Ditemukan 4741 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : nomor35 nomor85 nomor nomor12 nomor45 nomor29 nomor.c nomor83 nomor41 nomor82 nomor24
Pengadilan PN SURAKARTA Pidana Khusus
Register : 19-03-2020 — Putus : 19-05-2020 — Upload : 16-06-2020
Putusan PN SURAKARTA Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Skt
Tanggal 19 Mei 2020 — Penuntut Umum:
ENDANG SAPTO PAWURI, S.H.
Terdakwa:
1.TRISMANTO Bin SUTRINO TRISNO RAHARJO
2.EKO YUDI PRASETYO Bin SUYUD DWIJO MARTONO
354 — 213
  • yangdiperlukan agar kualitas Kredit senantiasa baik, sehingga danamasyarakat yang disimpan di bank tersebut menjadi aman.Dalam menerapkan prinsip kehatihatian pada proses pemberian kreditdan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh caracarayang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yangmempercayakan dananya kepada bank.4) Bahwa dengan merujuk pada UndangUndang PerbankanNomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana Telah DiubahDengan UndangUndang Nomor 10 Tahun 1998, Peraturan OJK Nomor42
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 20-06-2013 — Upload : 29-07-2013
Putusan PN KUPANG Nomor 01/PID.SUS/2013/PN.KPG
Tanggal 20 Juni 2013 — Pidana - SAMUEL THIMOTIUS BAIT, STh. PAk
55 — 29
  • mengesahkandokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaranatas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material danakibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud dan Bendahara,pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karenaperbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankankepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib menggantikerugian tersebut: Bahwa bertentangan dengan ketentuan Pasal 12 Keputusan Presiden Nomor42
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 29-09-2017 — Putus : 05-12-2017 — Upload : 09-01-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 592/PDT/2017/PT.DKI
Tanggal 5 Desember 2017 — PT.KORINDO JASA PETRA >< PT.PERTAMINA TRANS KONTINENTAL CS
152 — 105
  • Putusan Nomor 592/Pdt/2017/PT.DKI.4.75 Bahwa dengan demikian, berdasarkan Pasal 1246 dan Pasal 1247KUH Perdata, Exhibit C Kontrak, Pasal 16F UndangUndang Nomor42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndangNomor 8 Tahun 1983, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI,permintaan ganti kerugian yang diajukan oleh Penggugat tidaksesuai dengan ganti kerugian atas wanprestasi dan oleh karenanyaharus ditolak;4.76 Bahwa selanjutnya, Tergugat menolak seluruh dalil dantuntutan/permohonan Penggugat di dalam
Pengadilan PN SAWAHLUNTO Pidana Umum Pencurian
Register : 05-08-2016 — Putus : 25-10-2016 — Upload : 06-12-2016
Putusan PN SAWAHLUNTO Nomor 42/Pid.B/2016/PN SWL
Tanggal 25 Oktober 2016 — YOPI UTAMA Panggilan YOPI
98 — 10
  • ., beralamat pada Bidang Hukum Polda Sumbar JalanJendral Sudirman No.55 Padang, berdasarkan Surat Kuasa, tanggal 26 Agustus2016;Halaman 1 dari 89 Putusan Nomor 42/Pid.B/2016/PN SwPengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sawahlunto, Nomor42/Pen.Pid/2016/PN Swi, tanggal 5 Agustus 2016 tentang PenunjukanMajelis Hakim; Penetapan Majelis Hakim, Nomor 42/Pid.B/2016/PN Swi, tanggal 5 Agustus2016 tentang Penetapan Hari Sidang; Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sawahlunto
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 18-11-2013 — Upload : 21-09-2015
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 32 / Pid.Tpk / 2013 / PN.Tk.
Tanggal 18 Nopember 2013 — YUDI ERLANDA bin HAMAMI SYAM.
62 — 8
  • denganjabatan dan kewenangannya selaku PPTK;Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah sesuai dengan UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 ayat (3) yangmenyatakan Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yangberkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBDbertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan suratbukti dimaksud Dan bertentangan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor42
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pilkada
Register : 12-09-2013 — Putus : 15-01-2014 — Upload : 27-01-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 159/G/2013/PTUN-JKT
Tanggal 15 Januari 2014 — 1.Ir. H. SARIMUDA, MT,.2.Ir. Hj. NELLY RASDIANA, M.Si;1.MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,2.H. ROMI HERTON, S.H., M.H,3.H. HARNO JOYO, S.Sos.
90 — 26
  • Memperhatikan :Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 42/PHPU.DXI/2013 tanggal 20Mei 2013 maka Tergugat jelas sudah mengetahui Hasil Pemilihan UmumSurat Keputusan KPU Kota Palembang No. 35/Kpts/KPU.Kota006.435501/2013 tanggal 14 April 2013 tidak dibatalkan olehMahkamah Konstitusi dan harus diakui atau dinyatakan sebagai HasilPemilihan Umum yang sah dan berlaku sampai tahun 2018 ;Bahwa dalil Para Penggugat ini sangat tidak berdasarkan hukum dimana didalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor42
Pengadilan PTUN Pangkal Pinang TUN
Register : 29-06-2021 — Putus : 18-11-2021 — Upload : 18-11-2021
Putusan PTUN Pangkal Pinang Nomor 8/G/2021/PTUN.PGP
Tanggal 18 Nopember 2021 — Penggugat:
SYAMSUL BAHARI
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka
Intervensi:
RINCE
287 — 186
  • (Fotokopi sesuai dengan aslinya);Akta Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor42 tanggal 5 Januari 2001 atas nama Tuan Fadly Alqadriekepada Tuan Prof. Dr. Laurence Adolf Manullang yang dibuatoleh dan di hadapan Muljono Josohardjono, SH, Notaris/PPATdi Pangkalpinang dengan luas kurang lebih 20.000 m? (DuaPuluh Ribu Meter Persegi). (Fotokopi sesuai dengan aslinya);Akta Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor43 tanggal 5 Januari 2001 atas nama Tuan Fadly Alqadriekepada Tuan Prof.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 18-11-2014 — Putus : 28-07-2015 — Upload : 28-10-2016
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 181/Pdt.G/2014/PN.Plk
Tanggal 28 Juli 2015 — YULIANSYAH, DK LAWAN AYANG L MUTAR, DKK
127 — 24
  • Katingan Surya Harapan Nomor : 02.437.857.2711.000,diberi tanda T7.6;Fotokopi Surat Izin Usaha Pertambangan Nomor : 93/DPE/III/V1/2011tanggal 27 Juni 2011,diberi tanda T8.1;Fotokopi Surat Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor42/DPE/TI/V/2011 tanggal 12 Mei 2011,diberi tanda T8.2;Fotokopi Surat Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor40/DPE/TIII/V1/2008 tanggal 20 Juni 2008, diberi tanda T8.3;Fotokopi Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) tanggal 22 Oktober 2010,diberitanda T8.4;Halaman 71 dari 106 Putusan Perdata
Pengadilan PN CIBINONG Pidana Umum Penipuan
Register : 01-07-2020 — Putus : 24-09-2020 — Upload : 09-11-2020
Putusan PN CIBINONG Nomor 423/Pid.B/2020/PN Cbi
Tanggal 24 September 2020 — 1. YUSMINA KHOW 2. YUDI SEPTIAN
257 — 180
  • Rusli Vinilon SaktiPertimbangan hukumdi atas sepaham dengan Yurisprudensi Mahkamah AgungRepublik Indonesia di dalam putusan kasasinya tanggal 8 Januari 1966 Nomor42 K/Kr/1965 telah menyatakan bahwasesuatu tindak pidana itu dapatkehilangan sifatnya sebagai perbuatan yang *melawan hukum bukan sajakarena adanya sesuatu ketentuan undangundang, melainkan juga karenaadanya asasasas hukum yang tidak tertulis dan bersifat unum.
Pengadilan PN CIAMIS Pidana Umum
Register : 05-08-2020 — Putus : 20-10-2020 — Upload : 09-11-2020
Putusan PN CIAMIS Nomor 133/Pid.B/2020/PN Cms
Tanggal 20 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
GEDE MAULANA, SH
Terdakwa:
IR. DEDI HERDIANSAH SUJAYA BIN H. ODJO SUDJADJA
107 — 24
  • kurikulum profesi Ners yaitu keperawatanmedical bedah, keperawatan gawat darurat, keperawatan maternitas,keperawatan anak, managemen keperawatan, keperawatan keluarga,keperawatan gerontik, dan keperawatan komunitas namun Terdakwa Deditetap menyetujui pengangkatan yang dilakukan saksi Tita Juita selaku DekanFikes tersebut sehingga pengangkatan Terdakwa Dedi sebagai Dosenbertentangan dengan pasal 45 ayat (3) huruf i dan pasal 85 ayat (5) dalamSurat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Galuh Ciamis Nomor42
    Kes BintiKodri mengenai siapa yang seharusnya menjadi penanggung jawab dalamprogram profesi ners, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mencermati aturanyang terdapat dalam Yayasan Pendidikan Galuh, maupun Perundangundanganyang berlaku, bahwa dalam pasal 45 ayat (3) huruf i dan pasal 85 ayat (5)dalam Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Galuh Ciamis Nomor42/SK/YPGCms/VIII/2014 Tanggal 23 Agustus 2014 Tentang StatutaUniversitas Galuh Tahun 2014 disebutkan bahwa : Yayasan mempunyai tugasmengangkat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 16-12-2014 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1134 K/PID.SUS/2013
Tanggal 16 Desember 2014 — Ir. IRWANSYAH
47 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 1134 K/PID.SUS/2013Terdakwa secara otomatis setelah tanggal 20 Oktober 2012 tidak ada lagi,dan oleh karena itu status Terdakwa tidak dalam tahanan ;Bahwa oleh karena status Terdakwa tidak dalam tahanan, maka tidaklahtepat bila Hakim tinggi Medan membuat amar putusan pada poin 6 tersebutdengan bunyi : "Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan", tetapiseharusnya "Memerintahkan supaya Terdakwa tersebut ditahan" ;Bahwa dengan demikian amar putusan Hakim Tinggi Medan Nomor42/Pid.Sus.K/2012/PTMDN
Pengadilan PA KISARAN Perdata Agama
Register : 08-03-2021 — Putus : 05-07-2021 — Upload : 08-07-2021
Putusan PA KISARAN Nomor 574/Pdt.G/2021/PA.Kis
Tanggal 5 Juli 2021 — Penggugat melawan Tergugat
92 — 31
  • , di Dusun Ill, Desa Pahang,Kecamatan Talawi, Kabupaten Batubara, Dengan nomor Register 494,Dengan penyerahan ganti rugi yang dilaksanakan pada tanggal 4 Januari2013, dengan alas dasar Surat Penyerahan Ganti Rugi nomor42/03/1X/2013 tanggal 9 September 2013, dimana alat bukti tersebutHalaman 53 dari 113 halaman, Putusan.
Pengadilan PN KUTAI BARAT Perdata
Register : 05-08-2020 — Putus : 05-01-2021 — Upload : 11-01-2021
Putusan PN KUTAI BARAT Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Sdw
Tanggal 5 Januari 2021 — Penggugat:
PT.Firman Ketaun Perkara
Tergugat:
Kedam
140 — 63
  • dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2020/PN SdwMenimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,untuk Penggugat hadir kuasanya demikian juga Tergugat telah hadir pulakuasanya;Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaiandiantara Para Pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PermaNomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan denganmenunjuk Mochammad Firmansyah Roni, S.H, Hakim pada PengadilanNegeri Kutai Barat, sebagai Mediator dengan Penetapan Nomor42
Pengadilan PN JAYAPURA Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-05-2019 — Putus : 10-04-2019 — Upload : 17-05-2019
Putusan PN JAYAPURA Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jap
Tanggal 10 April 2019 — - FREDERIK ERI LINGGI, SH - -DONNY STEVEN UMBORA, SH
187 — 98
  • DudungBadrum, S.H.M.H DKK berdasarkan Surat Kuasa tanggal 13 Nopember 2018dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura Tanggal 15Nopember 2018;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri JayapuraKlas A tersebut;Setelah membaca:Halaman 1 dari 100 Putusan Nomor 42/Pid.SusTpk/2018/PN JapPenetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Klas IA Nomor42/Pid.SusTPK/2018/PN Jap tentang penunjukan Majelis Hakim;Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.SusTPK/2018/PN Jap tanggal19 Oktober
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 12-10-2016 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2491 K/Pdt./2016
Tanggal 12 Oktober 2016 — SAMID bin SAMIAN DKK VS Hj. LILY DKK
72 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Foto copy Peraturan Pemerintah RI Nomor42 Tahun 1990 tentangPerusahaan Umum (Perum) "Otorita Djatiluhur"; diberi tanda TXVII3;4. Foto copy Peraturan Pemerintah Rl Nomor 94 Tahun 1999tentang Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta Il; diberi tanda TXVII4;5. Foto copy Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 2010 tentangPerusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II; diberi tanda T XVII 5 ;6.
Pengadilan PT MEDAN Perdata Tanah
Register : 26-04-2017 — Putus : 05-07-2017 — Upload : 22-11-2017
Putusan PT MEDAN Nomor 130/PDT/2017/PT.MDN
Tanggal 5 Juli 2017 — SUHERLY HARAHAP VS PEMERINTAH RI, DKK
61 — 732
  • Adapun Ketentuan undangundang yang dilanggar oleh Tergugat Ilterkait Tanah terperkara dengan telah diterbitkannya SK PendaftaranTanah HGU No. 01/Paya Bakung 1985 Jo SK No 24/HGU/1965 Jo SKPemberian Tanah HGU ( SK Perpanjangan ) Nomor42/HGU/BPN/2002Jo SK Pendaftaran Tanah HGU Nomor109/Muliorejo 2003 atas Tanah Terperkara untukatas nama Tergugat , yaitu sbb :a.
Pengadilan PT BANDA ACEH Pidana Khusus Korupsi
Putus : 12-05-2016 — Upload : 01-12-2016
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 5/PID.TIPIKOR/2016/PT-BNA
Tanggal 12 Mei 2016 — RUTA BIN BERHI
67 — 30
  • NASIRUDDIN SK, MM selaku KPA denganmenyalahgunakan kewenangan yang ada padanya tetap memproses permohonanpencairan dana dari terdakwa dengan menerbitkan Surat Rekomendasi PencairanDana Bantuan Sosial Kelompok Tani Sari Coklat Tahap II nomor : 521/237/2011tanggal 27 Juli 2011 yang bertentangan dengan pasal 18 ayat (3) UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Pasal12 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor42 Tahun 2002 Tentang
Pengadilan PT BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 14-04-2016 — Putus : 26-05-2016 — Upload : 08-07-2020
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 05/PID.TPK/2016/PT BNA
Tanggal 26 Mei 2016 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : RUTA Bin BERHI Diwakili Oleh : RASMINTA SEMBIRING SH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : LILI SUPARLI,SH, MH
82 — 28
  • Ir.ISDAWARNI selaku PPK dan Ir, NASIRUDDIN SK, MM selaku KPA denganmenyalahgunakan kewenangan yang ada padanya tetap memproses permohonanpencairan dana dari terdakwa dengan menerbitkan Surat Rekomendasi PencairanDana Bantuan Sosial Kelompok Tani Sari Coklat Tahap II nomor : 521/237/2011tanggal 27 Juli 2011 yang bertentangan dengan pasal 18 ayat (3) UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Pasal12 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor42
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Perdata
Register : 26-11-2018 — Putus : 05-09-2019 — Upload : 17-09-2019
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 541/Pdt.G/2018/PN Jkt.Tim
Tanggal 5 September 2019 — Penggugat:
1.PT. Pamapersada Nusantara
2.PT. Kalimantan Prima Persada
3.PT. Asmin Bara Bronang
4.PT. Asmin Bara Jaan
5.PT. Prima Multi Mineral
6.PT. Pama Indo Mining
Tergugat:
1.Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
2.PT. Citra Raksa Inti Usaha
3.PT. Jakarta Industrial Estate Pulogadung PT. JIEP
4.Kepala Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan Dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta
234 — 66
  • Bahwa oleh karena itu, karena Objek Sengketa merupakan Keputusan TataUsaha Negara dan yang berwenang untuk mengadili adalah PengadilanTata Usaha Negara dan bukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur;Pelaksanaan (Eksekusi) Putusan PTUN8.Bahwa dalam petitum ke3 gugatannya Para Penggugat juga menyebutkanmemohon Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat IV untukmelaksanakan putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor42/G/2016/PTUNJKT, yaitu;Menghukum Tergugat IV untuk melaksanakan PutusanPengadilan
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Register : 13-11-2019 — Putus : 21-10-2020 — Upload : 16-11-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 1135/Pdt.G/2019/PN Sby
Tanggal 21 Oktober 2020 — Penggugat:
1.DJIE WIDYA MIRA CHANDRALIMANTO atau ditulis DJIE WIDYA MIRACANDRA LIMANTO dahulu bernama MEY TJIAN
2.IHWAN MUHAMAD LIMANTO
3.WIDYA MIRASINDAYANI LIMANTO
Tergugat:
JANNY WIJONO
Turut Tergugat:
1.HJ. FATIMAH ULIFAH, S.H.
2.DWI SISWANTO, S.H.
3.GATOT TRIWALUYO, S.H.
4.KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I
5.KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR cq. KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA II
6.PT. BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA, Tbk. d.h PT. BANK WINDU KENTJANA INTERNASIONAL, Tbk.
175 — 70
  • gugatan antara perkara Nomor1135/Pdt.G/2019/PN.Sby tanggal 13 Nopember 2019 dengan Perkara Nomor :199/Pdt.G/2018/PN.Sby tertanggal 28 Agustus 2018 Jo Nomor42/Pdt/2019/PT.Sby.