Peraturan Menteri Agraria No. 9 tahun1999 tentang Tata Cara Pemberiandan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan mengatursebagai berikut :Pasal 2 ayat (1):Pemberian hak meliputi Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak GunaBangunan, Hak Pakaiatas tanah Negara dan Hak Pengelolaan.Pasal 2 ayat (2):Pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatdilaksanakan dengan keputusan pemberian hak secara individual ataukolektif atau secara umumPasal 3 ayat (1):Pemberian dan pembatalan Hak Milik, Hak

Bahwa tindakan Turut Tergugat yang menerbitkan Sertipikat Hak MilikNo. 1421/Muntilan Luas 172 m2, yang terletak di Kelurahan MuntilanHal. 21 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN MkdKecamatan Muntilan Kabupaten Magelang tercatat atas nama KartikaYoeni, telah sesuai dengan prosedur dan persyaratan peraturanperundangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah No. 24 tahun1997 tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 tahun 1997 tentang Ketentuan

Peraturan Kepala BPN No. 1 tahun2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan joPeraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2010 tentang Jenis dan Tarifatas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku padaKementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasionalsehingga telah memenuhi azas kepatutan dan azasazas umumpemerintahan yang baik.Berdasarkan uraian tersebut diatas, Turut Tergugat mohon denganhormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara iniuntuk memberikan

Menyatakan bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 1421/MuntilanLuas 172 m2, yang terletak di Kelurahan Muntilan Kecamatan MuntilanKabupaten Magelang tercatat atas nama Kartika Yoeni, telah sesuaidengan prosedur dan persyaratan peraturan perundangan yangberlaku yaitu Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah jo Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala BPNNo. 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan PemerintahNo. 24 tahun 1997 sehingga telah memenuhi azas kepatutan

Bahwa Peraturan Menteri Agraria No. 9 tahun1999 tentangTata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan HakPengelolaan mengatur sebagai berikut : Pasal 2 ayat (1): Pemberian hakmeliputi Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakaiatastanah Negara dan Hak Pengelolaan.Pasal 2 ayat (2) : Pemberian haksebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan keputusanpemberian hak secara individual atau kolektif atau secara umum Pasal 3 ayat(1): Pemberian dan pembatalan Hak

Bahwa keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979 adalah kebijakan dariUndang Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 yaitu mengacu padahukum pertanahan, maka dari itu kKeputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979terhadap tanah yang sudah menjadi tanah Negara pemilik asal tanah dapatmengajukan perpanjangan sertifikat yang sudah menjadi tanah negara jikasecara fisik dikuasai oleh Pemilik asal, sedangkan objek sengketa beradabangunan Pemilik asal yang disewakan kepada Para Pelawan maka yangberhak mengajukan perpanjangan

Kepala Daerah Khusus Ibukota JakartaNomor 3368/IMBPG/1981 tentang Pemberian ljin Untuk Bangunan Di JalanGang Burung Nomor 31, Kelurahan Malaka, Kecamatan Tambora Jakarta Barat (Bukti TLW15);16.Fotokopi Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota JakartaNomor 9445/IMBPG/83 tentang Pemberian Ijin Untuk Bangunan Di JalanGang Burung Nomor 33 Rt.002/02, Kelurahan Malaka, Kecamatan TamboraJakarta Barat (Bukti TLW16);17.Fotokopi Surat tanggal 17 Oktober 1986 Nomor 1010/I/HGB/B/3/1983dari Kepala Kantor Agraria

Izin Mendirikan Bangunan adalah izin secaraHalaman 11 dari 21 Putusan Nomor 355/Pdt.Plw/2018/PN Jkt.Brtadministratif supaya bangunan yang akan didirikan tidak bertentangandengan rencana umum tata ruang; Bahwa bangunanbangunan yang didirikan di atas tanaheigendom sebelum berlakunya Undang Undang Pokok Agraria Nomor 5Tahun 1960 tunduk pada peraturan yang ada dalam KUH Perdata; Bahwa menurut Pasal 571 dan 601 KUH Perdata antara bangunandan tanah melekat sehingga ketika tanah menjadi milik Negara makabangunan

Bahwa menurut Pasal 6 Undang Undang Pokok Agraria Nomor 56Tahun 1960 tanah mempunyai fungsi sosial.

AgungKecamatan Gubug Kabupaten Grobogan, bermeterai cukup, setelahdiperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dinyatakan cocok denganaslinya, lalu diberi tanda P.26;Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 07/SKV/17 tanggal 04 Mei 2017yang dikeluarkan oleh PT BPR Mranggen Ctra Persana, bermeteraicukup, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dinyatakancocok dengan aslinya, lalu diberi tanda P.27;Fotokopi Sertifikat Tanah Nomor : 109/IV/1988 tanggal 21 April 1988yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria

Siti Istri dari Anak 3(AB)meninggal dunia pada tahun 1993, Slamet Riyanto sebagai anak kandungParsiyah masih hidup;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.28, berupa Setifikat Hak MilikNomor 16 dengan Surat Ukur Nomor 109/IV/ Thun 1988 atas nama Hj.Istri dariAnak 3 (AB)yang dikeluarkan Kepala Agraria Kab. Grobogan tanggal 8 Juni1988, yang dinilai sebagai bukti autentik, teroukti Pewaris (Hj. Istri dari Anak 3(AB)atau Hj.

Siti Istri dari Anak 3 (AB)bin Djemainpada saat meninggal dunia, meningalkan harta berupa sebidang tanahSertifikat Hak Milik No. 16 dengan Surat Ukur Nomor 109/IV/ Tahun 1988yang dikeluarkan Kepala Kantor Agraria Kapupaten Grobogan tanggal 8 Juni1988 yang saat ini masih menjadi agunan pada PT BPR Mranggen CitraPersada;Bahwa Pemohon , Pemohon Il dan Pemohon Ill pada saat ini masih tetapberagama Islam;Hal. 20 dr. 24 hal. Put.

Siti Istri dariAnak 3 (AB)bin Djemain meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanahyang bersertifikat Hak Milik Nomor 16 dengan surat ukur 109/IV/ Tahgun 1988yang dikeluarkan Kepala Kantor Agraria Kabupaten Grobogan tanggal 8 Juni1988, yang saat ini harta waris tersebut masih berada dalam agunan pada PTBPR Mranggen Citra Persada;Menimbang, bahwa oleh karena Pewaris Hj. Istri dari Anak 3 (AB)atauHj.

Pasal 103 Peraturan Menteri Negara Agraria / KepalaBadan Pertanahan Nasioan No. 3 Tahun 1997, Untuk dalildalil selain dan selebinnya Tergugat tidak tanggapi kecualiapa yang diakui Secara tegasS; Berdasrkan halhal yang diuraikan diatas dengan ini Tergugat mohonkepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar yangmemeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut : DALAM EKSEPSI :1. Menerima Eksepsi Tergugat; 2.

PeraturanMenteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997, dengandemikian prosedur dan mekanismenya benar apa yang disampaikanpenggugat dalam gugatannya terutama pada angka 8; Lembaga Pemberian Hak Atas Tanah; Adalah proses pemberian hak atas tanah oleh Negara/Pemerintah(Baca : BPN) kepada Perorangan maupun Badan Hukum terhadaptahahtanah yang belum diletaki Hak (Baca : Tanah Negara) menjadiHak atas tanah menurut pasal 16 Undangundang Nomor 5 Tahun1960 (UUPA) prosedur dan mekanismenya mengacu

kepadaPeraturan Menteri dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 sebagaimanatelah dirubah menjadi Peraturan Meteri Negara Agraria / Kepala BPNNomor 3 Tahun 1999 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberiandan Pembatalan Keputusan Nomor 5 Tahun 1973 sebagaimana telahdirubah menjadi Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala BPNNomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan PembatalanHak Atas Tanah Pengelolaan; Memperhatikan peraturan perundangundangan dibidang pertanahanyang disampaikan diatas serta mengaitkan

Nomor 0095/Bulukunyi/2008 tanggal 24 November 2008 yangdikeluarkan oleh BPN Kabupaten Takalar (turut Tergugat) dan melaluiprocedure secara transparan dan memenuhi standar ketentuan pendaftarantanah yang diatur dalam Pasal 23, 24 ayat 1 PP Nomor 24 Tahun 1997juncto Pasal 60 ayat 2 sub f Peraturan Menteri Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1977 tentang Ketentuan PelaksanaanPP Nomor 24 Tahun 1997 sehingga karenanya penguasaan physic danpembuktian haknya oleh Para Penggugat di atas

Putusan Nomor 679 K/Pdt/2016dimaksud dalam Pasal 2 huruf a s/d m peraturan Menteri Agraria/kepadaBadan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, dengan demikianPanitia Ajudikasi tidak melaksanakan tugasnya s ebagaimana diatur dalamPasal 52 sub c peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional Nomor 3 Tahun 1997 tersebut;Bahwa penerbitan SHM Nomor 01101/Bulukunyi ternyata mencaploktanah milik Penggugat adalah jelas tidak diukur untuk kepentingansertifikat a quo, sehingga data physic dan data

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim mengenai prosedur penerbitansertifikat hak Penggugat dengan asal Tanah Negara adalahpertimbangan yang keliru dan tidak berpijak pada peraturan yangberlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 TentangPendaftaran tanah juncto Peraturan Menteri Negara Agraria/KepalaBPN Nomor 3 tahun 1997 terkait pendaftaran hak secara sistimatikyaitu berkaitan dengan Surat Keterangan Tanah ( sporadic) ataupenguasaan fisik tanah dari pemohon hak;m.Bahwa pertimbangan Majelis

dikuasai oleh penggugat.Bahwa tindakan dari Tergugat yang telah menerbitkan obyek sengketatersebut diatas yang letaknya tepat diatas tanah milik penggugat tanpameneliti secara cermat dan tidak menerlibatkan pihak penggugat danpihakpihak lain yang berbatasan dengan tanah tersebut ada bertentangandengan peraturan perundangundangan dan telah bertentangan puladengan asasasas umum dengan pemerintah yang baik khususnya asaskepastian hukum dan asas kecermatan serta bertentangan denganperaturan menteri Agraria

(lima jutarupiah).Bahwa karena sengketa tersebut diterbitkan oleh tergugat dilakukandengan lawan melawan hukum yang bertentangan dengan PP No.24 tahun1997 Tentang pendaftaran tanah dan berdasarkan Pasal 53 ayat 2 makaadalah tepat jika penggugat mengajukan gugatan terhadap tergugat.Bahwa dikarenakan obyek sengketa tersebut diatas diterbitkanbertentangan dengan PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanahserta bertentangan pula dengan peraturan Menteri Agraria/KepalaBPN No.9 tahun 1999 tentang pemberian

Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 6 dan poin 7 intinya antara lainmenyebutkan Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat HakMilik (objek sengketa), tanpa memberitahukan hal tersebut kepadapenggugat dan tanpa meneliti secara cermat dan tidak melibatkan pihakpenggugat dan pihakpihak lain yang berbatasan dengan tanah tersebutadalah bertentangan pula dengan asas asas umum pemerintahan yang baikkhususnya asas kepastian dan asas kecermatan serta bertentangan denganPeraturan Menteri Agraria

sengketa sampaisekarang adalah orang yang bernama Mak Butet ( +20 Tahun ) tinggaldilokasi tidak ada gangguan apaapa.e Objek tanah tersebut selama ini pihak Ketiga (ke3) selalu membayarpajak Bumi Bangunan (PBB).16Pengajuan pembuatan sertifikat kepada pihak Tergugat, adalah pihakketiga dengan melalui prosedur , aturan serta tata cara yang ditentukanoleh UU Peraturan, dan menurut hemat pihak ketiga, tergugat telahmelaksanakan amanat / menjalankan aturan sebagaimana yang diaturdalam :Peraturan Menteri Agraria

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;eksepsi tentang gugatan Para Penggugat terhadap SertipikatSertipikat tersebut(obyek sengketa 1,2 dan 3) adalah tidak berdasar karena penerbitan SertipikatSertipikat Hak Atas Tanah tersebut, Kantor Pertanahan Kabupaten BolaangMongondow selaku Tergugat, dalam menerbitkannya, telah dilakukanberdasarkan ketentuan hukum dan peraturan Perundangundangan yangberlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftarantanah, Peraturan Menteri Negara Agraria

/Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor 3 Tahun 1997, tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan PemerintahNomor 24 Tahun 1997, serta sesuai prosedur dan tata cara pemberian Hak AtasTanah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999, tentang Tata cara pemberiandan pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan serta PeraturanKepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1, Tahun 2010tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan

Putusan Nomor 63/B/2017/PTTUN Mks.Papua (BPD Papua); bahwa Tergugat Kantor Pertanahan Kabupaten BolaangMongondow dalam menerbitkan SertipikatSertipikat Hak Atas Tanah tersebuttidak melanggar asas asas umum pemerintahan yang baik , dan telah dilakukanberdasarkan ketentuan hukum dan peraturan Perundangundangan yangberlaku yaitu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentangPendaftaran tanah, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 3 Thun 1997, tentang Ketentuan

PelaksanaanPeraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, serta sesuai prosedur dan tatacara pemberian Hak Atas Tanah, sebagaimana diatur dalam Peraturan MenteriNegara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999,tentang Tata cara pemberian dan pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan HakPengelolaan serta Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RepublikIndonesia Nomor 1, Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan PengaturanPertanahan, sehingga Sertipikat Hak Atas Tanah yang diterbitkan oleh

Bahwa bidang tanah yang di klaim adalah bekas Hak Guna BangunanNo.2/Kampung Dalam, tercatat atas nama UMAR MUBARAKBALOEWEI, SELUAS 20.535 M, sebagaimana diuraikan dalam SuratUkur tanggal 22 Januari 1973 No.55/148/1973, yang terletak di JalanLetnan Jendral MT.Haryono, terbit berdasarkan surat KeputusanMenteri Negara Agraria tanggal 25 Mei 1963 No.Sk.III/21/Ka/63, terbittanggal 31 Desember 1964 dan berakhir haknya tanggal 24 Mei 1993.b.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, TURUT TERGUGAT dalammelakukan penerbitan Sertipikat pembaharuan tersebut telah sesuaiHalaman 17 Putusan Nomor 381/PDT/2019/PT.DKIdengan aturan yang berlaku yaitu Undangundang No.5 Tahun 1960jo.Peraturan Pemerintah No.40 tahun 1996 jo.Peraturan PemerintahNo.24 Tahun 1997 jo.Peraturan Menteri Negara Agraria/Ka.BPN No.3tahun 1999 jo.Peraturan Menteri Negara Agraria/Ka.,BPN No.7 tahun1999 jo.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Ka.BPN No.9 tahun 1999jo.Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. tahun 2003 sertadilakukan menurut mekanisme maupun tata cara Ssesuai prosedur yangberlaku dan dilakukan berdasarkan kewenangan yang ada pada KantorPertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan, dimana sebelumdilakukan penerbitan sertipikat telah dilakukan pemeriksaan dengansangat cermat dan teliti, baik mengenai data yuridis (Surat Surat buktiperolehan tanah) maupun data fisik (Surat Ukur : Letak

(tiga puluhribu delapan ratus sepuluh meter persegi), atas nama Yayasan SantaMaria di Pekalongan yang dikeluarkan oleh Walikota/ KDH Tingkat IIPekalongan Kepala Sub Direktorat Agraria u.b.

(tigapuluh ribu delapan ratus sepuluh meter persegi), atas nama YayasanSanta Maria di Pekalongan yang dikeluarkan oleh Walikota/KDH TK.IIPekalongan Kepala Sub Direktorat Agraria u.b Kepala Seksi PendaftaranTanah tanggal 15 Februari 1978, sehingga hal ini jelas menunjukanadanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat danTergugat Il, sehingga sudah beralasan agar Tergugat dan Tergugat IIdinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum yang dilakukanpenguasa (onrechmatige overhiedsdaadq

II Pekalongan Kepala Sub Direktorat Agraria u.b.Halaman 12 dari 21 hal. Put.

Penggugatdinyatakan sebagai pemilik sah atas tanah dan bangunan tersebut;Bahwa apabila benar para Penggugat menuntut terhadap perolehan dankepemilikan tanah yang dikuasai oleh Tergugat dan Tergugat II menjadimilik Penggugat sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan Hukum yangberlaku maka konsekwensinya yang harus digugat atau setidaktidaknyapihak yang harus disertakan dalam perkara ini adalah pihak yangmengeluarkan sertipikat tanah dimaksud yaitu Kantor Badan PertanahanKodya Pekalongan (Sub Direktorat Agraria

Menteri Agraria/Badan Pertahanan Nasional Pusat, Cq. Kakanwil Badan Pertahanan Nasional Propinsi Sumatera Barat, Cq. Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Padang Pariaman

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq KANTOR PERTANAHAN KOTA BENGKULU
Terbanding/Tergugat III : 3. PEMERINTAH KOTA BENGKULU Cq KANTOR KELURAHAN BETUNGAN

Penggugat:
YUDIN IGIRISA
Tergugat:
KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL CQ KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL CQ KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KABUPATEN BONE BOLANGO
Turut Tergugat:
1.Pemerintah Desa Owata
2.Balai Wilayah Sungai Sulawesi II

SOPUWAN
2.SUKRIL JAMIL
3.SUKRIL
Tergugat:
3.WAHYUDIN
4.H.UMAR FARUQ
5.NOTARIS/PPAT AYU MILITANSIA BRILLIYANTI, SH, M.KN,
Turut Tergugat:
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KAB. SIDOARJO

MENTERI pada KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATARUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL c.q. KEPALAKANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONALPROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG c.q.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PANGKALPINANG

Kantor Agraria dan pertanahan (ATR/BPN) Kota Bandung

KANTOR AGRARIA DAN PERTANAHAN (ATR / BPN) KOTA BANDUNG,Beralamat di JIl.Soekarno Hatta No.586, Sekejati, Kecamatan Buahbatu, KotaBandung;Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;Pengadilan Tinggi tersebut;Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang berhubungandengan perkara ini;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugatmengajukan Gugatan terhadap Terbanding semula Tergugat, terhadap TurutTerbanding semula Turut Tergugat , terhadap

Penggugat:
Darius Felle
Tergugat:
1.Frist Felle
2.Kepala Kantor Dinas Pendidikan Perpustakaan dan Arsip Daerah Propinsio Papua
3.Kepala Dinas Pendidikan Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten
4.Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jayapura

Bahwa pada wakiu itu sebelum Kocik (anak kandung Alm AlangParampuan) menjual tanah tersebut kepada pihak lain, dimana alashaknya yang merupakan Grant Sultan No. 589 tersebut telah didaftarkanulang di Kantor Agraria / Pertanahan Kota Tebing Tinggi untuk dikonversimenjadi Hak Milik, Namun sebelum terbit Sertifikat Hak Milik tersebutkarena Kocik (ahli waris Alm.

Kocik) berniat untuk menjual tanah tersebut;Bahwa pada wakiu itu sebelum Kocik (anak kandung Alm AlangParampuan) menjual tanah tersebut kepada pihak lain, dimana alashaknya yang merupakan Grant Sultan No. 589 tersebut telah didaftarkanulang di Kantor Agraria / Pertanahan Kota Tebing Tinggi untuk dikonversimenjadi Hak Milik, Namun sebelum terbit Sertifikat Hak Milik tersebutkarena Kocik (ahli waris Alm.

/ BPN Kota Tebing Tinggi, selanjutnya diberi tandabukti P V;Fotocopy Surat Hasil Pengukuran Tanah Kepunyaan Alang danLebai Jambul serta Gambar / Skema Tanah tertanggal 15Desember 1984, yang diterbitkan oleh Kantor Agraria / BPN KotaTebing Tinggi, selanjutnya diberi tanda bukti P VI;Fotocopy Surat No. 144/YFPI/KC/2008 tertanggal 18 September2008, yang diterbitkan oleh Ketua Yayasan Front PerjuanganIndonesia (an.

Fotocopy Surat No. 600724 tertanggal 23 Nopember 2008 yangditerbitkan oleh Kantor Agraria / BPN Kota Tebing Tinggi,selanjutnya diberi tanda bukti P VIII;9. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 535 an. Tagor Parlagutan, yangdikeluarkan oleh BPN Kota Tebing Tinggi, selanjutnya diberi tandabukti P IX;10.Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 539 an. Daniel Parlindungan,yang dikeluarkan oleh BPN Kota Tebing Tinggi, selanjutnya diberitanda bukti P X;11.Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 559 an.

Kocik) berniat untuk menjual tanah tersebut;Bahwa pada waktu itu sebelum Kocik (anak kandung Alm AlangParampuan) menjual tanah tersebut kepada pihak lain, dimana alashaknya yang merupakan Grant Sultan No. 589 tersebut telah didaftarkanulang di Kantor Agraria / Pertanahan Kota Tebing Tinggi untuk dikonversimenjadi Hak Milik. Namun sebelum terbit Sertifikat Hak Milik tersebutkarena Kocik (ahli waris Alm.

UndangUndang No.30 tahun 2004 tentangAdministrasi Pemerintahan Pasal 10 huruf a , Huruf d, danmelanggar pasal 3 huruf a dan pasal 4 ayat (1) PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997 tentangHalaman 13 dari 62 HalamanPutusan Nomor : 27/G/2020/PTUN.SMDPendaftaran Tanah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaiBadan Tata Usaha Negara ;10.Bahwa berdasarkan uraian, Tergugat telah melanggar hukum antara lainyaitu :10.1.UndangUndang Nomor : 5 tahun 1960 tentang Peraturan DasarPokokPokok Agraria

terhadap sertipikat tersebut diatas adalah benarHalaman 17 dari 62 HalamanPutusan Nomor : 27/G/2020/PTUN.SMDterdaftar pada Kantor Pertanahan Kota Balikpapan dan telahditerbitkan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam ketentuanyang berlaku serta telah memenuhi persyaratan yang Rechmatig(berdasarkan hukum) dan melaksanakan Asasasas UmumPemerintahan Yang Baik (AAUPB), serta sesuai dengan peraturanperundanganundangan yang berlaku yaitu :UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UndangUndangPokok Agraria

;Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 ;Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan PertanahanNasional No. 3 Tahun 1997 ;4.Bahwa Tergugat dalam menerbitkan sertipikat yang menjadi objeksengketa di pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berupaSertipikat Hak Milik Nomor 1073 / Kelurahan Graha Indah, telahdilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam peraturanperundanganundangan dan ketentuan yang berlaku serta telahmemenuhi persyaratan yang Rechmatig (berdasarkan hukum) danmelaksanakan

Asasasas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)yaitu :UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UndangUndangPokok Agraria,Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan PertanahanNasional No. 3 Tahun 1997.5.Bahwa kronologis penerbitan objek sengketa TUN sebagai berikut :eBahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 7959 / KelurahanBatu Ampar Terbit Tanggal 07 / 04 / 2006, Surat Ukur Nomor2102 / 2005 / Batu Ampar Tanggal 03 / 12 / 2005, dengan luas1715 M?

Pasal 125 s/d 128 Peraturan Menteri NegaraAgraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997,Pasal 124 s/d 133 Peraturan Menteri Negara Agraria / KepalaBadan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999, PeraturanMenteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan PertanahanNasional No. 11 Tahun 2016, Yang mana pembatalan hak atastanah dapat dilaksanakan apabila salah satunya terdapat putusanyang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan diajukanpermohonan kepada kantor pertanahan setempat, sSementarapenerbitan

Andi Tajuddin, MH/Penggugat, dimana pembayaran ganti rugi tersebut disepakati harga Rp.600.000.000, (enam ratus juta rupiah) kepada pemilik yang sah sebagai mana diaturdalam UndangUndang No. 5 tahun 1960 tentang pokokpokok Agraria danKetentuan Pasal 18 UndangUndang No. 5 tahun 1960 tentang Pelepasan Hak.I.

UU No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria(Lembaran Negara tahun 1960 No. 104, tamabahan Lembaran Negara No.2043).2. UU No. 51 Prp tahun 1960 tentang larangan pemakain tanah tanpa yin yangberhak atau kuasanya (Lembaran Negara tahun 1960 No. 158, tambahLembaran Negara No 2106).3.

Ismeth Abdullah teSah terbukti menyalahgunakanwewenangnya dengan menghilangkan hak Penggugat.Bahwa hak Penggugat dijamin hak miliknya didalam Pasal 36 UndangUndang.No. 39 tahun 1999 tentang hak azasi Manusia diatur dalam Pasal 71 UndangUndang No. 39 tahun 1999.Bahwa sudah 52 tahun berlakunya UndangUndang Pokok Agraria UndangUndangNo. 5 tahun 1960, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat akhirnya mengeluarkanUndangUndang No 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi pembangunanuntuk Kepentingan Umum

Hutagalung, SH.MLI, Penerbit Lembaga PemberdayaanHukum Indonesia, 2005, Jakarta, hal.8283 dan hal 396);Menimbang, bahwa didalam bukti P1 (Fotocopy Surat TandaPendaftaran Tanah dari kantor agraria kabupaten kepulauan RiauTanjung Pinang No.KAD 50/STP/BTM/1969 tanggal 09 Agustus 1969an. Lim Nio Meng diberi tanda bukti P1 vide halaman 53) disebutkanbahwa tanah yang diregistrasi tersebut berstatus tanah negara.

KAD/199/STP/BTM/1968, yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten KepulauanRiau, tanggal 04 Desember 1968, diberi tanda P4;5. Fotocopy Akta Jual Beli No. 16/1968, antara Tan Kia Se kepada Tijo, yangditanda tangani oleh Ass. Wedana Batam/Pejabat Pembuat Akte Tanah ,tanggal 14 Oktober 1968, diberi tanda P5;6. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 10/SKAW/SGL/VI/2007,tanggal 07 Juni 2007, diberi tanda P6;7.

WarouwSiwu ;.Oleh Fredrik Gerung Almarhum untuk tanah bagianbelakang bekas reruntuhan perang kemudian olehTergugat IV di tanah sebelah Kkiri rumah adatsuku Minahasa bersamasama mengikuti programpemerintah melalui proyek Nasional Agraria(Prona) pada tahun 1982 untuk memperoleh tanahnegara tersebut menjadi tanah hak milik ' telahmelalui tata cara prosedur yang benar secaraSporadik yang artinya1.

Bahwa demikian pula Sertifikat hak Miliktersebut diterbitkan berdasarkan KeputusanMenteri Dalam Negeri Tanggal 14 November 1972,dan bila melihat Surat Ukurnya yaitu Surat Ukurtanggal 31 Agustus 1911 Nomor : 121, makasangat jelas tanah obyek sengketa adalah bekastanah hak barat dan kalau tokh demikian secarahukum obyek sengketa sejak berlakunya Undangundang Pokok Agraria Nomor : 5 Tahun 1960,telah gugur menjadi tanah Negara ;Bahwa Undangundang Pokok Agraria Nomor : 5Tahun 1960 mulai berlaku sejak

tangal 24September 1960, sehingga dengan demikian bilameneliti gugatan Para Penggugat maka sejakberlakunya Undangundang Pokok Agraria sampai81dengan tanggal 24 Februari 1974 yaitu saatditerbitkannya SHM Nomor : 92/Wenang' obyeksengketa telah gugur menjadi tanah negara sudahkurang lebih 14 tahun, jadi nanti 14 tahunkemudian baru diterbitkannya Sertifikat hakMilik Nomor : 92/Wenang, Surat Ukur tanggal 31Agustus 1911, Nomor 121 tersebut ;Kalau tokh demikian maka sangat jelas terbitnyaSertifikat Hak

Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan/Persetujuantanggal 11 Agustus 1966 tersebut tanah kintalyang dimiliki oleh Tergugat VI tersebut olehayah Tergugat V dan VI yaitu) WILLEM EDUARDWAGEY mengajukan permohonan Hak Milik kepadaKantor Agraria Kotamadya Manado sekarang KantorPertanahan Kota Manado, dan atas permohonantersebut dan oleh karena permohonan haktersebut memenuhi syarat dan tidak bertentangandengan ketentuan hukum~ yang berlaku makaterbitlah Sertifikat Hak Milik Nomor31/Wenang Utara, surat ukur

Agustus 1996 yang dibuat oleh anak anakalmarhum PAUL SIWU, tanah kintal tersebutmenjadi bagian dari ibu Penggugat Rekonvensialmarhum PAULINTJE HELENA SIWU salah satu anakdari PAUL SIWU (isteri dari WILLEM EDUARD WAGEY) ;Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan/Persetujuantersebut maka ayah Penggugat MRekonvensi WILLEMEDUARD WAGEY telah mengajukan permohonan Hak Milikkepada Kantor Agraria Kotamadya Manado. sekarangKantor Pertanahan Kota Manado, dan berdasarkanpermohonan tersebut terbitlah Sertifikat Hak