Ditemukan 44769 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Surat keputusan menteri negara agraria Surat keputusan kepala inspeksi agraria jawa timur Konsorsium pembaruan agraria (kpa) vs presiden republik indonesia;; Konsorsium pembaruan agraria (kpa). Dkk vs presiden republik indonesia;; Robert sudjasmin vs kementerian agraria dan tata ruang / badan pertanahan nasional ri; Ahmadi Sh vs menteri agraria dan tata ruang/kepala badan pertanahan nasional; Jaya Sh. Mm vs menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional; Menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional vs indrarini sawitri Sh;; Menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional vs ahmadi S.h; Budiarto karim vs menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional ri;
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN KIP
Register : 09-08-2016 — Putus : 14-12-2016 — Upload : 21-12-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 2/G/KI/2016/PTUN-JKT
Tanggal 14 Desember 2016 — KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN ; FOREST WATCH INDONESIA (FWI)
945 — 1249
  • KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN ; FOREST WATCH INDONESIA (FWI)
    dan Tata Ruang/Badan PertanahanNasional) berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang PelimpahanKewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak AtasTanah, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian danPembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, dan peraturanlainnya, melalui proses permohonan izin HGU terhadap sebidang tanahyang dikuasai oleh Negara
    Bahwa uraian angka 2 sampai dengan angka 9 halaman 33 sampaidengan halam 34 Putusan Komisi Informasi Pusat, merupakanperintah dari UndangUndang, yakni UndangUndang Pokok Agraria(UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960) pada Pasal 28 sampaidengan Pasal 4 dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai padaPasal 2 sampai dengan Pasal 18 dengan peraturan pelaksanaannya,yakni Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional Nomor 9 Tahun 1999
    /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 danPeraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional Nomor 3 Tahun 1999 yang telah di ganti dengan PeraturanKepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2Tahun 2013 adalah perintah UndangUndang dan PeraturanPemerintah bukan kebijakan dari Termohon (Kementerian Agraria danTata Ruang/Badan Pertanahan Nasional).Halaman 7 dari 34 halaman Putusan Nomor: 2/G/KI/2016/PTUNJKT.b.
    /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 danPeraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional Nomor 3 Tahun 1999 yang telah di ganti dengan PeraturanKepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2Tahun 2013 adalah perintah UndangUndang dan PeraturanPemerintah bukan kebijakan dari Termohon (Kementerian Agraria danTata Ruang/Badan Pertanahan Nasional).Halaman 27 dari 34 halaman Putusan Nomor: 2/G/KI/2016/PTUNJKT.b.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 19-02-2008 — Upload : 07-01-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 269K/TUN/2006
Tanggal 19 Februari 2008 — ROGAYAH ; MENTERI AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL ; PT. HASANA DAMAI PUTRA
14 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ROGAYAH ; MENTERI AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL ; PT. HASANA DAMAI PUTRA
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 04-01-2021 — Putus : 31-03-2021 — Upload : 02-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 97 PK/PDT/2021
Tanggal 31 Maret 2021 — Kementrian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia di Jakarta Cq. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah di Semarang Cq. Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyumas, sebagai Turut Termohon Peninjauan Kembali;
119 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kementrian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia di Jakarta Cq. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah di Semarang Cq. Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyumas, sebagai Turut Termohon Peninjauan Kembali;
Pengadilan PN Cikarang Perdata
Register : 18-07-2019 — Putus : 24-09-2019 — Upload : 13-12-2019
Putusan PN Cikarang Nomor 156/Pdt.G/2019/PN Ckr
Tanggal 24 September 2019 — SUFNIR VS 1.Menteri Agraria dan Tata Ruang qq Kepala Kanwil Agraria 2.Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat qq Dirjen Bina Marga qq
137 — 68
  • SUFNIR VS 1.Menteri Agraria dan Tata Ruang qq Kepala Kanwil Agraria 2.Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat qq Dirjen Bina Marga qq
    Gueci, SH, MIC dan Yetty Limansastro, SH,advokatadvokat, berkantor di Gueci BM Lawyer, Jl.Baru Lengkong Kiai No. 5758 RT 02/01, LengkongKulon, Pagedangan, Tangerang 15331, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tertanggal 18 Juli 2019, selanjutnyadisebut sebagai Pemohon ;LAWANMenteri Agraria dan Tata Ruang qq. Kepala Kanwil Agraria dan Tata RuangProvinsi Jawa Barat qq. dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi,Jalan Daha Blok B 4 Cikarang, Kab.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 23-03-2020 — Upload : 03-06-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 939 K/Pdt/2020
Tanggal 23 Maret 2020 — SUFNIR vs MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG q.q. KEPALA KANWIL AGRARIA DAN TATA RUANG PROVINSI JAWA BARAT q.q. DAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI, dk
129 — 94 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SUFNIR vs MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG q.q.KEPALA KANWIL AGRARIA DAN TATA RUANG PROVINSI JAWA BARAT q.q. DAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI, dk
    ., dan kawankawan, Para Advokat padaKantor Hukum Gueci BM Lawyers, berkantor di RukanLestari, Jalan Baru Lengkong Kiai Nomor 5758, RT 02 RW01, Lengkong Kulon, Pagedangan, Tangerang, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2019;Pemohon Kasasi;1.Lawan:MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG qq.KEPALA KANWIL AGRARIA DAN TATA RUANGPROVINS! JAWA BARAT q.g.
Pengadilan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Perdata
Register : 15-04-2020 — Putus : 10-06-2020 — Upload : 08-07-2020
Putusan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Mkd
Tanggal 10 Juni 2020 — Penggugat:
Sugeng Lukito
Tergugat:
Sutarno,
Turut Tergugat:
Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional cg Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang BPN Provinsi Jateng cg Kementerian Agraria Dan Tata Ruang BPN Kabupaten Magelang
90 — 14
  • Penggugat:
    Sugeng Lukito
    Tergugat:
    Sutarno,
    Turut Tergugat:
    Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional cg Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang BPN Provinsi Jateng cg Kementerian Agraria Dan Tata Ruang BPN Kabupaten Magelang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 31-07-2018 — Upload : 13-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1202 K/Pdt/2018
Tanggal 31 Juli 2018 — DARSO WIYONO/SUDARSONO VS KEMENTRIAN AGRARIA Dan TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL Di JAKARTA cq. KEMENTRIAN AGRARIA Dan TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGJAKARTA cq. KEMENTRIAN AGRARIA Dan TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR KABUPATEN SLEMAN, DK
61 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DARSO WIYONO/SUDARSONO VS KEMENTRIAN AGRARIA Dan TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL Di JAKARTA cq. KEMENTRIAN AGRARIA Dan TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGJAKARTA cq. KEMENTRIAN AGRARIA Dan TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR KABUPATEN SLEMAN, DK
    PUTUSANNomor 1202 K/Pdt/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagaiberikut dalam perkara antara:DARSO WIYONO/SUDARSONO, bertempat tinggal diNgemplak, RT 001 RW 008, Sinduharjo, Ngaglik, Sleman;Pemohon Kasasi;LawanKEMENTRIAN AGRARIA Dan TATA RUANG/BADANPERTANAHAN NASIONAL Di JAKARTA cq. KEMENTRIANAGRARIA Dan TATA RUANG/BADAN PERTANAHANNASIONAL WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGJAKARTAcq.
    KEMENTRIAN AGRARIA Dan TATA RUANG/BADANPERTANAHAN NASIONAL KANTOR KABUPATENSLEMAN, yang diwakili olen Drs. Suwito, S.H., M.Kn., KepalaKantor Pertanahan Kabupaten Sleman, berkedudukan di JalanDr. Rajimin, Sucen, Triharjo, Kabupaten Sleman, DaerahIstimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepadaAnita Widiastuti, S.Si, M.Eng. dan kawankawan, Para Pegawaipada Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, beralamat diJalan Dr.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 25-10-1969 — Upload : 08-01-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 432K/Sip/1969
Tanggal 25 Oktober 1969 — Y.M Menteri Pertanian dan Agraria; Uperda Panitya Sewa Menyewa; Ny. Tati Umijati
106 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Y.M Menteri Pertanian dan Agraria; Uperda Panitya Sewa Menyewa; Ny. Tati Umijati
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 27-09-2023 — Upload : 27-11-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 674 PK/PDT/2023
Tanggal 27 September 2023 — KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BPN VS TN. HASAN BASRI TUKIMAN, DKK
78 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BPN VS TN. HASAN BASRI TUKIMAN, DKK
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 26-08-2019 — Upload : 27-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2071 K/Pdt /2019
Tanggal 26 Agustus 2019 — Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional RI, Cq. Kepala Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang Jawa Barat/Badan Pertanahan Nasional, Cq. Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Kabupaten Cianjur
177 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional RI, Cq. Kepala KantorWilayah Agraria dan Tata Ruang Jawa Barat/BadanPertanahan Nasional, Cq. Kepala Kantor Agraria danTata Ruang/Badan Pertanahan Kabupaten Cianjur
    Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional RI, Cg. Kepala KantorWilayah Agraria dan Tata Ruang Jawa Barat/BadanPertanahan Nasional, Cg.
    Kepala Kantor Agraria danTata Ruang/Badan Pertanahan Kabupaten Cianjur,berkedudukan di Jalan Raya Bandung, Nomor 61, Cianjur,Jawa Barat;Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Terbanding/Turut Tergugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan NegeriCianjur untuk memberikan putusan sebagai berikut:Dalam Provisi:1.2.3
Pengadilan PN POLEWALI Perdata
Register : 30-10-2023 — Putus : 09-01-2024 — Upload : 25-03-2024
Putusan PN POLEWALI Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Pol
Tanggal 9 Januari 2024 — BURHANUDDIN
Turut Tergugat:
Menteri Agraria dan tata Ruang Nasional,Kepala kantor Agraria dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Barat,epala Kantor Agraria dan tata Ruang Nasional Kabupaten Polewali Mandar
48 — 40
  • BURHANUDDIN
    Turut Tergugat:
    Menteri Agraria dan tata Ruang Nasional,Kepala kantor Agraria dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Barat,epala Kantor Agraria dan tata Ruang Nasional Kabupaten Polewali Mandar
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 03-06-2016 — Putus : 18-10-2016 — Upload : 24-10-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 130/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 18 Oktober 2016 — SALEM MARKUS PURBA ; MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL, dkk.
62 — 29
  • SALEM MARKUS PURBA ; MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL, dkk.
    MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHANNASIONAL, berkedudukan di JalanSisingamangaraja No. 2, Kebayoran Baru JakartaSelatan. Selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT 1;2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BEKASI, bekedudukandi Jalan Chairil Anwar No. 25 Bekasi, Jawa Barat,Dalam hal ini memberi Kuasa kepada :1. Untung Indrayanto, S.H., M.Kn : Kepala SeksiSengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan;2. Suhudi, A.Ptnh, M.H. : Kepala Sub.
    Pegawai Kementerian Agraria dan Tata Ruang BadanPertanhan Nasional berdasarkan Kartu ldentitas, (belum disertai SuratKuasa maupun Surat Tugas);Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 9 dan 16 Agustuspihak Tergugat 1 hadir bernama Andre Setiabudi Iskandar, S.H.
    ,Pegawai Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan PertanahanHal 11 dari 35 hal Putusan Nomor : 130/G/2016/PTUNJKT.Nasional berdasarkan Surat Tugas Nomor : 353/ST/BPPTR/VIIV2016,tanggal 8 Agustus 2016;Menimbang, bahwa walaupun telah hadir pegawai dariKementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN dan telah membawaJawaban, namun pegawai tersebut tidak dibekali dengan Surat Kuasa,dengan demikian Tergugat1 (Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN)dianggap tetap tidak mengajukan jawaban;Menimbang, bahwa terhadap gugatan
    Pandapotan Purba, (fotokopi darifotokopi);: Sertipikat Hak Milik No. 2000/Jatiwarna atasnama Salem Markus Purba (Penggugat),(fotokopi sesuai dengan asili);: Keputusan Menteri Negara Agraria dan TataRuang/Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor : 6 Tahun 1998 Tentang Pemberian HakMilik Atas Tanah Untuk Rumah Tinggal, (fotokopidari fotokopi);: Peraturan Menteri Negara Agraria dan TataRuang/Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor : 9 Tahun 1999 Tentang Tata CaraHal 17 dari 35 hal Putusan Nomor : 130/G/2016
    Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional,berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja No. 2 Kebayoran BaruJakarta Selatan selaku Tergugat1;2.
Pengadilan PT PALANGKARAYA Perdata
Register : 13-06-2016 — Putus : 15-08-2016 — Upload : 01-10-2019
Putusan PT PALANGKARAYA Nomor 40/PDT/2016/PT PLK
Tanggal 15 Agustus 2016 — MUSNADI
Turut Terbanding/Tergugat II : NEGARA RI,Cq Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahn Nasional RI,Kepala Kanwil Agraria dan Tata Ruang/BPN Prov.Kalteng,kepala agraria dan tata ruamg/BPN kotawaringin timur
27 — 16
  • MUSNADI
    Turut Terbanding/Tergugat II : NEGARA RI,Cq Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahn Nasional RI,Kepala Kanwil Agraria dan Tata Ruang/BPN Prov.Kalteng,kepala agraria dan tata ruamg/BPN kotawaringin timur
    Negara RI Cq Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan1.Nasional RI Cq Kepala Kanwil Agraria Dan Tata Ruang/BPNProvinsi Kalimantan Tengah Cq KEPALA AGRARIA DAN TATARUANG/BPN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR, yangberkantor di Jalan Jenderal Sudirman KM 5,5 Sampit,Kabupaten Kotawaringin Timur, selanjutnya disebut sebagaiTergugat Il/Turut Terbanding;Pengadilan Tinggi tersebut ;Telah membaca :Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 14 Juni 2016Nomor: 40/Pen.PDT/2016/PT.PLK. tentang
    Bahwa Penggugat melalui adik Penggugat (MURSIDI) bersama denganAKHMAD FAKHRIANIDOR meminta bantuan seara lisan kepadaBURHANUDIN untuk menguruskan masalah tanah milik Penggugattersebut di atas di Kantor Agraria dan Tata Ruang/ PN Kotim, yangselanjutnya disebut sebagai Tergugat II mengenai prihal adanya PATOKdan PAPAN NAMA yang bertulis "Tanah ini milik PT.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 28-02-2017 — Putus : 30-05-2017 — Upload : 03-07-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 49/G/2017/PTUN.JKT
Tanggal 30 Mei 2017 — JOHAN SINGAT ; MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL R.I
54 — 30
  • JOHAN SINGAT ; MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL R.I
Pengadilan PN JAMBI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 05-09-2022 — Putus : 30-03-2023 — Upload : 08-08-2023
Putusan PN JAMBI Nomor 129/Pdt.G/2022/PN Jmb
Tanggal 30 Maret 2023 — Penggugat:
A.MUHI
Tergugat:
NURYASIN
Turut Tergugat:
1.Kementrian Agraria dan Tara Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI Cq Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Propinsi Jambi cq Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Jambi
2.Kementrian Agraria dan Tara Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI Cq Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Propinsi
83 — 51
  • Penggugat:
    A.MUHI
    Tergugat:
    NURYASIN
    Turut Tergugat:
    1.Kementrian Agraria dan Tara Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI Cq Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Propinsi Jambi cq Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Jambi
    2.Kementrian Agraria dan Tara Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI Cq Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Propinsi
    Jambi cq Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab.Batanghari
Pengadilan PN MOJOKERTO Perdata Wanprestasi
Register : 18-01-2023 — Putus : 03-08-2023 — Upload : 21-11-2023
Putusan PN MOJOKERTO Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Mjk
Tanggal 3 Agustus 2023 — - SUKESI, SH - ENDANG RACHMANIAH - DENNY PRASETIYA, ST - RAKHMAD RUDHI TRIYANTO - Kantor Agraria Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mojokerto - Kantor Agraria Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sidoarjo
79 — 52
  • - SUKESI, SH- ENDANG RACHMANIAH- DENNY PRASETIYA, ST- RAKHMAD RUDHI TRIYANTO- Kantor Agraria Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mojokerto- Kantor Agraria Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sidoarjo
Pengadilan PN MAKASSAR Perdata
Register : 08-02-2021 — Putus : 17-06-2021 — Upload : 01-07-2022
Putusan PN MAKASSAR Nomor 45/Pdt.G/2021/PN Mks
Tanggal 17 Juni 2021 — Penggugat:
1.HERRY TJIARLEX
2.ANDIANTO POALER
Tergugat:
1.Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
2.Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Cq. Kantor Wilayah Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Prov Sulawesi Selatan Cq. Kepala Kantor Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar
67 — 2
  • Penggugat:
    1.HERRY TJIARLEX
    2.ANDIANTO POALER
    Tergugat:
    1.Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
    2.Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Cq. Kantor Wilayah Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Prov Sulawesi Selatan Cq. Kepala Kantor Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 02-05-2018 — Upload : 14-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 189 K/TUN/2018
Tanggal 2 Mei 2018 — MULYANA, DK VS MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL, DKK
27 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MULYANA, DK VS MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL, DKK
    . & Partner, beralamat di Jakarta,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 053/SKK/TSHS/TUN/XII/2016, tanggal 21 Desember 2016;Para Pemohon Kasasi;LawanMENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALABADAN PERTANAHAN NASIONAL, tempat kedudukandi Jalan Sisingamangaraja, Nomor 2, Kebayoran Baru,Jakarta Selatan;KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAADMINISTRASI JAKARTA UTARA, tempat kedudukandi Jalan Yos Soedarso, Nomor 2729, Tanjung Priok,Kota Jakarta Utara;Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 189 K/TUN/2018lll.
Pengadilan PT YOGYAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 31-07-2017 — Putus : 04-10-2017 — Upload : 04-10-2017
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 58/PDT/2017/PT YYK
Tanggal 4 Oktober 2017 — Darso Wiyono / Sudarsono melawan Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Di Jakarta C. q Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Wilayah Daerah Istimewa Yogjakarta C,q Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kantor Kabupaten Sleman, dkk
86 — 33
  • Darso Wiyono / Sudarsono melawan Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Di Jakarta C. q Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Wilayah Daerah Istimewa Yogjakarta C,q Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kantor Kabupaten Sleman, dkk
    Klaten.Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 Maret 2017 yangterdaftar di Pengadilan Negeri Sleman tanggal 3 Maret 2017 Nomor145/HK/IIVSK.1711/2017/PN Smn selanjutnya disebut sebagaiPembanding semula Penggugat ;Lawan1.Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan NasionalDi Jakarta C. q Kementrian Agraria dan Tata Ruang / BadanPertanahan Nasional Wilayah Daerah Istimewa Yogjakarta C,qKementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan NasionalKantor Kabupaten Sleman, Alamat Kantor :
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 24-03-2011 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 151 PK/TUN/2010
Tanggal 24 Maret 2011 — IDRIS ASSEL ; KEPALA BADAN PERTANAHAN KOTA AMBON (dahulu KEPALA DIREKTORAT AGRARIA PROVINSI MALUKU),
42 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • IDRIS ASSEL ; KEPALA BADAN PERTANAHAN KOTA AMBON (dahulu KEPALA DIREKTORAT AGRARIA PROVINSI MALUKU),