Kawin No.693/Pdt.P/2020/PA.Skgtentang perubahan atas UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 tentang, makadapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjukoleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita, dengan demikian pembatasanusia dalam perkawinan bukanlah menjadi standar baku dan kaku dalamaplikasinya;Menimbang, bahwa mengenai konsep Undangundang Nomor 16 tahun2019 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 tentangPerkawinan Pasal 6 dan 7 ayat (1) dan ayat (

Pengadilanberpendapat bahwa karena maksud Pemohon mengubah atau memperbaikibulan lahir Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon adalah untukkepentingan Pemohon kedepannya dan menurut hemat Pengadilanperubahan/perbaikan bulan lahir Pemohon yang dimohonkan oleh Pemohontidak bertentangan dengan normanorma yang berlaku dalam adat istiadatataupun kesusilaan, tidak untuk mengaburkan asal usul dalam masyarakatIndonesia, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan;Menimbang bahwa telah menjadi hal yang baku

dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tersebutsesuai dengan halaman 6 Laporan Hasil Audit Nomor : LHA22/WBC.09/cukai/2009tanggal 23 Juni 2009 adalah untuk mengetahui tingkat kepatuhan terhadap peraturanperundangundangan di bidang Cukai serta mengamankan hakhak negara;3. bahwa dalam proses auditnya pihak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah melakukanPencacahan Fisik Sediaan Barang (Stock Opname) yaitu untuk : Hasil Tembakau yangtelah dilekati Pita Cukai, Penggunaan Pita Cukai dan Bahan Baku

berusia 18 tahun, berdasarkan Pasal 1 ayat (1)Undangundang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;Menimbang, bahwa dengan berdasar kepada Pasal 7 ayat (2) bila terjadipenyimpangan terhadap Pasal 7 ayat (1) Undangundang Nomor 16 tahun 2019tentang perubahan atas Undangundang Nomor 1 tahun 1974, maka dapatdimintakan dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk olehkedua orang tua pihak pria atau pihak wanita, dengan demikian pembatasan usiadalam perkawinan bukanlah menjadi standar baku

berusia 18 tahun, berdasarkan Pasal 1 ayat (1)Undangundang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;Menimbang, bahwa dengan berdasar kepada Pasal 7 ayat (2) bila terjadipenyimpangan terhadap Pasal 7 ayat (1) Undangundang Nomor 16 tahun 2019tentang perubahan atas Undangundang Nomor 1 tahun 1974, maka dapatdimintakan dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk olehkedua orang tua pihak pria atau pihak wanita, dengan demikian pembatasan usiadalam perkawinan bukanlah menjadi standar baku

berusia 18 tahun, berdasarkan Pasal 1 ayat (1)Undangundang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;Menimbang, bahwa dengan berdasar kepada Pasal 7 ayat (2) bila terjadipenyimpangan terhadap Pasal 7 ayat (1) Undangundang Nomor 16 tahun 2019tentang perubahan atas Undangundang Nomor 1 tahun 1974, maka dapatdimintakan dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk olehkedua orang tua pihak pria atau pihak wanita, dengan demikian pembatasan usiadalam perkawinan bukanlah menjadi standar baku

berusia 18 tahun, berdasarkan Pasal 1ayat (1) Undangundang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak;Menimbang, bahwa dengan berdasar kepada Pasal 7 ayat (2) bila terjadipenyimpangan terhadap Pasal 7 ayat (1) Undangundang Nomor 16 tahun2019 tentang perubahan atas Undangundang Nomor 1 tahun 1974, makadapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjukoleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita, dengan demikianpembatasan usia dalam perkawinan bukanlah menjadi standar baku

Administrasi Kependudukan pada dasarnyajuga menganut azas domisili, yaitu didasarkan pada tempat dimana Pemohonbertempat tinggal;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P4 dapat dibuktikan bahwaPemohon bertempat tinggal di Jalan Kampung Gelgel, Desa Kampung Gelgel,Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung sehingga permohonan Pemohon telahbenar diajukan ke Pengadilan Negeri Semarapura, dengan demikian PengadilanNegeri Semarapura berwenang mengadili perkara a quo;Menimbang, bahwa telah menjadi hal yang baku

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 dan P4 yang satu sama lainnyaberkesesuaian, maka untuk jaminan pelaksanaan hutang tersebut para Tergugattelah menyerahkan SHM Nomor 34/Desa Momalia kepada Penggugat;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P11, maka para Tergugat telahmembayar angsuran sebanyak 3 kali sebesar Rp.1.610.000, masingmasingpada tanggal 29 September 2019, tanggal 29 Oktober 2019 dan tanggal29 Nopember 2019;Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, bukti P1 yang dibuat dalamformat perjanjian baku

dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tersebut sesuaidengan halaman 6 Laporan Hasil Audit Nomor : LHA22/WBC.09/cukai/2009 tanggal 23Juni 2009 adalah untuk mengetahui tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan di bidang Cukai serta mengamankan hakhak negara,. bahwa dalam proses auditnya pihak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah melakukanPencacahan Fisik Sediaan Barang (Stock Opname) yaitu untuk : Hasil Tembakau yang telahdilekati Pita Cukai, Penggunaan Pita Cukai dan Bahan Baku

Tergugat suka berkata kasar seperti di kutip ini binatang leh dengngana, so tua mar nya ada ontak, baku pisah jo torangd. Tergugat sering bertindak kasar memukul Penggugat menggunakantangan mengenai muka dari Penggugat (KDRT)e. Tergugat kalau disaat Tergugat emosi Tergugat suka membuang barangbarang di dalam rumah.

persidangan ;Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil dan alasanyang pada pokoknya bahwa sejak tahun 2008, antara Penggugat dan Tergugatterjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan persoalan ekonomi, yaitupenghasilan Tergugat sebagai buruh meubel dengan penghasilann yang tidakmenentu, tidak dapat memenuhi kebutuhan nafkah Penggugat dan anakanak,Penggugat pun sudah berusaha menasehati Tergugat agar mencari pekerjaan lainselagi pekerjaan di meubel terhenti karena stok bahan baku

bila dilihat dari penjelasannya maka dapat disimpulkan bahwa pembatasanusia perkawinan dimaksud sarat dengan kemaslahatan kesehatan suami istridan keturunannya;Menimbang, bahwa berdasar Pasal 7 ayat (2) bila terjadi penyimpanganterhadap Pasal 7 ayat (1) UndangUndang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974,maka dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yangditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita, dengan demikianpembatasan usia dalam perkawinan bukanlah menjadi standar baku

Melakukan penganiayaan ;Menimbang, bahwa oleh karena dalam Memorie van Toelichting dijelaskanbahwa undangundang tidak merumuskan dengan khusus dan jelas mengenaiistilah penganiayaan (mishandeling) sehingga secara baku belum bisadisepakati bersama bagaimana sesungguhnya bentuk dari penganiayaan yangdimaksud, tetapi walaupun demikian untuk memberikan acuan terhadapperistilahan tersebut, doktrin hukum pidana menafsirkan penganiayaan(mishandeling) sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja

dari penjelasannya maka dapat disimpulkan bahwa pembatasan usiaperkawinan dimaksud sarat dengan kemaslahatan kesehatan suami istri danketurunannya;Menimbang, bahwa dengan berdasar kepada Pasal 7 ayat (2) bila terjadipenyimpangan terhadap Pasal 7 ayat (1) UndangUndang Perkawinan Nomor 1Tahun 1974, maka dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan ataupejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita,dengan demikian pembatasan usia dalam perkawinan bukanlah menjadistandar baku

Biaya PengadaanBahan Baku, Perangkat Keras dan Lunak (Hardware/Software),Operasional dan Processing ... Rp7.800, Total BiayaPembuatan KK on... eee eee eee Rp10.000, Biaya pembuatan KTP sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah),dengan rincian sebagai berikut:a.

Biaya PengadaanBahan Baku, Perangkat Keras dan Lunak (Hardware/Software),Operasional dan Processing ...... Rp16.150,00Total Biaya Pembuatan KTP Rp20.000, Bahwa berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor 027/17KCS/I/2007 tanggal18 Januari 2007, maka Drs.

Biaya Pengadaan Bahan Baku,Perangkat Keras dan Lunak (Hardwaredan Software), Operasional danHal. 15 dari 66 hal. Put. Nomor 119 PK/PID.SUS/2016ProceSSiNQ nec e ete e eae ea ees = Rp4.791,00= Rp7.041,00Volume KTP 331.026 x 7.041 aad eecececeeeeeee ees = Rp2.330.764.066,00(Dua milyar tiga ratus tiga puluh juta tujuh ratus enam puluh empat ribuenam puluh enam rupiah)2. Pengadaan KK:a. Biaya Operasional dan Insentif cake cece cece eee = Rp1.300,00b.

Biaya Pengadaan Bahan Baku,Perangkat Keras dan Lunak (Hardwaredan Software), Operasional danProceSSiNng ccc eee eect eae = Rp4.791,00= Rp7.041,00Volume KTP 331.026 xX 7.041 ha sececececeeeeeee ees = Rp2.330.764.066,00(Dua milyar tiga ratus tiga puluh juta tujuh ratus enam puluh empat ribuenam puluh enam rupiah)2. Pengadaan KK:a. BiayaOperasional dan Insentif wae cece cece eee = Rp1.300,00b.

Biaya Pengadaan Bahan Baku,Perangkat Keras dan Lunak (Hardwaredan Software), Operasional danProceSSiNQ nce eee eee a eee = Rp4.350,00= Rp5.600,00Volume KK 119.454 x 5.600 eee cececeseeeeeees = Rp674.915.100,00(Enam ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus lima belas ribu seratusrupiah)Jumlah Kemahalan Harga = Rp3.005.669.166,00 (tiga milyar lima juta enamratus enam puluh sembilan ribu seratus enam puluh enam rupiah); Bahwa berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor 027/17KCS/I/2007 tanggal18 Januari

PELAYARAN SUKSES SINDO DAMAI dikarenakan kamiterfokus untuk mengecek kebenaran informasi mengenai benar atautidaknya perihal asalusul bahan baku bijin timah yang didapatkan olehsmelter PT. BTUS (BANGKA TIMAH UTAMA SEJAHTERA) dalampembuatan produk Tin Ingot dan Tin Half Billet yang akan diekspor tersebutyang diduga illegal dan didapat hasil bahwa benar pihak smelter PT.

BTUS(BANGKA TIMAH UTAMA SEJAHTERA) memperoleh bahan baku bijihtimah secara illegal karena dibeli dari terdakwa GUNAWAN SAPUTRA AlsAFUK yang mana terdakwa GUNAWAN SAPUTRA Als AFUK mendapatkanpasir timah tersebut dari para penambang yang melakukan penambangantanpa izin ;Bahwa Kami ada melakukan pengecekan terhadap gudang milik PT. CTM(CITRA TRANS MENTARI) yang terletak di kawasan industry JI. Pasirketapang Pangkalpinang bersamasama dengan Sdri.

PELAYARAN SUKSES SINDO DAMAI dikarenakan kamiHalaman 20 dari 87 halaman Putusan Nomor : 60/Pid.B/2014/PN.Pgpterfokus untuk mengecek kebenaran informasi mengenai benar atautidaknya perihal asalusul bahan baku bijin timah yang didapatkan olehsmelter PT. BTUS (BANGKA TIMAH UTAMA SEJAHTERA) dalampembuatan produk Tin Ingot dan Tin Half Billet yang akan diekspor tersebutyang diduga illegal dan didapat hasil bahwa benar pihak smelter PT.

BTUS(BANGKA TIMAH UTAMA SEJAHTERA) memperoleh bahan baku bijihtimah secara illegal karena dibeli dari Sdr. GUNAWAN SAPUTRA Als AFUKyang mana Sdr. GUNAWAN SAPUTRA Als AFUK mendapatkan pasir timahtersebut dari para penambang yang melakukan penambangan tanpa izin ;Bahwa Kami ada melakukan pengecekan terhadap gudang milik PT. CTM(CITRA TRANS MENTARI) yang terletak di kawasan industry Jl. Pasirketapang Pangkalpinang bersamasama dengan Sdri. DEVIA selakukaryawati PT.

PELAYARAN SUKSES SINDO DAMAI dikarenakan kamiterfokus untuk mengecek kebenaran informasi mengenai benar atautidaknya perihal asalusul bahan baku bijin timah yang didapatkan olehsmelter PT. BTUS (BANGKA TIMAH UTAMA SEJAHTERA) dalampembuatan produk Tin Ingot dan Tin Half Billet yang akan diekspor tersebutyang diduga illegal dan didapat hasil bahwa benar pihak smelter PT. BTUS(BANGKA TIMAH UTAMA SEJAHTERA) memperoleh bahan baku bijihtimah secara illegal karena dibeli dari Sdr.

Bahwa potensi kerugian negara yang timbul meliputi bea masuk (BM),Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh Psl22) yang tidak dibayar atas barang impor serta PPN atas barang asaldaerah pabean yang dimasukkan ke Kawasan Berikan atas 277 (dua ratustujuh puluh tujuh) karton berbagai bahan baku asal impor adalah sebesarRp 294.672.908, (dua ratus sembilan puluh empat juta enam ratus tujuhpuluh dua ribu sembilan ratus delapan rupiah).Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur

WooriSukses Apparel dibagi menjadi 2 yaitu : Ekspor barang good garment danEkspor barang stok; Bahwa terhadap pengiriman bahan baku, selalu terdapat kelebihan ataukita menyebutnya allowance dari pihak NOBLAND. Persentase besaranHalaman 54 dari 111 Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2020/PN Jkt. Utrallowance tergantung dari banyaknya quantity order yang diberikan olehpihak NOBLAND.

Allowance dibagi menjadi 2yaitu berupa : bahan baku tekstil yang masih bentuk roll dan allowanceberupa barang stok garment (garment yang tidak lolos dari quality control).Pemanfaatan dari allowance tersebut harus mendapatkan izin dari saksiapabila akan dijual lokal di dalam negeri ataupun untuk diekspor ke luarnegeri.

Untuk allowance berupa bahan baku, biasanya dimanfaatkan untukdijual lokal menggunakan dokumen BC. 25 atau untuk bahan baku produksiberikutnya apabila ada repeat order dari pihak NOBLAND. Untuk allowanceberupa barang stok, pemanfaatannya dengan dijual lokal menggunakandokumen BC. 25 atau diekspor dengan menggunakan dokumen BC 3.0/PEB.Terkait barang stok berupa garment reject, biasanya apabila ada pembeli,akan dijual baik itu dijual lokal ataupun untuk diekspor.

Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap muatan truk B 9753MO dan B 9462 UF kedapatan 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) kartonberbagai bahan baku asal impor, Kerugian negara yang timbul meliputibea masuk (BM), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan PajakPenghasilan Pasal 22 (PPh Psl 22) yang tidak dibayar atas barangimpor serta PPN atas barang asal daerah pabean yang dimasukkan keKawasan Berikat.

No. 828/ Pid.Sus/2020/ PN JKT TIM.dengan memberikan uang untuk pembelian bahan pembuatan bahanpeledak sebesar Rp.1.700.000, yang mana uang tersebut akandiganti oleh para ihkwan JAD Cirebon yang akan ikut melakukan aksiamaliyah Jihad tersebut sedangkan SANTO memberikan uangsebesar Rp. 300.000, kemudian saksi meminta uang atau danatersebut kepada BENI ASRI sebesar Rp.2.000.000, untuk biayapembelian bahan baku pembuatan bahan peledak dimaksud.Pertemuan yang ketigaPada sekitar pertengahan bulan Juli

diadakan pertemuankembali dengan adanya ihkwan yang bernama WAWAN Als ABUTHORIQ target atau sasaran pengeboman berubah menjadi beberapatempat target sasaran yang diantaranya :e MAKO BRIMOB KELAPA DUA, DEPOK.e DAN ISTANA NEGARA atau ISTANA PRESIDEN.Bahwa adapun peran masingmasing dalam rencana aksi amaliyah jihaddengan menggunakan bahan peledak Bom tersebut adalah : SAKSI sendiri berperan sebagai amir JAD cirebon yang dalamrencana amaliyah dimaksud dengan berperan sebagai pembuat Bomdengan bahan baku

WAHYONO adalah anggota JAD Cirebon yang ikut pada saatmerencanakan aksi amaliyah jihad istishadiah atau bom bunuh diridan bersedia menjadi eksekutor namun belum menentukan targetnyadan membantu menalangi uang pembelian bahan untuk pembuatanbahan peledak bom sebesar Rp.1.700.000, yang mana uang tersebutdiberikan kepada BENI ASRI dan diberikan kepada saksi dan saksigunakan untuk pembelian bahan baku pembuatan bahan peledakseperti amunium hydroxeda, phenolpatelete, HNO3.Bahwa bahan bahan yang sudah

Bahwa yang saksi pahami meracik atau membuat bahan peledak bomtersebut dengan cara:Pertama saksi sediakan bahan baku pembuatan bahan peledak jeniscairan seperti HNO3, AMONIUM HYDROSIDA, PhenolPetalite, semuacairan tersebut dicampur kedalam wadah mangkok kaca, kemudiandicampur bahan HNO3 dituang dalam magkok kaca sebanyak 100 mili,kemudian dituangkan AMONIUM HYDROSIDA sebanyak 100 mili secaraperlanan, dalam kondisi suhu dijaga dinginnya sekitar 10 derajat, laluditeteskan Phenolpetalite sebanyak 1

cara pembuatan bahan peledak jenis TATP,Amonium Nitrat, Urea Nitrat dan artikel tersebut saksi Print dan pelajariserta saksi Ssimpan dirumah untuk panduan dalam pembuatan bahanpeledak jenis AmMonium Nitrat.Adapun sepengetahuan saksi yang telah mengetahui mengenai bahan bahan yang sudah saksi siapkan untuk membuat bahan peledak bomtersebut yaitu diantaranya :e SUSANTO : adalah pada saat dia datang kerumah saksidengan maksud hendak memperbaiki sepeda motornya dansaat itu saksi memperlihatkan bahan baku

Stock Bahan Baku, Bahan Pembantu, Setengah Jadi dan BarangJadi Pupuk, sebesar 8.500.000.000,;Total pertanggungan sebesar Rp.23.175.000.000, (dua puluh tigamilyar seratus tujuh puluh lima juta Rupiah)1.2.Lampiran No.02 tanggal 28 Oktober 2003, terlekat pada polis 022306003228, Tanggal Akhir Jangka Waktu : 01 Mei 2004, dengan hargapertanggungan :1.3.1. Bangunan Komplek Pabrik sebesar Rp.3.890.000.000,;1.3.2. Mesinmesin/Peralatan, sebesar Rp.12.985.000.000,;1.3.3.

Stock Bahan Baku, Bahan Pembantu, Setengah Jadi dan BarangJadi Pupuk, sebesar 13.500.000.000,;Halaman 42Putusan No: 341/Pdt.G/2015/PN.Man.Total pertanggungan sebesar Rp.30.375.000.000, (tiga puluh milyartiga ratus tujuh puluh lima juta Rupiah)1.3. Lampiran No.03 tanggal 09 Desember 2003, terlekat pada polis 022306003228, Tanggal Akhir Jangka Waktu : 01 Mei 2004, dengan hargapertanggungan :1.4.1. Bangunan Komplek Pabrik sebesar Rp.3.890.000.000,;1.4.2.

Stock Bahan Baku, Bahan Pembantu, Setengah Jadi danBarang Jadi Pupuk, sebesar 8.500.000.000.;Total pertanggungan sebesar Rp.23.175.000.000, (dua puluh tiga milyarseratus tujun puluh lima juta Rupiah)1.2. Lampiran No.02 tanggal 28 Oktober 2003, terlekat pada polis 022306003228, Tanggal Akhir Jangka Waktu : 01 Mei 2004, denganharga pertanggungan :1.3.1. Bangunan Komplek Pabrik sebesar Rp.3.890.000.000,;1.3.2. Mesinmesin/Peralatan, sebesar Rp.12.985.000.000,;1.3.3.

Stock Bahan Baku, Bahan Pembantu, Setengah Jadi danBarang Jadi Pupuk, sebesar 13.500.000.000.;Total pertanggungan sebesar Rp.30.375.000.000, (tiga puluh milyar tigaratus tujuh puluh lima juta Rupiah)1.3. Lampiran No.03 tanggal 09 Desember 2003, terlekat pada polis 022306003228, Tanggal Akhir Jangka Waktu : 01 Mei 2004, denganharga pertanggungan :1.4.1. Bangunan Komplek Pabrik sebesar Rp.3.890.000.000.;1.4.2. Mesinmesin/Peralatan, sebesar Rp.28.789.115.000,;1.4.3.

Stock Bahan Baku, Bahan Pembantu, Setengah Jadi danBarang Jadi Pupuk, sebesar 13.500.000.000.;Total pertanggungan sebesar Rp.46.179.115.000, (empat puluhenam milyar seratus tujuh puluh sembilan juta seratus lima belasribu Rupiah)Halaman 66Putusan No: 341/Pdt.G/2015/PN.Man.2.