Ditemukan 28574 data
14 — 3
No.80 /Pdt.P/2012/PA Ber10b Hilangnya akta nikah;c Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;d Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undangundangnomor: 1 tahun 1974;e Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halanganperkawinan menurut Undangundang nomor : tahun 1974;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon baik dalampermohonannya yang dipertegas dalam persidangan, maka permohonan Pemohontersebut telah memenuhi salah satu syarat atau
51 — 14
Kawin;Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi HukumIslam, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat olehPegawai Pencatat Nikah, dan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikandengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya;Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 ayat (3) huruf (a) (e) KompilasiHukum Islam, Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama tersebuthanya mengenai adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian,hilangnya Akta Nikah, adanya keraguan
14 — 5
Kawin;Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi HukumIslam, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat olehPegawai Pencatat Nikah, dan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikandengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya;Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 ayat (3) huruf (a) (e) KompilasiHukum Islam, Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama tersebuthanya mengenai adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian,hilangnya Akta Nikah, adanya keraguan
PT. BANK RAKYAT INDONESIA Persero Tbk. KANTOR CABANG GARUT
Tergugat:
1.NANDANG SURYANA
2.ILLAH KAMILAH
31 — 7
ketiga Nomor B.212/4173/IX/2018 tertanggal 12 September 2018(bukti P7) kepada Tergugat dan Tergugat II, akan tetapi hingga perkara inidiperiksa di Pengadilan Negeri Garut, Tergugat dan Tergugat II tidak jugamelaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit tersebut;Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati formulasi gugatanpenggugat pada petitum No 20 gugatan penggugat yang menyatakan demi hukumperbuatan para tergugat adalah (wanprestasi atau perbuatan melawan hukum)kepada penggugat terdapat keraguan
16 — 10
mengetahui bahwa sesorang perempuanitu sebagai istri seorang lakilaki maka disaksikan/dihukumi masih tetapadanya hubungan suamiistri selama tidak ada bukti yang menentukan lain(putusnya nikah);Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (3) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: itsbat nikah yangdapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai halhal yangberkenaan dengan: (a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaianperceraian; (b) hilangnya akta nikah; (c) adanya keraguan
13 — 7
Kecamatan Mawasangka Tengah KotaBauBau pada tanggal 8 Oktober 2016 , permohonan mana bertujuan agarPenggugat mendapatkan penetapan itsbat nikah (pengesahan nikah) dariPengadilan Agama Ambon dalam rangka perceraian ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (3) huruf a,b,c,d, dan eKompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkara itsbat nikah dapatdiajukan ke Pengadilan Agama mengenai halhal yang berkenaan dengan ;a) Adanya perkawinan dalam rangka perceraian ;b) Hilangnya akta nikah ;c) Adanya keraguan
6 — 5
bahwa meskipun demikian di dalam Kompilasi Hukum Islamyang merupakan salah satu hukum materiil Pengadilan Agama di dalamPasal 7 ayat (2) menyebutkan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikandengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama,dan kemudian dalam ayat (3) disebutkan '93ltsbat nikah yang dapatdiajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai halhal yang berkenaandengan: (a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, (b)hilangnya akta nikah, (c) adanya keraguan
9 — 7
Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 dan;e.
12 — 5
menyatakan adanya tujuan konkrit dalam pengajuan perkara IsbatNikah dinilai telah terpenuhi, sehingga secara formil permohonan parapemohon dapat diterima;Menimbang bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3), huruf c dan eKompilasi Hukum Islam (KHl), dijelaskan bahwa dalam hal perkawinan tidakdapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan istobat nikahnya kePengadilan Agama dan dijelaskan pula bahwa Isbat nikah yang dapat diajukanke Pengadilan Agama terbatas mengenai halhal yang berkenaan denganadanya keraguan
44 — 5
Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syaratperkawinan;d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 dan;e.
19 — 12
Kawin;Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi HukumIslam, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat olehPegawai Pencatat Nikah, dan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikandengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya;Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 ayat (3) huruf (a) (e) KompilasiHukum Islam, Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama tersebuthanya mengenai adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian,hilangnya Akta Nikah, adanya keraguan
9 — 7
bahwa meskipun demikian di dalam Kompilasi Hukum Islamyang merupakan salah satu hukum materiil Pengadilan Agama di dalamPasal 7 ayat (2) menyebutkan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikandengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama,dan kemudian dalam ayat (3) disebutkan '93ltsbat nikah yang dapatdiajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai halhal yang berkenaandengan: (a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, (b)hilangnya akta nikah, (c) adanya keraguan
8 — 6
antara seorangpria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu karena wanita yangbersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain, sebagaimanayang disebutkan dalam Pasal 40 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) KompilasiHukum Islam menyatakan bahwa: Itsbat nikah yang dapat diajukan kePengadilan Agama terbatas mengenai halhal yang berkenaan dengan: a.adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya aktanikah; c. adanya keraguan
13 — 6
Oleh karena itu, demi untukmemperoleh kepastian hukum dan menghindari keraguan atas keabsahanHal 9 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 0188/Pdt.P/2016/PA.
1.Aep bin Rustama
2.Tita binti Rodi
13 — 6
CIS sgtall LasJgare (2d LivgArtinya: Dan dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita,harus dapat menyebutkan tentang sahnya perikahan dan syaratsyaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,sesuai Pasal 2 ayat 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan, maka perkawinan para Pemohon adalah sah;Menimbang, bahwa fakta hukum perkawinan antara Pemohon denganPemohon II tidak tercatat sehingga menimbulkan adanya keraguan
57 — 19
Selain itujuga Para Pemohon selama menikah belum pernah putus akibat perceraian ;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (3) KompilasiHukum Islam disebutkan : /tsbath nikah yang dapat diajukan ke PengadilanAgama terbatas mengenai halhal yang berkenaan dengan: a. adanyaperkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c.Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d.adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UndangUndang Nomor 1tahun
12 — 9
Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;Hilangnya Akta Nikah;Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;ao 5 Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 dan;e.
20 — 7
Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syaratperkawinan, (d). Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UndangHalaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2019/PA.TIUndang Nomor 1 Tahun 1974, (e).
56 — 4
Oleh karena itu, demi untuk memperolehkepastian hukum dan menghindari keraguan atas keabsahan pernikahanmereka, maka pernikahan para Pemohon patut untuk mendapat perlindunganhukum melalui itsbat nikah.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum dikorelasikandengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf (c) dan (e) Kompilasi Hukum Islam,permohonan tersebut terdapat cukup alasan untuk diisbatkan pernikahanPemohon dengan Pemohon II tersebut;Menimbang, berdasar pertimbanganpertimbangan yang telah diuraikantersebut
42 — 16
Kawin;Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi HukumIslam, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat olehPegawai Pencatat Nikah, dan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikandengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya;Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 ayat (3) huruf (a) (e) KompilasiHukum Islam, Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama tersebuthanya mengenai adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian,hilangnya Akta Nikah, adanya keraguan