Pasal 39 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991tentang Kompilasi Hukum Islam yang intinya menyangkut larangan nikahkarena adanya hubungan nasab, hubungan semenda, hubungansesusuan, dan non muslim salah satu atau kedua pihak.Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, paraPemohon telah mengajukan dua orang saksi yang secara formil cakapmenjadi saksi dan materi keterangan saksi tersebut saling bersesuaiandan relefan dengan dalil permohonan para Pemohon, sehingga telahmemenuhi syarat formil

Pasal 7 ayat (3) dan (4) dan Pasal 1429 Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan tidak melanggarlarangan perkawinan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 8, Pasal9 dan Pasal 10 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan jo.

Pasal 3944 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya cukup alasan untukdiitsbatkan pernikahan para Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangantersebut di atas Pengadilan Agama Gorontalo patut mengabulkanpermohonan itsbat nikah Pemohon I dengan Pemohon Il;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini di bidang perkawinan,maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah

bahwa apabila berdasarkan pada ketentuan Pasal 52 Ayat(2) tersebut diatas, maka Pemohon wajib melaporkan perubahan nama tersebutkepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam selaku instansiyang menerbitkan Kutipan Akta Keahiran anak Pemohon, dalam jangka waktupaling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan agar dapatdicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu atau diterbitkan AktaKelahiran anak Pemohon yang baru;Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 62 Peraturan Presiden

Efisien dan efektif;Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 69 Peraturan Presiden Nomor 96Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk danPencatatan Sipil menentukan bahwa untuk dapat tercapainya kemudahan danefektif serta efisiennya suatu pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatansipil, maka Disdukcapil Kabupaten/Kota dan UPT Disdukcapil Kabupaten/Kotaantar daerah saling berkoordinasi dalam memberikan pelayanan;Menimbang bahwa dengan berdasarkan prinsipprinsip pelayananpendaftaran

Pasal 69 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 TentangPersyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sertaketentuan perundangundangan lain yang bersangkutan;1.MENETAPKAN:Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;2.

mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.6, jugatelah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masingmasing bernama Safiudindan La Johor;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 tentang AdministrasiKependudukan, menyebutkan: Pencatatan perubahan nama dilaksanakanberdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon lebih lanjut ketentuanPasal 53 Peraturan Presiden

dokumen pernalanan bagi orangasing;Menimbang, bahwa apa yang diinginkan oleh Pemohon yang sebagaimanatertuang dalam petitum nomor 2 dan 3 pada pokoknya hendak mengubahnamanya sebagaimana termuat dalam Akta Kelahiran Nomor : 7403LT231220210006 dan dalil Permohonannya tersebut ternyata tidak dilarang dan tidakmelanggar ketentuan yang diatur dalam Undangundang Republik IndonesiaNomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undangundang Nomor 23 Tahun2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Presiden

diterima (nietonvankelijke verklaard);Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dinyatakantidak dapat diterima dan masalah yang diajukan bersifat exparte (Sepinak), makaberalasan hukum untuk segala biaya perkara yang timbul dalam perkara inidibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amarpenetapan ini;Memperhatikan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan, Peraturan Presiden

Pasal 39 44Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yangintinya menyangkut larangan nikah karena adanya hubungan nasab, hubungansemenda, hubungan sesusuan, dan non muslim salah satu atau kedua pihak.Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, paraPemohon telah mengajukan dua orang saksi yang secara formil cakap menjadisaksi dan materi keterangan saksi tersebut saling bersesuaian dan relefandengan dalil permohonan para Pemohon, sehingga telah memenuhi syaratformil

Pasal 7 ayat (3) dan (4) dan Pasal 1429Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dantidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana yang telah diatur dalamPasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan jo.

Pasal 3944 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentangKompilasi Hukum Islam, oleh karenanya cukup alasan untuk diitsbatkanpernikahan para Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Agama Gorontalo patut mengabulkan permohonan itsbat nikahPemohon dengan Pemohon Il;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini di bidang perkawinan, makaberdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir

telahmeninggal dunia pada tanggal 18 September 2014 di Ambon ;> Bahwa benar, Pemohon sebelumnya tidak pernah melaporkan kematian orangtua Pemohon di Kantor Catatan Sipil Kotamadya Ambon ;Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Helda Lience Loupatty dan FebyMiranda Uneputty di hubungkan dengan bukti P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11 dapatlah diketahui bahwa Suami pemohon yang bernama JACOB HABIBUWtelah meninggal dunia pada tanggal 18 September 2014 di Ambon ;Menimbang, bahwa dalam pasal 64 Ayat 1 Peraturan Presiden

diatas yaitu jangka waktu 30 (tigapuluh) hari, hal mana akan dipertimbangkan sebagai berikut ;Menimbang, bahwa pemohon walaupun terlambat tapi seharusnya tetapmelaporkan kematian orang tuapemohon tersebut ke Instansi Pelaksana PencatatanSipil dengan membayar denda Administratif atas keterlambatan Laporan Kematiantersebut, dengan kata lain walau tanpa adanya Penetapan dari Pangadilan, AktaKematian dari orang tua pemohon dapat diterbitkan, hal mana sesuai denganketentuan pasal 73 Ayat (1) Peraturan Presiden

menjamin adanya kepastian hukum ataspermohonan dari pemohon tersebut maka sepatutnya permohonan pemohondikabulkan seluruhnya dengan sekedar merubah redaksionalnya ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, makasegala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada pemohon ;Memperhatikan Pasal 44 Ayat (1), (2), (8) UndangUndang No.24 tahun 2013Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukandan Pasal 73 Ayat (1), (2) Peraturan Presiden

Pasal 39 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991tentang Kompilasi Hukum Islam yang intinya menyangkut larangan nikahkarena adanya hubungan nasab, hubungan semenda, hubungansesusuan, dan non muslim salah satu atau kedua pihak.Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, paraPemohon telah mengajukan dua orang saksi yang secara formil cakapmenjadi saksi dan materi keterangan saksi tersebut saling bersesuaiandan relefan dengan dalil permohonan para Pemohon, sehingga telahmemenuhi syarat formil

Pasal 7 ayat (3) dan (4) dan Pasal 1429 Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan tidak melanggarlarangan perkawinan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 8, Pasal9 dan Pasal 10 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan jo.

Pasal 3944 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya cukup alasan untukdiitsbatkan pernikahan para Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas Pengadilan Agama Gorontalo patut mengabulkanpermohonan itsbat nikah Pemohon dengan Pemohon Il;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini di bidang perkawinan,maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhirdengan

Menetapkan barang bukti berupa : - 1 (satu) buah tas kulit warna coklat berisikan peralatan perdukunan berupa 2 (dua) botol ukuran kecil yang di dalamnya terdapat terdapat air raksa, 1 (satu) buah cincin batu akik, 1 (satu) buah cincin batu akik warna hijau dan 2 (dua) batang kuningan sari bergambarkan mantan Presiden Ir.

Selain itupada waktu yang berlainan terdakwa juga menunjukkan di hadapan saksiRIDWAN dan saksi SAMSUL, kemampuan terdakwa mengubah kertaskertas putin yant terdakwa kunyah dan bakar menjadi uang pecahan seratusribu rupiah, serta terdakwa memiliki logam kuningan sari bertuliskan 24Kbergambar mantan Presiden Ir. Soekarno yang terdakwa katakan sebagailogas emas mulia dari alam gaib.

SAMSUL, kemampuan terdakwa mengubah kertaskertas putih yantterdakwa kunyah dan bakar menjadi uang pecahan seratus ribu rupiah,serta terdakwa memiliki logam kuningan sari bertuliskan 24K bergambarmantan Presiden Ir.

SAMSUL, kemampuan terdakwa mengubah kertaskertas putih yangterdakwa kunyah dan bakar menjadi uang pecahan seratus ribu rupiah,serta terdakwa memiliki logam kuningan sari bertuliskan 24K bergambarmantan Presiden Ir.

SAMSUL, kemampuan terdakwa mengubah kertaskertasputih yang terdakwa kunyah dan bakar menjadi uang pecahan seratus riburupiah, serta terdakwa memiliki logam kuningan sari bertuliskan 24K bergambarmantan Presiden Ir. Soekarno yang terdakwa katakan sebagai logas emasmulia dari alam gaib dan terdakwa juga mengatakan kepada saksi RIDWAN danSdr.

Putusan Nomor.13P/HUM/2017peraturan perundangundangan yang lebih tinggi yakni Undang Undang Republik Indonesia No. 26 Tahun 2007 Tentang PenataanRuang, Undang Undang No. 12 Tahun 2011 tentang PembentukanPeraturan Perundang Undangan, Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 62 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata RuangKawasan Perkotaan Medan, Binjai, Deli Serdang dan Karo, PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 TentangPenyelenggaraan Penataan Ruang.Bahwa terhadap pasal 19 ayat (1)

Fungsi blok di BWPMedan Marelan ke 1 Blok 200103 seluas 326, 74 Hektar sebagaiZona Perlindungan Setempat Sub Zona Sempadan sungai dan ZonaPertanian patut dinyatakan untuk dicabut dan tidak berkekuatanhukum.Tentang Pasal 19 ayat (1) huruf (e) Perda Kota Medan YangBertentangan Dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2011tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Medan, Binjai, DeliSerdang dan KaroHalaman 10 dari 28 halaman.

Marelanmemang diperuntukkan sebagai Zona Pertanian, maka sudahtentu dimasukkan ke dalam Zona B4 yang diperuntukkansebagai kawasan diantaranya hortikultura, pertanian tanamanpangan dan seterusnya (vide Pasal 76 Perpres No. 62 tahun2011).Bahwa berdasarkan dalildalil yang kami kemukakan diatas,maka sudah sangat beralasan bahwa Pasal 19 ayat (1) huruf(e) PERDA Kota Medan No. 2 Tahun 2015 dinyatakanbertentangan dengan Pasal 5 huruf (a), Pasal 1 ke 6, pasal 72,pasal 73, pasal 74 dan pasal 75 Peraturan Presiden

Putusan Nomor.13P/HUM/2017Bahwa berkaitan dengan frasa Kawasan Perkotaan dimanaKelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan termasuksebagai kawasan perkotaan (vide Peraturan Presiden Nomor62 Tahun 2011) maka penetapan Lokasi Blok 200103Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan sebagai zonaPertanian patut dinyatakan sangat bertentangan Pasal 1 angka25 U.U. No. 2 Tahun 2015 sebagaimana yang telah kami kutipdiatas.D. 3.6.

Peraturan Presiden;f. Peraturan Daerah Provinsi; dang. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;Halaman 20 dari 28 halaman.

Pasal132 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi HukumIslam, oleh karenanya dapat dipertimbangkan hal ini sesuai dengan bukti (P);Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 733/Pdt.G/2020/PA PihMenimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat tentangperistiwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat yakni dengan bukti surat (P)yang oleh Majelis Hakim menilainya sebagai bukti autentik sesuai dengan Pasal284 R.Bg dan Pasal 301 R.Bg, yang mempunyai nilai kekuatan pembuktianyang sempurna

PeraturanMahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 jis Pasal 115 dan Pasal 143 ayat(1) dan ayat (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi HukumIslam, Ketua Majelis telah memerintahkan kepada para pihak untukmengusahakan damai melalui jalur mediasi, namun usaha mediasi yangdilakukan oleh Hakim Mediator dan Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 7 ayat (1)PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilandinyatakan Hakim dalam

Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 TentangHalaman 8 dari 28 Putusan Nomor 733/Pdt.G/2020/PA PlihPelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jisPasal 82 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduadengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama,serta Pasal 115 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi HukumIslam, akan tetapi tidak berhasil;Pertimbangan

Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pulamenyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidakternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yangsah, oleh karenanya telah dapat ditetapbkan bahwa Tergugat telah dipanggilsecara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, selanjutnya perkara ini dapatdiperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;Menimbang, bahwa ketidak hadiran

Pasal 116huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg jo.

Pasal 134Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dandalildalil syarak jis.

Pasal 149 ayat (1) RBg di atas, dan apabila dihubungkanpula dengan Pasal 113, 114, dan 119 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa gugatanperceraian merupakan salah satu penyebab putusnya perkawinanyangdijatuhkan oleh Pengadilan Agama merupakan salah satu bentuk talak bainshughra maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkanHal. 12 dari 14 Hal. Put.

Dan Allah MahaLuas KaruniaNya lagi Maha Bijaksana;Menimbang, bahwa berdasarkan dalildalil gugatan Penggugat,dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, dihubungkandengan ketentuanketentuan yang terdapat dalam Pasal 19 huruf b dan Pasal21 ayat (2) dan (8) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 TentangPelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.Pasal 116 huruf b Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang KompilasiHukum Islam dan Pasal 133 ayat (1) dan (2)

Pasal 149ayat (1) RBg di atas, dan apabila dihubungkan pula dengan Pasal 113, 114,dan 119 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang KompilasiHukum Islam yang menjelaskan bahwa gugatan perceraian merupakan salahsatu. penyebab putusnya perkawinan, dan talak yang dijatuhkan olehPengadilan Agama merupakan salah satu bentuk talak bain shughra makaMajelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatanPenggugat dengan verstek, sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;Menimbang,

.:0:0::6 ).Menimbang, bahwa secara yuridis permohonan pemohonmengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Instruksi PresidenNomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjutpermohonan pemohon, terlebin dahulu Majelis Hakim akanmempertimbangkan legalitas formal pemohon mengajukan permohonanini dan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Instruksi Presiden Nomor1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa yangHal. 9 dari 19 hal

tujuan pemohon mengajukan permohonan isbat nikahadalah untuk kepastian hukum perkawinannya dan untuk kelengkapanadministrasi pengurusan tunjangan pensiun janda veteran pemohonkarena semasa hidupnya suami pemohon adalah anggota veteran.Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan sahnya suatuperkawinan adalah merujuk pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) sertaPasal 8 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) dan (2) dan Pasal 19 sampai dengan Pasal 21Instruksi Presiden

Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pula dalamperkawinan tersebut, Suami pemohon (.............00 ) telah menyerahkanmahar kepada pemohon sebagai istri berupa satu petak kebun dibayartunai, dengan demikian majelis hakim menilai pernikahan tersebut telahmemenuhi ketentuan Pasal 30 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991Tentang Kompilasi Hukum Islam.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksipemohon, selama dalam pernikahannya pemohon

Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2017/PA Jnp.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan perkawinan pemohon dengan suami pemohon (................+ )tidak ditemukan satu pun larangan atau halangan untuk melangsungkanpernikahan baik halangan sementara, maupun larangan untuk selamanya,dengan demikian majelis hakim menilai pernikahan pemohonCGENQAN .........ccee telah terbukti memenuhi maksud ketentuan Pasal 39dan Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun1991

Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) dan (2),serta Pasal 14, Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 dan Pasal 30 InstruksiPresiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan tidakada halangan dan larangan untuk melaksanakan pernikahan baikhalangan/larangan sementara maupun halangan/larangan selamanyasebagaimana ketentuan Pasal 39, Pasal 40 sampai dengan Pasal 44Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.Hal. 16 dari 19 hal.

Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan,maka ketentuan mengenai mediasi sebagaimana yang diatur dalam PeraturanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang ProsedurMediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa mengenai perbaikan (perubahan) dailildalil gugatanPenggugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:Menimbang, bahwa perubahan

Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991Tentang Kompilasi Hukum Islam mengenai pemanggilan pihakpihak berperkara, telahterpenuhi.

Pdt.G/2015/PA Slip.3) Persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh keluarganamun tidak berhasil, bahkan saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabardalam membina rumah tangga dengan Tergugat namun juga tidak berhasil;Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan, dan di antara alasan perceraianyang disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden

Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatan perceraian karenaalasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturan perundangundangan di atasdapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Majelis Hakim mengenai sebabsebabperselisinan dan pertengkaran tersebut dan setelah mendengar pihak keluarga sertaorangorang yang dekat dengan suami istri tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari alat bukti tertulis "P.1" dan "P.2", faktadari Keterangan

Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi HukumIslam jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 TentangPelaksanaan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jis. Pasal 134Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan dailildalilHal. 13 dari 16 Hal. Put. Perkara No. 214/Pdt.G/2015/PA Slip.syarak jis.

Pasal 15 InstruksiPresiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam diIndonesia;Persetujuan calon mempelai sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 dan 17Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam diIndonesia;Tidak mempunyai halangan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal8, 9, 10, dan 11 Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.Pasal 18, 39, 40, 41, 42, 43, dan 44 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.Syarat

wali nikah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 dan 20 InstruksiPresiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam diIndonesia, mendahulukan wali aqrab (yang lebih dekat derajatkekerabatannya) dari wali abad (yang lebih jauh derajat kekerabatannya)sebagaimana disebutkan dalam Pasal 21 dan 22 Instruksi Presiden RI Nomor1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;Hal. 12 dari 17 hal Penetapan Nomor 0495/Pdt.P/2018/PA.Blicn.

Perpindahan wali nasab ke wali hakim sebagaimana disebutkan dalam Pasal23 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islamdi Indonesia. Syarat saksi nikah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24, 25, dan 26Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam diIndonesia.

Syarat akad nikah (ijab dan qabul) sebagaimana disebutkan dalamPasal 27, 28, dan 29 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 TentangKompilasi Hukum Islam di Indonesia;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut, telah terbukti secarasah dan meyakinkan bahwa perkawinan Pemohon dan Pemohon Il telahmemenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) danPasal 6 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974, dan tidak ada laranganperkawinan (mawaaniunnikah) sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan

Pasal115 Instruksi Presiden Nomor Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, telahterpenuhi;Menimbang, bahwa Penggugat telah memperoleh surat izin mengajukangugatan perceraian bagi Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS)Nomor Kpts.800/BKPPPK/II/2015/004 yang dikeluarkan oleh Bupati KabupatenKepulauan Meranti Provinsi Riau bertanggal 30 Maret 2015, maka dengan demikianketentuan yang terdapat dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas

Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor Tahun1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam mengenai pemanggilan pihakpihakHal. 9 dari 18 Hal. Put. Perkara No. 197/Pdt.G/2015/PA Slp.berperkara, telah terpenuhi.

Perkara No. 197/Pdt.G/2015/PA Slp.Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan, dan di antara alasan perceraianyang disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor Tahun 1991 Tentang KompilasiHukum Islam, adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan danpertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.Berdasarkan dua pasal

Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatan perceraiankarena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturan perundangundangandi atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Majelis Hakim mengenai sebabsebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan setelah mendengar pihak keluargaserta orangorang yang dekat dengan suami istri tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari alat bukti tertulis "P.1" dan "P.2",fakta dari

Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 TentangKompilasi Hukum Islam jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 Tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan jis. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 TentangKompilasi Hukum Islam dan dalildalil syarak jis.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentangPengadaan Barang/Jasa Pemerintah juncto Peraturan PresidenNomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atasPeraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah;d.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerahjuncto Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atasPeraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;Bahwa Para Terdakwa selaku Kontraktor atau Penyedia Barang/JasaPemerintah Daerah Kota Banda Aceh tidak mengikuti ketentuan yangdiatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah juncto

PeraturanPresiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atasPeraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah, dalam hal ini Para Terdakwa telahmelaksanakan pekerjaannya akan tetapi terjadi kKesalahan prosedurdan langkahlangkah dalam proses pengadaan barang/jasaPemerintah, maka seharusnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)memberikan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 118 ayat (1)huruf c Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentangPengadaan Barang/Jasa

No. 1516 K/Pid.Sus/2018pidana korupsi, sedang jika PPK menemukan adanya perbuatannepotisme atau pilin kasih, maka PPK dapat melaporkannya kepadaPengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).Ketentuan ini semuanya diatur dalam Pasal 118 ayat (1) huruf cPeraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentangPengadaan Barang/Jasa Pemerintah;Bahwa Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP)Perwakilan Banda Aceh menghitung kerugian keuangan Negarayang ditimbulkan oleh perbuatan Para Terdakwa

Pasal 15 ayatHal. 8 dari 14 halamanPenetapan Nomor 320/Pdt.P/2019/PA.Pwl(1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islamdi Indonesia;Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas namaUsman Nomor 0733/UM/XII/2004 tanggal 21 Desember 2004, yangdikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil KabupatenPolewali Mandar, menerangkan bahwa telah lahir Roslan, anak lakilaki darisuami istri Edy dan Nurliati pada tanggal 11 Maret 2002 di Kambe.

Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang KompilasiHukum Islam kecuali mengenai usia anak Pemohon yang belum memenuhiketentuan peraturan perundangundangan. Selain itu, antara keduanya jugatidak terdapat halangan hukum~ untuk melangsungkan perkawinansebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.

Pasal 39 sampai dengan Pasal44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa mengenai batas usia minimal bagi kedua calonmempelai, Majelis Hakim berpendapat bahwa batas atau patokan dasar yangsesungguhnya menurut hukum Islam adalah baligh, yang diinterpretasikandengan kedewasaan fisik dan mental.

Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991tentang Kompilasi Hukum Islam tetap membuka jalan dengan memberikanpeluang mengajukan permohonan dispensasi nikah bagi mereka yangbermaksud menikahkan anaknya tapi berusia di bawah dari usia yang telahditetapkan, tentunya selama calon mempelai sudah memenuhi kategoripaligh;Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan tersebut dihubungkandengan keterangan Pemohon dan anak Pemohon serta keterangan saksisaksi Pemohon, dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon telah termasukdalam

perkawinan adalah perintah Allah, melaksanakannyamerupakan ibadah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 InstruksiPresiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, bahkan olehRasulullah disunnahkan untuk menyegerakan perkawinan, agar bisa menjagadiri dan menghindari larangan yang telah ditetapkan oleh Allah dan RasulNya.Selain itu, perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusiadengan mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmahsebagaimana ketentuan Pasal 3 Instruksi Presiden

Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Buku Kompilasi Hukum Islam (Keputusan baca Peraturan Menteri Agama RI Nomor154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun1991), begitu pula substansi permohonannya tidak mengandung cacat hukum,sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil permohonan,sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundangundangan yang berlaku,oleh karenanya telah bersandar pada hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat 1 Huruf (a) UndangUndang

atas pernikahan para pemohon;Penetapan Nomor 409/Pdt.P/2017/PA Dgl 9 dari 13Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum dan pertimbanganHakim dalam tahap kualifisir di atas, maka Majelis Hakim dalam tahap konstituirberpendapat bahwa perkawinan Pemohon dengan Pemohon II tersebut telahmemenuhi rukun dan syarat perkawinan, sesuai dengan Pasal 14,15, 16,17,18,19, 20, 21, 24 s/d 33 Buku Kompilasi Hukum Islam (Keputusan bacaPeraturan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang PelaksanaanInstruksi Presiden

Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Buku Kompilasi Hukum Islam(Keputusan baca Peraturan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991);Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum dan pertimbanganMajelis Hakim dalam tahap konstituir di atas Majelis Hakim telah berkeyakinankuat dan beralasan menurut hukum untuk menyatakan bahwa permohonanpengesahan (itsbat) nikah dari para Pemohon telah terbukti secara sah menuruthukum;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan

Pasal 5 Buku Kompilasi Hukum Islam(Keputusan baca Peraturan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), sehinggaperkawinan Pemohon dan Pemohon II tersebut harus dicatat oleh PegawaiPencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa, KabupatenDonggala;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, danwalaupun petitum primair angka 3 (tiga) permohonan para Pemohon memohonagar memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kepala Kantor

UrusanAgama Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala sebagai tempat tinggalterakhir untuk mencatatkan perkawinan Pemohon dan Pemohon II dalamdaftar yang disediakan untuk itu, namun oleh karena Pegawai PencatatNikah/Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa tidak termasuk pihakdalam berperkara dan juga tidak di bawah struktur organisasi PengadilanAgama sejak tahun 2004, hal mana organisasi Pengadilan Agama telah beralihke Mahkamah Agung RI berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun2004, serta

Pasal 134 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentangKompilasi Hukum Islam di Indonesia, Penggugat telah menghadirkan orangdekatnya untuk didengar keterangannya sekaligus menjadi saksi dalam perkaraini.Menimbang, bahwa saksisaksi yang diajukan oleh Penggugat tidaktermasuk orang yang terlarang menurut undangundang dan keterangan yangdiberikan bersumber dari pengetahuannya yang jelas dari apa yang dilihat,didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain,sehingga saksi tersebut

Pasal 3Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam diIndonesia tidak tercapai lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwaperselisinan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat bukanlah perselisihanbiasa melainkan telah mencapai puncaknya yang menyebabkan rumah tanggaPenggugat dan Tergugat pecah sehingga sulit untuk dirukunkan kembalisehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian merupakanPutusan No. 0021/Pdt.G/2015/PA.Tlm Page: 15 of 18perbuatan siasia yang bahkan

Pasal 116 huruf ( f ) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan, makaberdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat harus dikabulkandan diputus secara verstek.Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah tinggalbersama yang sampai sekarang belum pernah bercerai talak, maka perluditetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh

pengadilan adalah talak satu bainshughra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan maksud Pasal 119 ayat (2)huruf (c) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi HukumIslam di Indonesia.Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat putuskarena perceraian dan pernah dukhul, maka bagi Penggugat berlaku masaiddah berdasarkan maksud Pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 jo.

Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Instruksi Presiden RINomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, masa iddahyang dimaksud ditetapkan 3 kali suci atau sekurangkurangnya 90 hari.Putusan No. 0021/Pdt.G/2015/PA.Tlm Page: 16 of 18Menimbang, bahwa untuk kepentingan dan ketertiban administrasimengenai pencatatan perceraian, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2)Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telahdiubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang

Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka ketentuan mengenai mediasi sebagaimana yang diaturdalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukangugatan perceraian dalam perkara ini adalah karena tidak ada lagikeharmohisan dan persesuaian

dipersidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanyayang sah, meskipun menurut Relaas Panggilan Nomor 952/Pdt.G/2019/PAMdn. bertanggal 10 April 2019 dan tanggal 16 April 2019, Tergugat telahdipanggil secara resmi dan patut, dan Tergugat tidak pula mengemukakanalasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut, maka ketentuan yangterdapat dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentangPelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.Pasal 138 Instruksi Presiden

Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terusmenerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akanhidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatanperceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturanperundangundangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagiMajelis Hakim mengenai sebabsebab perselisihan dan pertengkaran tersebutdan setelah mendengar pihak keluarga serta orangorang yang dekat dengansuami istri tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari alat bukti tertulis "P. dan faktadari keterangan

Pasal 134Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dandalildalil syarak jis.