Ditemukan 44769 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Surat keputusan menteri negara agraria Surat keputusan kepala inspeksi agraria jawa timur Konsorsium pembaruan agraria (kpa) vs presiden republik indonesia;; Konsorsium pembaruan agraria (kpa). Dkk vs presiden republik indonesia;; Robert sudjasmin vs kementerian agraria dan tata ruang / badan pertanahan nasional ri; Kementerian agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional ri vs annie sri cahyani; Ahmadi Sh vs menteri agraria dan tata ruang/kepala badan pertanahan nasional; Menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional vs indrarini sawitri Sh;; Menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional vs ahmadi S.h; Jaya Sh. Mm vs menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 25-02-2015 — Upload : 01-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 23 K/TUN/2015
Tanggal 25 Februari 2015 — PT. KARYA BUMI KAHAYAN MAKMUR vs KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI KALIMANTAN TENGAH
76 — 204 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Karena sejak diterbitkan lebihdari 5 (lima) tahun, tidak ada pihakpihak yang mempermasalahkan/mengklaim;Bahwa pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat 2 butir(c) UndangUndang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, dilakukan dalamrangka menjamin kepastian hukum, dimana hal tersebut dilakukan dengancara pemberian suratsurat tanda buktihak, yang berlaku sebagai alatpembuktian yang kuat;Bahwa implementasi pasal tersebut, dijabarkan lebih lanjut pada Pasal 4ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor
    Putusan Nomor 23 K/TUN/201517.18.19.wewenang pengadilan landreform berdasar UndangUndang Nomor56/PRP/1960 hanyalah mengenai masalahmasalah tentang penetapanluas tanah pertanian saja, sehingga masalahmasalah lainnya mengenaitanah menjadi wewenang dari Pengadilan Negeri;Bahwa berdasarkan YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG RI Nomor1080 K/Sip/1973 tanggal 20 10 1976, yang kaidah hukumnya berbunyisebagai berikut:Perbuatan Menteri Dalam Negeri/Direktur Jenderal Agraria yang membuatsurat keputusan mencabut sertifikat
    untukmembayar biaya perkara;Bahwa mengacu kepada ketentuan Pasal 50 ayat 1 UndangUndangNomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyisebagai berikut: putusan pengadilan, selain harus memuat alasan dandasar putusan, juga memuat pasalpasal tertentu dari peraturanperundangundangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulisyang dijadikan tertulis, mohon agar kiranya majelis hakim yang memeriksadan mengadili perkara ini berkenan untuk mempertimbangkan pasalpasalbaik dalam UndangUndang Agraria
Pengadilan PT JAYAPURA Perdata
Register : 29-04-2020 — Putus : 19-05-2020 — Upload : 19-05-2020
Putusan PT JAYAPURA Nomor 26/PDT/2020/PT JAP
Tanggal 19 Mei 2020 — Pembanding/Penggugat : ISAK ONDI
Terbanding/Tergugat : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab Jayapura
Terbanding/Turut Tergugat : BPN Kabupaten Jayapura
56 — 27
  • KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq.PEMERINTAH PROVINSI PAPUA Cq. KANTOR PERTANAHAN PROVINSI PAPUA, Cq. PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA Cq. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JAYAPUHalaman 1 Putusan NOMOR 26/PDT/2020/PT JAPRA, beralamat di jalan Raya Sentani Depapre Gunung MerahJayapura, yang diwakili oleh Florida V.
    IX/MPR/2001menyebutkan bahwa dalam pembaruan agrarian dan pengelolaansumber daya alam harus didasarkan pada prinsipprinsip : Mengakui,Halaman 3 Putusan NOMOR 26/PDT/2020/PT JAPmenghormati, dan melindungi hak masyarakat hukum adat dankeagamaan budaya bangsa atas submer daya agrarian/sumber dayaalam, lebih jauh Pasal 5 UndangUndang Pokok Agraria Nomor 5Tahun 1960 menyebutkan bahwa : Hukum Agraria yang berlaku atasBumi, air dan ruang angkasa talah hukum adat, sepanjang tidakbertentangan dengan kepentingan
Pengadilan PN PADANG PANJANG Pidana Umum
Register : 04-02-2021 — Putus : 05-02-2021 — Upload : 15-04-2021
Putusan PN PADANG PANJANG Nomor 1/Pid.C/2021/PN Pdp
Tanggal 5 Februari 2021 — Penyidik Atas Kuasa PU:
EDWARD NOVILIN HALOHO, S.H., M.H.
Terdakwa:
1.FARIDAH
2.ABIDIN
3.SYAHRUL SYAHPUTRA
81 — 18
  • Saksi Febrina BachtiarBahwa Saksi saat ini dijadikan Saksi dalam perkara penyereboton tanaholeh Para Terdakwa yaitu Farida, Abidin dan Syahrul Syahputra;Bahwa Kantor Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan NasionalKabupaten Tanah Datar telah mengeluarkan Sertipikat Hak Milik atas namaIsna yang telah dibalik nama kepada Aida Amir;Bahwa Akta Jual Beli antara Saksi Aida Amir dengan Saudara Isna terbitpada bulan Juni 2020;Bahwa tidak ada sengketa selama proses penerbitan Sertipikat Hak Milik;Bahwa pemetaan
    oleh saudariAida Amir; Bahwa Saksi menerima kuasa dari Saudari Isna untuk pengurusanSertipikat Hak Milik; Bahwa Saksi Aida Amir tidak menempati lokasi tersebut; Bahwa Saksi pernah melihat Sertipikat Hak Milik tanah tersebut atas namaAida Amir; Bahwa kondisi tanah merupakan semak belukar, Saksi tidak mengetahuibahwa lokasi tersebut pernah menjadi area persawahan; Bahwa tidak pernah terjadi keributan mengenai kepemilikan tanah tersebut; Bahwa Saksi tidak mengetahui ada pengukuran dari dari Kantor Agraria
    Terdakwa bahwa tanah tersebut telahdibuatkan Sertipikat Hak Milik atas nama Aida Amir;Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai proses peralihan Sertipikat HakMilik tersebut karena tidak pernah ada yang meminta surat keterangan dariWali Nagari Padang Laweh Malalo;Bahwa lokasi tanah tersebut terletak di Jorong Rumbai Nagari PadangLaweh Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar;Bahwa Saksi pernah mendapat pengaduan dari Para Terdakwa bahwatanah tersebut pernah dilakukan pengukuran dari Kantor Agraria
Pengadilan PA TENGGARONG Perdata Agama
Register : 06-09-2018 — Putus : 31-10-2018 — Upload : 03-01-2019
Putusan PA TENGGARONG Nomor 212/Pdt.P/2018/PA.Tgr
Tanggal 31 Oktober 2018 — Pemohon melawan Termohon
24 — 15
  • Fotokopi Sertifikat Surat Ukur Nomor: 2640/1982, yang diKeluarkan tahun 1982, Oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten KutalKartanegara, bermaterai cukup, berikut aslinya, dan setelah diperiksatelah sesuai dengan aslinya, kKemudian di beri kode (P.9);10.
    Fotokopi Sertifikat Surat Ukur nama Nomor: 2641/1982, tanggal15 Maret 1982 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria,Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup, berikut aslinya, danHalaman 8 dari 19 putusan Nomor 212/Pdt.P/2018/PA.Tgrsetelah di periksa telah sesuai dengan aslinya, kKemudian di beri kode(P.10):11. Fotokopi Kartu.
    Katijan;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 Fotokopi Sertifikat Surat UkurNomor: 2641/1982, tanggal 15 Maret 1982 yang dikeluarkan oleh KepalaKantor Agraria, Kabupaten Kutai Kartanegara, membuktikan adanyakepemilikan tanah atas nama H.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 21-12-2010 — Upload : 18-11-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 740 K/Pdt/2009
Tanggal 21 Desember 2010 — INDRA KUSUMA, SE Bin H. ISMAIL , DK ; PT. PERUSAHAAN GAS NEGARA (PGN), DK
48 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 740 K/Pdt/2009Bahwa pada tahun 1976 juga telah diterbitkan sertifikat hak milik olehKantor Agraria (sekarang Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Batanghari,dengan Nomor 6 Tahun 1976 atas nama ASMARA yang terletak di DesaKampung Pidjoan Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Batanghari ;Bahwa berdasarkan Sertifikat No. 4 Tahun 1976 yang dikeluarkan olehKepala Kantor Agraria Kabupaten Batang Hari, luas 192.025 m2 sebagai hakmilik yang sah atas nama Penggugat ;Bahwa berdasarkan Sertifikat No. 6 Tahun
    1976 yang dikeluarkan olehKepala Kantor Agraria Kabupaten Batang Hari, luas 199.506,25.m2 sebagai hakmilik yang sah atas nama Penggugat Il ;Bahwa pada tahun 1976 tanah tersebut waktu pembuatan sertifikat tahun1976 terletak di Kampung Pidjoan Kecamatan Jambi Luar Kota KabupatenBatang Hari Propinsi Jambi.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 05-07-2013 — Upload : 12-03-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1925 K/Pdt/2012
Tanggal 5 Juli 2013 — KURNANI DHARMAWI, vs PT. BUANA BIMA CAHAYA,
23 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • yang baru tesebut akan didasarkan pula pada ketentuanketentuanhukum adat itu, sebagai hukum yang asli;Bahwa pembuatan sertipikat tersebut tidak prosedural karena tidakmemberikan ganti rugi kepada Pemohon Kasasi, dan juga alamatnya jauh dijalan Propinsi jalan Batulicin 111 selain itu pula berlainan desa di desaSerongga sedangkan obyek tanah yang di eksekusi berada bagian wilayahDesa Mandala, oleh karena itu sertifikat tersebut batal demi hukummenurut Peraturan Menteri;Bahwa Peraturan Menteri Negara Agraria
    tersebut terbuktimerendahkan webawa Lembaga Hukum Pengadilan Negeri Kotabaru;2 Bahwa dan juga bertentangan dengan pasal 24 Undangundang No. 48 Tahun 2009tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan " ayat (1) terhadap putusan pengadilanyang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihakpihak yang bersangkutan dapatmengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah agung, apabila terdapat hal ataukeadaan tertentu yang ditentukan dalam UndangUndang ";3 Bahwa dan juga bertentangan dengan Undang undang Pokok Agraria
    UUPANomor : 5 Tahun 1960 dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional Nomor : 9 Tahun 1999 pasal 125 ayat (1);PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :Bahwa alasanalasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Factidalam hal ini Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang menguatkan putusan PengadilanNegeri Kotabaru tidak salah menerapkan hukum, karena telah benar bahwa untukmencegah timbulnya disparitas putusan maka gugatan
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 12-05-2011 — Upload : 17-10-2011
Putusan PN SURABAYA Nomor 4/Pid.Sus/2011/PN.Sby
Tanggal 12 Mei 2011 — H.M. KHUDLORI, SH., MHum
119 — 39
  • Handoko Sulayman, nomor 57/F00215/2008 SO,perihal Somasi Kedua dan Terakhir terhadap pengalihanHak Atas Tanah Pertamina dilokasi SPBU MarmoyoFoto copy Surat Kepala Kantor Agraria an. WalikotamadyaSurabaya, Nomor 7624/AGR/PHT/1980/79, perihalPermohonan Pembaharuan HGB atas tanah di Jalan MarmoyoSurabaya, tanggal 07 Pebruari 1980105.106.107.108.109.110.111.Foto copy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah, Nomor332/79 80, pemohon Abdul gani qq.
    Stanvac,yaitu. pada tahun 1978 dan pada tahun 1998 keKantor Agraria Kotamadya Surabaya dan Kantor1.123Pertanahan Kotamadya Surabaya.
    Surat Kepala Kantor Agraria Kotamadya Tingkat ISurabaya, Nomor : 7230/AGR/PHT/1980 tanggal 25 Januari1980, perihal Surat Pemberitahuan . Foto copy yang dilegalisir Laporan Subleger Harts.Benda Modal bulan Juni 1998, Pertamina Wilayah 75 UPPDNV Surabaya yang beralamat di Jalan Veteran 68Surabaya, Nomor Report ASTOOO060 30 tanggal O05 Agustus1998, Halaman 15 20;.
    Foto copy Surat Kepala Kantor Agraria an.Walikotamadya Surabaya, Nomor 7624/AGR/PHT/1980/79,perihal Permohonan Pembaharuan HGB atas tanah di JalanMarmoyo Surabaya, tanggal 07 Pebruari 1980109. Foto copy SuratKeterangan Pendaftaran Tanah, Nomor332/79 80, pemohon Abdulgani qq. PerusahaanPertambangan dan Gas Bumi Negara tanggal 28 Januari1980110. Foto copy Tanda Terima Surat Nomor : 69/F5160/99 SO,tanggal 14 Juli 1999, dari PT. Pertamina V Surabaya(Persero)111.
    Surat Kepala Kantor Agraria KotamadyaTingkat I Surabaya, Nomor7230/AGR/PHT/1980 tanggal 25 Januari1980, perihal Surat Pemberitahuan i. Foto copy yang dilegalisir LaporanSubleger Harts. Benda Modal bulan Juni1998, Pertamina Wilayah 75 UPPDN VSurabaya yang beralamat di JalanVeteran 68 Surabaya, Nomor ReportASTO00060 30 tanggal O05 Agustus 1998,Halaman 15 20;. Foto copy Perjanjian PengusahaanStasion Pengisian Bensin Nomor161/SPBT/I/V/70, tanggal Ol Januari1970.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Upload : 12-07-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2621 K/PDT/2010
JANNI, DKK.; HJ. INDO TUO
15 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pada hal setelah diundangkannya UU No. 5 Tahun 1960 tentangPeraturan Dasar PokokPokok Agraria atau yang dikenal dengan UndangUndang Pokok Agraria yang disingkat dengan UUPA, maka "Buku KeduaBW" atau "Buku Kedua Kitab UndangUndang Hukum Perdata(KUHPerdata)" adalah telah dinyatakan tidak berlaku atau dicabut, kecualiketentuan mengenai hypotheek yang masih berlaku pada mulaiberlakunya UndangUndang ini (UUPA).
    Atau lebih jelasnya vide halaman 5(lima) buku BOEDI HARSONO, Hukum Agraria Indonesia (HimpunanPeraturanPeraturan Hukum Tanah), Cetakan Ketujuh, Penerbit Diambatan,tahun 1986.Pengadilan Tinggi in casu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi amat keliru dansalah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pinrang yang secara salahdan keliru menerapkan hukum dan atau UndangUndang dalam memeriksadan memutus perkara ini, hal mana dapat dilihat dan dibaca padapertimbanganpertimbangannya yang saling bertentangan dan ataukontradiktif
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 19-06-2019 — Upload : 28-06-2019
Putusan PT SEMARANG Nomor 277/Pdt/2019/PT SMG
Tanggal 19 Juni 2019 — SAPUAN alias SAPOEAN SOETI lawan 1. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri R.I. Cq. Gubernur Provinsi Jawa Tengah Cq. Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah dkk
38 — 12
  • Menteri Agraria dan Tata Ruang/BadanPertanahan Nasional Republik Indonesia Cq. KepalaKantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional ProvinsiJawa Tengah Cq. Kepala Kantor Pertanahan KotaSemarang, beralamat di JIn. Ki Mangunsarkoro No.23 Kota SemarangJawa Tengah.
    Sedangkan Penggugat selaku pemilik yangsah atas Tanah Obyek Sengketa tidak pernah memberikan izin danapalagi memberikan Tanah Obyek Sengketa kepada Tergugat melaluisuatu perjanjian baik itu. secara cumacuma ataupun denganmendapatkan pembayaran dan pemberian jasa dalam bentuk apapundari Tergugat (Vide: Pasal 41 ayat (1) dan ayat(2) UU RI No. 5 Tahuan1960 Tentang Peraturan Dasar PokokPOkok Agraria dan Pasal 2Peraturan Menteri Agraria No. 1 Tahun 1966 Tentang Pendaftaran HakPakai dan Pengelolaan);Bahwa
Pengadilan PT JAYAPURA Perdata
Register : 26-02-2018 — Putus : 09-04-2018 — Upload : 16-08-2019
Putusan PT JAYAPURA Nomor 21/PDT/2018/PT JAP
Tanggal 9 April 2018 — Pembanding/Tergugat I : AKSAMINA WAUM
Terbanding/Penggugat : SILVIA ANGGRIANI
Turut Terbanding/Tergugat II : ISMAEL DIMARA
Turut Terbanding/Tergugat III : EDY KUNYORAH
25 — 16
  • A.Soenarto yang adalah Bupati KDH TK II Paniaisaat itu. mengkondisikan Kantor Agraria Kabupaten Paniai segeramengukur dan menerbitkan Sertifikat atas nama suami isteri Drs. A.Soenarto dan Ny. Elsy Yakoba Sawo dan kemudian melalui Kepala SeksiTata Guna Tanah Saudara Zainal Abidin B.SC menerbitkan Fatwa TataGuna Tanah untuk Pertimbangan Penetapan Hak Milik Pertanianberdasarkan konsep peta rencana induk yang dibuat oleh Drs.
    Soenartokepada kantor Agraria melalui seksi tata guna tanah hanya membutuhkanwaktu satu hari yaitu tanggal pengusulan dan penetapan fatwa sertaPutusan perkara perdata No. 21/PDT/2018/PT JAP. Hal. 8perjanjian sama yaitu kKesemuanya tanggal 26 September 1978. Haltersebut sangatlah hironis dan sangat terkondisikan karena selang waktuhanya tiga bulan tanah yang diklaem oleh Drs. A.
    Bahwa transaksi jual belitanah tidak sah adalah transaksi jual beli dibawah tangan tanpamelibatkan Pejabat Pembuat Akta Tanah bahkan telah melanggar jiwadan semangat pasal 20 ayat 1 dan 2 UndangUndang Nomor 5 Tahun1960 tentang Pokok Agraria jounto pasal 570 BW. Bahwa upaya Drs.A.Soenarto untuk mengklaem tanah milik Alm J.P. Waum belum pernahdibicarakan dengan pemilik tanah bahkan tidak adanya bukti garapanatau pelepasan dari pemilik maupun adat pada saat itu.
Pengadilan PT MATARAM Perdata
Putus : 09-07-2015 — Upload : 23-07-2015
Putusan PT MATARAM Nomor 73/PDT/2015/PT.MTR
Tanggal 9 Juli 2015 — INDI SURYADI, S.H MELAWAN JAYADI DAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMBAWA
56 — 30
  • selatan tersebuttelah mempunyai bukti kepemilikan yaitu berupa sertifikat hakmilikBahwa begitu pula dalam perolehan hak atas tanah disebutkantanah tersebut berasal dari harta peninggalan Jap Kok Beksementara Jap Kok Bek adalah warga negara asing menurutPeraturan PerundangUndangan Warga Negara Asing tidakdiperbolehkan mempunyai hak milik terhadap tanah, sehinggadengan demikian tanah pekarangan tersebut bukan hartapeninggalan Jap Kok BekBahwa pada pasal 80 ayat (3), (4) dan (5) Peraturan MenteriNegara Agraria
    kepada Pemohon pengukuran dan kepada pemeganghak atas bidang tanah yang berdampinganAyat (4)Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukanselambatlambatnya 10 ( sepuluh ) hari sebelum penetapanbatas dilaksanakanAyat (5)Pemberitahuan tersebut dilakukan dengan surat sesuai bentuksebagaimana tercantum dalam lampiran 15Bahwa pedoman dengan ketentuan diatas maka dalampenetapan batas bidang tanah Turut' Tergugat tidakmelaksanakan ketentuan pasal 80 ayat (3), (4) dan (5)Peraturan Menteri Negara Agraria
    Bahwa berdasarkan fakta dan ketentuan hukumsebagaimana tersebut diatas maka sertifikat hak milik No. 1093gambar situasi tanggal 9 Juni 1994 No. 1105/1994luas 574 M2atas nama Laini yang telah diterbitkan oleh Turut Tergugatmengandung cacat procedural dikarenakan melanggarketentuan pasal 18 Jo pasal 26 ayat (1) tentang pendaftarantanah dan pasal 80 ayat (3), (4) dan (5) jo pasal 83 huruf a danb jo pasal 86 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/KepalaBadan pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997
Pengadilan PT YOGYAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 13-03-2018 — Putus : 02-05-2018 — Upload : 02-05-2018
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 31/PDT/2018/PT YYK
Tanggal 2 Mei 2018 — Tn. Arif Danang Subagyo, SE melawan Tn Rastra Wijitama, SH, dkk
73 — 52
  • Sesuai Pasal 23 UndangUndang Nomor 5 tahun 1960 tentangPeraturan Dasar PokokPokok Agraria, peralihan hak Sah apabilaperalihan tersebut didaftarkan menurut ketentuan peraturanperundangan yang berlaku, yaitu didaftarkan di kantor PertanahanKabupaten Sleman.Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 31/PDT/2018/PT YYKc.
    Turut Tergugat IV dalam memproses pendaftaran peralinan atassertifikat Hak Milik No.2143/Margorejo menjadi atas nama Tergugat IIItelah sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No.3Tahun 1997 pasal 103 ayat (2), sehingga balik nama Sertifikat HakMilik No.2143/Margorejo menjadi atas nama Denny Novita Dewi sahmenurut hukum.b. Turut Tergugat IV tidak dapat membatalkan peralihan yang telahdidaftarkan ke Kantor Pertanahan Kab.
    Turut Tergugat IV dapat memproses peralihan hak berdasarkanputusan pengadilan apabila didaftarkan di loket pelayanan pada KantorPertanahan Kabupaten Sleman dengan melampirkan persyaratansesuai ketentuan Peraturan Menteri Agraria / Kepala BadanPertanahan Nasional No. 1 Tahun 2010 serta membayar biaya sesuaiPeraturan Pemerintah No.128 tahun 2015.Berdasarkan halhal tersebut diatas Turut Tergugat IV mohon kepadaMajelis Hakim Yang Terhormat agar berkenan memutus perkara inidengan menyatakan sebagai berikut
Pengadilan PN MEDAN Perdata
Register : 09-04-2020 — Putus : 05-01-2021 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 234/Pdt.G/2020/PN Mdn
Tanggal 5 Januari 2021 — Penggugat:
EFENDI TANJUNG
Tergugat:
THERESIA
Turut Tergugat:
KEPALA KANTOR ATR BADAN PERTANAHAN KOTA MEDAN
24 — 10
  • Oleh karenajual belinya dibuat dibawah tangan, maka Sertipikat Hak Miliki No. 325tersebut hingga saat ini belum bias dibalik namakan ke namaPenggugat;Bahwa kemudian Sertipikat Hak Miliki No. 324/Tanjung Mulia terdaftaratas nama Theresia dimana Sertipikat merupakan alas hak yang kuatdan sah menurut hukum menyebabkan dalil gugatan penggugattersingkirkan dengan sendirinya sesuai dengan UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan PokokPokok Agraria Pasal 19 Ayat 2 Huruf c jo Peraturan
    dibuat dihadapan Rachmat SantosoSH., Notaris di Medan, sebagai PENJABAT;Bahwa kemudian Sertipakt Hak Milik No. 324/Tanjung Mulia beralihkepada Theresia berdasarkan Akta JualBeli tanggal 3051978 No.97/6/MDL/1978, dibuat dihnadapan Rachmat Santoso SH., Notaris diMedan, sebagai PENJABAT;Bahwa dari uraianuraian tersebut diatas jelaslan penerbitan,peralihan Sertipikat aquo telan memenuhi ketentuan peraturanperundang undangan yang berlaku UndangUndang No. 5 Tahun1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria
    karenajual belinya dibuat dibawah tangan, maka Sertipikat Hak Miliki No. 325tersebut hingga saat ini belum bias dibalik namakan ke namaPenggugat; Bahwa kemudian Sertipikat Hak Miliki No. 324/Tanjung Mulia terdaftaratas nama Theresia dimana Sertipikat merupakan alas hak yang kuatdan sah menurut hukum menyebabkan dalil gugatan penggugattersingkirkan dengan sendirinya sesuai dengan UndangUndangHalaman 10 Putusan Nomor 234/Padt.G/2020/PN MdnRepublik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan PokokPokok Agraria
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 16-01-2018 — Upload : 04-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3151 K/Pdt/2017
Tanggal 16 Januari 2018 — WALUYO, vs NURMALA ONIKE HN/NURMALA ONIKE HOTNIDA NAPITUPULU
49 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KANTOR KEMENTRIAN AGRARIA dan TATARUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq.
    KEPALAKANTOR KEMENTRIAN AGRARIA dan TATARUANG/BPN KOTA DEPOK, berkedudukan di JalanBoulevard Kota Kembang, Depok, Jawa Barat;Turut Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya Pemohon dalam permohonannya memohonkepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:.
Pengadilan PN GUNUNG SUGIH Perdata
Register : 09-09-2019 — Putus : 19-09-2019 — Upload : 23-09-2019
Putusan PN GUNUNG SUGIH Nomor 8/Pdt.P/2019/PN Gns
Tanggal 19 September 2019 — Pemohon:
SHERLY BODA
20 — 7
  • nama almarhum atau almarhumah, cukup dilakukan:e Bagi mereka yang berlaku Hukum Waris Adat, dengan suratketerangan ahli waris yang dibuat oleh ahli waris yang bersangkutansendiri, yang disaksikan oleh Lurah dan diketahui Camat dan desadan kecamatan tempat tinggal almarhum.e Bagi mereka yang berlaku Hukum waris lainlainnya, misalnya WargaNegara Indonesia keturunan Hindia, dengan surat keterangan ahliwaris yang dibuat oleh Balai Harta Peninggalan (perhatikan SuratEdaran Menteri, Direktur Jenderal Agraria
    Dpt/112/63/12/69, yang terdapatdalam buku tuntunan bagi Pejabat Pembuat Akte Tanah, DepartemenDalam Negeri, Ditjen Agraria, halaman 85);Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari permohonan Nomor8/Pdt.P/2019/PN.Gns., tertanggal 9 September 2019, maka yang menjadipermasalahan dalam permohonan ini, adalah apakah Pengadilan mempunyaicukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk memperbaikiidentitas pemohon yang tertulis dalam paspor nomor V 949713 atas NamaSHERLI BODA menjadi identitas pemohon
Pengadilan PA SAMPANG Perdata Agama
Register : 14-03-2016 — Putus : 14-04-2016 — Upload : 29-04-2019
Putusan PA SAMPANG Nomor 0084/Pdt.P/2016/PA.Spg
Tanggal 14 April 2016 — Pemohon melawan Termohon
14 — 2
  • Bahwa, semasa hidupnya Almarhum SUAMI PEMOHON bekerja sebagaipengepul barangbarang bekas dan meninggalkan sebidang tanah dengansertifikat hak milik atas nama SUAMI PEMOHON Surat Ukur No. 963 tahun 1985dikeluarkan oleh Kantor Agraria Surabaya ;Penetapan Nomor 0084/Pdt.P/2016/PA.Spg.
    Fotokopi Sertikat Tanah atas nama SUAMI PEMOHON Surat Ukur Nomor 963tahun 1985, diterbitkan oleh Kepala Kantor Agraria Kota Surabaya, fotokopi manatelah dinazzegel/dibubuhi meterai cukup serta telah dicocokkan dan ternyatasesuai dengan aslinya (Bukti P7);Menimbang, bahwa di samping bukti surat, Pemohon telah pula mengajukansaksisaksi sebagai berikut :1.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 06-10-2016 — Upload : 02-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1896 K/Pdt/2016
Tanggal 6 Oktober 2016 — HUSEIN LEWA vs MURSALIN R. MHANGUN, S.H.
67 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 95ayat 1 huruf a Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun1997, bahwa mengingat objek tanah tersebut sebelumnya adalahmerupakan harta gono gini dan terjadi konflik perceraian antara Tergugat dengan istrinya maka jual beli yang sah tersebut tidak dapat terlaksanaHalaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 1896 K/Pdt/2016dengan sempurna sehingga terjadilah pengembalian uang kepadaTergugat Il.
    Pasal 95 ayat 1 huruf a Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 3Tahun 1997; Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas dalam perkara iniperalihan jual beli antara Tergugat dengan Tergugat II belumlahterlaksana dengan sempurna dan tidak sah, maka secara mutatis mutandisperalihan jual beli antara Tergugat Il kepada Penggugat juga tidak dapatdikatakan terlaksana dengan sempurna, sehingga adalah kelirupertimbangan Judex Facti yang menyatakan bahwa jual beli antaraTergugat II kepada Penggugat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 08-10-2018 — Upload : 20-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2056 K/Pdt/2018
Tanggal 8 Oktober 2018 — PT YASRIF DAARUL ULUM cq NY. Dr. HERLIS ROSANA VS 1. PT BANK DKI CABANG BENDUNGAN HILIR (BENHIL), dkk
39 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PEMERINTAH RI cq KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATARUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL Rl, cqKANTOR WILAYAH AGRARIA DAN TATA RUANG BADANPERTANAHAN NASIONAL DKI JAKARTA cq KANTORAGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHANNASIONAL KOTA ADMINISTRATIF JAKARTA SELATAN,berkedudukan di Jalan Alwi Nomor 99, Tanjung Barat,Jagakarsa, Kota Administratif Jakarta Selatan;5.
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN Pertanahan
Register : 19-08-2016 — Putus : 15-12-2016 — Upload : 01-02-2017
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 047/G/2016/PTUN.Smg.
Tanggal 15 Desember 2016 — Crisno Indianto Dkk Melawan I. Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang II. Liem Wie Tjen
102 — 45
  • Desa yang dulu hasiltanamannya dipergunakan untuk menggaji lurah, sesuaiHalaman 7 dari 75 halaman Putusan Nomor: 047/G/2016/PTUN Smg.dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentangPeraturan Dasar PokokPokok Agraria dan PeraturanPemerintah Nomor 47 Tahun 2015;Bahwa dalam C. 1180 di Buku C. Desa luas semula hanya1500 m? namun dirubah menjadi 3500 m?
    Desa yang dulu hasil tanamannya dipergunakan untukmenggaji lurah sangat dirugikan,sesuai dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun2015 dan memenuhi ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaPSS SL am menteD. DASAR DAN ALASAN GUGATAN : "7" "7" "1.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 07-05-2014 — Upload : 24-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2886 K/Pdt/2013
Tanggal 7 Mei 2014 — SETYO WIBOWO, dk vs. AR. SOESANTO
146 — 147 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Boedi Harsono, SH, dalam bukunya Agraria, Sejarah Penyusunan, Isi danPelaksanaan Hukum Agraria, halaman 163, akta jual beli yang tidak dibuat oleh dan dihadapan PPAT itu tidak akan menimbulkan akibat hukum yang dikehendaki oleh pihakpihak vang bersangkutan tegasnya tidak akan melahirkan jual beli.Bahwa bukti jual beli yang dijadikan dasar jual beli tanah oleh Termohon Kasasi adalahhanya berupa kwitansi.