Ditemukan 44769 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Surat keputusan menteri negara agraria Surat keputusan kepala inspeksi agraria jawa timur Konsorsium pembaruan agraria (kpa) vs presiden republik indonesia;; Konsorsium pembaruan agraria (kpa). Dkk vs presiden republik indonesia;; Ahmadi Sh vs menteri agraria dan tata ruang/kepala badan pertanahan nasional; Menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional vs indrarini sawitri Sh;; Robert sudjasmin vs kementerian agraria dan tata ruang / badan pertanahan nasional ri; Menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional vs ahmadi S.h; Jaya Sh. Mm vs menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional; Budiarto karim vs menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional ri;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 03-01-2018 — Putus : 04-06-2018 — Upload : 15-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2 P/HUM/2018
Tanggal 4 Juni 2018 — JOHN PETRUS WANTAH VS MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL;
133 — 93 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • JOHN PETRUS WANTAH VS MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL;
    ., pekerjaan Wiraswasta;Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;melawan:MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG' REPUBLIKINDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Sisingamaraja Nomor2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan:Selanjutnya memberi kuasa kepada Dr. ling R.
    Putusan Nomor 02 P/HUM/2018terhadap Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 111/HPL/KEMATR/BPN/2017 Tanggal 2Oktober 2017, tentang Pemberian Hak Pengelolaan atas nama PemerintahProvinsi Sulawesi Utara atas tanah seluas 927.900 m?
    (Lampiran P26):Bahwa di dalam UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 TentangPeraturan Dasar PokokPokok Agraria (UUPA), Pada bagianPenjelasan Umum tidak menyebutkan dengan istilan hakpengelolaan melainkan pengelolaan.
    Demikian pula antara sesamaundangundang lainnya yang sederajat, Bukankah Secara FilosofiUndangUndang Pokok Agraria bercitacita bahwa tanah, untuksebesarbesarnya untuk kKemakmuran rakyat?
    Putusan Nomor 02 P/HUM/201826.Fotokopi Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 tentangPelaksanaan Konversi Hak Menguasai Negara.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN KIP
Register : 15-01-2024 — Putus : 15-07-2024 — Upload : 30-08-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 27 PK/TUN/KI/2024
Tanggal 15 Juli 2024 — KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL VS FOREST WATCH INDONESIA (FWI);;
58 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL VS FOREST WATCH INDONESIA (FWI);;
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 13-01-2021 — Putus : 24-06-2021 — Upload : 13-01-2022
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 9/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 24 Juni 2021 — ;Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
749 — 672
  • ;Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
    Bahwa Berdasarkan tugas dan fungsi Kementerian Agraria yang sejatinyaamanat UndangUndang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, sesuaisemangat Pasal 33 Ayat 3 Konstitusi UUD 1945 Kementerian Agraria danTata Ruang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang agraria/pertanahan dan tata ruang untuk membantu Presiden dalammenyelenggarakan pemerintahan negara.
    Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan TataRuang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 47 Tahun 2020Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Dan Kantor Pertanahan menyatakan Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional, yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalahinstansi vertikal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BadanPertanahan Nasional di provinsi yang berada di bawah dan bertanggungJawab kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BadanPertanahan
    (Fotokopi dari hasil scan);Surat Keputusan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala BadanPertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 420/SKKP.06/2020 tanggal 27 Otober 2020 tentang Mencabut KeputusanMenteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan NasionalNomor : 355/SkKP.02/IX/2020 tertanggal 11 September 2020.
    (Fotokopi dari fotokopi);Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 47 Tahun 2020Tentang Kemenirian Agraria Dan Tata Ruang.(Fotokopi darifotokopi);Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala BadanPertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 16 Tahun 2020Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Agraria Dan TataRuang/Badan Pertanahan Nasional.(Fotokopi dari fotokopi);UndangUndang Republik Indonesia Nomor: 30 Tahun 2014Tentang Administrasi Pemerintahan.
    ,M.M. tertanggal 11 Desember 2020 Perihal:Keberatan atas Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/KepalaBadan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No.420/SKKP.06/X/2020, Kepada Bpk. Sofyan A. Djalil, Menteri Agraria danTata Ruang Badan Pertanahan Nasional.(Fotokopi sesuai denganasli);Surat dari Jaya, S.H.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 19-03-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 48 K/TUN/2015
Tanggal 19 Maret 2015 — M HERU SUSILO, DKK VS MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
55 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • M HERU SUSILO, DKK VS MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 25-05-2015 — Putus : 10-11-2015 — Upload : 11-12-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 118/G/2015/PTUN-JKT
Tanggal 10 Nopember 2015 — MITRA ANEKA REZEKI ; MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
190 — 143
  • MITRA ANEKA REZEKI ; MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
    ;Penggugat juga mengabaikan ketentuan Pasal 27 UU Pokok Agraria yangmenyatakan bahwa tanah ditelantarkan kalau dengan sengaja tidakdipergunakan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan daripadahaknya.
    Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BadanPertanahan Nasional No: 2/PTTHGU/KemATR/BPN = 2015tertanggal 25 Pebruari 2015 tentang Penetapan Tanah Terlantaryang Berasal Dari Hak Guna Usaha Nomor 01/Sedang Atas NamaPT Mitra Aneka Rezeki Terletak Di Desa Tanjung Laut dan Sedang,Kecamatan Suak Tapeh (Dahulu Kecamatan Banyuasin Ill,Kabupaten Banyuasin (Dahulu Kabupaten Musi Banyuasin), PropinsiSumatera Selatan;Cc.
    Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan PertanahanNasional Republik Indonesia Nomor 2/PTTHGU/KemATR/BPN 2015,tanggal 25 Februari 2015 tentang Penetapan Tanah Terlantar yangberasal dari tanah Hak Guna Usaha Nomor 01/Sedang atas namaPT.Mitra Aneka Rezeki, terletak di Desa Tanjung Laut dan Sedang,Kecamatan Suak Tapeh (dahulu Kecamatan Banyuasin Ill), KabupatenBanyuasin (Dahulu Kabupaten Musi Banyuasin), Propinsi SumateraSelatan;c.
    ), Provinsi Sumatera Selatan ;Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BadanPertanahan Nasional No: 2/PTTHGU/KemATR/BPN 2015 tertanggal25 Pebruari 2015 tentang Penetapan Tanah Terlantar yang Berasal DariHak Guna Usaha Nomor 01/Sedang Atas Nama PT Mitra Aneka RezekiTerletak Di Desa Tanjung Laut dan Sedang, Kecamatan SuakTapeh (Dahulu Kecamatan Banyuasin Ill), Kabupaten Banyuasin(Dahulu Kabupaten Musi Banyuasin), Provinsi Sumatera Selatan ;Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang
    ), Provinsi Sumatera Selatan ;Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BadanPertanahan Nasional No: 2/PTTHGU/KemATR/BPN 2015 tertanggal25 Pebruari 2015 tentang Penetapan Tanah Terlantar yang Berasal DariHak Guna Usaha Nomor 01/Sedang Atas Nama PT Mitra Aneka RezekiTerletak Di Desa Tanjung Laut dan Sedang, Kecamatan Suak Tapeh(Dahulu Kecamatan Banyuasin Ill), Kabupaten Banyuasin (DahuluKabupaten Musi Banyuasin), Provinsi Sumatera Selatan ;Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang
Pengadilan PTTUN MEDAN TUN Pertanahan
Register : 27-04-2011 — Putus : 30-06-2011 — Upload : 17-04-2012
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 64/B/2011/PT.TUN-MDN
Tanggal 30 Juni 2011 — SUHARTOYO, DKK VS MENTERI NEGARA AGRARIA KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, CS
124 — 32
  • SUHARTOYO, DKKVSMENTERI NEGARA AGRARIA KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, CS
    MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADANPERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, dahulu dan sekarang KEPALA BADAN PERTANAHANNASIONAL REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja No. 2 Kebayoran Baru JakartaSelatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya masingmasing; 1. R. B.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Perdata
Register : 07-09-2023 — Putus : 10-01-2024 — Upload : 11-01-2024
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 170/Pdt.G/2023/PN Plk
Tanggal 10 Januari 2024 — Penggugat:
I MADE KARIADA
Tergugat:
ISMAN
Turut Tergugat:
KEMENTRIAN AGRARIA dan TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq. Kantor Wilayah Agraria dan ATR/ Badan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah Cq. Kantor Agraria dan ATR Badan Pertanahan Nasional Kota Palangkaraya
50 — 41
  • Penggugat:
    I MADE KARIADA
    Tergugat:
    ISMAN
    Turut Tergugat:
    KEMENTRIAN AGRARIA dan TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq. Kantor Wilayah Agraria dan ATR/ Badan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah Cq. Kantor Agraria dan ATR Badan Pertanahan Nasional Kota Palangkaraya
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 14-09-2022 — Upload : 08-11-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3045 K/Pdt/2022
Tanggal 14 September 2022 — ENTIH WAASIH VS NURHIDAYAT DAN KANTOR AGRARIA & TATA RUANG/BPN KOTA DEPOK
35 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ENTIH WAASIH VS NURHIDAYAT DAN KANTOR AGRARIA & TATA RUANG/BPN KOTA DEPOK
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 21-10-2016 — Putus : 13-06-2017 — Upload : 18-07-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 253/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 13 Juni 2017 — NUNUKAN JAYA LESTARI ; MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
500 — 2378
  • NUNUKAN JAYA LESTARI ; MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
    Definisi Mediasidisebutkan dalam pasal 1 Angka (7) Permen Agraria No 11/2016 yakni menentukan bahwa mediasi adalah salah satucara untuk menyelesaikan konflik pertanahan sebagaimanadikatakan "Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa dankonflik melalui proses perundingan untuk memperolehkesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator;Bahwa Pasal 38 ayat (1) Permen Agraria No 11/2016menyatakan Apabila para pihak bersedia untuk dilakukanHalaman 60 dari 232 halaman, Putusan Nomor: 253/G/2016/PTUNJKTMediasi
    Bahwa penerbitan Surat Keputusan Menteri Agraria dan TataRuang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 1/Pbt/KEMATR/BPN/2016 tidak terbukti melanggar AsasAsas Umum PemerintahanYang Baik.12.
    Tergugat Il Intervensi membantah selurun dalil Penggugatsebagaimana disampaikan dalam posita Gugatan halaman 42 bagianlla.6 Objek Sengketa Bertentangan dengan pasal 38 (1) PeraturanMenteri Agraria Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian KasusPertanahan (PerMenag 11/2016).
    Nunukan Jaya Lestari yang dilakukan oleh Menteri Agraria Dan TataRuang / Kelapa Badan Pertanahan Nasional ;Bahwa dampak yang benarbenar muncul di masyarakat setelah adanyapencabutan HGU PT.
    Pasal 107 huruf b, g, hPeraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun1999 sehingga telah tepat secara hukum Tergugat menerbitkan SuratKeputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan PertanahanNasional Nomor :1/Pbt/KEMATR/BPN/2016, tanggal 25 Juli 2016 TentangPembatalan Hak Guna Usaha Nomor 01/ Nunukan Barat atas namaPenggugat (vide bukti P3a), oleh karenanya dalil gugatan Penggugat yangmenyatakan terbitnya objek sengketa bertentangan dengan peraturanperundangan yang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 20-09-2007 — Upload : 23-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 218K/TUN/2000
Tanggal 20 September 2007 — MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL ; vs. HANNY LAUWENAS ; HERMAN KHOSUMA ; Dkk
37 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL ; vs. HANNY LAUWENAS ; HERMAN KHOSUMA ; Dkk
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN KIP
Register : 06-02-2017 — Putus : 16-03-2017 — Upload : 05-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 121 K/TUN/2017
Tanggal 16 Maret 2017 — KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL VS FOREST WATCH INDONESIA (FWI);
2173 — 1193 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL VS FOREST WATCH INDONESIA (FWI);
    dan Tata Ruang/Badan PertanahanNasional) berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang PelimpahanKewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak AtasTanah, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian danPembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, dan peraturanlainnya, melalui proses permohonan izin HGU terhadap sebidang tanahyang dikuasai oleh Negara
    Bahwa uraian angka 2 sampai dengan angka 9 halaman 33 sampaidengan halaman 34 Putusan Komisi Informasi Pusat, merupakanperintah dari UndangUndang, yakni UndangUndang Pokok Agraria(UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960) pada Pasal 28 sampaidengan Pasal 4 dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai padaPasal 2 sampai dengan Pasal 18 dengan peraturan pelaksanaannya,yakni Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional Nomor 9 Tahun 1999
    Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 danPeraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor 3 Tahun 1999 yang telah di ubah dengan Peraturan KepalaBadan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013adalah perintah UndangUndang dan Peraturan Pemerintah bukankebijakan dari Termohon (Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BadanPertanahan Nasional);b.
    ;Dengan demikian dikeluarkannya Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 danPeraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor 3 Tahun 1999 yang telah di ganti dengan Peraturan KepalaBadan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013adalah perintah UndangUndang dan Peraturan Pemerintah bukankebijakan dari Termohon (Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BadanPertanahan Nasional);b.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 26-08-2019 — Upload : 27-11-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2063 K/Pdt/2019
Tanggal 26 Agustus 2019 — VS KEPALA DESA CIPANAS dan PEMERINTAH RI cq MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI cq KEPALA KANTOR WILAYAH AGRARIA DAN TATA RUANG JAWA BARAT/BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN KABUPATEN CIANJUR
99 — 95 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • VS KEPALA DESA CIPANAS dan PEMERINTAH RI cq MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI cq KEPALA KANTOR WILAYAH AGRARIA DAN TATA RUANG JAWA BARAT/BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN KABUPATEN CIANJUR
    ., dan kawankawan,Para Tim Pemberi Bantuan Hukum(TPBH) Pemerintah Kabupaten Cianjur, berkantor di Jalan SitiJenab Nomor 31, Cianjur, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 20 Oktober 2017:Termohon Kasasi:DanPEMERINTAH RI cq MENTERI AGRARIA DAN TATARUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI cq KEPALAKANTOR WILAYAH AGRARIA DAN TATA RUANG JAWABARAT/BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq KEPALAKANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/BADANPERTANAHAN KABUPATEN CIANJUR, berkedudukan diJalan Raya Bandung Nomor 61, Cianjur;Mahkamah Agung
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 11-11-2021 — Putus : 21-12-2021 — Upload : 22-12-2021
Putusan PT MAKASSAR Nomor 326/PDT/2021/PT MKS
Tanggal 21 Desember 2021 — Pembanding/Tergugat I : Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Diwakili Oleh : Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Pembanding/Tergugat II : Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Cq. Kantor Wilayah Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Prov Sulawesi Selatan Cq.
87 — 34
  • Pembanding/Tergugat I : Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Diwakili Oleh : Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
    Pembanding/Tergugat II : Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Cq. Kantor Wilayah Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Prov Sulawesi Selatan Cq.
    Kepala Kantor Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar Diwakili Oleh : Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Cq. Kantor Wilayah Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Prov Sulawesi Selatan Cq. Kepala Kantor Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar
    Terbanding/Penggugat I : HERRY TJIARLEX
    Terbanding/Penggugat II : ANDIANTO POALER
    Terbanding/Penggugat I : Dra.
    PUTUSANNomor 326/PDT/2021/PT MKSDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara antara:1.KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADANPERTANAHAN NASIONAL, Berkedudukan di JakartaJalan Sisingamangaraja Nomor 2 Kebayoran Baru,Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta,dalam hal int diwakili oleh TEGUHTRIASTONO,A.Ptnh,M.M dan SETI KUNCORO, S.SIT
    ,M.M Berdasarkan Surat Tugas Nomor 647/ST800.36/VII/2021 selanjutnya disebut sebagai, PEMBANDING I semula TERGUGAT ;KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADANPERTANAHAN NASIONAL Cq KANTOR WILAYAHAGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHANNASIONAL Provinsi Sulawesi Selatan Cq KEPALAKANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/BADANPERTANAHAN NASIONAL KOTA MAKASSAR,berkedudukan di JI.A.P.Pettarani No.8 Makassar ,selanjutnya disebeut sebagai, PEMBANDING II semula TERGUGAT II;Dalam hal ini keduanya diwakili oleh Kuasanya
    Bahwa Pembanding I/ Tergugat tegaskan bahwa tidak adaperbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat i.c.Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasionalyang menimbulkan kerugian PenggugatBahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, maka sangat berdasarkanhukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar untuk menerimapermohonan Banding dari Pembanding dan menyatakan menolak gugatanTerbanding/Penggugat untuk seluruhnya atau setidaktidaknya menyatakangugatan Terbanding/Penggugat
    Badan PertanahanNasional Kota Makassar sebagai Tergugat II, maka mengingat badan hukumdan tanggung jawab perbuatan Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalSulawesi Selatan dan Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar ada padaBadan Pertanahan Nasional, maka dengan disebutkan pada bagian identifikasigugatan yaitu Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Patanahan NasionalCq.
    Bahwa bagaimana mungkin Para Penggugat/Para Terbandingdapat mengajukan tuntutan hukum/Gugatan terhadap BadanPertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Makassarsebelum lewat dari jangka waktu 30 (tiga puluh tahun) sejakPara Penggugat/Para Terbanding telah memiliki Akte Jual BeliNomor. 23/1965 tertanggal.12 Maret 1965, sementara selain ParaPenggugat/Para Terbanding telah tidak atau belum mengetahuijikalau lokasi/obyek bidang tanah tersebut telah terbit SertipikatHak Pakai atas nama Kementerian Agraria
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 21-12-2022 — Upload : 12-12-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4430 K/Pdt/2022
Tanggal 21 Desember 2022 — KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL c.q. KEPALA WILAYAH AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI SELATAN c.q. KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN MAROS, DK. VS DARMAWATI DG PUJI BINTI RUMALLANG, DK. DAN PT HADJI KALLA, DKK.
59 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I:KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADANPERTANAHAN NASIONAL c.q. KEPALA WILAYAH AGRARIA DANTATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSISULAWESI SELATAN c.q.
    KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATARUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN MAROS,dan Pemohon Kasasi II: JANNAWATI tersebut;- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor161/PDT/2021/PT MKS, tanggal 19 Agustus 2021 yang menguatkanputusan Pengadilan Negeri Maros Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Mrs, tanggal18 Maret 2021;MENGADILI SENDIRI:Dalam Eksepsi:- Menolak eksepsi Tergugat II dan Tergugat V untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;Menghukum
    KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADANPERTANAHAN NASIONAL c.q. KEPALA WILAYAHAGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHANNASIONAL PROVINSI SULAWESI SELATAN c.q.KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/BADANPERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN MAROS, DK. VS DARMAWATI DG PUJI BINTI RUMALLANG, DK. DAN PT HADJI KALLA, DKK.
Pengadilan PN CIANJUR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 16-08-2022 — Putus : 12-06-2023 — Upload : 22-06-2023
Putusan PN CIANJUR Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Cjr
Tanggal 12 Juni 2023 — Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia c.q. Kantor wilayah Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat cq Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional
100 — 52
  • Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia c.q. Kantor wilayah Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat cq Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional
Pengadilan PT JAMBI Perdata
Register : 17-05-2023 — Putus : 12-06-2023 — Upload : 12-06-2023
Putusan PT JAMBI Nomor 56/PDT/2023/PT JMB
Tanggal 12 Juni 2023 — ,M.SY
Terbanding/Tergugat : NURYASIN
Terbanding/Turut Tergugat I : Kementrian Agraria dan Tara Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI Cq Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Propinsi Jambi cq Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Jambi
Terbanding/Turut Tergugat II : Kementrian Agraria dan Tara Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI Cq Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
63 — 7
  • ,M.SY
    Terbanding/Tergugat : NURYASIN
    Terbanding/Turut Tergugat I : Kementrian Agraria dan Tara Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI Cq Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Propinsi Jambi cq Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Jambi
    Terbanding/Turut Tergugat II : Kementrian Agraria dan Tara Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI Cq Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
    Nasional (BPN) Propinsi Jambi cq Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab.Batanghari
Pengadilan PN PAINAN Perdata
Register : 29-11-2022 — Putus : 31-05-2023 — Upload : 31-05-2023
Putusan PN PAINAN Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Pnn
Tanggal 31 Mei 2023 — Penggugat:
BADRI.S
Tergugat:
1.SUARNI
2.SYAFRINALDI
3.ELIS
4.Pemerintah RI c/q Kementerian Agraria/Tata Ruang/BPN RI c/q Kakanwil Agraria/Tata Ruang/BPN Prov.Sumatera Barat, c/q Kepala Kantor Agraria/Tata Ruang/BPN Kab. Pesisir Selatan
121 — 6
  • Penggugat:
    BADRI.S
    Tergugat:
    1.SUARNI
    2.SYAFRINALDI
    3.ELIS
    4.Pemerintah RI c/q Kementerian Agraria/Tata Ruang/BPN RI c/q Kakanwil Agraria/Tata Ruang/BPN Prov.Sumatera Barat, c/q Kepala Kantor Agraria/Tata Ruang/BPN Kab. Pesisir Selatan
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 11-11-2021 — Putus : 21-12-2021 — Upload : 22-12-2021
Putusan PT MAKASSAR Nomor 326/PDT/2021/PT MKS
Tanggal 21 Desember 2021 — Pembanding/Tergugat I : Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Diwakili Oleh : Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Pembanding/Tergugat II : Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Cq. Kantor Wilayah Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Prov Sulawesi Selatan Cq.
78 — 28
  • Pembanding/Tergugat I : Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Diwakili Oleh : Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
    Pembanding/Tergugat II : Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Cq. Kantor Wilayah Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Prov Sulawesi Selatan Cq.
    Kepala Kantor Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar Diwakili Oleh : Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Cq. Kantor Wilayah Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Prov Sulawesi Selatan Cq. Kepala Kantor Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar
    Terbanding/Penggugat I : HERRY TJIARLEX
    Terbanding/Penggugat II : ANDIANTO POALER
    Terbanding/Penggugat I : Dra.
    PUTUSANNomor 326/PDT/2021/PT MKSDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara antara:1.KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADANPERTANAHAN NASIONAL, Berkedudukan di JakartaJalan Sisingamangaraja Nomor 2 Kebayoran Baru,Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta,dalam hal int diwakili oleh TEGUHTRIASTONO,A.Ptnh,M.M dan SETI KUNCORO, S.SIT
    ,M.M Berdasarkan Surat Tugas Nomor 647/ST800.36/VII/2021 selanjutnya disebut sebagai, PEMBANDING I semula TERGUGAT ;KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADANPERTANAHAN NASIONAL Cq KANTOR WILAYAHAGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHANNASIONAL Provinsi Sulawesi Selatan Cq KEPALAKANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/BADANPERTANAHAN NASIONAL KOTA MAKASSAR,berkedudukan di JI.A.P.Pettarani No.8 Makassar ,selanjutnya disebeut sebagai, PEMBANDING II semula TERGUGAT II;Dalam hal ini keduanya diwakili oleh Kuasanya
    Bahwa Pembanding I/ Tergugat tegaskan bahwa tidak adaperbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat i.c.Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasionalyang menimbulkan kerugian PenggugatBahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, maka sangat berdasarkanhukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar untuk menerimapermohonan Banding dari Pembanding dan menyatakan menolak gugatanTerbanding/Penggugat untuk seluruhnya atau setidaktidaknya menyatakangugatan Terbanding/Penggugat
    Badan PertanahanNasional Kota Makassar sebagai Tergugat II, maka mengingat badan hukumdan tanggung jawab perbuatan Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalSulawesi Selatan dan Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar ada padaBadan Pertanahan Nasional, maka dengan disebutkan pada bagian identifikasigugatan yaitu Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Patanahan NasionalCq.
    Bahwa bagaimana mungkin Para Penggugat/Para Terbandingdapat mengajukan tuntutan hukum/Gugatan terhadap BadanPertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Makassarsebelum lewat dari jangka waktu 30 (tiga puluh tahun) sejakPara Penggugat/Para Terbanding telah memiliki Akte Jual BeliNomor. 23/1965 tertanggal.12 Maret 1965, sementara selain ParaPenggugat/Para Terbanding telah tidak atau belum mengetahuijikalau lokasi/obyek bidang tanah tersebut telah terbit SertipikatHak Pakai atas nama Kementerian Agraria
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 05-09-2017 — Putus : 10-10-2017 — Upload : 18-10-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 13/P/FP/2017/PTUN.JKT
Tanggal 10 Oktober 2017 — RICKY ELVIANDI AFRIZAL ; MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
79 — 34
  • RICKY ELVIANDI AFRIZAL ; MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
    .: cece eee eetteeteeseseeeees PEMOHON;Terhadap :MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHANNASIONAL REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan diJalan Sisingamangaraja Nomor 2 Kebayoran Baru JakartaSelatan.Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 26/SK/IX/2017tertanggal 27 September 2017, telah memberikan kuasanyakepada :1. Nama : Drs. Gunawan Muhammad,MPA.Jabatan : Kepala Biro Organisasi danKepegawaian.Kewarganegaraan : Indonesia2. Nama : Sri Soewito, S.H.Halaman 1 dari 26 halaman.
    Bahwa Pemohon telah berkirim surat permohonan kepada Termohon yaitusurat Permohonan tanggal 3 Juli 2017 Perihal : Mohon diterbitkan suratKeputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan PertanahanNasional Republik Indonesia setingkat seperti semula TentangPengangkatan PNS atas nama Ricky Elviandi Afrizal NIP. 19620404198303 1 008 Pangkat/Gol Penata Muda Tk.
    Menyatakan Mewajibkan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/KepalaBadan Pertanahan Nasional Republik Indonesia atau Termohon untukmenetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan sesuaiHalaman 10 dari 26 halaman.
    Putusan Nomor 13/P/FP/2017/PTUN.JKTmaksud surat permohonan Pemohon tanggal 3 Juli 2017 Perihal : Mohonditerbitkan surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/KepalaBadan Pertanahan Nasional Republik Indonesia setingkat seperti semulaTentang Pengangkatan PNS atas nama Ricky Elviandi Affrizal NIP.19620404 198303 1 008 Pangkat/Gol Penata Muda Tk.I (Ill/o) dalamjabatan eselon NV atau setara jabatan Pengawas.3.
    Menteri agraria dan TataRuang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia,Halaman 12 dari 26 halaman. Putusan Nomor 13/P/FP/2017/PTUN.JKT2. Bukti P23. Bukti P34. Bukti P45. Bukti P56. Bukti P6Perihal : Mohon diterbitkan surat Keputusan Menteri Agraria danTata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RepublikIndonesia setingkat seperti semula atas nama Ricky ElviandiAfrizal NIP. 19620404 198303 1 008 Pangkat/Gol PenataMudaTk.
Pengadilan PN KENDARI Perdata
Register : 16-09-2021 — Putus : 05-01-2022 — Upload : 07-01-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 91/Pdt.G/2021/PN Kdi
Tanggal 5 Januari 2022 — EDY YUSUF, Apt LAWAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq. Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang / Badan Peranahan Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara, dkk
59 — 17
  • EDY YUSUF, AptLAWAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq. Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang / Badan Peranahan Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara, dkk