Ditemukan 11322 data
28 — 5
Tanah Sawah, terletak di desa Sidorejo, kecamatan Umbulsari, kabupaten Jember, PersilNo.105, Petok C No.908, Klas S.II, Luas : + 2350 M2, tercatat atas nama Puji Astutik,620;Zl22.23.dengan batasbatas sebagai berikut :Utara : Sawah M. Kboliq Mujadi dan Imam;Timur : Sawah H.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : FEDDY HANTYO NUGROHO, SH
368 — 149
Sandubaya Kota Mataram beserta BPKB nomor M-09433238;
- 1 (satu) bendel SHM Nomor 3681 dan Sebidang tanah dengan luas 620 M2 berdasarkan Sertifikast Hak Milik (SHM) Nomor 3681 atas nama ROHENI berlokasi di Kelurahan Selagalas,Kec. Sandubaya, Kota Mataram;
- 1 (satu) bendel fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 327 atas nama ANDRY SETIADI KARYADI berlokasi di Desa Kidang,Kec.
Sandubaya Kota Mataram beserta BPKB nomorM09433238;1 (satu) bendel SHM Nomor 3681 dan Sebidang tanah denganluas 620 M?* berdasarkan Sertifikast Hak Milik (SHM) Nomor3681 atas nama ROHENI berlokasi di Kelurahan Selagalas,Kec.Sandubaya, Kota Mataram;1 (satu) bendel fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 327atas nama ANDRY SETIADI KARYADI berlokasi di DesaKidang,Kec. Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah denganluas tanah 12.100 M?
126 — 34
Atas dasar ini, kami mohonkepada Pengadilan Negeri Gunung Sugih untuk menolak Gugatan untukselurunnya atau setidaktidaknya menyatakan bahwa Gugatan tidakdapat diterima.Berbagai putusan pengadilanpengadilan Indonesia terdahulumenunjukkan penerapan prinsip tersebut di atas, sebagaimana antaralain terlihat dalam putusanputusan berikut :Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.864/Pdt.G/2014/PN.SbvMenimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RIPutusan No. 620 K/Padt/1999 Tanggal 29 Desember
Edhie Kosasih
Tergugat:
1.Baharuddin
2.Baharuddin Harahap, SH. MH.
124 — 23
. : 620.K/Pdt/1999 tanggal 29 Desember1999 yang dengan tegas disebutkan bila yang digugat adalah badanatau Pejabat Tata Usaha Negara dan objek yang digugat adalahmenyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, makayang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah PengadilanTata Usaha Negara bukan wewenang Pengadilan Negeri; Bahwa oleh karena hal yang digugat dalam perkara aquodidalamnya termasuk berupa Keputusan Tata Usaha Negara yangmerupakan sengketa Tata Usaha Negara, maka badan
H. SYAHRUDDIN UJANG
Tergugat:
1.Kampus Politeknik Negeri Padang
2.PT.Bank Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat
3.PT. Kawan Lama Cabang Padang, Kota Padang Sumatera Barat
78 — 29
Bahwa tindakan PENGGUGAT yang mengajukan gugatan langsungpada peradilan umum, bertentangan dengan PasalPasal yang telah disebutkandiatas, karena tidak ada upaya hukum yang difasilitasi oleh peraturanperundangundangan untuk menyelesaikan sengketa tata usaha negaramelalui mekanisme peradilan umum, sebagaimana dikuatkan dalamYurisprudensi Mabkamah Agung Republik Indonesia No. 620 K/PDT/1999tanggal 29 Desember 1999, yang kaidah hukumnya berbuny!
66 — 33
pihak lain in casu para Penggugat,oleh karenanya berkaitan dengan /egal standing Turut Tergugat dalam perkaraa quo apakah itu berkaitan langsung dengan kedudukan hukum paraPenggugat maupun para Tergugat karena adanya hubungan hukum kewarisanmaupun karena adanya perbuatan hukum yang dilakukannya berdasarkankewenangan yang diberikan oleh negara kepadanya, maka secara hukumkedudukan Turut Tergugat tidak memiliki legal standing dalam perkara a quo.Hal ini bersesuaian dengan Putusan MA Register, No. 620
MUH. SYARIEF, SH.,MH
Tergugat:
1.PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. Cq Kantor Network Regional Kawasan Timur Indonesia
2.HOTEL CLARION
3.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR
198 — 56
No:620 K/Pdt/1999 tanggal 29 Desember 1999, yang kaidah hukumnya:Bila yang digugat adalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara dan obyekgugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut,maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah peradilanTata Usaha Negara, bukan wewenang pengadilan negeri.Penggugat Tidak Mempunyai Legal StandingBahwa Penggugat, sebagaimana didalilkannya sendiri dalamgugatannya, adalah Ahli Waris dari Mala Dt. Bin Kr.
62 — 33
mengingat substansi Gugatan PENGGUGATsesungguhnya berkaitan dengan suatu Keputusan Tata UsahaNegara.1.4 Bahwa, Gugatan Aquo bukan kewenangan Pengadilan NegeriMataram, mengingat PARA PENGGUGAT dalam Gugatannyajuga telah mengikutsertakan Kepala Badan PertanahanKabupaten Lombok Barat sebagai pihak, bahkan dalampetitumnya Para Penggugat meminta Turut Tergugat (casu quoKepala Badan Pertanahan) dinyatakan telah melakukanPerbuatan Melawan Hukum, karenanya Berpedoman padaYurisprudensi MARI Putusan No. 620
57 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
PemohonII Kasasi bahas dalam memori kasasi ini;Bahwa sekedarnya dapat Pemohon II Kasasi ingatkan disini akan ketentuanhukum dalam perjanjian penyerahan barang atau benda, hak atas benda beralihpada saat penyerahan benda itu, sedangkan dalam perkara ini, penyerahan tidakpernah terjadi, karenanya tidak pernah pula terjadi peralihan hak dari yangmenyerahkan kepada Penggugat, sehingga tidak ada (setidaknya belum ada) hakPenggugat atas benda tersebut, ketentuan ini dapat ditemukan dalam Pasal 612s/d 620
193 — 73
PELABUHAN INDONESIA Ill ( Persero )CABANG TANJUNG PERAK ; Tempat Kedudukan diJalan Tanjung Perak Timur No. 620, Surabaya ;Dalam hal ini berdasarkan Surat Perintah, tertanggal 23Maret 2015 dan Surat Kuasa Khusus NomorKP.0503/50.1/P.II2015, tanggal 20 Maret 2015,memberikan kuasa dengan Hak Substitusi kepada :1. AGUNG P. GURITNO ; Kepala Biro Hukum;2. HERIBERTUS H. PAEMBONAN ; Asisten Kepala BiroHukum ;Putusan Perkara Nomor : 51/G/2015/PTUN.SBY.Halaman 1 dari 69 HalamaneM.
80 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 45 P/HUM/2011Umum dan Otonomi Daerah, dan Direktur Jenderal Pembangunan DaerahDepartemen Dalam Negeri;1 Bahwa pada tanggal 15 Januari 1996 Gubernur Jawa Baratmengeluarkan surat Nomor 620/183/Pem.Um yang ditujukankepada Walikotamadya KDH TK II Bandung perihal PenataanKawasan Jalan Kiaracondong Bandung (Vide Bukti P.18);Adapun yang menjadi inti dalam surat tersebut adalah sebagaiberikut:e Segera mengambil langkahlangkah untuk penyelesaian permasalahan yangmenyangkut penataan kawasan dimaksud
1.momon alian omon
2.Asep Sulaeman
3.Dudung
4.Iwan Sobari
Tergugat:
5.MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Cq. DITJEN BINA MARGA Cq. SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN BEBAS HAMBATAN CISUMDAWU
6.MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Cq. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PENGADAAN TANAH JALAN TOL CILEUNYI â SUMEDANG â DAWUAN
7.MENTERI AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA BARAT Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMEDANG
8.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTRIAN DALAM NEGERI Cq. INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI (IPDN)
Turut Tergugat:
1.CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION (CRBC)
2.Yoyo Iskandar, ST (Kepala Desa Cibeusi)
200 — 36
Terdapat putusan MA yang telah mengadili dan memutus sengketaTUN antara lain:e Putusan MA Nomor 14 K/TUN/1993, MA berpendapat sengketa yang terjadiantarapenggugat dan tergugat merupakan sengketa TUN karena objek gugatannyamerupakan putusan pejabat Tata Usaha Negara;e Yurisprudensi Perdata 620 K/Pdt/1993 bila yang digugat adalah badan atauPejabat Tata Usaha Negara dan objek gugatan menyangkut perbuatan yangmenjadi wewenang Pejabat tersebut, maka yang berwenang untuk mengadiliperkara tersebut adalah
Majelis Hakim akanmempertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri AgrariaNomor 9 Tahun 1965 dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40tahun 1996 dimana tanah yang merupakan tanah Negara diberikan kepadaTergugat (Pemerintah Republik Indonesia cq Kementrian Dalam Negeri cqIPDN) dengan Hak Pakai sebagaimana bukti surat T I1;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.IV 5 dimana awalnyaadanya surat permohonan dari Gubernur Jawa Barat Cq Sekretaris DaerahNomor 620
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : TARNI PURNOMO, SH
116 — 0
IWAN SULISTIONO;
2) 2 (dua) bidang tanah beserta bangunan di atasnya sebagaimana secara detailnya tercantum dalam Akta SHGB Nomor 620 dan Akta SHGB Nomor 621 a.n. IWAN SULISTIONO;
Barang bukti berdasarkan Penetapan Persetujuan Sita Pengadilan Negeri Jombang, yang disita dari RUKIMAH, berupa:
1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya sebagaimana secara detailnya tercantum dalam Akta SHM Nomor 189 a.n.
162 — 94 — Berkekuatan Hukum Tetap
kepada Pengadilanyang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata UsahaNegara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah,dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi";Berdasarkan ketentuan kalimat Pasal 1 ayat (9) dan Pasal 53 ayat (1)tersebut di atas, maka merujuk ketentuan Pasal 50, ditetapkan:"Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksadan memutus sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama";Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 620
67 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 2880 K/Pdt/201511.dan para peserta lelang mengenai status dan kondisi objek lelang yangsebenarnya antara lain: Hak guna bangunan yang melekat pada tanahtanah seluas 73. 620 meterpersegi objek hukum yang tersebut dalam Sertipikat Hak Guna BangunanNomor 403/Desa Tonjong, Gambar situasi tanggal 19 Maret 1996 Nomor480/1996, telah berakhir haknya tanggal 31 Januari 2011; Tanah seluas 73.620 (tujuh puluh tiga ribu enam ratus dua puluh meterpersegi) dengan SHGB Nomor 403/Desa Tonjong, Gambar Situasi
1.HUSNI alias SIA LING BING
2.SIA LENG TIAN alias SYOFYANTO alias LENG TIAN
3.SRI ERMAWATI alias SIA DE BENG
4.SUYANTI alias SIA LE TJOE
5.MELLIA OLIVIA alias SIA DE HWI
6.MARJOHAN alias SIA DENGN DIANG
7.SIA LENG HONG alias TONY S
8.SOENARIDI
Tergugat:
1.TOGA SIREGAR
2.NURSANDI bin alm. JINATI
3.MANISAH
4.AGUS HAMZAH alias AGUS bin alm ABBAS
5.WIWIT SETIA BUDI alias BUDI bin alm. USUP
6.SAFII alias FII bin alm. GOSO
7.Bupati Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Siak Provinsi Riau cq. Kepala Pemerintah Kecamatan Siak
8.Bupati Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Siak Provinsi Riau cq Kepala Pemerintah Kecamatan Siak cq Kepala Pemerintah Desa Rawang Air Putih
Turut Tergugat:
1.Bupati Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Siak Provinsi Riau cq. Kepala Pemerintahan Kecamatan Siak
2.Bupati Kabupaten Siak cq. Kepala Pemerintahan Kec. Siak cq. Kepala Desa Rawang Air Putih
76 — 45
sedangkan panjang 620 M*diserahkan kepada wakil masyarakat (di dalam peta warna hijau) ;.
99 — 257 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kesemuanya ini sudah menyangkut atau menyentuhaspek wewenang, prosedur dan substansial sertifikat tanah sebagaikeputusan Tata Usaha Negara yang tunduk pada wewenang jurisdiksiPeradilan Tata Usaha Negara;Jadi Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk membatalkan SHM Nomor13Tahun 1975 atas nama Tergugat I, serta tidak berwenang menilai danmemutus tentang perbuatan pembaliknamaan sertifikat atas tanah;Hal ini dibenarkan oleh jurisorudensi Mahkamah Agung dalam putusannyaNomor 620 K/Pdt/1999; tanggal 29
ISKANDAR MARWANTO.SH.,MH
Terdakwa:
1.CORNELIS BUSTON
2.CHUMAIDI ZAIDI
3.ABDULRAHMAN ISMAIL SYAHBANDAR
453 — 122
Sarolangun , APBD Provinsi Jambi dengan PTNai Adhipati Anom.1 (satu ) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 620/ 1645 DPUPR5.2/15.12/V/2017 Tanggal 23 Mei 2017 pekerjaan Pembangunan Box Culvert di DS. Lambur II (10 M) , APBD Provinsi Jambi dengan CV DutaPanca Laksana1 (Satu ) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 620/ 1256 DPUPR5.2/15.12/V/2017 Tanggal 09 Mei 2017 pekerjaan Pembangunan Box Culvert di Harapan Makmur (10 M) dan DS. Rantau Rasau (9 M) , APBDProvinsi Jambi dengan PT.
Rudy Agung Laksana.1 (Satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 620/ 1879 DPUPR5.2/15.11/VI/2017 Tanggal 06 Juni 2017 pekerjaan Pembangunan Jembatan di Kabupaten Merangin dan Kerinci Peb. Jembatan Desa Jelatang( eff= 135 M), APBD Provinsi Jambi dengan PT. Giant Eka Sakti.1 (Satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 620/ 1876 DPUPR5.2/15.11/VI/2017 Tanggal O06 Juni 2017 pekerjaan Pembangunan Jembatan Teluk Serdang, Desa Harapan makmur (50 Km), APBD ProvinsiJambi dengan PT.
Sarolangun , APBD ProvinsiJambi dengan PT Nai Adhipati Anom.1 (satu ) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 620/ 1645 DPUPR5.2/15.12/V/2017 Tanggal 23 Mei 2017 pekerjaan PembanguHalaman 677 dari 704 halaman, Putusan Nomor 26/Pid.SusTPK/2020/PN Jmb148.149.150.152.152.153.154.155.156.nan Box Culvert di DS.
Lambur II (10 M) , APBD Provinsi Jambi dengan CV Duta Panca Laksana1 (satu ) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 620/ 1256 DPUPR5.2/15.12/V/2017 Tanggal 09 Mei 2017 pekerjaan Pembangunan Box Culvert di Harapan Makmur (10 M) dan DS. Rantau Rasau (9M) , APBD Provinsi Jambi dengan PT. Mitra Bangun Andalas.1 (satu ) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 622/ 1564 DPUPR5.2/15.18/V/2017 Tanggal 18 Mei 2017 pekerjaan Peningkatan Jalan di wilayah VI ( Kab.
Rudy AgungLaksana.1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 620/ 1879 DPUPR5.2/15.11/VI/2017 Tanggal 06 Juni 2017 pekerjaan Pembangunan Jembatan di Kabupaten Merangin dan Kerinci Peb. JembatanDesa Jelatang ( eff= 135 M), APBD Provinsi Jambi dengan PT. GiantEka Sakti.1 (Satu) bundel fotocopy surat perjanjian Nomor : 620/ 1876 DPUPR5.2/15.11/VI/2017 Tanggal 06 Juni 2017 pekerjaan Pembangunan Jembatan Teluk Serdang, Desa Harapan makmur (50 Km),APBD Provinsi Jambi dengan PT.
Andi Damawan Stiaji, SH
Terdakwa:
Agus Julianto
99 — 6
YOSEP ANTONIUS MANIS,SH
Terdakwa:
DAHMAN SIRAIT
91 — 30
Fella Ufaira;
- 1 (satu) bundel Fotokopi SHM No. 1902 atas nama Dahman Sirait;
- 1 (satu) bundel Fotokopi SHM No. 163 atas nama Dahman Sirait;
- 1 (satu) bundel Fotokopi SHM No. 620 atas nama Dahman Sirait;
- 1 (satu) bundel Fotokopi SHM No. 93 atas nama Erika;
- 1 (satu) lembar Asli Inquery Informasi Finansial Rekening Kredit dengan Nomor Rekening 33005700000055 tanggal pembukaan 23 Maret 2022;
- 1 (satu) lembar Fotokopi Inquery Informasi Finansial