Bahwa surat a quo yang diterbitkan oleh TERGUGAT telahmelanggar peraturan perundangundangan yaitu Pasal 19UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang PeraturanDasar PokokPokok Agraria Jo. Pasal 45 PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran TanahJo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata CaraPemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan HakPengelolaan Jo.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata CaraPemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan HakPengelolaan;16.Bahwa atas Surat Permohonan PENGGUGAT tersebut padaAngka 11 di atas, TERGUGAT menerbitkan Surat Nomor :1974/31.72600.13/XII/2012 tanggal 26 Desember 2012,Perihal Pemberitahuan TERGUGAT yang pada pokoknyamenyatakan Menolak Surat Permohonan Hak Atas Tanahyang diajukan oleh Sdr.

Bahwa Tanah tersebutsebelumnya Tanah Swaprajasetelah berlakunya Undangundang Pokok Agraria Nomor 5Tahun 1960 Tanggal 24September 1960 telah menjaditanah Negara yang dikuasaiturun temurun oelh pemilik/penggarap dan selanjutnyatelah dimohon haknya sesuaidengan ketentuan yang berlaku.. Bahwa tanah tersebutdikategorikan sebagai tanahperumahan karena terletakdipinggir jalan poros Telukdalam menuju patungLembuswana;.

Pasal 21 ayat (2) : Usul penyelesaian sebagaimana dimaksud dalamayat (1) diajukan oleh Gubernur kepada Menteri Agraria/Kepala BPNmelalui Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Instansi yangmemerlukan tanah dan Menteri Kehakiman.2) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1Tahun 1994 tentang ketentuan pelaksanaan Keppres Nomor 55 Tahun1993 dinyatakan bahwa :a.

Pasal 21 ayat (2) : Usul penyelesaian sebagaimana dimaksud dalamayat (1) diajukan oleh Gubernur kepada Menteri Agraria/Kepala BPNmelalui Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Instansi yangmemerlukan tanah dan Menteri Kehakiman.2) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor1 Tahun 1994 tentang ketentuan pelaksanaan Keppres Nomor 55Tahun 1993 dinyatakan bahwa :a.

Bahwa dalam hal Terdakwa selaku Panitia Pengadaan Tanah dengantidak melakukan penelitian harga tanah atau tidak membuat harga perkiraansendiri (HPS), sehingga terjadi kemahalan harga tanah tanpa memisahkanantara tanah yang sudah bersertifikat dan yang belum bersertifikat, berdasarkanPeraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. tahun 1994 Tentang ketentuanPelaksanaan Kepres No.55 Tahun 1993.

Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor1 Tahun 1994 tentang ketentuan pelaksanaan Keppres Nomor 55 Tahun1993 menyatakan :a. Pasal 16 ayat (1) huruf a : Dasar dan cara perhitungan ganti kerugianditetapbkan atas dasar nilai nyata atau sebenarnya denganmemperhatikan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) Pajak Bumi danBangunan yang terkait untuk tanah yang bersangkutan.b.

No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah,maka harus tunduk pula kepada Peraturan Menteri Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor : 9 Tahun 1999 Tentang Tata CaraPutusan Nomor : 4/G/2018/PTUN.MTR.

No. 10 Tahun1961 Tentang Pendaftaran Tanah, "setiap perjanjian yang bermaksudmemindahkan hak atas tanah, memberikan hak baru atas tanah,menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanahsebagai Tanggungan, harus dibuktikan dengan Akta yang dibuat oleh dandihadapan Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria (Sselanjutnya dalamPeraturan Pemerintah ini disebut Pejabat), Akta tersebut bentuknyaditentukan oleh Menteri Agraria, yang masih berlaku sebelum digantikanoleh ketentuan Pasal 37 ayat

Halaman 14 dari 53 HalamanTergugat tidak menggunakan bukti peralinan hak yang dibuat oleh dandihadapan Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria yang sekarangdikenal dengan PPAT, oleh karenanya penerbitan Obyek Sengketamelanggar ketentuan pasal tersebut diatas dan oleh karenanya jugasecara hukum sangat beralasan dan berdasarkan hukum ObyekSengketa harus dibatalkan ;8.

Peraturan menteri negara agraria Nomor 3Tahun 1997, Tentang tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran ;Tanah di seluruh Indonesia, Jo.

Peraturan Menteri Negara Agraria/ KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999, Tentang Tata caraPemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.Bahwa Penerbitan Sertipikat Hak Milik, yang menjadi obyek sengketatersebuttelah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlakudan sesuai dengan asas asas umum pemerintahan yang baik ( AAUPB )terutama asas kecermatan. ; Berdasarkan uraianuraian tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakimyang memeriksa perkara ini berkenan

Kementrian Agraria dan TataRuang/ Kepala BPN RI.Cq. Kepala Kantor BPN Jawa Barat. Cq.Kepala Kantor BPN Kab Subang, berkedudukan di Jalan MayjendSutoyo No. 44 Subang, sebagai TURUT TERBANDING IV semulaTURUT TERGUGAT II;Pengadilan Tinggi tersebut ;Telah membaca:1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 7Januari 2020 Nomor 13/PEN/Pdt/2020/PT. BDG, tentang penunjukanMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;2.

Bahwa tindakan Turut Tergugat II sebagai PPAT/Camat Pamanukan melanggarsyaratsyarat teknis, formil dan yuridis sebagaimana diatur dalam:1) UU No.05 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria;2) PP No. 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah;3) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;4) PPNo. 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah;Halaman 12 dari 38 halaman putusan Nomor 25/Pdt/2020/PT.BDG5) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No.03 Tahun 1997 tentangKetentuan

Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997 tentang PendaftaranTanah;6) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 01 Tahun 2006 tentangKetentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998 tentangPeraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah;7) UU No. 05 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria;19.

kesesuaian/keabsahan sertifikat dan catatanlain pada Kantor Pertanahan setempat dengan menjelaskan maksuddan tujuannya;(2) Dalam pembuatan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPATtidak diperbolenkan memuat katakata sesuai atau menurutketerangan para pihak kecuali didukung oleh data formil;(3) PPAT tidak berwenang menolak pembuatan akta yang tidak didasaridata formil:Faktanya ada kesalahan kKepemilikan tanah, data surat tanah, SPPTtanah, dan Persil dan C tanah;Bahwa menurut Pasal 100 Permen Negara Agraria

patut dipertanyakan dan patut diperiksa apakah Penggugatberkewarganegaraan Indonesia atau warga negara asing, Karena hal tersebutberkaitan dengan ketentuan UdangUndang:Pasal 4 ayat 1 UUPA, yaitu:Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2ditentukan adanya macammacam hak atas permukaan bumi, yang disebuttanah yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang orang, baik sendirimaupun bersamasama dengan orang lain serta badanbadan hukum;Di Indonesia sendiri dalam sistem agraria

PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;-----------------------------------------------
2. Menyatakan tindakan Tergugat mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 971/Kelurahan Pandang-Pandan tanggal 14 Oktober 2009, Surat Ukur Nomor : 00557/Pandang-Pandang/ 2009 tanggal 8 Oktober 2009, luas 3083 M² atas nama Hajjah Yusnani Tadjuddin, bertentangan dengan Pasal 3 Keputusan Menteri Negara Agraria

Tjulla Dg.Bombong mengajukan permohonan hakpada Kantor Sub Direktorat Agraria Kabupaten Gowa dengan dasar riwayat tanahmerupakan tanah milik Indonesia Persil 2 a DIl Kohir 176 Cl atas tanah yg terletak diDesa Katangka, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa dan pada tanggal 23Agustus 1976 diterbitkan sertipikat Hak Milik Nomor : 55 / Katangka tercatat pertamasebagai pemegang hak adalah Sadr. Tjulla Dg.Bombong. Kemudian pada tanggal itujuga ...juga dialinkan kepada Sdr.

Pasal 95 dan Pasal 96Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3tahun 1997.

Pasal 95 dan Pasal 96 Peraturan MenteriNegara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997)sehingga akta tersebut tidak memenuhi syarat sebagai bukti peralihan hak.

/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 1993 ; Menimbang, ...40Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria/KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 1993 mengenai Tata CaraPenggantian Sertipikat Hak Atas Tanah Pasal 3 dinyatakan bahwa Dalammelaksanakan penggantian sertipikat Kepala Kantor Pertanahan wajib memeriksasertipikat lama yang bersangkutan, dengan mencocokannya terhadap buku tanah,surat ukur/gambar situasi, Petapeta, warkah dan daftar isian lain yang bersangkutan

Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;Menyatakan tindakan Tergugat mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negarayang disengketakan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 971/Kelurahan PandangPandan tanggal 14 Oktober 2009, Surat Ukur Nomor : 00557/PandangPandang/2009 tanggal 8 Oktober 2009, luas 3083 M2 atas nama Hajjah Yusnani Tadjuddin,bertentangan dengan Pasal 3 Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penggantian Sertipikat Hak Atas Tanah

melanggar hakhak subyektif Penggugat yang dijamin dan dilindungi hukum ;Bahwa demikian juga pemasangan "Pipa pralon besar saluran pembuangan air kotor/airhujan" di atas ruang udara/angkasa tanah dan bangunan Penggugat serta pemasangan"blower cerobong pembuangan asap kotoran dari masakan" di belakang tempat usaha dankediaman Penggugat yang langsung diarahkan menghadap tempat usaha dan kediamanPenggugat khususnya pada kamar tidur, ruang makan dan ruang kantor, nyatanyata selaintelah melanggar Hukum Agraria

, UU Pokokpokok Agraria, UU Gangguan, juga telahmenimbulkan gangguan dan melanggar hakhak subyektif Penggugat yang dijamin dandilindungi hukum serta menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik material danimmaterial ;Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan Surat Somasi/Peringatan/Teguran ke Ikepada Tergugat I I pada tanggal 1 Desember 2009, perihal : "Pagar tembok pembatasukuran 3 x 3,5 meter di trotoir jalan Negara" yang juga ditembuskan kepada Tergugat IIIIV guna menuntut agar Tergugat I II dengan

Bahwa pemasangan pipa pralon saluran pembuangan. air kotor/air hujan dilakukanTergugat I II dengan cara melanggar ketentuan Hukum Agraria dan UU No 5Tahun 1960 tentang Pokokpokok Agraria ('UndangUndang PokokPokokAgraria,UUPA") yang mengatur ketentuan bahwa ruang udara/angkasa diatastanah dan bangunan milik Penggugat juga adalah milik sah Penggugat sehinggaTergugat I II telah melanggar batas wilayah atau teritorial kepemilikan tanah danbangunan milik Penggugat ;37.3.

Bahwa pemasangan pipa pralon saluran pembuangan air kotor/air hujan olehTergugat I II juga telah sangat mengganggu dan melanggar hakhak subyektifPenggugat yang dijamin dan dilindungi hukuin karena selain dilakukan tepat diatasruang udara,,angkasa tanah dan bangunan milik Penggugat yang melanggarHukum Agraria, UU Pokok Agraria dan batas wilayah kepemilikan tanah danbangunan Penggugat, juga dilakukan tanpa seijin dan persetujuan Penggugatterlebih dahulu ;37.6.

Bahwa dengan demikian pemasangan pipa. pralon saluran pembuangan air yang terletaktepat diatas ruang udara/angkasa tanah dan bangunan milik Penggugat nyatanyata selainmelanggar ketentuan Hukum Agraria dan UU Pokok Agraria juga telah melanggar hakhak subyektif Penggugat yang dijamin, dan dilindungi hukum serta merug kan Penggugatbaik material maupun immaterial39.

Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Pusat,berkedudukan di Jakarta, Jalan Sisingamangaraja Nomor 2 Jakarta; Yangselanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING I, semula disebutsebagai TURUT TERLAWAN ;Il.

/Kepala Badan Pertanahan Nasional Pusat in casuTURUT TERLAWAN16.Bahwa sesuai dengan fakta hukum dan buktibukti yang ada,TERLAWAN II mendapatkan hak berdasarkan HAK PENGELOLAANLAHAN (HPL) No. 4 dan HPL No. 5 yang berasal dari HPL No. 3tersebut adalah dari PTP Nusantara Il (Persero) dahulu PTP IX(Persero) in casu TERLAWAN Ill, yang beralaskan HAK GUNAUSAHA No. 10 seb.Di mana fakta berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional in casu TURUT TERLAWAN I, Nomor : 159/HPL

Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesiaselaku Pihak yang menerbitkan Hak Pengelolaan No. 3 untuk PT.Kawasan Industri Medan (persero) sebagai Turut Terlawan ;5. Kepala Kantor Badan Wilayah Badan Pertanahan Propinsi SumateraUtara cq Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten DeliSerdang selaku Turut Terlawan II selaku Pihak yang menerbitkan HakGuna Bangunan untuk Pelawan;2.

Tanah HPL No.3/HGU No.10 bukan tanah objek perkara;Bahwa sesuai dengan ketentuan Hukum Agraria yang didasarkan padahukum Adat pembeli yang beretikad baik dilindungi oleh UndangUndang, danperolehan hak atas tanah Pembanding III/ Pelawan, pembayaran harga sertapenggunaannya telah sesuai dengan title yang sah sebagaimana juga diakuitegas oleh Judex Factie pada hal 178 putusan No.81/Pdt.G/PLW/2009/PNLptanggal 10 April 2013;Bahwa UndangUndang Pokok Agraria No.5 tahun 1960 berdasarkan HukumAdat bukan berdasarkan

W2.U4.893/Pdt/04.10/VI/2009perihal pemberitahuan pelaksanaan Eksekusi terhadap tanah/lahan yang adabangunannya berupa pabrik dan mempunyai SHGBSHGB milik Pembanding III/Pelawan yang menurut pasal 16 UndangUndang Pokok Agraria adalahmerupakan bukti Sempurna;2.

sebagaimana dalam pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sah suatu perjanjian dengan pihak TNI AD yaitumelakukan penukaran lahan/areal pada tanggal 28 Agustus 1963 diperkuatdengan Berita Acara Timbang Terima No.01/PBT/ZIB/1963 tertanggal 28Agustus 1963 yang sudah dilegalisir di Pengadilan Negeri Tarakan sertadiperkuat dengan peta areal yang sudah didaftarkan pada DIREKTORAT itsAGRARIA PROPINSI KALIMANTAN TIMUR dengan peta pendaftaranNo DA.10/PT 1983 yang di buat dan ditandatangani oleh KepalaDirektorat Agraria

Gubernur KDH TK I KALIMANTAN TIMUR, KEPALADIREKTORAT AGRARIA , Drs SULARSO Nip. 01022485 tertanggal 25April 1983. Sebagai bukti Surat terlampir ; .

Bahwa dari dasar hukum dan alasanalasan hukum yang ada, Tergugat 1telah menguasai lahan / areal baik Secara Yuridis sejak Tahun 1963, arealtanah di kelurahan pantai Amal seluas 3.437.100 m2 maupun secara fisik,sebagaimana diatur dalam Hukum Agraria tentang penguasan secaraYuridis maupun secara Fisik seperti yang diurakan pada angka 1 s/d angka8 dalil Tergugat 1 sebagai dasar Hukum dan alasanalasan Hukum yangada ; DALAM REKONVENSI :1.

Bulungan di Tanjung Selor, perihal Permohonanmemperoleh penguasaan tanah Negara untuk keperluan stasion ALTarakan yang terletak di Tarakan ; 39.40.41.42.43.45.aDiberi tanda (P 14.7) ;Foto copy Surat dari Direktorat Agraria Propinsi Kalimantan Timur No :DA.3592/PT83 tertanggal 29 September 1983, tentang Pensertifikatan tanahtanah Station Angkatan Laut Tarakan ;Diberi tanda (P 15) ;Foto copy Surat dari Kantor Agraria Kabupaten Dati II BulunganTanjung Selor Nomor : Kagda./658/PT1 tertanggal 30 Nopember

, jo Pasal 2 UU No.20Tahun 1961 tentang Pencabutan hakhak atas tanah dan bendabenda yangada diatasnya jo PP No.55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah UntukKepentingan Umum, jo Perpres No.36 Tahun 2005 tentang Pengadaan tanahbagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum, jo PeraturanMenteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.1 tahun1994 tentang Ketentuan Pelaksanan Kepres No.55 tahun 1993, jo IntruksiMenteri Pertahanan Keamanan No : INS/10/VI/1978 tertanggal 8 Juni 1978,tentang

., dan angka I.7. tersebut di atas, adalah tidak memenuhiketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang IzinLokasi, yang berbunyi : Izin lokasi diberikan berdasarkanpertimbangan mengenai aspek penguasaan tanah dan teknis tataguna tanah yang meliputi keadaan hak serta penguasaan tanah yangbersangkutan, penilaian fisik wilayah, penggunaan tanah, sertakemampuan tanah.

Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi; dan(e) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian danPembatalan Hak Atas Tanah.

USBUN bertanggal 20 September 2011 telahmenyalahi dan/atau telah melanggar Ketentuan Pasal 4 ayat (1)huruf c angka 2 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala BadanPertahanan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasitersebut.

Rimbun HijauLestari (Tergugat II Intervensi) dari Bupati Parigi Moutong (Tergugat)setalah Tergugat II Intervensi, memenuhi kewajibanya sebagaimanaditentukan dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan90TL3:IL.4.IL5.Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1993 tentang Tata Cara MemperolehIzin Lokasi dan Hak Atas Tanah Bagi Perusahaan Dalam RangkaPenanaman Modal, dan untuk memperoleh Izin Lokasi dimana halhalmendasar yang masuk dalam ketentuan tersebut adalah :1. Surat Permohonan PT.

Putusan Nomor : 03/G/2014/PTUN.PL59.P59 : Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 36/Permentan/OT.140/7/2009 tentang Persyaratan Penilai Usaha Perkebunan (foto copytidak dengan asli); 60.P60 : Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi (foto copy tidak dengan asl);61.P61 : Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian danPembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan (foto

tersebut bukanlah tanah yang termasuk dalam blokNomor 137 milik Almarhum Bapak Samiun, melainkan tanah yangtermasuk dalam blok Nomor 75, milik ibu) mertua AngkatTERGUGAT KONVENSI I, yakni Almarhummah Bu Jamakberdasarkan Letter C No.96 dengan Persil 71 a seluas 700 m2,dan persil 71 b seluas 1300 M2;Bahwa kekuatan Letter C sebagai alat pembuktian kepemilikanatas tanah, merujuk kepada Surat Keputusan Menteri DalamNegeri Nomor SK26/DDA.1970 sebagai penegasan dari Pasal 3Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria

nomor 964, SuratUkur tanggal 06042018 No.00022/ Kalidawer/2018, seluas 803 m2atas nama SUEB atau TERGUGAT REKONVENSI semulaPENGGUGAT REKONVENSIBahwa proses penerbitan Sertifikat Hak Milik nomor 964, Surat Ukurtanggal 06042018 No.00022/ Kalidawer/2018, seluas 803 m2 atasnama SUEB atau TERGUGAT REKONVENSI semula PENGGUGATREKONVENSI bertentangan dengan hukum, dikarenakan tidak jelasasal hak atas pemecahan bidang tanah tersebut;Bahwa apabila merujuk kepada ketentuan Pasal 134 ayat 1 PeraturanMenteri Agraria

Misnah ;Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 964, Surat Ukur tanggal 0642018 No. 00022/Kalidawir/2018, seluas 803 m2 atas nama Sueb;Fotocopy Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah;Fotocopy Kitab UndangUndang Hukum Perdata;Fotocopy Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 48/PJ/2015Tentang tata Cara Pemberian Nomor Objek Pajak Bumi danBangunan;Fotocopy Peraturan menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun1992 Tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran Bekas HakHakIndonesia

Samiun, yangdipecahkan ke anaknya bernama Sueb (Penggugat) hubungan hakkewarisan dengan Tergugat (tidak ada sama sekali) dan hubunganhak waris antara Tergugat II (Jamil) pun putus, dalam hak kewarisanbukti secara yuridis hak kepemilikan Penggugat merupakan bukti SHM(Sertifikat No. 964 atas nama Penggugat/Sueb) Produk UndangUndang Pokok Agraria Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 joPeraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 harus dilindungi danmerupakan hak yang tidak boleh diganggu gugat baik

Padahal obyek tanah tersebut hak miliknyaPenggugat, kalau Penggugat menguasai oleh para Tergugat selalumenyerang Penggugat dengan caracara kekerasan, padahal pada saatitu pernah diadakan pengukuran dari petugas ukur BPN (Agraria) tidakpernah mengajukan keberatan hukum, obyek yang dikuasai olehTergugat 1 dan 2 merupakan fakta adanya seseorang melakukanperbuatan melawan hukum, merugikan orang lain/mengambil hak oranglain sesuai Pasal 1365 KUHPerdata bisa dituntut baik Perdata atauPidana, menjadi hak

Fotocopy Surat Sertifikat Hak Milik Nomor 7911, dengan luas tanah 2.672 M2 yangditerbitkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Daerah Tingkat Il Kabupaten Banjar,tanggal 17 Oktober 1984 atas nama Somat, bukti mana telah sesuai dengan aslinya(Fela me 0 Pendaftaran Gugatan Rp. 30.000,00> Biaya Proses Rp. 50.000,00> Relaas Panggilan Rp. 250.000,00> Redaksi Rp. 6.000,00> Materai Putusan Rp. 9.000,00Jumlah Rp. 341.000,00(tiga rartus empat puluh satu ribu rupiah)Halaman 12 dari 12, Putusan No. 14/Pdt.G/2018/

KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHANNASIONAL: Cq Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali, Beralamat di JI.Anggrek No.1 Kab.

4.Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara cq BPN cq Kementerian Agraria dan Tata Ruang RI

Penggugat:
NGADIMAN
Tergugat:
1.PONIMIN
2.ISTINI
3.WIBOWO
4.MITA DARAMITA
5.ENDAH NURSANTI
6.ANTONIUS AGUS NUGROHO
7.HERMAWAN
Turut Tergugat:
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KOTA YOGYAKARTA

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR PROVINSI JAWA BARAT

Bank Panin, Tbk)Turut Tergugat:KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG

KEMINDO PRATAMA
Turut Tergugat:
Kantor Kementeri Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional

Kemindo Pratama, beralamat di Jalan Danau Sunter Utara Blok CNo. 19 RT 002/ RW 015 Tanjung Priok , Jakarta Utara,Kelurahan Sunter Agung, Tanjung Priok, Kota JakartaUtara, DKI Jakarta , sebagai Terbantah V;Pemerintah Republik Indonesia C.q Kantor Kementeri Agraria danTata Ruang / Badan Pertanahan Nasional R.I C.qKantor Kementeri Agraria dan Tata Ruang / BadanPertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat C.qKementeri Agraria dan Tata Ruang / KantorPertanahan Kota Bogor, yang beralamat di JalanAhmad Yani

Pemerintah Republik Indonesia C.q Kantor Kementeri Agraria dan TataRuang / Badan Pertanahan Nasional R.I C.q Kantor Kementeri Agrariadan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat C.qKementeri Agraria dan Tata Ruang / Kantor Pertanahan Kota Bogor, yangberalamat di Jalan Ahmad Yani No. 41 Kota Bogor dan selanjutnyadisebut Pihak Turut Terbantah ( Satu ).Adapun yang menjadi dasar Bantahan dari Pembantah , adalah sebagaiberikut :1.

TENGKU AZAN KHAN (TERGUGAT II)- FARIDAH HAHUM, SH (TERGUGAT III)- SURIANTO (TURUT TERGUGAT I)- PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c/q MENTERI AGRARIA/ KEPALA BADAN PERTANAHAN c/q KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN (TURUT TERGUGAT II)

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c/q MENTERI AGRARIA/dengan perkara ini ;KEPALA BADAN PERTANAHAN c/qKEPALAKANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN, beralamatdi Jalan Jend.

Bahwa Penerbitan Sertipikat aquo telah memenuhi ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku (pasal 19 ayat (1 dan 2) UUPAserta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 JoPeraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran TanahJo Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN No. 3 Tahun 1997tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun1997 tentang Pendaftaran Tanah), Oleh karena itu beralasan bagiPenggugat untuk menyatakan Sertipikat aquo demi hukum

Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kota Bekasi
2.Kelurahan Bojong Rawalumbu

., M.Kn
3.KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA MANADO
Turut Tergugat:
3.STELLA DEIVIE LANGKUN
4.HELENA MARIA TAULU