Ditemukan 14775 data
Yadi Mulyadi
Terdakwa:
UDIN PURWONO
54 — 12
tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :Nama lengkap : UDIN PURWONOPangkat/NRP : Kopda/3104078570585Jabatan : Ta Kesdam XIII/MdkKesatuan : Kesdam XIII/MdkTempat, tanggal lahir : Tuban, 5 Mei 1985Jenis kelamin : LakiLakiKewarganegaraan : IndonesiaTempat tinggal : Asgab XIill, Jalan 14 Februari, Kelurahan Teling Atas, KotaManado, Provinsi Sulawesi UtaraMengingat : Pasal 288 ayat (1) Undangundang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang LaluLintas dan Angkutan Jalan juncto Pasal 211 Ayat (4) Undangundang RI Nomor31
32 — 3
Menimbang bahwa setelah membaca Berita Acara persidangan tanggal 19 Agustus 2015Pemohon tidak hadir dipersidangan, selanjutnya Pemohon memlalui suratnya tertanggal 20Agustus 2015 telah mengajukan pencabutan atas permohonan nomor31/Pdt.P/2014/PN.Smd. Menimbang, bahwa oleh karena permohonan nomor : 31/Pdt.P/2015/PN.Smd telahdicabut maka perkara permohonan ini gugur.
59 — 8
Mengenai hal ini, Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 31Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun2011 tentang Keimigrasian, telah memberikan penyelesaian masalah tersebutyaitu dengan cara pembatalan paspor;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyebutkan, pembatalan DokumenPerjalanan Republik Indonesia dapat dilakukan dalam hal:a.
Kesalahan dan rusak pada saat proses penerbitan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun2011 tentang Keimigrasian tersebut, Hakim menilai proses pembatalan pasporadalah kewenangan dari Kantor Imigrasi, dimana Pemohon mengajukanpermohonan pembatalan paspor yang telah dikeluarkan untuk diterbitkan pasporyang baru, sesuai dengan identitas Pemohon;Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 2yang
96 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
Gugatan Penggugat kabur & tidak jelas (obscuur libel);Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Palembang telah menjatuhnkan Putusan Nomor31/Pdt.SusPHI/2019/PN.Plg. tanggal 26 Juni 2019 yang amarnya sebagaiberikut:Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.2.
Mengabulkan gugatan Termohon Kasasi (Penggugat Perkara Nomor31/Pdt.SusPHI/2019/PN.Plg.) untuk sebagian.02.
19 — 4
dimuka persidangan penggugat secara lisan mencabutperkara Gugatannya Nomor 31/Pdt.G/2015/PN.Bil tanggal 7 September 2015 ;Menimbang, bahwa perkara yang dicabut oleh penggugat tersebut sebelumpemeriksaan perkara, namun oleh karena telah timbul biaya pemanggilan, maka biayatersebut harus dibebankan kepada Penggugat ;Mengingat ketentuan pasal 271, 272 RV dari UndangUndang serta ketentuanketentuan hukum lain yang bersangkutan ;MENETAPKANMenerima pencabutan dari SUSI HARTINI selaku penggugat, perkara Nomor31
43 — 14
terikat lagi dengan surat kuasatersebut;Menimbang, bahwa mengenai pencabutan permohonan perkara olehPemohon sebelum hari sidang, tidak ada ketentuan yang melarang hal ini,setidaktidaknya dalam HIR dan RBg, dan berdasarkan asas bahwa Hakimharus berperan aktif dan asas Perdamaian, maka hakim patut menyarankanagar Pemohon tidak melanjutkan perkara dengan cara mencabutpermohonannya;Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangantersebut di atas, pencabutan permohonan oleh Pemohon atas perkara nomor31
Mengabulkan permohonan Pemohon, pencabutan perkara Nomor31/Pdt.G/2019/PA Thn;2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebutdalam register perkara;3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara yangdiperhitungkan hingga kini sejumlah Rp 201.000. (Dua Ratus Satu RibuRupiah);Demikian penetapan ini ditetapbkan pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019Miladiyah, yang bertepatan dengan tanggal 19 Zulqaidah 1440 Hijriyah. olehkami H.
Terbanding/Tergugat I : Paskalis Pide
Terbanding/Tergugat II : Emanuel Ane
Terbanding/Tergugat III : pemerintah R.I. Cq Menteri Dalam Negeri kepala desa sungai hijau
Terbanding/Tergugat IV : Pemerintah R.I. Cq Menteri Dalam Negeri di Jakarta Cq Gubernur Kalimantan Tengah Cq Camat Pangkalan Banteng
Terbanding/Tergugat V : Pemerintah R.I. Cq Badan Pertanahan Nasional Kementrian Agraria Dan Tata Ruang Propinsi Kalimantan Tengah Cq Badan Pertanahan Nasional Kementrian Agraria Dan Tata Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat
30 — 34
Terbanding Sertifikat Hak Milik Nomor 7042, dan letak tanah Terbanding II Sertifikat HakMilik Nomor 7035 bukan berada di dalam tanah milik Penggugat/Pembandingmaupun letak tanahnya berada 100 meter dari tanah milikpenggugat/Pembanding, berdasarkaan keterangan Saksi di mukapersidangan maupun pemeriksaan setempat;Berdasarkan alasanalasan yang terurai di atas Penggugat/Pembandingmemohon kepada Pengadilan Tinggi Palangka Raya untuk membatalkanputusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 27 Maret 2019 Nomor31
Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor31/Pdt.G/2018/PN Pbu pada tanggal 27 Maret 2019;4.
Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar segala biayayang timbul dalam perkara ini serta perkara Banding;Atau memberikan putusan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa danmeneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunanputusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 27 Maret 2019 Nomor31/Pdt.G/2018/PN Pbu, dan Memori Banding dari Pembanding semula PenggugatKonvensi/Tergugat Rekonvensi serta Kontra Memori Banding dari Terbanding
11 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
trawl yang memiliki ciriciri yaitu : mempunyai tallpenarik jaring, papan layang (otter board), besi segitiga (triangular), pelampungbulat dari plastik, pemberat rantai, taliris atas dan bawah, sayap jaring, badanjaring, kantong jaring yang dilengkapi tali kolor, berangkat dari perairan PemangkatKecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas menuju perairan Sungai Jawai,Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas, dengan tujuan untuk mencari udang danatau ikan sebagaimana maksud dari Pasal 1 ayat (4) dari UndangUndang Nomor31
wilayahperairan Sungai Jawai, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas dengan sengaja diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, memiliki, menguasai,membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantupenangkapan ikan yang berada di kapal penangkap ikan, dengan ukuran yangditetapkan, alat penangkap ikan yang tidak sesuai sesuai dengan persyaratan,atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu dan/atau alat penangkapikan yang dilarang sebagaimana maksud dalam Pasal 9 UndangUndang Nomor31
46 — 44
korban Supardi dan saksi korban YayatSupriatna dengan menggunakan pecahan genting sebanyak3 (tiga) kali, serta Ahmad Fikri memukul saksi korbanYayat Supriatna dengan menggunakan tangan kosongsebanyak 2 (dua) kali, melihat hal tersebut kemudianpihak kepolisian sector Panongan melakukan pengamanandan membubarkan warga dengan tujuan agar situasikondusif :Akibat perbuatan para terdakwa saksi korban Supardimengalami luka robek dikepala bagian belakang sesuaidengan visum et repertum UPT Puskesmas Curug Nomor31
korbanSupardi dan saksi korban Yayat Supriatna denganmenggunakan pecahan genting sebanyak 3 (tiga) kali,serta Ahmad Fikri memukul saksi korban Yayat Supriatnadengan menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua)kali, melihat hal tersebut kemudian pihak kepolisiansector Panongan melakukan pengamanan dan membubarkanwarga dengan tujuan agar situasi kondusif ; Akibat perbuatan para terdakwa saksi korban Supardimengalami luka robek dikepala bagian belakang sesuaidengan visum et repertum UPT Puskesmas Curug Nomor31
Supardi dan saksi korban YayatSupriatna dengan menggunakan pecahan genting sebanyak 3(tiga) kali, serta Ahmad Fikri memukul saksi korban YayatSupriatna dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 2(dua) kali, melihat hal tersebut kemudian pihak10kepolisian sektor Panongan melakukan pengamanan danmembubarkan warga dengan tujuan agar situasi kondusif ; Akibat perbuatan para terdakwa saksi korban Supardimengalami luka robek dikepala bagian belakang sesuaidengan visum et repertum UPT Puskesmas Curug Nomor31
120 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
PerusahaanDaerah Tuah Sepakat Kabupaten Tanah Datar(20102014);Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Padang karena didakwa dengan dakwaansebagai berikut:Dakwaan Kesatu : Primair : Sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 4 junctoPasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor31
Sus/2019UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP;Atau :Dakwaan Kedua : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8Juncto Pasal 4 juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang
556 — 102 — Berkekuatan Hukum Tetap
.008, Kelurahan Amagarapati,Kecamatan Larantuka, Kabupaten FloresTimur;Agama : Katholik;Pekerjaan : Swasta/Tukang Ojek;Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara(Rutan) sejak tanggal 26 Oktober 2019 sampai dengan sekarang ;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Kupang karena didakwa DakwaanSubsidairitas sebagai berikut: Primair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalamPasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor31
Menyatakan Terdakwa LASARUS KRISBENI MAKING alias ARISterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaKorupsi secara bersamasama sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junctoPasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, sebagaimana termuat dalam DakwaanPrimair Jaksa Penuntut
13 — 3
tanda P2;Bahwa Pemohon dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulanyang isinya telah dicatat dalam berita acara sidang;Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatatdalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan daripenetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon danPemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon II mendalilkan adanyakesalahan dalam penulisan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor31
Menetapkan perubahan ~ biodata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor31/7/I1/1995 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu MandiKabupaten Balangan tanggal 30 Juli 1994 :Hal 5 dari 7 hal Penetapan Nomor 0331/Pdt.P/2018 /PA.Amt. Nama Pemohon tertulis Muhammad Said diubah menjadi SaidKira Rendra;= Nama ayah Pemohon Il tertulis Yohansyah diubah menjadiYuhansyah;= Tanggal lahir Pemohon Il tertulis 20 Th diubah menjadi 15Februari 1977;3.
123 — 46
, Berita Acara PemeriksaanPersiapan, Berita Acara Sidang, Buktibukti Surat, dan saksi serta suratsurat lainyang bersangkutan dengan perkara ini, maka dalam rapat musyawarah Majelispada hari Rabu, tanggal 23 September 2020 telah dicapai kesepakatan bulatmemutus perkara ini dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut dibawahMenimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Surabaya mempelajari pertimbanganpertimbangan hukumputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor31
Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor31/G/2020/PTUN.SBY. Tanggal 1 Juli 2020 yang dimohonkan bandingtersebut; == +2292 22 enn no nnn nn nnn nnn nn nnn nnn nn nen ne neeHal 7 Putusan No. 155/B/2020/PT.TUN.SBY3.
18 — 7
Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku.Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya.Bahwa pada hari sidang yang ditentukan Penggugat dan Tergugat telahdipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadappanggilan mana Penggugat hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugattidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil ataukuasanya, meskiun berdasarkan relaas panggilan Nomor31
Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan antara Penggugat denganTergugat terikat perkawinan yang sah dan mempunyai hubungan hukum antaraPenggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahankedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Penggugat mempunyailegal standing untuk mengajukan Gugatan dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor31
/Pdt.G/2015/PA.Pspk tanggal 20 Pebruari 2015, yang dibacakan dalampersidangan, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut untukmenghadap dalam persidangan terhadap panggilan tersebut Penggugat hadirsendiri di persidangan;Bahwa Tergugat meskipun berdasarkan relas panggilan nomor31/Pdt.G/2015/PA.Pspk tanggal 20 Pebruari 2015, dan tanggal 11 Maret 2015yang dibacakan dipersidangan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patutuntuk menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang dan
213 — 75
Lagi pula perkara Nomor31/Pdt.G/2014/PN.PLG jo. putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor6/PDT/2015/PT.PLG jo. putusan Mahkamah Agung Rl. Nomor1654/K/PDT/2016 telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukumtetap dengan amar putusan yang bersifat positif, yaitu menolak gugatanPenggugat untuk seluruhnnya.
Lagi pula perkara Nomor31/Pdt.G/2014/PN.PLG jo. putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor6/PDT/2015/PT.PLG jo. putusan Mahkamah Agung RI Nomor1654/K/PDT/2016 telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetapdengan amar putusan yang bersifat positif, yaitu menolak gugatan Penggugatuntuk seluruhnya.
Nomor 1654 K/PDT/2016 adalah hanya Pembanding dahulu Penggugat melawan Terbanding , Il, Ill dan NM dahulu Tergugat , Il,ll dan IV; Pembanding Il dahulu Penggugat I/Para Penggugat Intervensiadalah masyarakat yang menikmati dan atau menggunakan objek wakafuntuk kepentingan umum bukanlah pihak atau tidak masuk sebagai pihakdalam perkara putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor31/Pdt.G/2014/PN.PLG jo. Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor6/PDT/2015/PT.PLG jo.
Putusan Mahkaman Agung Rl Nomor 1654K/PDT/2016;Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi gugatan nebis in idem yangdidalilkan oleh Terbanding , Il, Ill dan IV beserta alasanalasannya, maupundalildalil bantahan Pembanding mengenai eksepsi gugatan nebis in idemtersebut beserta alasanalasannya, telah dipertimbangkan oleh majelis hakimtingkat pertama dalam putusannya (him. 31 alinea ketiga s.d. ketujuh) yangmenyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor31/Pdt.G/2014/PN.PLG jo.
,tanggal 25 Oktober 2016 adalah tidak persis sama dengan para pihak yangmenjadi pihak dalam putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor31/Pdt.G/2014/PN.PLG jo. Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor6/PDT/2015/PT.PLG jo.
12 — 6
Sekarang tidak diketahui lagi alamatnya secara jelasdan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghaib),sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;halaman 1 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2020/PA.BjrTelah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;DUDUK PERKARABahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 Januari 2020yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor31/Pdt.G/2020/PA.Bjr tanggal 14 Januari 2020 telah
Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor31/Pdt.G/2020/PA.Bjr dari Penggugat;2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebutdalam register perkara;3.
Yadi Mulyadi
Terdakwa:
HENDRA T
54 — 17
: IndonesiaTempat tinggal : Asrama Dodik Secata Rindam XIII/MdkPENGADILAN MILITER III17 MANADO tersebut di atas;Membaca : Berita Acara Pelanggaran Lalu Lintas Tertentu dari Denpom XIII/1 NomorBP35/C16/IX/2019 tanggal 18 September 2019.Memperhatikan : Dakwaan dan Tuntutan Pelanggaran Lalu Lintas dari Oditur Militer NomorDaktut/35/X/2019 tanggal 7 Oktober 2019.Mengingat : Pasal 281 UndangUndang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintasdan Angkutan Jalan, juncto Pasal 211 Ayat (4) UndangUndang RI Nomor31
Yadi Mulyadi
Terdakwa:
RONALD TANSULU
116 — 47
SultengMengingat : Pasal 284 Undangundang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintasdan Angkutan Jalan Jo Pasal 211 ayat (4) Undangundang RI Nomor31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta Ketentuan Perundangundangan lain yang bersangkutan.MENGADILI :Menyatakan :1. Terdakwa Ronald Tansulu, Kopda NRP 31030297360883,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran: Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak memilikiSurat Ijin Mengemudi.2.
9 — 0
., mengajukan hal hal sebagaiberikut1.Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkanakad nikah dihadapan Pejabat Kantor Urusan AgamaKecamatan Kabupaten Kuningan tanggal 16 Januari2008 tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor31/31/1/2008 tanggal 16 Januari 2008 yangdikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KecamatanKabupaten Kuningan ;.
SURAT : Satu lembar fotocopy Kutipan Akta Nikahbermaterai cukup dari Kantor Urusan AgamaKecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan Nomor31/31/1/2008 Tanggal 16 Januari 2008. Alat buktitersebut setelah diperiksa lalu oleh KetuaMajelis diberi tanda P. ;2. SAKSI2.1.SAKSI I, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaanDagang, tempat kediaman di Dusun 02 RT.0O10RW.002 Desa Kecamatan Kabupaten Kuningan ;Dea dirSAKSI II, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaanDagang, tempat kediaman di Dusun RT.
65 — 6
Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 12 Oktober 2016, Nomor31/RT.2/Euh.1/10/2016, sejak tanggal 20 Oktober 2016 sampai dengan tanggal28 Nopember 2016 ;3. Penuntut Umum tanggal 24 Nopember 2016 No. Print1.116/0.3.41/Euh.2/11/2016 sejak tanggal 24 Nopember 2016 sampai dengantanggal 13 Desember 2016 ;4. Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi No. 188/Pen.Pid/2016/PN Pwd tanggal 6Desember 2016, sejak tanggal 6 Desember 2016 sampai dengan tanggal 4Januari 2017 ;5.