Ditemukan 44769 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Surat keputusan menteri negara agraria Surat keputusan kepala inspeksi agraria jawa timur Konsorsium pembaruan agraria (kpa) vs presiden republik indonesia;; Konsorsium pembaruan agraria (kpa). Dkk vs presiden republik indonesia;; Robert sudjasmin vs kementerian agraria dan tata ruang / badan pertanahan nasional ri; Ahmadi Sh vs menteri agraria dan tata ruang/kepala badan pertanahan nasional; Menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional vs indrarini sawitri Sh;; Jaya Sh. Mm vs menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional; Menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional vs ahmadi S.h; Budiarto karim vs menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional ri;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 20-12-2023 — Upload : 13-09-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3699 K/Pdt/2023
Tanggal 20 Desember 2023 — KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL, KANTOR PERTANAHAN KOTA KUPANG, Dk
12 — 5 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL, KANTOR PERTANAHAN KOTA KUPANG, Dk
Pengadilan PTUN BENGKULU TUN
Register : 09-11-2022 — Putus : 05-04-2023 — Upload : 11-04-2023
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 41/G/LH/2022/PTUN.BKL
Tanggal 5 April 2023 — Penggugat:
Lembaga Kajian Hukum Lingkungan dan Agraria
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Utara
Intervensi:
PT MITRA PUDING MAS
191 — 57
  • Penggugat:
    Lembaga Kajian Hukum Lingkungan dan Agraria
    Tergugat:
    Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Utara
    Intervensi:
    PT MITRA PUDING MAS
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Register : 28-05-2019 — Putus : 12-02-2020 — Upload : 02-03-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 539/Pdt.G/2019/PN Sby
Tanggal 12 Februari 2020 — Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional
2.Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur
3.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember
4.Djoko Susanto, SH
5.Pemerintah RI Cq. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional
6.Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur di Surabaya, Cq.
86 — 27
  • Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional
    2.Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur
    3.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember
    4.Djoko Susanto, SH
    5.Pemerintah RI Cq. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional
    6.Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur di Surabaya, Cq.
Pengadilan PN PANGKAJENE Perdata
Register : 27-02-2023 — Putus : 21-03-2023 — Upload : 15-05-2023
Putusan PN PANGKAJENE Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Pkj
Tanggal 21 Maret 2023 — Pemohon:
NAFSIA
54 — 13
    1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
    2. Menyatakan nama NAPE (dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 60 yang dikeluarkan Kantor Agraria Kabupaten Pangkep tanggal 25 Februari 1985) adalah orang yang sama dengan NAFSIA sesuai dengan identitas Kartu Tanda Penduduk;
    3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang sampai Penetapan ini diucapkan, dihitung berjumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
Pengadilan PN SAMPIT Perdata
Register : 28-02-2019 — Putus : 22-01-2020 — Upload : 10-09-2020
Putusan PN SAMPIT Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Spt
Tanggal 22 Januari 2020 — TEGUH SEMPURNA
Turut Tergugat:
1.Pemerintah RI Cq Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional
2.Kepala Kantor Wilayah Agraria Tata Ruang ,Kepala BPN Prop. Kalteng
3.Kepala Kantor Pertanahan Kab.Kotim Prop. Kalteng
99 — 26
  • TEGUH SEMPURNA
    Turut Tergugat:
    1.Pemerintah RI Cq Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional
    2.Kepala Kantor Wilayah Agraria Tata Ruang ,Kepala BPN Prop. Kalteng
    3.Kepala Kantor Pertanahan Kab.Kotim Prop. Kalteng
Pengadilan PN BANDA ACEH Perdata Wanprestasi
Register : 29-04-2013 — Putus : 21-11-2013 — Upload : 03-09-2014
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 19/Pdt.G/2013/PN Bna
Tanggal 21 Nopember 2013 — MENTERI AGRARIA Cq. KANWIL PERTANAHAN PROPINSI ACEH Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDA ACEH
53 — 5
  • MENTERI AGRARIA Cq. KANWIL PERTANAHAN PROPINSI ACEH Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDA ACEH
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 12-12-2019 — Putus : 02-06-2020 — Upload : 11-06-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 243/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 2 Juni 2020 — DKK
Tergugat:
KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL (ATR/BPN) KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
413 — 720
  • DKK
    Tergugat:
    KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL (ATR/BPN) KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
    Bahwa sesuai ketentuan peraturan perundangundangan di bidangpertanahan maupun peraturan pelaksanaannya telah diatur bahwarangkaian proses sertipikasi bidangbidang tanah utamanya adalahpengukuran dan pemetaan, yang meliputi Tindakan penelitian untukmengetahui Riwayat sebidang tanah, lokasi, maupun batasbatasnyasebelum penerbitan haknya kepada orang perorangan atau badanhukum, dapat dikutip sebagai berikut : UndangUndang Pokok Agraria/UUPA Pasal 19 dengan tegasmengatur pendaftaran tanah yang bertujuan
    bagian posita gugatan a quo, dapatdisimpulkan adanya pelanggaran serius oleh Tergugat dalam prosespenerbitan keputusan in litis objek sengketa in casu pelanggaranketentuan UUPA dan peraturan pelaksananya, khusunya pembuatanpeta, gambar ukur, dalam proses sertipikasi objek sengketa, olehkarenanya Tindakan Tergugat sebagai aparatur tata usaha negara, telahmelanggar ketentuan dan peraturan perundangundangan di bidangpertanahan, yakni: UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentangPokok Agraria
    nomor aset yang lama pembebasan haknya hampir tidak ditemui,untuk itu pimpinan kantor BPN dapat memilih dua opsi tadi, kalau sesuai tatacaranya tidak selalu harus diumumkan, namun demikian seandainya wilayahtersebut masuk wilayah banyak permasalahan biasanya pimpinan kurangyakin oleh karena itu disarankan untuk pengumuman dulu dengan biaya olehpemohon;Bahwa untuk pendaftaran tanah asetaset instansi memang ada aturantersendiri/spesialis yang tercantum dalam pasal 86 ayat 2 peraturan MenteriNegara Agraria
    disengketakan; Permasalahan hukum yang disengketakan berada dalam ranah HukumTata Usaha Negara (Hukum Administrasi Negara);Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Para Penggugat, makadiketahui inti gugatan tersebut adalah memohon agar Pengadilan menyatakanbatal/tidak sah dan memerintahkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa,dengan alasan yang pada pokoknya bahwa Tergugat dalam menerbitkan objeksengketa tersebut telah melakukan pelanggaran serius atas ketentuan UU No. 5Tahun 1960 tentang Pokok Agraria
    (UUPA) dan peraturan pelaksananya,khususnya pembuatan peta, gambar ukur, dalam proses sertipikasi objek sengketa,oleh karenanya Tindakan Tergugat sebagai aparatur tata usaha negara, telahmelanggar ketentuan dan peraturan perundangundangan di bidang pertanahan,yakni: (1) UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria (UUPA); (2) PP No. 10Tahun 1961 tentang Pendaftaran tanah; (3) PP No. 24 Tahun 1997 tentangPerubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961tentang Pendaftaran Tanah;
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 28-01-2021 — Putus : 13-07-2021 — Upload : 26-01-2022
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 30/G/TF/2021/PTUN.JKT
Tanggal 13 Juli 2021 — Nico Indra Sakti:Direktur Pengaturan Tanah Komunal, Hubungan Kelembagaan dan PPAT, Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Ditjen III), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
340 — 313
  • Nico Indra Sakti:Direktur Pengaturan Tanah Komunal, Hubungan Kelembagaan dan PPAT, Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Ditjen III), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
Pengadilan PN MUARA TEWE Perdata
Register : 06-08-2018 — Putus : 24-10-2018 — Upload : 31-10-2018
Putusan PN MUARA TEWE Nomor 14/Pdt.G/2018/PN Mtw
Tanggal 24 Oktober 2018 — ANTANG GANDA UTAMA
Turut Tergugat:
KEMENTRIAN AGRARIA dan TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BARITO UTARA
108 — 26
  • ANTANG GANDA UTAMA
    Turut Tergugat:
    KEMENTRIAN AGRARIA dan TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BARITO UTARA
    Antang Ganda Utama, berkedudukan di Jalan Perkebunan HGU (HakGuna Usaha) KM 12, Camp 12, Desa Bukit Sawi, Kecamatan TewehSelatan, Kabupaten Barito Utara, Propinsi Kalimantan Tengah , sebagaiTergugat;Kementrian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan NasionalKabupaten Barito Utara, beralamat di Jalan Pramuka No. 28 KelurahanMelayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara , sebagaiTurut Tergugat;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara;Setelah mendengar kedua belah pihak yang
    Angkasa Pura, UU Agraria No. 5 tahun 1960, Peraturan Kepala BadanPertanahan Nasional no. 3 tahun 1990 pasal 5.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 05-04-2021 — Putus : 13-10-2021 — Upload : 14-10-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 33/G/2021/PTUN.BDG
Tanggal 13 Oktober 2021 — Penggugat:
Suhendro
Tergugat:
Kepala Kantor Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Bogor
Intervensi:
JIMMY LIANTO, Dkk
186 — 0
  • Penggugat:
    Suhendro
    Tergugat:
    Kepala Kantor Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Bogor
    Intervensi:
    JIMMY LIANTO, Dkk
Pengadilan PN BALIGE Perdata
Register : 09-02-2022 — Putus : 21-09-2022 — Upload : 23-09-2022
Putusan PN BALIGE Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Blg
Tanggal 21 September 2022 — Penggugat:
POLMEN NAIBAHO
Tergugat:
NICO JOSUA SITANGGANG
Turut Tergugat:
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN SAMOSIR
64 — 22
  • Penggugat:
    POLMEN NAIBAHO
    Tergugat:
    NICO JOSUA SITANGGANG
    Turut Tergugat:
    KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN SAMOSIR
Pengadilan PN BENGKULU Perdata
Register : 15-04-2020 — Putus : 18-05-2020 — Upload : 20-05-2020
Putusan PN BENGKULU Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Bgl
Tanggal 18 Mei 2020 — Penggugat:
NURBAYANI BINTI ZIKRI
Tergugat:
SALEHAN BADI
Turut Tergugat:
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BENGKULU
78 — 45
  • Penggugat:
    NURBAYANI BINTI ZIKRI
    Tergugat:
    SALEHAN BADI
    Turut Tergugat:
    KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BENGKULU
Pengadilan PN SIDOARJO Perdata
Register : 21-08-2023 — Putus : 23-04-2024 — Upload : 24-04-2024
Putusan PN SIDOARJO Nomor 256/Pdt.G/2023/PN Sda
Tanggal 23 April 2024 — Penggugat:
SYAMSUL ARIFIN
Tergugat:
FIRDAUS AULIA
Turut Tergugat:
KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN SIDOARJO
15 — 9
  • Penggugat:
    SYAMSUL ARIFIN
    Tergugat:
    FIRDAUS AULIA
    Turut Tergugat:
    KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN SIDOARJO
Pengadilan PN NABIRE Perdata Tanah
Register : 11-01-2022 — Putus : 31-01-2022 — Upload : 23-02-2022
Putusan PN NABIRE Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Nab
Tanggal 31 Januari 2022 — DINI HENDRIYANTO
Turut Tergugat:
Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nabire
150 — 106
  • DINI HENDRIYANTO
    Turut Tergugat:
    Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nabire
    DIN HENDRIYANTO, dahulu bertempat tinggal di Kelurahan KarangTumaritis, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, sekarangtidak diketahui alamat dan keberadaannya, selanjutnyadisebut sebagai Tergugat;KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADANPERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN NABIRE,berkedudukan di Jalan Merdeka Nomor 57, KelurahanKarang Mulia, Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire,selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;Pengadilan Negeri tersebut;Membaca berkas perkara yang bersangkutanMendengar pihak Penggugat
    Bahwa karena jual beli tersebut diatas hanya tertuang dalamkuitansi, dan tidak dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah(PPAT) sehingga tidak ada akta jual belinya, maka Penggugat tidakdapat melakukan sendiri pengurusan balik nama sertipikat tersebut keKantor Turut Tergugat (Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BadanPertanahan Nasional Kabupaten Nabire;9.
    ;Menimbang bahwa Boedi Harsono dalam bukunya berjudul UndangUndang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaanya, penerbit Djambatan, Jakarta,1971, hal. 135 menyatakan bahwa pengertian jual beli tanah adalah perbuatanhukum yang berupa penyerahan Hak Milik (penyerahan tanah untuk selamalamanya) oleh penjual kepada pembeli. Yang pada saat itu juga pembelimenyerahkan harganya kepada penjual.
    Jual beli yang mengakibatkanberalihnya hak milik atas tanah dari penjual kepada pembeli itu termasuk dalamhukum agraria atau hukum tanah;Menimbang bahwa dalam hal memberikan kepastian dalampenyelesaian perkara terhadap perkara a quo, maka terkait syarat sahnya jualbeli tanah dapat dipedomani 2 (dua) Yurisprudensi Tetap Mahkamah AgungRepublik Indonesia.
    dan Pertanahan (ATR/BPN)/Turut Tergugat adalah salahsatunya antara lain menerbitkan maupun mencatat segala bentuk perbuatanhukum baik penerbitan hak serta melakukan perbuatan hukum lainnya, yaknimembuat catatancatatan lain yang berhubungan dengan sertifikat baik padabuku tanah maupun pada sertifikat atas dasar permohonan yang telah sesuaidengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah Jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional (BPN) Nomor
Pengadilan PN TARUTUNG Perdata
Register : 26-02-2020 — Putus : 03-06-2020 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN TARUTUNG Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Trt
Tanggal 3 Juni 2020 — Penggugat:
ERWIN PARNINGOTAN HUTABARAT
Tergugat:
Suryadi Panjaitan
Turut Tergugat:
Kementerian Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tapanuli Utara
88 — 17
  • Penggugat:
    ERWIN PARNINGOTAN HUTABARAT
    Tergugat:
    Suryadi Panjaitan
    Turut Tergugat:
    Kementerian Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tapanuli Utara
    . , sebagai Tergugat ;Kementerian Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan NasionalKabupaten Tapanuli Utara, bertempat tinggal di JalanSM Simanjuntak No. 3 Hutatoruan VI, Tarutung,Kabupaten Tapanuli Utara, dalam hal ini memberikankuasa kepada Jonny Samosir, A. Ptnh, SofianaTarigan, SH., Refi Rafika Chairunnisa, SH yangberalamat pada Kantor Pertanahan KabupatenTapanuli Utara, JI., SM.
    Suryadi Panjaitn.19.Bahwa Penggugat meminta kepada Tergugat agar berkenanmengembalikan tanah dan mengecek keaslian sertipikat yangdimilkinya di kementerian Agraria dan Tata Ruang BadanPertanahan Nasional Kabupaten Tapanuli Utara akan tetapiTergugat Menyepelekannya.20.Bahwa pada sekitar bulan Februari 2020 Peggugat mendatangikantor kepala Desa Pansur Napitu Kecamatan Siatas Barita disanaPenggugat langsung menemui sekretaris Desa untuk menanyakankepastian kepemilikan tanah a quo dan Sekretaris Desa
Pengadilan PN NABIRE Perdata
Register : 16-06-2022 — Putus : 26-07-2022 — Upload : 06-08-2022
Putusan PN NABIRE Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Nab
Tanggal 26 Juli 2022 — Penggugat:
SUDIYO
Tergugat:
SANDRA RIANA SIHOMBING, SH
Turut Tergugat:
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nabire
70 — 14
  • Penggugat:
    SUDIYO
    Tergugat:
    SANDRA RIANA SIHOMBING, SH
    Turut Tergugat:
    Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nabire
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Register : 09-03-2020 — Putus : 26-03-2020 — Upload : 08-05-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 601/Pdt.P/2020/PN Sby
Tanggal 26 Maret 2020 — Pemohon:
MOCH. GUFRON
65 — 41
  • Tanggal 28 Maret 1967 yng diterbitkan oleh Kepala Inspeksi Agraria Jawa Timur ub. Kepala Kantor Agraria Daerah Kotamadya Surabaya adalah benar nama yang sama satu orang yang sama yaitu nama almarhum ayah Pemohon;
  • Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.116.000,- (seratus enam belas ribu rupiah);
Pengadilan PN KALIANDA Perdata
Register : 19-08-2019 — Putus : 04-03-2020 — Upload : 17-07-2020
Putusan PN KALIANDA Nomor 30/Pdt.G/2019/PN Kla
Tanggal 4 Maret 2020 — Maryanah
2.SUHERTI Binti R Surya Atmaja
3.SALLY MARIA FAR FAR
4.HENRY SUTIOSO
5.TUMPAK HOLONG LUMBAN TOBING, SH
6.Kementerian Agraria dan Tata Ruang RI cq. Kantor Agraria dan Tata Ruang Provinsi Lampung Cq. Kantor Agraria dan Tata Ruang Kabupaten Lampung Selatan
Turut Tergugat:
EDY SUSANTO
316 — 833
  • Maryanah
    2.SUHERTI Binti R Surya Atmaja
    3.SALLY MARIA FAR FAR
    4.HENRY SUTIOSO
    5.TUMPAK HOLONG LUMBAN TOBING, SH
    6.Kementerian Agraria dan Tata Ruang RI cq. Kantor Agraria dan Tata Ruang Provinsi Lampung Cq. Kantor Agraria dan Tata Ruang Kabupaten Lampung Selatan
    Turut Tergugat:
    EDY SUSANTO
Pengadilan PN MENGGALA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 07-06-2021 — Putus : 30-12-2021 — Upload : 18-04-2022
Putusan PN MENGGALA Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Mgl
Tanggal 30 Desember 2021 — Umar Glr Stan Junjungan Marga, - Tergugat -Tergugat I, PT Bangun Nusa Indah Lampung (PT.BNIL), - Tergugat II Kementerian Agraria & Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Casu quo Kepala Kantor Wilayah Agraria & Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung Casu quo Kepala Kantor Agraria & Tata Ruang/ Badan Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang
140 — 45
  • Umar Glr Stan Junjungan Marga, - Tergugat -Tergugat I, PT Bangun Nusa Indah Lampung (PT.BNIL), - Tergugat II Kementerian Agraria & Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Casu quo Kepala Kantor Wilayah Agraria & Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung Casu quo Kepala Kantor Agraria & Tata Ruang/ Badan Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang
Pengadilan PN Teluk Kuantan Perdata
Register : 15-09-2021 — Putus : 25-11-2021 — Upload : 23-12-2021
Putusan PN Teluk Kuantan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Tlk
Tanggal 25 Nopember 2021 — Penggugat:
DAHRON NASUTION
Tergugat:
BUDI HANDAYANTO
Turut Tergugat:
Kementrian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kuantan Singingi
79 — 0
  • Penggugat:
    DAHRON NASUTION
    Tergugat:
    BUDI HANDAYANTO
    Turut Tergugat:
    Kementrian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kuantan Singingi