Ditemukan 44769 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Surat keputusan menteri negara agraria Surat keputusan kepala inspeksi agraria jawa timur Konsorsium pembaruan agraria (kpa) vs presiden republik indonesia;; Konsorsium pembaruan agraria (kpa). Dkk vs presiden republik indonesia;; Ahmadi Sh vs menteri agraria dan tata ruang/kepala badan pertanahan nasional; Robert sudjasmin vs kementerian agraria dan tata ruang / badan pertanahan nasional ri; Menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional vs indrarini sawitri Sh;; Menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional vs ahmadi S.h; Jaya Sh. Mm vs menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional; Budiarto karim vs menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional ri;
Pengadilan PN TASIKMALAYA Perdata
Register : 10-10-2022 — Putus : 20-03-2023 — Upload : 17-05-2023
Putusan PN TASIKMALAYA Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Tsm
Tanggal 20 Maret 2023 — Muhammad Syam Firman, S.T
2.Marisca Elisse Hendrata
3.Muhammad Hikmat, S.H
4.Kementrian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia C.q Badan Pertanahan Nasional Cq Kantor Agraria dan Tata Ruang Provinsi Jawa Barat Cq Kantor Agraria dan Tata Ruang /Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya
66 — 39
  • Muhammad Syam Firman, S.T
    2.Marisca Elisse Hendrata
    3.Muhammad Hikmat, S.H
    4.Kementrian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia C.q Badan Pertanahan Nasional Cq Kantor Agraria dan Tata Ruang Provinsi Jawa Barat Cq Kantor Agraria dan Tata Ruang /Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya
Pengadilan PT PADANG Perdata
Putus : 11-10-2017 — Upload : 18-12-2017
Putusan PT PADANG Nomor 140/PDT/2017/PT PDG
Tanggal 11 Oktober 2017 — BANK TABUNGAN NEGARA (BTN) Cq BANK TABUNGAN NEGARA CABANG PADANG, CS LAWAN ARMI SIMON, BSC, CS DAN PEMERINTAH RI Cq KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /BADAN PERTANAHAN NASIONALl RI Cq KAKANWIL KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SUMATERA BARAT Cq KEPALA KANTOR KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA PADANG
75 — 47
  • BANK TABUNGAN NEGARA (BTN) Cq BANK TABUNGAN NEGARA CABANG PADANG, CS LAWAN ARMI SIMON, BSC, CS DAN PEMERINTAH RI Cq KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /BADAN PERTANAHAN NASIONALl RI Cq KAKANWIL KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SUMATERA BARAT Cq KEPALA KANTOR KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA PADANG
    ;Advokat pada Kantor Hukum Universal, beralamat di Komplek Aur Duri Indah IllNo. 7 Padang, selanjutnya disebut Penggugat/Terbanding;DANPEMERINTAH RI Cq KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONALI RI Cq KAKANWIL KEMENTRIANAGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONALPROPINSI SUMATERA BARAT Cq KEPALA KANTOR KEMENTRIANAGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONALKOTA PADANG, Jalan Ujung Gurun No. 1 Padang, diwakili kuasanya:Syofrina Roza, SH., Olsia Rediftera., Nelia Verawati.
Pengadilan PN SURAKARTA Perdata
Register : 05-04-2024 — Putus : 01-08-2024 — Upload : 02-08-2024
Putusan PN SURAKARTA Nomor 63/Pdt.G/2024/PN Skt
Tanggal 1 Agustus 2024 — Penggugat:
YUSUF HARDIYANTO, SE
Tergugat:
1.ARYA HIDAYAT ADISENA
2.KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KLATEN CQ. KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KLATEN
22 — 13
  • Penggugat:
    YUSUF HARDIYANTO, SE
    Tergugat:
    1.ARYA HIDAYAT ADISENA
    2.KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KLATEN CQ. KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KLATEN
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 28-02-2019 — Putus : 30-07-2019 — Upload : 21-10-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 33/G/2019/PTUN-JKT
Tanggal 30 Juli 2019 — HIU KOK MING ; Direktur Jenderal Hubungan Hukum Keagrarian pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional
234 — 279
  • Menyatakan tidak sah Keputusan Direktur Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (Tergugat) Nomor: 2094/19.2-400/V/2017, tanggal 23 Mei 2017, Perihal: Pengembalian Berkas Permohonan Hak Guna Bangunan atas nama Hiu Kok Ming seluas 47.945 m2, terletak di Desa Lambangsari, kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;3.
    HIU KOK MING ; Direktur Jenderal Hubungan Hukum Keagrarian pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional
    Memerintahkan kepada Direktur Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaanpada Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Tergugat) untuk melanjutkanproses Permohonan Hak Guna Bangunan yang diajukan Penggugat padatanggal 26 Pebruari 2013 kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/BadanPertanahan Nasional untuk menerbitkan Surat Keputusan Pemberian HGBa/n Penggugat seluas 47.954 m2, terletak di Desa Lambangsari, KecamatanTambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan
    maka Penggugat mengajukan banding kepadaMenteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional selakuatasan Tergugat, dan diterima berdasarkan tanda bukti penerimaan padaKementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional padatanggal 12 Februari 2019 (vide bukti P9), demikian juga tidak ada bukti yangmengungkap fakta bahwa atasan Tergugat telah menanggapi upayaadministratif berupa banding yang diajukan Penggugat; bahwa Gugatan Penggugat terdaftar pada register perkara Pengadilan
    Hiu Kok Ming (Penggugat) dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang / BadanPertanahan Nasional dalam keputusan objek sengketa (vide bukti P1 = T1),ternyata tidak diproses untuk dilengkapi (dimintakan kelengkapannya) kepadapemohon HGB melainkan berkasnya dikembalikan oleh Kepala Kantor PertanahanKabupaten Bekasi kepada pemohon (Penggugat), maka menurut Pengadilanpengembalian berkas dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang / BadanHalaman 65 dari 71 halaman, Putusan Nomor: 33/G/2019/PTUNJKT.Pertanahan Nasional
    darisegi/aspek kewenangan tidak berwenang menerbitkan keputusan objek sengketa,dengan demikian tindakan Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa(vide bukti P1 = T1) adalah cacat dari segi kewenangan (onbevoegheid rationemateriae);Menimbang, bahwa terhadap kesimpulan Tergugat yang pada pokoknyamenyatakan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor8 Tahun 2015 tentang Organisasi danTata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan
    Hiu KokMing (Penggugat) dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan PertanahanNasional dalam keputusan objek sengketa (vide bukti P1 = T1), kepada KepalaKantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat selanjutnya berkas permohonan HGBdimaksud bukan dilakukan pelengkapan data dan /atau untuk mendapatkankonfirmasi sesuai permintaan Kementerian Agraria dan Tata Ruang / BadanPertanahan Nasional, tetapi justru berkas permohonan tersebut dikembalikan olehKepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi kepada pemohon
Pengadilan PN TASIKMALAYA Perdata
Register : 27-11-2019 — Putus : 12-05-2020 — Upload : 18-05-2020
Putusan PN TASIKMALAYA Nomor 47/Pdt.G/2019/PN Tsm
Tanggal 12 Mei 2020 — YANTI MADYAWATI
2.SINTA KURNIATI
Turut Tergugat:
1.Bank UOB Bandung
2.ABDUL BASIT
3.Pemerintahan Republik Indonesia, Cq Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia Badan Pertanahan Nasional, Cq Kantor Agraria dan tata Ruang Provinsi Jawa Barat, Cq Kantor Agraria dan tata Ruang Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya
4.Kantor Agraria dan tata Ruang/Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya
141 — 38
  • YANTI MADYAWATI
    2.SINTA KURNIATI
    Turut Tergugat:
    1.Bank UOB Bandung
    2.ABDUL BASIT
    3.Pemerintahan Republik Indonesia, Cq Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia Badan Pertanahan Nasional, Cq Kantor Agraria dan tata Ruang Provinsi Jawa Barat, Cq Kantor Agraria dan tata Ruang Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya
    4.Kantor Agraria dan tata Ruang/Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya
Pengadilan PN SENGETI Perdata
Register : 28-03-2024 — Putus : 18-04-2024 — Upload : 22-04-2024
Putusan PN SENGETI Nomor 10/Pdt.G/2024/PN Snt
Tanggal 18 April 2024 — Penggugat:
AZAHARI.A
Tergugat:
SALIM
Turut Tergugat:
1.Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Kota Jambi
2.Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi
22 — 7
  • Penggugat:
    AZAHARI.A
    Tergugat:
    SALIM
    Turut Tergugat:
    1.Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Kota Jambi
    2.Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 13-07-2022 — Upload : 16-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 570 PK/Pdt/2022
Tanggal 13 Juli 2022 — IRAWAN Lawan YUSUP TAUDJIRI, DKK Dan KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BANDUNG, DKK
81 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • IRAWANLawanYUSUP TAUDJIRI, DKKDanKEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADANPERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BANDUNG, DKK
Pengadilan PN BENGKALIS Pidana Umum
Register : 06-12-2022 — Putus : 23-02-2023 — Upload : 27-02-2023
Putusan PN BENGKALIS Nomor 692/Pid.B/2022/PN Bls
Tanggal 23 Februari 2023 — Penuntut Umum:
OKKY FATHONI NUGRAHA, SH
Terdakwa:
WISMAR Alias ASIONG
68 — 18
  • pidana yang dijatuhkan;
  • Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  • Menetapkan barang bukti berupa:
    • 1 (satu) persil asli Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Jonilie register nomor: 593.83/SKGR/DS-L/II/2018/03, yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Lemang Kecamatan Rangsang Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti;
    • 1 (satu) persil surat asli pemberian Hak Pakai atas nama Lim Ing Po dan Li Tjin Tie nomor: 766/II/SLP/1964, yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria
      Daerah Bengkalis di tandatangani oleh Kepala Agraria Daerah Bengkalis Mustafa Salim;
    • 1 (satu) persil surat asli pemberian Hak Pakai atas nama Lim Ing Po dan Li Tjin Tie nomor: 767/II/SLP/1964, yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Daerah Bengkalis di tandatangani oleh Kepala Agraria Daerah Bengkalis Mustafa Salim;
    • 1 (satu) persil surat asli pemberian Hak Pakai atas nama Lim Ing Po dan Li Tjin Tie nomor: 768/II/SLP/1964, yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Daerah Bengkalis di
      tandatangani oleh Kepala Agraria Daerah Bengkalis Mustafa Salim;
    • 1 (satu) persil surat asli pemberian Hak Pakai atas nama Lim Ing Po dan Li Tjin Tie nomor: 769/II/SLP/1964, yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Daerah Bengkalis di tandatangani oleh Kepala Agraria Daerah Bengkalis Mustafa Salim;
    • 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian sebidang tanah kebun sagu/karet berdasarkan SKGR Reg Nomor: 593.83/SKGR/DS-L/II/2018/03, tanggal 26 Pebruari 2018 yang ditandatangani oleh penjual
Pengadilan PT PADANG Perdata
Register : 06-07-2023 — Putus : 16-08-2023 — Upload : 16-08-2023
Putusan PT PADANG Nomor 163/PDT/2023/PT PDG
Tanggal 16 Agustus 2023 — Pembanding/Penggugat : BADRI.S Diwakili Oleh : Yunisman, S.H
Terbanding/Tergugat I : SUARNI
Terbanding/Tergugat II : SYAFRINALDI
Terbanding/Tergugat III : ELIS
Terbanding/Tergugat IV : Pemerintah RI c/q Kementerian Agraria/Tata Ruang/BPN RI c/q Kakanwil Agraria/Tata Ruang/BPN Prov.Sumatera Barat, c/q Kepala Kantor Agraria/Tata Ruang/BPN Kab. Pesisir Selatan
63 — 48
  • Pembanding/Penggugat : BADRI.S Diwakili Oleh : Yunisman, S.H
    Terbanding/Tergugat I : SUARNI
    Terbanding/Tergugat II : SYAFRINALDI
    Terbanding/Tergugat III : ELIS
    Terbanding/Tergugat IV : Pemerintah RI c/q Kementerian Agraria/Tata Ruang/BPN RI c/q Kakanwil Agraria/Tata Ruang/BPN Prov.Sumatera Barat, c/q Kepala Kantor Agraria/Tata Ruang/BPN Kab. Pesisir Selatan
Pengadilan PT MANADO Perdata
Register : 04-12-2019 — Putus : 22-01-2020 — Upload : 22-01-2020
Putusan PT MANADO Nomor 173/PDT/2019/PT MND
Tanggal 22 Januari 2020 — Gubernur Sulawesi Utara
Terbanding/Tergugat II : Menteri Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq Kepala Kantor Wilayah Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara Cq Kepala Kantor Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kota Manado
66 — 32
  • Gubernur Sulawesi Utara
    Terbanding/Tergugat II : Menteri Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq Kepala Kantor Wilayah Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara Cq Kepala Kantor Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kota Manado
    FEMMY FRIDA PIRI, Tempat Lahir Manado, Tanggal Lahir 15 Februari1952,Umur 66 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan,Warga Negara Indonesia, Alamat Desa LelemaJaga Kecamatan Tumpaan KabupatenMinahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara,Agama Kristen, Pekerjaan Pensiunan, StatusKawin Cerai Mati, Pendidikan SMA;Sebagai PEMBANDING semulaPENGGUGAT ;LAWANMENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, C.q.GUBERNURSULAWESI UTARA, yang beralamat di JI.17Agustus No. 69 Manado,Sebagai TERBANDING I SemulaTERGUGAT I;MENTERI AGRARIA
    KEPALAKANTOR WILAYAH AGRARIA TATAHalaman 1 dari 11 Putusan Nomor 173/PDT/2019/PT MNDRUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONALPROVINSI SULAWESI UTARA, C.q. KEPALAKANTOR AGRARIA TATA RUANG/BADANPERTANAHAN NASIONAL KOTA MANADO,yang beralamat di Jl.
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 21-04-2020 — Putus : 10-06-2020 — Upload : 12-06-2020
Putusan PTUN SERANG Nomor 23/G/2020/PTUN.SRG
Tanggal 10 Juni 2020 — Penggugat:
MULJADI KARTARAHARJA
Tergugat:
Kepala Agraria Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kota Tangerang Selatan
181 — 123
  • Penggugat:
    MULJADI KARTARAHARJA
    Tergugat:
    Kepala Agraria Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kota Tangerang Selatan
Pengadilan PN DEPOK Perdata Tanah
Putus : 08-03-2013 — Upload : 07-05-2014
Putusan PN DEPOK Nomor 185/Pdt.G/2012/PN.DPK
Tanggal 8 Maret 2013 — SOEDARTO ; DJUNED AGENG PRABANDHONO VS JUSUF GUNAWAN ; TJHOEA KE MOI, Dkk
1259 — 107
  • Sertifikat Hak Milik Nomor : 659 Desa Cinangka, Gambar Situasi Nomor : 156/1978, luas tanah 2280 M2, yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Bogor tanggal 23 November 1978, atas nama pemegang hak Jusuf Gunawan ; ---------------------------------------b.
    Sertifikat Hak Milik Nomor : 660 Desa Cinangka, Gambar Situasi Nomor : 154/1978, luas tanah 2200 M2, yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Bogor tanggal 23 November 1978, atas nama pemegang hak Tjhoea Ke Moi ; ----------------------------------------c.
    Sertifikat Hak Milik Nomor : 661 Desa Cinangka, Gambar Situasi Nomor : 155/1978, luas tanah 2200 M2, yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Bogor tanggal 23 November 1978, atas nama pemegang hak Abang Gunawan ; -------------------------------------d.
    Sertifikat Hak Milik Nomor : 659 Desa Cinangka, gambar situasiNomor : 156/1978, Luas tanah 2280 M2 yang dikeluarkan olehKantor Agraria Kabupaten Bogor tanggal 23 Nopember 1978,atas nama Pemegang Hak Jusuf Gunawan ;b. Sertifikat Hak Milik Nomor : 660 Desa Cinangka, gambar situasiNomor : 154/1978, Luas tanah 2200 M2 yang dikeluarkan olehKantor Agraria Kabupaten Bogor tanggal 23 Nopember 1978,atas nama Pemegang Hak Tjhoea Ke Moi ;c.
    Sertifikat Hak Milik Nomor : 661 Desa Cinangka, gambar situasiNomor : 155/1978, Luas tanah 2200 M2 yang dikeluarkan olehKantor Agraria Kabupaten Bogor tanggal 23 Nopember 1978,atas nama Pemegang Hak Aban Gunawan ;d. Sertifikat Hak Milik Nomor : 885 Desa Cinangka, gambar situasiNomor : 2365/1975, Luas tanah 300 M2 yang dikeluarkan olehKantor Agraria Kabupaten Bogor tanggal 26 Pebruari 1980 atasnama Pemegang Hak Irwan Mulyadi Gunawan ;e.
    Sertifikat Hak Milik Nomor : 659 Desa Cinangka, gambar situasiNomor : 156/1978, Luas tanah 2280 M2 yang dikeluarkan olehKantor Agraria Kabupaten Bogor tanggal 23 Nopember 1978,7atas nama Pemegang Hak Jusuf Gunawan ;b. Sertifikat Hak Milik Nomor : 660 Desa Cinangka, gambar situasiNomor : 154/1978, Luas tanah 2200 M2 yang dikeluarkan olehKantor Agraria Kabupaten Bogor tanggal 23 Nopember 1978,atas nama Pemegang Hak Tjhoea Ke Moi ;c.
    Sertifikat Hak Milik Nomor : 661 Desa Cinangka, gambar situasiNomor : 155/1978, Luas tanah 2200 M2 yang dikeluarkan olehKantor Agraria Kabupaten Bogor tanggal 23 Nopember 1978,atas nama Pemegang Hak Aban Gunawan =;d. Sertifikat Hak Milik Nomor : 885 Desa Cinangka, gambar situasiNomor : 2365/1975, Luas tanah 300 M2 yang dikeluarkan olehKantor Agraria Kabupaten Bogor tanggal 26 Pebruari 1980 atasnama Pemegang Hak Irwan Mulyadi Gunawan ;e.
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Register : 05-03-2024 — Putus : 19-03-2024 — Upload : 19-03-2024
Putusan PT SEMARANG Nomor 122/PDT/2024/PT SMG
Tanggal 19 Maret 2024 — BANK CENTRAL ASIA Tbk KANWIL II SEMARANG
Terbanding/Turut Tergugat I : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq DIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN NEGARA Cq KANWIL DJKN JAWA TENGAH & DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Cq KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KOTA SEMARANG
Terbanding/Turut Tergugat II : KEMENTERIAN AGRARIA dan TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL (ATR/BPN) PUSAT Cq KANTOR AGRARIA dan TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL (ATR/BPN) KANWIL PROVINSI
45 — 37

  • M E N G A D I L I :

    1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
    2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 234/Pdt.G/2023/PN Smg tanggal 18 Januari sekedar mengenai penambahan pihak Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Pusat Cq Kantor Agraria dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kanwil Provinsi Jawa Tengah Cq Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kota Semarang sebagai
    BANK CENTRAL ASIA Tbk KANWIL II SEMARANG
    Terbanding/Turut Tergugat I : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq DIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN NEGARA Cq KANWIL DJKN JAWA TENGAH & DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Cq KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KOTA SEMARANG
    Terbanding/Turut Tergugat II : KEMENTERIAN AGRARIA dan TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL (ATR/BPN) PUSAT Cq KANTOR AGRARIA dan TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL (ATR/BPN) KANWIL PROVINSI
    JAWA TENGAH Cq KANTOR AGRARIA dan TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL (ATR/BPN) KOTA SEMARANG
Pengadilan PN DEMAK Perdata Tanah
Register : 28-05-2018 — Putus : 05-12-2018 — Upload : 09-07-2019
Putusan PN DEMAK Nomor 26/Pdt.G/2018/PN.Dmk
Tanggal 5 Desember 2018 — MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH Cq. KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN DEMAK,
133 — 56
  • MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH Cq. KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN DEMAK,
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 12-06-2023 — Putus : 01-08-2023 — Upload : 08-08-2023
Putusan PT JAKARTA Nomor 381/PDT/2023/PT DKI
Tanggal 1 Agustus 2023 — Bank Kesejahteraan Ekonomi
Terbanding/Turut Tergugat I : Kantor Badan tata ruang agraria dan Badan Pertanahan Nasional Jakarta Timur
Terbanding/Turut Tergugat II : Kantor Badan tata ruang agraria dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Boyolali
Terbanding/Turut Tergugat III : Kantor Badan tata ruang agraria dan Badan Pertanahan Nasional Kota Surabaya
Terbanding/Turut Tergugat IV : Kantor Badan tata ruang agraria dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pasuruan
Terbanding/Turut Tergugat
41 — 0
  • Bank Kesejahteraan Ekonomi
    Terbanding/Turut Tergugat I : Kantor Badan tata ruang agraria dan Badan Pertanahan Nasional Jakarta Timur
    Terbanding/Turut Tergugat II : Kantor Badan tata ruang agraria dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Boyolali
    Terbanding/Turut Tergugat III : Kantor Badan tata ruang agraria dan Badan Pertanahan Nasional Kota Surabaya
    Terbanding/Turut Tergugat IV : Kantor Badan tata ruang agraria dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pasuruan
    Terbanding/Turut Tergugat
    V : Kantor Badan tata ruang agraria dan Badan Pertanahan Nasional Kota Bekasi
    Terbanding/Turut Tergugat VI : Kantor Badan tata ruang agraria dan Badan Pertanahan Nasional Kota Bogor
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 10-10-2019 — Putus : 26-03-2020 — Upload : 08-05-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 201/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 26 Maret 2020 — Penggugat:
ONG CHAI HUAT
Tergugat:
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
424 — 270

  • M E N G A D I L I

    DALAM EKSEPSI

    • Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;

    DALAM POKOK PERKARA

    1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
    2. Menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6/Pct/KEM-ATR/BPN/VII/2019, tanggal 15 Juli 2019, tentang Pencabutan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah
    Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor 281/HGB/BPN.32/2017 tanggal 03 November 2017 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas Tanah Seluas 6.354m2 dan Pembatalan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 427/Gudang Surat Ukur Nomor 93/Gudang/2017 atas nama Ong Chai Huat Seluas 6.354m2 Terletak di Jalan Suryakencana Nomor 162 Kelurahan Gudang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat karena Cacat Administrasi;
  • Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Agraria
    Tanah Seluas 6.354m2 dan Pembatalan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 427/Gudang Surat Ukur Nomor 93/Gudang/2017 atas nama Ong Chai Huat Seluas 6.354m2 Terletak di Jalan Suryakencana Nomor 162 Kelurahan Gudang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat karena Cacat Administrasi;
  • Menyatakan menguatkan dan tetap mempertahankan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 201/G/2019/PTUN-JKT, tanggal 26 Maret 2020 Tentang Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Agraria
    Penggugat:
    ONG CHAI HUAT
    Tergugat:
    Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
    Surat Penggugat tertanggal 27 Agustus 2019, perihal SuratKeberatan terhadap Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional No.:6/Pct/KEMATR/BPN/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019; danb.
    ROBBYBUNING PANGEMANAN terhadap tanah dalam Objek Sengketayang telah dipertimbangkan oleh Menteri Agraria dan TataRuang/Kepala Badan Pertanahan Nasional pada Surat KeputusanMenteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor 6/Pct/KEMATR/BPN/VII/2019, tanggal 15 Juli 2019, samasekali tidak didasarkan pada suatu alas hak yang sah dan tidak adakepentingan Sdr.
    ROBBY BUNING PANGEMANAN yangharusdipertimbangkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BadanPertanahan Nasional.Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka sangat tidak seimbang antarakerugian yang akan diderita Penggugat dengan dibatalkannya SHGB427/Gudang oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan PertanahanNasional dengan ketidakadaan kepentingan ataupun alas hak yang sah bagiSdr.
    Zainal ArifinMochtar, SH., L.L.M., tanggal 6 Februari 2020 ; P34 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Tertulis(Affidavit) Ahli Hukum Agraria, Prof.Dr.
    Peraturan Menteri Agraria danTata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional R. No : 11 Tahun 2016Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan jo. Peraturan Menteri Agraria danTata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional R. No : 9 Tahun 1999Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara danHak Pengelolaan jo. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/KepalaBadan Pertanahan Nasional R.
Pengadilan PN MENGGALA Perdata
Register : 03-02-2023 — Putus : 10-08-2023 — Upload : 14-08-2023
Putusan PN MENGGALA Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Mgl
Tanggal 10 Agustus 2023 — Penggugat:
1.Maya Fatmawati
2.Hasanah
Tergugat:
2.Wartomo
3.Uun Supian
Turut Tergugat:
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq Kantor Wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung Cq Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mesuji
95 — 93
  • Penggugat:
    1.Maya Fatmawati
    2.Hasanah
    Tergugat:
    2.Wartomo
    3.Uun Supian
    Turut Tergugat:
    Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq Kantor Wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung Cq Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mesuji
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 06-09-2017 — Putus : 11-12-2017 — Upload : 16-01-2018
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 249/B/2017/PT.TUN.JKT;
Tanggal 11 Desember 2017 — PT NUNUKAN JAYA LESTARI; MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL; PT ADINDO HUTANI LESTARI;
76 — 53
  • PT NUNUKAN JAYA LESTARI; MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADANPERTANAHAN NASIONAL; PT ADINDO HUTANI LESTARI;
    MENTERI AGRARIA DAN TAT: UANG/KEPALA BADANDeddy Setiady, S.H. jabatan Direktur PenangananPerkara Tanah Dan Ruang;2. Hadiat Sondara D., S.H.,M.H., jabatan Kepala SubDirektorat Penanganan Perkara Tanah DanRuang Wilayah ; 3. M. Fatan Fahir, S.H.,M.H., jabatan Kepala SeksiPenanganan Perkara Tata Usaha NegaraEe al4. Andre Setiabudi Iskandar, S.H. jabatan AnalisHukum Pertanahan; 5. Marcellinus Wiendarto, S.H. jabatan Analis HukumPertanahan; 7 noo nn nnn nnn nnonnnnnHim 3 dari 15 hlm Put.
    No. 249/B/2017/PT.TUN.JKT.Semuanya warga negara Indonesia, pekerjaanPegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agraria DanTata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional,beralamat di Jalan Sisingamangaraja Nomor 2,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor 43/SK/XII/2016 tanggal13 Desember 2016, untuk selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT/TERBANDING:; ge 2.
    Mewajibkan kepada Terbanding untuk menunda/menangguhkankeberlakuan, pelaksanaan dan tindakan lebih lanjut dari Surat KeputusanMenteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor 1/Pbt/KEMATR/BPN/2016 tertanggal 25 Juli 2016 tentangPembatalan Hak Guna Usaha Nomor 01/Nunukan Barat tertanggal 13. Mei Provinsi Kalimantan Utara (D/H Kalimantan Timpemeriksaan perkara ini berjalan sampai dengarberkekuatan hukum tetap atas perkara ini; da RORY nen nee ececncneneeeneeee3.
    Nama PT Nunukan Jaya Lestari, Luas 19.974,130 Ha, di unukan Barat, Kecamatan Nunukan, KabupatenNunukan, Prov: alimantan Utara (D/H Kalimantan Timur) selamaproses pe aan perkara ini berjalan sampai dengan adanya putusan DalamPokok Perkara:neenneeeen nee ee eee nee ee nn eeenneeeneeennesengabulkan Gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Agraria danTata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1/Pbt/KEMATR/BPN/2016 tertanggal 25 Juli
    No. 249/B/2017/PT.TUN.JKT.PerundangUndangan yang berlaku dan AsasAsas Umum Pemerintahanyang Baik; 2222922 22 nnn nnn nnn nnn n nnn nn nen nnn nn en nen neeeMewajibkan Tergugat/Terbanding untuk mencabut Surat KeputusanMenteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor 1/Pbt/KEMATR/BPN/2016 tertanggal 25 Juli 2016 tentangPembatalan Hak Guna Usaha Nomor 01/Nunukan Barat tertanggal 13 Mei2003 atas Nama PT Nunukan Jaya Lestari, Luas 19.974,130 Ha, terletakdi Desa Nunukan Barat, Kecamatan
Pengadilan PN PURWOKERTO Perdata
Register : 07-08-2020 — Putus : 03-09-2020 — Upload : 08-09-2020
Putusan PN PURWOKERTO Nomor 13/Pdt.G.S/2020/PN Pwt
Tanggal 3 September 2020 — Penggugat:
Arif Dwi Kurnianto
Tergugat:
Kepala Kantor Agraria Dan Tata Ruang BPN Kabupaten Banyumas
84 — 10
  • Penggugat:
    Arif Dwi Kurnianto
    Tergugat:
    Kepala Kantor Agraria Dan Tata Ruang BPN Kabupaten Banyumas
    KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Purwokerto yang memeriksa dan memutus perkaraperdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara gugatan sederhana antara:Arif Dwi Kurnianto, Tempat/Tanggal lahir: Banyumas, 21 Oktober 1979,Agama: Islam, Pekerjaan; Wiraswasta, bertempat tinggal di JalanVeteran Rt 002 Rw 005, Kelurahan Pasirmuncang, KecamatanPurwokerto Barat, Kabupaten Banyumas, untuk selanjutnya disebutsebagai Penggugat;Lawan:Kepala Kantor Agraria
Pengadilan PN SURAKARTA
Register : 16-04-2015 — Putus : 13-10-2015 — Upload : 13-10-2016
Putusan PN SURAKARTA Nomor 92/Pdt. G/2015/PN Skt
Tanggal 13 Oktober 2015 —
36 — 10
  • KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN CQ. KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG KOTA SURAKARTA
    KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN CQ. KEPALA KANTOR AGRARIA DANTATA RUANG KOTA SURAKARTA, beralamat di Jalan Ki Hajar Dewantoro Nomor 29Surakarta; Dalam halini diwakili oleh: 1. JOKO SETYADI. A.Ptnh. Kasubsi Perkara ;2. SRISUHARSIH. A.Ptnh. Kepala Sub. Seksi Sengketa dan Konflik ; 3. ENDAH FITRIKUMALASARI, SH. Analisis Sengketa dan Konflik Petanahan ; 4.