Ditemukan 44769 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Surat keputusan menteri negara agraria Surat keputusan kepala inspeksi agraria jawa timur Konsorsium pembaruan agraria (kpa) vs presiden republik indonesia;; Konsorsium pembaruan agraria (kpa). Dkk vs presiden republik indonesia;; Ahmadi Sh vs menteri agraria dan tata ruang/kepala badan pertanahan nasional; Robert sudjasmin vs kementerian agraria dan tata ruang / badan pertanahan nasional ri; Menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional vs indrarini sawitri Sh;; Jaya Sh. Mm vs menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional; Menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional vs ahmadi S.h; Budiarto karim vs menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional ri;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 12-05-2014 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 83 K/TUN/2014
Tanggal 12 Mei 2014 — KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN PROVINSI SULAWESI TENGAH vs ALIANSI GERAKAN REFORMA AGRARIA (AGRA) DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
117 — 136 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN PROVINSI SULAWESI TENGAH vs ALIANSI GERAKAN REFORMA AGRARIA (AGRA) DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
    Parman Nomor 69 Palu, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor : 03/Bid.VBPN/XI/2013 tanggal19 November 2013.Pemohon Kasasi, dahulu Pemohon Keberatanmelawan:ALIANS GERAKAN REFORMA AGRARIA (AGRA) DAERAHPROVINSI SULAWESI TENGAH, berkedudukan di Jalan Anuta Pura IINomor 20 A Kelurahan Besusu Timur, Kota Palu, Provinsi SulawesiTengah;Termohon Kasasi, dahulu Termohon KeberatanMahkamah Agung tersebut.Membaca suratsurat yang bersangkutan.Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon
    OBJEK SENGKETABahwa yang menjadi obyek sengketa dalam permohononan keberatan iniadalah :Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 83 K/TUN/2014Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah No.02/PTS/PSI/KISLTG/VII/2013 tanggal 25 Juli 2013 yang memutus permasalahan informasiPublik antara KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONALPROVINSI SULAWESI TENGAH selaku TERMOHON (sebagai pihak yangkalah) melawan ALIANS GERAKAN REFORMASI AGRARIA (AGRA)DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH selaku PEMOHON (sebagai
    Hardaya IntiPlantation (HIP) yang berada di Kabupaten Buol" Sulawesi Tengah yang intinyasbb: Berdasarkan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanahsebagai aturan pelaksanaan dari UndangUndang No. 5 Tahun 1960tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria. Ketentuan Pasal 7 ayat (3) UndangUndang No. 14 Tahun 2008 tentangketerbukaan Informasi Publik, Lembaga BPN RI telah menetapkanPeraturan Kepala BPN RI No. 6 Tahun 2013 tentang PelayananInformasi Publik di Lingkungan BPN RI.
    dalamtenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh UndangUndang Nomor14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;ALASAN KASASIMenimbang, bahwa keberatankeberatan yang diajukan oleh PemohonKasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :Ayat 1.Ayat 2.Ayat 3.Ayat 4.1) Bahwa terjadinya permasalahan semula adalahAliansi Gerakan Reforma Agraria
    HIP merupakan bagian yangtidak terpisahkan dari warkah, sehingga Majelis Hakim berpendapatdata tersebut merupakan data atau informasi terbuka, yang telahdibuka ke publik berdasarkan Putusan Komisi Informasi Pusat No/VII/KIPPSMA/2012 dan Putusan No. 174/V/KIPPSA/2012, yangtelah berkekuatan hukum tetap.Bahwa menurut Pemohon Kasasi sudah dijelaskan pada posita/fundamentum putendi dalam permohonan pemohon keberatansebagai berikut := UndangUndang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan DasarPokokPokok Agraria
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 12-04-2023 — Upload : 13-03-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 642 K/Pdt/2023
Tanggal 12 April 2023 — SILVIANA, Dk Dan KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL, KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUDUS
273 — 173 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SILVIANA, DkDanKEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL, KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUDUS
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 24-08-2021 — Putus : 02-11-2021 — Upload : 28-06-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 180/B/2021/PT.TUN.JKT
Tanggal 2 Nopember 2021 — Pembanding/Penggugat : Saleh Alhasni
Terbanding/Tergugat : Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indoesia
75 — 25
  • Pembanding/Penggugat : Saleh Alhasni
    Terbanding/Tergugat : Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indoesia
Pengadilan PTUN KENDARI TUN
Register : 05-10-2020 — Putus : 18-02-2021 — Upload : 18-02-2021
Putusan PTUN KENDARI Nomor 41/G/2020/PTUN.KDI
Tanggal 18 Februari 2021 — Penggugat:
LA ODE ADI
Tergugat:
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN MUNA
170 — 76
  • Penggugat:
    LA ODE ADI
    Tergugat:
    KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN MUNA
Pengadilan PT BANGKA BELITUNG Perdata
Register : 19-09-2017 — Putus : 24-10-2017 — Upload : 22-07-2019
Putusan PT BANGKA BELITUNG Nomor 26/PDT/2017/PT BBL
Tanggal 24 Oktober 2017 — TIMAH Persero Tbk
Turut Terbanding/Tergugat II : MENTERI KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG. BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG. BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROV. KEP. BANGKA BELITUNG Cq. KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BELITUNG
514 — 317
  • TIMAH Persero Tbk
    Turut Terbanding/Tergugat II : MENTERI KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG. BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG. BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROV. KEP. BANGKA BELITUNG Cq. KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BELITUNG
    MENTERI KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADANPERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq KEPALAKANTOR WILAYAH AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADANPERTANAHAN NASIONAL PROV. KEP.
    BANGKA BELITUNG CqKEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG / BADANHalaman 1 dari 20 Putusan Nomor 26/PDT/2017/PT BBLPERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN, yang beralamat di KantorBadan Pertanahan Nasional Kabupaten Belitung, Jalan Sriwijaya,Kelurahan Paal Satu, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung,yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama : Ir HALI ISMANHONY.S, selaku Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Kantorpada Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung, berdasarkan Surat KuasaKhusus No.762
    denganKeputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor188.44/385/DPE/2010 tanggal 30 April 2010 yang dahulu terletak diKabupaten Belitung Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 2.120 Ha dansekarang terletak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Air JangkalKelapa Kampit, Kabupaten Belitung dan Kabupten Belitung Timur denganluas wilayah 1.625 Ha yang merupakan sebahagian dari tanah milik Tergugat sesual dengan Sertifikat Hak Guna Usaha NIB : 04.03.06.04.00001 atasdasar Surat Keputusan Menteri Negara Agraria
    Menyatakan :Surat Keputusan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional KabupatenBelitung Nomor : 002/SKIL/BEL/1995 tentang PemberianIzin Lokasi untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawitatas nama Tergugat dengan luas + 14.000 Ha (hektare);Sertifikat Hak Guna Usaha NIB : 04.03.06.04.00001 atas dasar SuratKeputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan NasionalNo. 65/HGU/BPN/1999 tanggal 13 Juli 1999 dengan Surat UkurNomor : 593/Cendil/1999 terletak di Desa Air Kala, Cendil, Buding
    Bahwa Pembanding tidak sependapat serta keberatan atas pertimbanganhukum Majelis Hakim pengadilan Negeri Tanjungpandan yang padapokknya menyatakan : Menimbang, bahwa oleh karena terbitnya Surat Keputusan KepalaKantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Belitung Nomor :002/SKIL/BEL/1995 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk keperluanPembangunan Perkebunan Kelapa Sawit atas nama Tergugat denganluas + 14.000 Ha dan Sertipikat Hak Guna Usaha NIB04.03.06.04.00001 atas dasar Surat Keputusan Menteri Agraria
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 04-09-2023 — Putus : 21-12-2023 — Upload : 22-12-2023
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 94/G/2023/PTUN.BDG
Tanggal 21 Desember 2023 — Penggugat:
1.Akhmad Salim alias Salim
2.Desi Anjarsari
Tergugat:
Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia Cq. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Barat Cq. Kepala Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pengandaran
Intervensi:
PERI SETIAWATI
212 — 0
  • Penggugat:
    1.Akhmad Salim alias Salim
    2.Desi Anjarsari
    Tergugat:
    Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia Cq. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Barat Cq. Kepala Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pengandaran
    Intervensi:
    PERI SETIAWATI
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 17-12-2018 — Putus : 12-02-2019 — Upload : 05-09-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 311/B/2018/PT.TUN.JKT
Tanggal 12 Februari 2019 — Pembanding/Penggugat : Budiarto Karim
Terbanding/Tergugat : MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
54 — 6
  • Pembanding/Penggugat : Budiarto Karim
    Terbanding/Tergugat : MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 03-11-2022 — Upload : 25-05-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3607 K/Pdt/2022
Tanggal 3 Nopember 2022 — NEDRAWATI, Dk dan KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG CQ. KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI di JAKARTA cq. KANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONAL SUMATERA BARAT di PADANG cq. KEPALA KANTOR AGRARIA/ATR KOTA PAYAKUMBUH
165 — 141 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • NEDRAWATI, DkdanKEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG CQ. KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI di JAKARTA cq. KANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONAL SUMATERA BARAT di PADANG cq. KEPALA KANTOR AGRARIA/ATR KOTA PAYAKUMBUH
Pengadilan PN MEMPAWAH Perdata
Register : 03-04-2018 — Putus : 07-01-2019 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN MEMPAWAH Nomor 66/Pdt.G/2018/PN Mpw
Tanggal 7 Januari 2019 — Penggugat:
RAZALI Bin M AMIR
Tergugat:
FERDINAN AGUSTA LIM
Turut Tergugat:
1.Pemerintah RI Cq Menteri Agraria BPN dan Tata Ruang Cq Kanwil Prov Kalbar Agraria BPN dan Tata Ruang
2.BUDI EFFENDI, SH
103 — 10
  • Penggugat:
    RAZALI Bin M AMIR
    Tergugat:
    FERDINAN AGUSTA LIM
    Turut Tergugat:
    1.Pemerintah RI Cq Menteri Agraria BPN dan Tata Ruang Cq Kanwil Prov Kalbar Agraria BPN dan Tata Ruang
    2.BUDI EFFENDI, SH
    PEMERINTAH RI Cq MENTERI AGRARIA ( BPN DAN TATARUANG Cq KANTOR WILAYAH PROV. KALIMANTAN BARATAGRARIA (BPN) DAN TATA RUANG Cq KANTOR KABUPATENMEMPAWAH AGRARIA DAN (BPN DAN TATA RUANG), beralamatkantor di Jalan Daeng Manambon Kota Mempawah, selanjutnyaCGiSEDUt SEDAGAL ... ... 0... cece cece ee eeceeeeeeeeeeeeee teens TURUT TERGUGAT 1:3. BUDI EFFENDI. SH, Pekerjaan Notaris dan PPAT Kab. Kubu Raya,Alamat Jalan Jenderal A Yani Il Kecamatan Sei Raya Kab.
    Notaris Sri Wahyudi No. 512/F/1992 tanggal 20 Februari 1992, Kutipandari SU.SEM No. 465/1982 Persil No. 1 tanggal 1 April 1982 oleh KepalaKantor Agraria KepalaPendaftaran Tanah TOJIB, BSc. Kutipan dari Sen :462/1982Persil No. 1 tanggal 1 April 1992 (ada 2 lembar)kepemilikanPenggugat sama dengan sertifikat tanah berada di JI.
    USMANADAM, oleh Camat Sungai Ambawang Bapak SUWARDI FAUZI, BA No.474.3/16/KS tanggal 28 Januari 1992 Notaris Sri Rohani Wahyudi NO.512/F/1992Tgl.20 Feb 1992, Kutipan dari SU.SEM NO. 465/1982 Persil NO. tanggal 1 April1982 oleh Kepala Kantor Agraria kepala Pendaftaran Tanah TOJIB, B.Sc. kutipandari Sen:465/1982Persil No.1 Tg. 1April 1992 (Ada 2 lembar) kepemilikanPenggugat sama dengan Sertifikat tanah berada di JI.
    USMAN ADAM, oleh Camat Sungai Ambawang BapakSUWARDI FAUZI, BA No. 474.3/16/KS tanggal 28 Januari 1992 Notaris Sri RohaniWahyudi NO.512/F/1992 Tgl.20 Feb 1992, Kutipan dari SU.SEM NO. 465/1982Persil NO. tanggal 1 April 1982 oleh Kepala Kantor Agraria kepala PendaftaranTanah TOJIB, B.Sc. kutipan dari Sen:465/1982Persil No.1 Tg. 1April 1992 (Ada 2lembar) kepemilikan Penggugat sama dengan Sertifikat tanah berada di Jl.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 16-10-2017 — Putus : 14-11-2017 — Upload : 19-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 513 K/TUN/2017
Tanggal 14 Nopember 2017 — MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL., III. PT. CIPTA DAYA SEJATI LUHUR;
62 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL., III. PT. CIPTA DAYA SEJATI LUHUR;
    Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional Nomor 42/HGU/BPN/96 tanggal 16 Oktober 1996.2. Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 03 Desa Sikijang tanggal 19Desember 1996, Surat ukur/Gambar Situasi Nomor 159/SLN/1996tanggal 19 Desember 1996 seluas 2.398 Ha atas nama PT. CiptaDaya Sejati Luhur.ll. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN Bahwa Penggugat mengetahui objek sengketa berdasarkan suratgugatan PT.
    Cipta DayaSejati Luhur;Mewajibkan Tergugat dan Tergugat Il Untuk Mencabut objek sengketaberupa:a.Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional Nomor 42/HGU/BPN/96 tanggal 16 Oktober 1996;Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 03 Desa Sikijang tanggal 19Desember 1996, Surat ukur/Gambar Situasi Nomor 159/SLN/1996tanggal 19 Desember 1996 seluas 2.398 Ha atas nama PT.
    Putusan Nomor 513 K/TUN/2017Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 16Oktober 1996 Nomor 42/HGU/BPN/96 tentang Pemberian Hak Guna UsahaAtas Nama PT.
    Cipta Daya Sejati Luhursebagai pemilik Hak Guna Usaha dan dalam hal ini tidak ada hubungannyadengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan PertanahanNasional dan juga Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan, olehkarena itu maka mohon kepada Majelis Hakim agar gugatan Penggugat ditolak atau setidaktidaknya menyatakan tidak dapat diterima ( NietOntvankelijk Verklaard);2.
    Cipta Daya Sejati Luhur yangdikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar berdasarkanSurat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional Nomor 42/HGU/BPN/96 tanggal 16 Oktober 1996pada dasarnya diterbitkan diatas alas hak yang sah yaitu SuratHalaman 21 dari 24 halaman.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 08-10-2020 — Upload : 02-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2461 K/Pdt/2020
Tanggal 8 Oktober 2020 — POLTAK TAMPUBOLON, DKK Lawan HERLINA NAPITUPULU Dan AGRARIA dan TATA RUANG (ATR)/BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KAB. SIMALUNGUN
45 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • POLTAK TAMPUBOLON, DKKLawanHERLINA NAPITUPULUDanAGRARIA dan TATA RUANG (ATR)/BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KAB. SIMALUNGUN
Pengadilan PN TANGERANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 30-09-2022 — Putus : 04-02-2021 — Upload : 30-09-2022
Putusan PN TANGERANG Nomor 343/Pdt.G/2020/PN Tng
Tanggal 4 Februari 2021 — Penggugat: JUMIN Tergugat: Mega Mulyati Turut Tergugat: Menteri Agraria dan Tata Ruang, Cq Badan Pertanahan Nasional Kota Tangerang
90 — 31
  • Penggugat:JUMINTergugat:Mega MulyatiTurut Tergugat:Menteri Agraria dan Tata Ruang, Cq Badan Pertanahan Nasional Kota Tangerang
Pengadilan PN SELONG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 09-02-2023 — Putus : 24-07-2023 — Upload : 14-11-2023
Putusan PN SELONG Nomor -12/Pdt.G/2023/PN Sel
Tanggal 24 Juli 2023 — LALU BURHANUDDIN Lawan MUSTAMIN Dan KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN LOMBOK TIMUR-NTB
34 — 25
  • LALU BURHANUDDIN Lawan MUSTAMIN Dan KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHANNASIONAL KABUPATEN LOMBOK TIMUR-NTB
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 20-09-2018 — Upload : 21-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2596 K/Pdt/2018
Tanggal 20 September 2018 — TUTY MULYATI VS KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BEKASI, DK
55 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • TUTY MULYATI VS KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADANPERTANAHAN NASIONAL KEPALA KANTORPERTANAHAN KOTA BEKASI, DK
    ., dan kawankawan, Para Advokat, berkantor di Jalan DamaiNomor 88, Sukabumi Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11560,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2018:Pemohon Kasasi:1.LawanKEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADANPERTANAHAN NASIONAL KEPALA KANTORPERTANAHAN KOTA BEKASI, dalam hal ini selaku KetuaPelaksana Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Trasedan Stasiun Kereta Cepat Jakarta Bandung, berkedudukandi Jalan Chairil Anwar Nomor 25, Bekasi, diwakili oleh DR.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 14-09-2022 — Upload : 08-11-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 976 PK/Pdt/2022
Tanggal 14 September 2022 — I WAYAN GEMBAL Lawan I MADE ARTHA, S.H Dan KEMENTERIAN AGRARIA & TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KLUNGKUNG
41 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • I WAYAN GEMBALLawanI MADE ARTHA, S.HDanKEMENTERIAN AGRARIA & TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KLUNGKUNG
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN
Register : 20-07-2018 — Putus : 28-08-2018 — Upload : 11-10-2018
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 29/G/2018/PTUN.BNA
Tanggal 28 Agustus 2018 — Penggugat:
SUMARNI
Tergugat:
KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
86 — 41
  • Penggugat:
    SUMARNI
    Tergugat:
    KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
Pengadilan PN TASIKMALAYA Perdata
Register : 28-04-2021 — Putus : 29-09-2021 — Upload : 30-09-2021
Putusan PN TASIKMALAYA Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Tsm
Tanggal 29 September 2021 — Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Cabang Tasikmalaya
2.Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementrian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia/ Badan Pertanahan Nasional Cq Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Cq Kantor Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kota Tasikmalaya
227 — 32
  • Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Cabang Tasikmalaya
    2.Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementrian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia/ Badan Pertanahan Nasional Cq Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Cq Kantor Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kota Tasikmalaya
Pengadilan PN TASIKMALAYA Perdata
Register : 21-06-2023 — Putus : 23-10-2023 — Upload : 16-11-2023
Putusan PN TASIKMALAYA Nomor 37/Pdt.Bth/2023/PN Tsm
Tanggal 23 Oktober 2023 — Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia/Badan Pertanahan Nasional, Cq. Kantor Agraria dan tata Ruang Provinsi Jawa Barat,Cq. Kantor Agraria dan tata Ruang/Kantor Pertanahan Kabupaten Tasikmalaya
101 — 0
  • Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia/Badan Pertanahan Nasional, Cq. Kantor Agraria dan tata Ruang Provinsi Jawa Barat,Cq. Kantor Agraria dan tata Ruang/Kantor Pertanahan Kabupaten Tasikmalaya
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 21-12-2023 — Upload : 11-09-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4628 K/PDT/2023
Tanggal 21 Desember 2023 — ., KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq. KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG SELATAN, dkk.;
2 — 1 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq. KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG SELATAN, dkk.;
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 05-11-2020 — Putus : 04-05-2021 — Upload : 04-05-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 200/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 4 Mei 2021 — Penggugat:
Saleh Alhasni
Tergugat:
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indoesia
492 — 557
  • Penggugat:
    Saleh Alhasni
    Tergugat:
    Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indoesia
    Bahwa selanjutnya berdasarkan Keputusan Presiden Republik IndonesiaNomor 96/M tahun 1993 Kepala Badan Pertanahan Nasional telahdiangkat sebagai Menteri Negara Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional;c.
    ;Bahwa pengaturan agraria nasional termaktub dalam UndangundangNomor: 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria(selanjutnya disebut UUPA).
    Semua Gubernur KepalaDaerah, u.p, Semua Kepala Direktorat Agraria Propinsi. 2.Semua Bupati/Walikota Kepala Daerah u.p.
    Menteri Agraria Kepala Biro Perencanaan danPerundangUndangan No. Ka.3/1/1 tanggal 1 Maret 1962yang ditujukan kepada Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barattentang Status tanah Kotapraja/Kabupaten yang dimilikinyaberdasarkan UndangUndang Pokok Agraria, (fotokopi darifotokopi);Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria No.
    Bukti P 138Surat dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor : HK.03.01/529100/III/2020tanggal 18 Maret 2020, Perihal: Jawaban surat sdr.