
sampaidengan Pasal 23 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang KompilasiHukum Islam (KHI) di Indonesia;Menimbang, bahwa permasalahan yang timbul antara Pemohondengan Wali Pemohon in cassu adalah Pemohon telah menentukan pilihannyauntuk menikah dengan cara selarian (dilarikan) dengan Calon SuamiPemohon, namun Wali Pemohon tidak mau menikahkan Pemohon dengantanpa alasan yang jelas menurut hukum;Menimbang, bahwa Hukum Islam (Syara) meskipun pada dasarnyatidak mengatur secara jelas ketentuan hukum yang baku