Dengan demikian tindakan Tergugat adalahsewenangwenang dan telah memenuhi unsur dalam Pasal 53 ayat 2 hurufa, b dan c UndangUndang Nomor 9 Tahun 2009;Bahwa perbuatan Tergugat dalam menerbitkan Akta Pelepasan Hak Reg.Nomor: 593/49/AG tanggal 13 Juli 2010 telah merugikan Penggugat untukmengajukan permohonan mendapatkan alas hak; bahkan bertentangandengan Peraturan Menteri Agraria Nomor 10 Tahun 1961 Pasal 19 yangberbunyi Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah,memberikan sesuatu

hak baru atas tanah, menggadaikan tanah ataumeminjamkan uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harusdibuktikan dengan suatu Akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabatyang ditunjuk oleh Menteri Agraria (selanjutnya dalam PeraturanPemerintah ini disebut Pejabat) sedangkan Tergugat adalah:a.

DirjenAgraria sebagai petugas PPAT; dalam hal ini Tergugat bukanlahsebagai petugas yang ditunjuk dalam jabatan administrasi yaknisebagai PPAT; sesuai peraturan Menteri Agraria Nomor 10 Tahun1961 dan melanggar UU Jabatan Notaris/PPAT Pasal 18;b. Akta Pelepasan Hak yang diterbitkan Tergugat juga tidak dibuat di atasformulir knusus sesuai petunjuk PPAT yang sebenarnya; bahkan tidakmemenuhi Pasal 1 ayat 3 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 jo.UU Nomor 9 Tahun 2004;c.

Bahwa bersamaan dengan hal tersebut dalam butir 3.1 di atas,kebetulan Kantor Agraria DKI Jakarta sedang ada programmembagikan tanah Negara untuk digunakan pemukiman berupatanah kaveling, diantaranya di daerah Tanjung Duren;3.3.

Bahwa atas program Kantor Agraria DKI Jakarta tersebut dalambutir 3.2. di atas, kemudian Kantor Inspeksi IPEDA DKI Jakartamengajukan permohonan pemilikan tanah kepada Kantor AgrariaDKI Jakarta dan alhamdullilah permohonan Kantor Inspeksi IPEDADKI Jakarta dimaksud, dikabulkan oleh Bapak R. H. Soemadji Moefti(Alm) selaku Kepala Inspeksi Agraria DKI Jakarta, dengan ketentuanharus membayar sebesar Rp661.695 ,00 ( enam ratus enam puluhsatu ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah);3.4.

Pidie tanggal 29 JuliBukti T H3, Pernyataan AP Parlindungan seorang pakar hukum Agrariayang dikutip oleh Urip Santoso dalam bukunya Hukum Agraria dan hakhak atas tanah, penerbit Kencana,Jakarta tahun 2006, halaman 117118 ;Bukti T HI2 berupa Photo copy akta hibah nomor 5/PPAT/1983 tanggal21 Nopember 1983 ; Bukti T 7 berupa Photo copy surat hibah tanggal 21 November 1983 no.5/PPA/1983 218 Bukti T 8 berupa Photo copy Peraturan Pemerintah RI nomor 36 tahun1998, tentang penertiban dan pendayagunaan tanah

terlantar ; 9 Bukti T 9 berupa photo copy buku hukum agraria Indonesia ;10 Bukti T 10 berupa photo copy Keputusan Presiden RI nomor 34 tahun2003 tentang kebijakan Nasional di bidang pertanahan ; 11 Bukti T11 berupa photo copy buku hukum acara dalam teori dan praktek ;12 Bukti T 12 berupa photo copy Peraturan pemerintah RI nomor 6 tahun2006 tentang pengelolaan barang milik Negara/ daerah ; 13 Bukti T 13, berupa photo copy Proposal bantuan dana programberkelanjutan rehab pembangunan taman kanakkanak

ILYAS ISMAIL,SH,MH.Bahwa saksi sebagai dosen di bidang hukum Agraria di UniversitasSyiahkuala Banda Aceh ; Bahwa pada saat kuliah di S1, S2 dan S3 , saksi ahli mendalami dibidang hukum Agraria dan saksi ahli telah menyerahkan dipersidangan daftar riwayat hidup tertanggal 15 mei 2009 ; / Bahwa......Bahwa jika terhadap suatu bidang tanah telah dikuasai oleh pihaktertentu secara terus menerus selama 20 tahun, maka pihak yangmenguasai tanah tersebut dianggap paling berhak untuk memohonhak atas tanah

(UUPA) nomor 5 tahun1960, hukum adat telah dijadikan sebagai dasar pembentukan hukum agrarianasional, eksistensi dari hukum Adat di dalam UUPA terdapat beberapa tempatpenyebutan* hukum adat sebagai dasar pembentukan hukum agraria nasionalyaitu:1 Konsideran di bawah perkataan berpendapat huruf a =; 2 Penjelasan umum angka ll (1) ; 3 Pasal 5 dan penjelasannya ;4 Penjelasan pasal 16 ;5 Pasal 56 ;6 Pasal 58 (secara tidak langsung).

Bahwa sebagai contoh dapat diuraikan isi dari penjelasan umum angka III (1) UUPAyang menegaskan tentang kedudukan dari hukum adat dalam masalah pertanahan di/Indonesia......Indonesia yaitu : ... dengan sendirinya hukum agraria baru itu harus sesuaidengan kesadaran hukum dari pada rakyat banyak, oleh karena rakyatIndonesia sebagian besar tunduk pada hukum adat, maka hukum agraria yangbaru tersebut akan didasarkan pula pada ketentuanketentuan hukum adat itusebagai hukum yang asli ... dst Menimbang,

Pasal 94 ayat (2) huruf h PeraturanMenteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Penggugat bermohon kepadaHalaman 3 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pat.G/2020/PN TsmMajelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Tasikmalaya yang memeriksadan mengadili perkara ini untuk memberikan keadilan dan kepastianhukum bagi Penggugat atas status tanah tersebut, dan memerintahkanTergugat sebagai

Bahwa baik berdasarkan ketentuan pasal 55 Peraturan Pemerintah No.24tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah dan atau berdasarkan ketentuanpasal 125 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional No.3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaaan PeraturanPemerintah No.24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, bahwa untukperubahan data pendaftaran tanah berdasarkan putusan atau penetapanpengadilan sebagai dasarnya pasal 55 ayat (1): "Panitera Pengadilanwajid memberitahukan kepada Kantor

diterimanyapenetapan hakim/ketua Pengadilan atas putusan pengadilan yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap dan salinan Berita Acara Eksekusi dariPanitera Pengadilan Negeri yang bersangkutan.Dengan demikian jelaslanbahwa untuk dapat dicatat peralihan haknya oleh KantorHalaman 7 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pat.G/2020/PN TsmPertanahan/Tergugat harus dipenuhi ketentuan baik pasal 55 ayat (1)Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 ataupun ketentuan pasal 125ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria

, bahwa dalil Replik Penggugat menyatakan tidak adaperselisihan antara Penggugat sebagai orang perorangan dengan Tergugatsebagai Pejabat Tata Usaha Negara berkaitan dengan adanya sertifikattanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, hanya sajaberdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Jo Pasal 55 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo Pasal 94Halaman 19 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pat.G/2020/PN Tsmayat (2) huruf h Peraturan Menteri Negara Agraria

Sanggau dengan tujuan akan menyampaikan informasimengenai pelaksanaan program PTSL dan meminta kepada para KepalaDesa yang hadir untuk mengikuti program tersebut, saksi ADE SUPIADI,S.STbeserta pegawai BPN Sanggau lainnya juga menyampaikan kepada paraKepala Desa mengenai biaya yang dapat ditarik dari masyarakatberdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, dan MenteriDesa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor

Pembiayaan Persiapan PendaftaranTanah Sistematis, pada poin ke 7 angka 3 dikatakan bahwa KalimantanBarat masuk ke dalam Katergori Ill dan terhadap biaya persiapanPendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah sebesar Rp.250.000,(dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembiayaan kegiatan yang meliputi :e Kegiatan penyiapan dokumen.e Kegiatan pengadaan patok dan materai.e Kegiatan operasional petugas kelurahan/desa.Bahwa Berdasarkan Keputusan Bersama 3 (Tiga) Menteri yakni KeputusanBersama Menteri Agraria

Sanggau dengan tujuan akan menyampaikan informasimengenai pelaksanaan program PTSL dan meminta kepada para KepalaDesa yang hadir untuk mengikuti program tersebut, yang mana saksi ADESUPIADI,S.STbeserta pegawai BPN Sanggau lainnya juga menyampaikankepada para Kepala Desa mengenai biaya yang dapat ditarik darimasyarakat berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agraria dan TataRuang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, danMenteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Pembiayaan Persiapan PendaftaranTanah Sistematis, pada poin ke 7 angka 3 dikatakan bahwa KalimantanBarat masuk ke dalam Katergori IIl dan terhadap biaya persiapanPendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah sebesar Rp.250.000,(dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembiayaan kegiatan yangmeliputi :e Kegiatan penyiapan dokumen.e Kegiatan pengadaan patok dan materai.e Kegiatan operasional petugas kelurahan/desa.Bahwa berdasarkan Keputusan Bersama 3 (Tiga) Menteri yakni KeputusanBersama Menteri Agraria

Bahwa ketika dilakukan jual beli bidang tanah objek sengketa antara BapakPenggugat dan Turut Tergugat II dengan Tergugat II, Bapak Penggugat danTurut Tergugat Il memperoleh informasi dari Tergugat II bahwa bidang tanahtersebut sudah diterbitkan sertifikat oleh Kantor Agraria KabupatenMinahasa, dengan datadata sebagai berikut : Sertifikat Hak MilikNo.4/Winangun seswil Surat Ukur tanggal 29 Juni 1974 No.55/1974 denganHal 3 dari 22 hal put No 91/PDT/2020/PT MND10.A.12.13:luas 44.950 M2 terdaftar atas

nama Josephus Martin (untuk selanjutnyadisebut SHM No.4/Winangun), namun dalam status hilang;Bahwa berdasarkan alasan tersebut, selanjutnya Bapak Penggugat danTurut Tergugat Il mendesak kepada Tergugat II untuk mengajukanpermohonan penggantian sertifikat terhadap bidang tanah sengketa keKantor Agraria Kabupaten Minahasa (Saat ini Kantor BPN KabupatenMinahasa);Bahwa selanjutnya Tergugat II mengajukan permohonan penggantiansertifikat hilang berdasarkan surat Tergugat Il tertanggal 15 Maret 1976yang

Agraria Kabupaten Minahasaperihal Laporan Sertifikat No.4 Winangun a/n. Josephus Martin Legoh(Tergugat 1);Bahwa atas dasar permohonan Tergugat II tersebut selanjutnya KantorAgraria Kabupaten Minahasa menerbitkan Pengumuman No.: /Kasubdit/76tertanggal 8 Maret 1976 tentang Sertifikat Hilang dengan datadata sebagaiberikut:e Yang memohon L.

Sahelangi, SH Nomor Buku Tanah M.14/Pinelenge Tanggal Buku Tanah 2 Februari 1974e Tertulis atas nama Josephus Martin Legohe Letaknya WinangunKemudian diikuti dengan pengumuman melalui media massa (HarianMerdeka Press) pada tanggal 15 April 1976.Bahwa permohonan penggantian sertifikat hilang tersebut diajukan melaluiKantor Pertanahan Kabupaten Minahasa (Kantor Agraria KabupatenMinahasa pada waktu itu);Karena tidak ada sanggahan dan keberatan dari pihak manapun, termasukTergugat dan atau Tergugat Il

Peraturan Menteri Negara Agraria/ KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata CaraPemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaanserta bertentangan dengan asasasasS umum pemerintahan yang baik(AUPB), yaitu asas kepastian hukum dan asas bertidak cermat;Bahwa Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 TentangPendaftaran Tanah menegaskan bahwa Sertipikat diterbitkan untukHalaman 6kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai data fisik dan datayuridis

olehtergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali yang merupakankewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan Pertanahan, yaituPeraturan Pemeritah Nomor 24 tahun 1997 jo, Peraturan Menteri NegaraAgraria Nomor 3 Tahun1997 ; anne nnn anne nnn nn nnn mene nnn nnn nnn nnnnnnnnnnnnnnnnnnnmnnnnnnnnnnnnnnnnnBahwa penerbitan sertipikat Hak Milik tersebut yang dilakukan tergugattelah memenuhi syaratsyarat yang ditentukan berdasarkan PeraturanPemerintah No. 24 Tahun 1997 jo Peraturan Menteri Negara Agraria

Samir/Mualimin maka menurut Tergugat II Intervensitanah yang dimaksud oleh Para Penggugat berada di lokasi lain;Bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Badan PertanahanNasional RI sekarang telah berubah menjadi Kementerian Agraria dan TataRuang atau Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, penerbitanHalaman 11objek sengketa a quo telah sesuai dengan Protap, sehingga tidak mungkinterjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

menurutketentuanketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah;(2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal inimMeliputi :a. pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah,b. pendaftaran hakhak atas tanah dan peralihan hakhaktersebut;Cc. pemberian suratsurat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat;(3) Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaanNegara dan masyarakat, keperluan lalulintas sosial ekonomi sertakemungkinan penyelenggaraannya, Menurut pertimbangan Menteri Agraria

Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan, beralamat di Jalan Haji Alwi No.99, Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut : Tergugat IV;

Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan NasionalKantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan, beralamat diJalan Haji Alwi No.99, Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan,selanjutnya disebut : Tergugat IV;Setelah membaca :1.Surat gugatan dari Para Penggugat tanggal 2 Agustus 2019 yangdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan padatanggal 2 Agustus 2019 dibawah register Nomor634/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.

Turut Tergugat:
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA CQ. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BATAM

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional RepublikIndonesia cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Batam,berkedudukan di Jl. Jaksa Agung R. Soeprapto, Sungai Harapan, KecamatanSekupang, Kota Batam, yang selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai TurutTergugat;Pengadilan Negeri tersebut :Setelah membaca :1.

Dalam Konsideran Memperhatikan Objek Sengketa,khususnya dalam butir 5, 6 dan 10 tertuang dengan jelas : Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor : 1/Pbt/KEMATR/BPN/2016tanggal 25 Juli 2016 Tentang Pembatalan Hak Guna UsahaNomor 01/Nunukan Barat Atas Nama PT.

Pasal 1 angka 14, Pasal104 ayat (2), Pasal 107 Peraturan Menteri Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999.

Nunukan Jaya Lestari ( foto kopisesuai dengan aslinya ) ;Surat Keputusan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor 1/Pbt/KEMATR/BPN/2016 Tentang Pembatalan Hak Guna Usaha Nomor01/Nunukan Barat Atas Nama PT.

(vide bukti P13 dan P14);Bahwa pada tanggal 25 juli 2016 oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional telah menerbitkan KeputusanMenteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan NasionaNomor : 1/ Pbt/ KEMATR/BPN/2016 tentang Pembatalan Hak GunaUsaha Nomor: 1 / Nunukan Barat Atas Nama PT.

HGU yang dimiliki Penggugat melaluiKeputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan PertanahanNasiona Nomor : 1/ Pbt/ KEMATR/BPN/2016 tentang Pembatalan HakGuna Usaha Nomor: 1 / Nunukan Barat Atas Nama PT.

Dan melanggar Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997, tentang KetentuanHal. 10 dari 51 Hal.

Kepala Kantor Pertanahan .....4.Persetujuan dan Pemegang Hak Tanggungan .....Bahwa salah satu syarat untuk berjalannya proses pengajuan sertipikathak guna bangunan adalah harus dilakukan pengukuran terhadap tanahyang akan diajukan SHGB tersebut, hal ini sesuai dengan ketentuanPasal 33 ayat 2 angka 2 huruf (b) Peratutan Menteri NegaraAgraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 tentangTata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara DanPengelolaanya Peraturan Menteri Negara Agraria

sendiri, bukan atas dasar hukum, sehinggamerupakan keputusan yang bersifat sewenangwenang.Bahwa tindakan Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara dalammenerbitkan sertipikat a quo dengan tidak memperhatikan kepentinganyang terkait (proses pengukuran tidak melibatkan pemegang hak atastanah yang berbatasan), serta Tergugat mengabaikan ketentuanperundangundangan (pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Pasal 131 ayat (3) huruf cPeraturan Menteri Negara Agraria

DPS.13.14.Penetapan Pemilikan atas nama Loe Sin Phing ke Pengadilan NegeriDenpasar yang permohonannya dikabulkan pada tanggal 17 Desember1997 Nomor W.16.DDP.HN.01.1012027 yang menerangkan bahwabarang bukti dalam perkara tersebut berupa Sertifikat Sementara HakMilik No. 129 atas nama Gusti Ngurah Made Mangget (Almarhum Ayahdari Tergugat dan Tergugat II) dinyatakan cacat hukum, sehinggasertifikat sementara tersebut menjadi tidak sah, dan dibatalkan sertadicabut berdasarkan surat keputusan Menteri Agraria

nama kepada Tergugat III dan oleh Tergugat IIIjuga pada tanggal 23 Desember 1965 dikeluarkan Sertifikat Hak MilikSementara No.129 jelas adalah perbuatan yang melawan hukum;Bahwa disamping itu dasar yang dipakai untuk mengajukan permohonansertifikat oleh Gusti Ngurah Made Mangget (Almarhum Ayah dariTergugat dan Tergugat II) adalah Pipil No.159 luas 3260 m2 sedangkandalam surat Permohonan Pembebasan tanah untuk keperluanPengadaan Jalan CokroaminoyoA.Yani tertanggal 31 Juli 1985 dariKepala Kantor Agraria

Jadi bila dikalikankerungian keseluruhan sebersar Rp.250.000.000 x 23 = Rp.5.750.000.000;Bahwa Pengggugat telah berupaya untuk mendatangi kantor dariTergugat III agar Tergugat III dapat menarik dan memusnahkan SertifikatSementara Hak Milik No.129 tersebut karena selama ini sertifikat tersebutberdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 9XI1998 belum dilaksanakan oleh TergugatIll untuk ditarik dan dimusnahkan sehingga Penggugat mengupayakanmelalui gugatan

., dan kawankawan, Para Advokatpada Kantor Syahrizal & Partners Law Office, beralamat diSutorejo, Nomor 44 C, Kelurahan Dukuh Sutorejo,Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 5 Agustus 2019;Termohon Kasasi sampai dengan XI;1.3.Dan:KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATARUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL (ATR BPN) cq KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHANNASIONAL JAWA TIMUR cq BADAN PERTANAHANNASIONAL/KANTOR PERTANAHAN KABUPATENMOJOKERTO, berkedudukan di Jalan Pahlawan, Nomor45, Mojokerto

;KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATARUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL (ATR BPN) cq KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHANNASIONAL JAWA TIMUR cq BADANPERTANAHAN NASIONAL/KANTOR PERTANAHANKOTA MOJOKERTO, berkedudukan di JalanBhayangkara, Nomor 44, Kota Mojokerto;KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADANHalaman 3 dari 20 hal.

Penjelasan Umum Ill ayat 1 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria;Dengan sendirinya Hukum Agraria yang baru itu harus sesuaidengan kesadaran hukum daripada rakyat banyak.

Oleh karenarakyat Indonesia sebagian besar tunduk pada hukum adat, makaHukum Agraria baru tersebut akan didasarkan pada ketentuanketentuan hukum adat itu Pasal 3 UndangUndang Nomor 5 Tahun1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria;Dengan mengingat ketentuanketentuan dalam Pasal 1 dan 2pelaksanaan hak ulayat dan hakhak yang serupa itu dari masyarakatmasyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masihada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentinganNasional dan Negara, yang

Putusan Nomor 152 K/TUN/2016membebaskan/melepaskan hak atas tanah (Sesuai Surat Edaran DirekturJenderal Agraria Nomor Ba/5/281/5/1969 tertanggal 28 Mei 1969), yaitu:a. Tidak memperhatikan status tanah yang diajukan oleh pihak yangtercantum dalam obyek gugatan/ sengketa. Sebab status tanah sejaksebelum Tahun 1960 adalah merupakan tanah hak ulayat yangdiwariskan secara turun temurun sebelum dialinkan kepadaPenggugat sebagai pemegang hak;b.

bekasSwapraja dimaksud merupakan tanahtanah yang akan dibagikan dalampelaksanaan landreform; Pasal 4 ayat (1) dinyatakan: Tanah Swapraja dan bekas Swaprajadimaksud, diberi peruntukan sebagai untuk kepentingan Pemerintahsebagian untuk mereka yang langsung dirugikan karena dihapuskannyahak Swapraja atas tanah itu dan sebagian untuk dibagikan kepada rakyatyang membutuhkannya;Junto Peraturan pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang PendaftaranTanah Junto UndangUndang No.5 Tahun 1960 tentang UndangUndangpokok Agraria

Pekerjaan yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini dijalankan olehsuatu panitia yang dibentuk oleh Menteri Agraria atau pejabat yangditunjuk olehnya dan yang terdiri atas seorang pegawai JawatanPendaftaraan Tanah sebagai sebagai ketua dan dua orang anggotaPemerintah Desa atau lebih sebagai anggota (selanjutnya dalamPeraturan Pemerintah ini disebut Panitia).

Jika Menteri Agrariamemandangnya perlu maka keanggotaan Panitia dapat ditambahdengan seorang pejabat dari Jawatan Agraria, Pamongpraja danKepolisian Negara. Di dalam menjalankan pekerjaan itu Panitiamemperhatikan keteranganketerangan yang diberikan oleh yangberkepentingan;Halaman 11 dari 62 hal Perkara Nomor: 23/G/2013/PTUNSMG4.

syarat dan prosedur tersebut telah terpenuhi sesuaidengan peraturan perundangundangan yang berlaku, adapunpersyaratandan prosedur adalah sebagai berikut :Halaman 26 dari 62 hal Perkara Nomor: 23/G/2013/PTUNSMGBahwa Tergugat II Intervensi (Yayasan Keluarga Partaningrat) adalahpemegang Hak Sewa No.P.S.13 A.Z.No.105 terhitung sejak 15 MaretBahwa dengan berakhir Hak Sewa No.P.S.13 A.Z.No.105 tersebutpermohonan mengajukan permohonan kepada Direktorat AgrariaPropinsi jawa Tengah Lewat Kepada Kantorr Agraria

Yayasan Keluarga Partaningrat, (sesuaiaslinya);P.14 Foto Kopi Surat Keterangan Nomor : 640/102/IV/2013 KepalaKelurahan Punggawan yang menerangkan bahwa Sudarsono Marto Darsonodan Ny.Legiyem Marto Darsono adalah suami istri dan bertempat tinggal diHalaman 31 dari 62 hal Perkara Nomor: 23/G/2013/PTUNSMGJi.Punggawan 10 RT.04, RW.05 Kel.Punggawan, Kec.Banjarsari Solo,(sesuai aslinya);15 P.15 Foto Kopi silsilah Keluaraga Soedarsono Marto Darsono,(sesuaiaslinya);16.P.16 Foto Kopi Surat dari Menteri Negara Agraria

yang dibuat secara sepihak yang dibuatoleh Penggugat untuk ditandatangani Tergugat (pernyataansepihak tersebut telah diakui sendiri oleh Penggugat sebagaimanatertera dalam Posita angka 3;Bahwa menurut azas hukum pertanahan yaitu "TIADA TANAHPEKARANGAN TANPA AKSES JALAN" bahwa tanah pekaranganharus mempunyai akses jalan untuk keluar masuk pekaranganrumah bahkan jika tidak ada jalan harus dibuatkan jalanberdasarkan azas hukum tentang Pengabdian Tanah Pekarangandan menurut Pasal 6 Undang Undang Pokok Agraria

Nomor 5Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria,"SEMUA HAK ATAS TANAH MEMPUNYAI FUNGSI SOSIAL".Selanjutnya dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan : "tidakhanya hak milik tetapi semua hak atas tanah mempunyai fungsisosial, tanah harus dipergunakan sedemikian rupa sehinggamemberi manfaat bagi pemiliknya dan masyarakat sekeliling.

Singotrunan dengan luas 473.880m2 (empat ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluhmeter persegi), kKemudian dipecah menjadi SHGB No. 24/KelSingotrunan dengan luas 33.432 m2 (tiga puluh tiga ribu empatratus tiga puluh dua meter persegi) menurut Tergugat menyalahiprosedur hukum karena : Tidak memenuhi ketentuan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 1994tentang Tata Cara Perolehan Tanah Bagi Perusahaan dalamRangka Penanaman Modal, yakni pasal

Singotrunandengan luas 33.432 m2 (tiga puluh tiga ribu empat ratus tiga puluhdua meter persegi) menurut Tergugat ber'kwalitas buruk' karenamenyalahi lagi prosedur hukum yang ada karena : Tidak memenuhiKeputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional Nomor : 21 tahun 1994 tentang tatacara perolehan tanahbagi perusahaan dalam rangka penanaman modal, yakni pasal 18yang berbunyi : "Jika tanah yang dipermohonkan perpanjangan HakGuna Bangunannya berbeda luas dan batasbatasnya dari padayang

Bahwa dalam UU Agraria No.9 jika di belakang ada kampung makapemegang hak berkewajiban memberikan kemudahan. Bahwa apakah pada waktu pengukuran sertipikat HGB No.24 wargasekitarnya dilibatkan atau tidak, saksi tidak tahu. Bahwa sertipikat yang terbit tanahnya sesuai dengan surat ukur karenakalau ada sertipikat, tanahnya pasti ada. Kalau ada perubahan batastanah, dilakukan pengukuran ulang.

Sehingga AktaAkta lain yang secara serta mertamembebani tanah tersebut diatas ( Vide ; Akta Notaris Nomor 89 tanggal24 Maret 2008 tentang Sewa Menyewa Tanah, Akta Notaris Nomor 90tanggal 24 maret 2008 tentang Pengakuan Hutang Dengan MemakaiJaminan, dan Akta Notaris Nomor 108 tanggal 01 April 2008 tentang AktaPemberian Hak tanggungan) juga tidak terlepas dari adanya unsur orangasing yang tidak dapat dibenarkan oleh UndangUndang nomor 5 tahun1960 tentang Undangundang PokokPokok Agraria. .

Perjanjian denganmenggunakan kuasa semacam itu, dengan menggunakan pihak WargaNegara Indonesia sebagai Nominee merupakan penyelundupan hukumkarena substansinya bertentangan dengan Undangundang PokokAgraria (UUPA). 2m nn nnn nnn nnn nnnMaka berdasarkan pasal 26 ayat (2) UndangUndang nomor 5 tahun 1960tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria yang menyatakan :Setiap jualbeli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiatdanperbuatanperbuatan lain yang dimaksudkan untuk langsung atau tidaklangsung

danberdasarkan prinsip yang terkandung di dalam UndangUndang nomor 5 tahun1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria (UUPA) yang salah satuprinsip yang dianut oleh UUPA adalah prinsip NASIONALITAS atau dengankata lain Hanya Warga Negara Indonesia yang dapat mempunyai hubungansepenuhnya dengan tanah sebagai bagian dari bumi dalam frasa yang termuatdalam Pasal 33 ayat (3) Undangundang Dasar 1945 amandemen ke IV danhubungan yang dimaksud adalah dalam wujud Hak Milik sehinggapenquasaan fisik asli

Selain haltersebut diatas PENGGUGAT adalah warga Negara Indonesia sebagaimanaprinsip NASIONALITAS yang dianut UndangUndang nomor 5 tahun 1960tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria (UUPA) sebagai bagian daribumi dalam frasa yang termuat dalam Pasal 33 ayat (3) Undangundang Dasar1945 amandemen ke IV dan hubungan yang dimaksud adalah dalam wujudHak Milik.Maka berdasarkan hal tersebut diatas sudah sepatutnya PENGGUGATdinyatakan dan ditetapkan sebagai PEMEGANG HAK atas sebidangtanah berikut bangunan

Perbuatan TERGUGAT memanfaatkan kewarganegaraanPENGGUGAT untuk dapat menguasai tanah secara tidak23langsung adalah perbuatan yang tidak pantas dan patut dalampergaulan sosial masyarakat Indonesia, disamping hal ituperbuatan TERGUGAT bertentangan dengan Undangundang pertanahan (UndangUndang Pokok Agraria) sangatjelas mengandung prinsipprinsip Nasionalitas.2.

ribu meter persegi)dengan tanah milik Penggugat, oleh sebab itu Keputusan Tata Usaha Negaraberupa sertipikat objek gugatan tersebut harus dinyatakan batal atau tidak sah ;Bahwa, tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan berupaSertipikat Hak Milik Nomor: No. 374/ Desa Pepe, tanggal penerbitan 18 Juli1995, Gambar Situasi No : 8295/1994 tertanggal 14 Desember 1994, Luas5.658 m2, atas nama Sri Tjahjo Utami, tidak sejalan dengan aturan NormaHukum sesuai ketentuan Pasal 19 UndangUndang Pokok Agraria

PEMETAAN DAN PENYELENGGARAAN TATA USAHAPENDAFTARANTANAHBAGIAN :PENGUKURAN DAN PEMETAANPasal 31) Dalam daerahdaerah yang ditunjuk menurut Pasal 2 ayat (2) semuabidang tanah diukur desa demi desa.; 2) Sebelum sebidang tanah diukur, terlebin dulu diadakan a.penyelidikanriwayat bidang tanah itu dan b.penetapan batasbatasnya.Halaman 14 dari 59 halaman Putusan Perkara Nomor : 152/G/2017/PTUN.SBY.3) Pekerjaan yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini dijalankan oleh suatupanitia yang dibentuk oleh Menteri Agraria

Jika Menteri Agraria memandangnya perlu maka keanggotaanPanitia dapat ditambah dengan seorang penjabat dari Jawatan Agraria,Pamong Praja dan Kepolisian Negara.

UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria;c. Peraturan Pemerintah RI No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah;d. Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;e. Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997;f.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997tentang Pendaftaran Tanah serta Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Bahwa untuk memperjelas penerbitan obyek sengketa a quo, maka Tergugatdapat memberikan penjelasan sebagai berikut : a. Hak Milik Nomor 374/Desa Pepe atas nama Sri Tjahjo Utami. 1) Semula tanah berstatus bekas Hak Yasan luas + 7.310 Mz?

Adapun duduk perkaranya adalah sebagai berikut;1.Bahwa Penggugat adalah Mamak Kepala Waris dalam Kaum Maboet SukuSikumbang, Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tangah Kota Padang dansekaligus sebagai pemilik persil yang sah dalam Perkara Perdata Nomor 90Tahun 1931.Bahwa terhadap perkara Perdata Nomor 90 Tahun 1931 tersebut telahditerbitkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang tanggal 02Desember 1982 pada Point.2 yang menyatakan ; memerintahkan danmemberikan kesempatan kepada Kepala Kantor Agraria

1982 dengan kekuatan Surat Perintah Kami tanggal 2Desember 1982 dengan segala akibat hukumnya.Bahwa selain Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang tanggal 02Desember 1982 juga diterbitkan Berita Acara Penyitaan (Conservatoir beslag)tanggal 15 Desember 1982, Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang atasperkara Civil No. 90 Tahun 1931 (Putusan Landraad te Padang tanggal 16 Mai1931) tanggal 01 Juli 1983 serta Berita Acara Menjalankan Putusan (Eksekusi)tanggal 04 Juli 1983.Bahwa sebelum Kantor Agraria

SERTIPIKAT HAK GUNA BANGUNAN NOMOR 683/KEL.SUNGAI SAPIH, AN.YAYASAN PENDIDIKAN BUNG HATTA BERKEDUDUKAN DIPADANG :Halaman 15 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 04/Pat.G/2016/PN PdgBahwa Tergugat memproses permohonan serta menerbitkan sertipikat HakGuna Bangunan No. 683/Kelurahan Sungai Sapih telah sesuai denganketentuan yang berlaku yakni Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 JoPeraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor3 tahun 1997 dan berdasarkan suratsurat bukti

Hendrino hapus berdasarkanKeputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN tanggal 9 Desember 1997Nomor 16/1997 dan didaftarkan menjadi Hak Guna Bangunan Nomor212/Kelurahan Air Pacah, Surat Ukur tanggal 18 November 2000 Nomor179/AP/2000 An. Ir. Hendrino.Selanjutnya, berdasarkan Akta Hibah yang dibuat oleh Pejabat Pembuat AktaTanah Kotamadya Padang, H. Hendri Final, SH Nomor 1917/KT/Hib/2000tanggal 20 Desember 2000, Ir.

kota Padang gunaberkoordinasi, akhirnya diperintahkan secara resmi Saudara Erwandi selakuPetugas dari Kantor Agraria untuk melakukan pengukuran, tunjuk batas atasobyek sengketa, mendampingi Tim melaksanakan Sita Tahan tersebut;Bahwa saat itu obyek sengketa dengan batasbatas sebagaimana tertuangdalam Putusan Landraad NO. 90 Tahun 1931, dikelilingi bersama Tim,Pemohon Sita selaku penunjuk batas, Erwandi, Lurah Dadok Tunggul Hitam,anggota masyarakat dan pihak pengamanan, mulai pagi sampai sore hari

Menteri Agraria & Tata Ruang/Kepala BadanPertanahan Republik Indonesia Cq Kementerian Agraria& Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Propinsi JambiCq Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala BadanPertanahan Kota Jambi, beralamat di Jalan Kol. Pol. M.Taher Kel. PakuanBaru Kec. Jambi Selatan Kota Jambi, untuk selanjutnyadisebut sebagai Turut Terbanding II semula TurutTergugat Il;PENGADILAN TINGGI tersebut;1.

Tergugat bukanlah denganH.LENGGE BIN LAGANGGA ALS H.GANGGA , akan tetapi antaraTergugat dengan orang yang mengaku sebagai H.LENGGE BINLAGANGGAALS H.GANGGA yaitu Tergugat II ;2 Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannyapada halaman 24 sampai dengan halamam 27 yang pada pokoknyamenolak seluruh gugatan Para Penggugat dengan alasan jual beli antaraTergugat dengan H.LENGGE BIN LAGANGGA ALS H.GANGGA telahdilaksanakan dan memenuhi syaratsyarat sebagaimana diatur dalam Pasal5 Undangundang pokok agraria