BUPATI BEKASI, II. KAYEM

Bekasi No. 2 Tahun2008 tentang Pemerintahan Desa) ;d Penerbitan Keputusan Bupati Bekasi Nomor : 141.1/ KEP.283BPMPDtanggal 28 September 2012 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala DesaHasil Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Bekasi Tahun 2012, khususnyaLampiran Keputusan Bupati Bekasi No. 131, an. Sdri.

Menyatakan sah serta mempunyai kekuatan hukum Keputusan Bupati Bekasi Nomor:141.1/ KEP.283BPMPD tanggal 28 September 2012 tentang PengesahanPengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Bekasi Tahun2012, khususnya Lampiran Keputusan Bupati Bekasi No. 131, an. Sdri. Ibu Kayemmenjadi Kepala Desa Jaya Mulya, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi ; 4.

Desa hasil Pemilihan Kepala Desadi Kabupaten Bekasi tahun 2012 khusus a.n.

Tahun 2012, khususnyaLampiran Keputusan Bupati Bekasi No. 131, an.

Tahun 2012, khususnya LampiranKeputusan Bupati Bekasi No. 131, an.

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN BEKASI.;SRI WIGIARTI,S.H.;

PUTUSANNomor : 154/B/2016/PT.TUN.JKTDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa danmemutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, bersidang. diPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Jalan Cikini Raya No. 117 MakaraPusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antata P nnnn=BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN BEKASIberkedudukan diKomplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi, DesaSukamahi, Kecamatan

Cikarang "Pusat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat :~= oYDalam hal ini memberikan kuasa, kepada, teemeeatseceee tenes1.

HENKY NAPOLEON,SM.Hk;p22 nen non ann nneRedGanya Tim Pemberi Bantuan Hukum Pemerintah> Kabupaten Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 800/821BKD, tertanggal 10 Maret 2016 ; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT/PEMBANDING ; MELAWANSRI WIGIARTI,S.H.

,Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,tempat tinggal di Jalan Kartini Gang Mawar VI RT.08 RW.03No.73, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur,Kota Bekasi ;22 220 nnn nnn nnn crn nnn nnn concn ceceHal 1 dari 8 hal Put. 154/B/2016/PT.TUN.JKTDalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. DR. EFENDISARAGIH, S.H., MH ; 2. ARKAN CIKWAN, S.H. ; 22 222 nce nnn nrn coe enn4: ALEXON SYAZILI, SH. 5 eee seeeesecstecncnneeseesreiecmcenee4. NEMBANG SARAGIH, S.H. ; 22220S.

ENDANG KOSASIH, S.H. ; 2 :10.ASWANTO, SH. ; a SO wane nee nen ce cee neececenoesKesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokatdari Team Advokasi Soidaritas Guru Tertindas, beralamat diKawasan Kota. 8genda, Komplek Dukuh Zamrud Blok S2No.1 Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal16 November D015 jennnannecnnscnee nee ce cence cen ceeeceneeceneneneeneeesSlanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT/TERBANDING ;Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca : 1.

Kejaksaan Negeri Kota Bekasi VS LIOE KANS DJUNAEDI

dilegalisir: 1 (satu) lembar asli surat pernyataan atas nama Kalim Djunaidibermeterai 6000 tanggal 28 Oktober 2013 yang ditandatangani olehKalim Djunaidi; Turunan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Perdata Nomor423/PDT.G/2013/PN.Bks tanggal 16 April 2014 antara Lioe KansDjunaidi melawan Lioe Hendrik Djunaedi yang telah dilegalisir:Hal 2 dari 12 hal.

Putusan Nomor 182 K/Pid/2019menerangkan bahwa pada tanggal 26 September 2018, Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Kota Bekasi mengajukan permohonan kasasi terhadapputusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung tersebut;Membaca Memori Kasasi tanggal 10 Oktober 2018 dari Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi sebagai Pemohon Kasasi, yang diterimadi Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 10 Oktober 2018;Membaca pula suratsurat lain yang bersangkutan;Menimbang bahwa putusan Pengadilan

Tinggi Jawa Barat di Bandungtersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriKota Bekasi pada tanggal 12 September 2018 dan Penuntut Umum tersebutmengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 September 2018, sertamemori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasipada tanggal 10 Oktober 2018.

Putusan Nomor 182 K/Pid/2019Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI:Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung Nomor202/PID/2018/PT.BDG., tanggal 27 Agustus 2018 yang membatalkanPutusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 222/Pid.B/2018/PN Bks., tanggal28 Mei 2018 tersebut:MENGADILI SENDIRI:.

Turunan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Perdata Nomor423/PDT.G/BTH/PLW/2013/PN.Bks tanggal 16 April 2014 antara LioeKans Djunaidi melawan Lioe Hendrik Djunaedi yang telah dilegalisir:4. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan atas nama Kalim Djunaidibermeterai 6000 tanggal 28 Oktober 2013 yang ditandatangani olehKalim Djunaidi;Hal 10 dari 12 hal.

. ; BUPATI BEKASI,

PEMOHON baru mengetahui adanyaPERDA Kabupaten Bekasi No. 9 Tahun 2007 tersebut sejak PERDAKabupaten Bekasi No. 9 Tahun 2007 disosialisasikan ke perusahaanperusahaan penghasil limbah. PERDA Kabupaten Bekasi No. 9 Tahun 2007disosialisasikan ke perusahaanperusahaan penghasil limbah dengan suratDinar Pengendalian Dampak Lingkungan dan Pertambangan PemerintahKabupaten Bekasi Nomor 660.3/1137/WDL/DPDLP/07 tanggal 19 Nopember2007 (P5).

Bahwa terkait dengan maksud PERDA Kabupaten Bekasi No. 9 Tahun 2007,relevan dikemukakan di sini bahwa dalam mensosialisasikan PERDAKabupaten Bekasi No. 9 Tahun 2007, Wakil Bupati Bekasi, Drs. H. DaripMulyana, mengemukakan: Kabupaten Bekasi yang memiliki kawasan danzona industri padat, ternyata menyimpan potensi yang dapat menunjangPendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor limbah industri. Diperkirakan tidakkurang dari Rp. 200 miliar/oulan yang dapat dihasilkan dari pengelolaanlimbah industri.

Menyatakan PERDA Kabupaten Bekasi No. 9 Tahun 2007 bertentangandengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi;4. Menyatakan pembentukan PERDA Kabupaten Bekasi No. 9 Tahun 2007tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;5. Menyatakan:a. Dasar hukum PERDA Kabupaten Bekasi No. 9 Tahun 2007;b. Pasal 5 ayat (2) PERDA Kabupaten Bekasi No. 9 Tahun 2007;c. Pasal 7 ayat (1) PERDA Kabupaten Bekasi No. 9 Tahun 2007;d.

Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 11 PERDA Kabupaten Bekasi No. 9 Tahun2007;bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi;6. Menyatakan PERDA Kabupaten Bekasi No. 9 Tahun 2007 tidak sah dantidak berlaku untuk umum, serta tidak mempunyai kekuatan hukummengikat;7. Menyatakan:a. Pasal 5 ayat (2) PERDA Kabupaten Bekasi No. 9 Tahun 2007;b. Pasal 7 ayat (1) PERDA Kabupaten Bekasi No. 9 Tahun 2007;c.

bersama DPRDKabupaten Bekasi supaya segera melakukan penyesuaian danpenyempurnaan, maka Bupati Bekasi mengirimkan surat kepada DPRDKabupaten Bekasi tanggal 18 Juni 2007 untuk mohon melakukanpembahasan bersama terhadap penyempurnaan raperda dimaksud(vide bukti T. 9).Setelah melalui rapat kerja untuk membahas hasil evaluasi Gubernurterhadap rancangan peraturan daerah dimaksud, maka DPRDmemberikan persetujuan yang ditetaokan dengan Keputusan PimpinanDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi Nomor

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI.;2. PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI .;1. DR. H. Muhammad Hasyim.; DKK ( 5 Orang )

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI, perked ug Rad di 1. Dairyoto, S.H.nnenen nena nnn eee cece etc O ~OVA2. Sri Haria Maniati, S.H.,M.H.2X@29e 22QV ?Sipil pada Kantor Pertanaha Kabupaten Bekasi, beralamat di Kantor2Pertanahan Kabupaten. Bkasi, Jalan Daha Blok B4 Kabupatenak LANBekasi, sebagaimand Surat Kuasa Khusus Nomor 1404/SK/X1/2015&.an Atanggal Vagmnber XO Ne aSelagiitya: disebut sebagai TERGUGAT/PEMBANDING ;ONS2. PEMBRNTAH KABUPATEN BEKASI Cq.

No. 208/B/2016 PT.TUN.JKTKesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di KomplekPerkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi, Desa Sukamahi,Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi; berdasarkan suratkuasa khusus Nomor 181.1/05/Jan/2016, tanggal 8 Januari 2016;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT Il INTERVENS/PEMBANDING Il ; one on n nee nenMELAWAN : 1. DR. H.

Aisah, Kewargarlegaraan Indonesia, Pekerjaan lou Rumah Tangga,mA uwiA Seti a Nah * Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;LS 4. H. Wea ruf, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,La xS brtempat tinggal di Kampung Rawa Aren RT. 002 RW. 022, Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi;5. Hj.

Rohibah, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan lou Rumah Tangga,bertempat tinggal di Kampung Rawa Aren RT. 002 RW. 022,Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi; Dalamhal ini telah memberi kuasa kepada : Zainal Abidin, S.H., dan EstiRahayu, S.H., keduanya kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanAdvokat, beralamat di Jalan Sultan Hasanudin No. 241 B, KecamatanHal. 2 dari 14 hal. Put.

atas nama Pemerintah Kabupaten Bekasi Cq. Pemerintahan DesaS@tia MeKarj nase nsec een eee enn enema mene3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Pakai No.25/Setia Mekar, diterbitkan tanggal 23 September 2014, Surat Ukur tanggal 23 September 2014 No. 279/Setia Mekar/2014, Luas~atas nama Pemerintah Kabupaten Bekasi Ca. Peme intahan Desa > ~4.

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI.;IR. H. YUNARDI YUSUF.;

Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi ; SYAMSIAH ;

Chairil Anwar No.81 Rt.006/08Kelurahan Margahayu, Kecamatan BekasiTimur, Kota Bekasi;agama : Islam;pekerjaan : lbu Rumah Tangga;Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan :yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bekasi karena didakwa :PERTAMA :Bahwa ia terdakwa SYAMSIAH selaku Direktris CV Bina Karyaberdasarkan akta pendirian Notaris No. 32 tanggal 31 Mei 1996 dan mengalamiperubahan dengan akta Notaris Musthofa Nomor: 6 tanggal 08 Nopember 1997,secara bersamasama dengan H.

No. 340 K/PIDSUS/2009 Bahwa atas SPMU tersebut telah dibayarkan oleh Kas Daerah melalui BankJabar cabang Bekasi melalui rekening Nomor : 10.00.01.002.689.3 atasnama Syamsiah, selaku Pimpinan CV Bina Karya, kemudian uang tersebutdiserahkan oleh H Eman Sulaeman kepada Ir Robinson Sembiring.Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Ir Syarifudin Ahli dari Dinas Bina MargaKabupaten Bekasi. bahwa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Ir.

No. 340 K/PIDSUS/2009Bahwa untuk pelaksanaan proyek tersebut, Walikota Bekasi mengeluarkanSurat Keputusan Nomor : 915/Kep229 AEkbang/VV2002, tanggal 7 Juni2002 yang menunjuk Pimpinan Proyek yaitu sdr Ir.

No. 340 K/PIDSUS/2009Bahwa atas SPMU tersebut telah dibayarkan oleh Kas Daerah melalui BankJabar cabang Bekasi melalui rekening Nomor : 10.00.01.002.689.3 atasnama Syamsiah, selaku Pimpinan CV Bina Karya, kemudian uang tersebutdiserahkan oleh H Eman Sulaeman kepada Ir Robinson Sembiring.Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Ir Syarifudin Ahli dari Dinas Bina MargaKabupaten Bekasi, bahwa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Ir.

No. 340 K/PIDSUS/2009Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.46/Kasasi/AKTA.PID/2008/PN.Bks yang dibuat oleh Panitera pada PengadilanNegeri Bekasi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 Nopember 2008Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi telah mengajukanpermohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Bekasi tersebut ;Memperhatikan memori kasasi bertanggal 5 Desember 2008 dari JaksaPenuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di KepaniteraanPengadilan Negeri Bekasi pada

YAN RISUANDI VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI

,(magang) Para Advokat/Pengacara,Warganegara Indonesia, berkantor di Jalan PerhubunganX DD No. 23 Komplexs Perumahan DepartemenKeuangan Rawamangun Jakarta Timur, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2013;Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;MelawanHalaman dari halaman 45 PUT.161/G/2013/PTUNBDGKepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, yang berkedudukan di KomplekCikarang Jalan Daha Blok B4 Bekasi 17550 KabupatenaDalam hal ini diwakili oleh Kuasa WHukumnya,bernama el Daryono,SH., 0 jovenscrocscscnescnsescncescncescnsercnsescncccncnces

Medilelengan, = A.Ptnh ynn=22nnnnn nce nnene ccc enne cece een 3.Dindin Saripudin, SH ; 4.Surachman, SH., jKesemuanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan PNSpada Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, beralamat diKomplek Cikarang Jalan Daha Blok B4 Bekasi 17550Kabupaten Bekasi, bedasarkan Surat Kuasa KhususNomor 1455/SK/XII/2013, tanggal 30 Desember 2013 ;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT $:Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut :e Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraBandung Nomor

Bekasi yang baru diketahui1.

Penggugat, mengrimkan surat yang ke1 (pertama) untuk mengajukanpermohonan penerbitan Sertipikat Hak Milik berdasarkan Akta Jual Beli No.759/JB/SKW/VIII/2007 oleh Yan Risuandi yang diwakili kuasanya BHP &Partner pada tanggal 28 Oktober 2013, dan surat yang ke Il (kedua)tanggal 28 Nopember 2013 kepada Kantor Pertanahn Bekasi ;2. Bahwa, namun surat Penggugat kirim tidak mendapatkan jawaban daripihak Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi ;3.

Bahwa, Tergugat Kepala Kantor Pertanhan Kabupaten Bekasi adalahPejabat Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (8)UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 jo UndangUndang Nomor 9 Tahun2004 jo UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 ;4.

HO KIARTO VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BEKASI

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGATMELAWANKEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BEKASI, berkedudukanJalan Khairil Anwar No. 25, Kota Bekasi, JawaBarat. Yang dalam hal ini berdasarkan SuratKuasa Khusus bermaterai cukup No. 120 3222008 s terrtanggal 14 =Juli 2008 telahmember ikan Kuasakepada goo = s = oc = ee os ss ee1.Dadang M. Fuad, S.H.Hal 1 dari 30 Hal Putusan Nomor :51/G/2008/PTUNBDG(Kepala Seksi SengketaKonflik dan PerkaraPertanahan) ;2.Sugiharto, S.H. (KepalaSub Seksi PerkaraPertanahan) ;3.

Bekasi), Kota Bekasi, Gambar Situasi Nomor016/1972 tanggal 23 Agustus 1972, seluas 24.950 M2,yang diterbitkan tanggal 24 Januari 2006, atas namaH. Hasbullah bin H. Gajar, oleh Tergugat selakuHal 3 dari 30 Hal Putusan Nomor :51/G/2008/PTUNBDGPejabat Tata Usaha Negara, maka atas penerbitanobyek sengketa tersebut telah memenuhi pasal 1 ayat3 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang PeradilanTata Usaha Negara Jo.

Bekasi) Kota Bekasi, Gambar SituasiNomor 016/1972 tanggal 23 Agustus 1972, seluas24.950 M2 yang diterbitkan tanggal 24 Januari 2006,atas nama H. Hasbullah bin H.

Bahwa, pada saatini sesuai dengan perkembangan kota, terjadi perubahan nama alamat, dahulu bernama DesaPejuang, KecamatanBekasi, Kabupaten Bekasi,Propinsi Jawa Barat berubah menjadi Desa KaliabangTengah, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi,Propinsi JawaBarat j ~~~ 5 nrc r rereBahwa, demikian pula pada saat ini batas batas tanahsudah terjadi perubahan, sebagaiDETIKUE (fm men mn sn nn i wri = ie = en min meSebelah Utara : Perumahan Alinda Kencana.Sebelah Timur : Selokan/Saluran Air.Sebelah Selatan

Notaris/PPATdi Bekasi, serta penguasaan fisik atas tanahtersebut terbukti Penggugat adalah pemilik sah atastanah tersebut ; 8.

WALIKOTA BEKASI VS Dr. H. DARMA SUWANDI, M.M;

PUTUSANNomor 37 PK/TUN/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telahmemutus dalam perkara:WALIKOTA BEKASI, tempat kedudukan di JalanJenderal Ahmad Yani Nomor 1, Kota Bekasi;Dalam hal ini diwakili oleh Wahyudin, S.H., M.Si., dankawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor180/382/Setda.Huk. tanggal 30 Oktober 2017;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDr. H.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Walikota Bekasi Nomor820/Kep.165BBKD/VII/2016 tanggal 19 Juli 2016, tentangPemberhentian dari Jabatan Struktural Eselon II.B atas nama Dr. H.Halaman 1 dari 5 halaman. Putusan Nomor 37 PK/TUN/2018Agus Darma Suwandi, S.H. M.M. (Penggugat) NIP 19590615 198503 1017 di Lingkungan Kota Bekasi;3.

(Penggugat) NIP 19590615 1985031 017 di Lingkungan Kota Bekasi;4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat denganmengeluarkan Keputusan yang memulihkan Kedudukan Penggugatsebagai Pejabat Struktural Eselon Il.o dengan Jabatan Kepala DinasSosial atau Jabatan setara dengan Eselon Il.b di LingkunganPemerintahan Kota Bekasi;5.

UndangUndang Nomor 14 Tahun1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundangundangan lain yang terkait;MENGADILI,Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali WALIKOTA BEKASI

., ; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI

Yani No. 28,Karawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor051/DSAdw/SK/VII/2009 tanggal 3 Agustus 2009 ;Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;melawan:KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI,berkedudukan di Komplek Lippo Cikarang, Jalan Daha Blok B. 4,Kabupaten Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :1. TIMBUL PARULIAN, SH., Jabatan Kepala Seksi Sengketa,Konflik dan Perkara Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi ;2.

DANGSEP NURJAMIL, SH., Jabatan Kepala Sub SeksiPendaftaran Hak Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi ;4. ISKANDARSYAH, SH., Jabatan Staf Sub Seksi PerkaraPertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Bekas! ;Hal. 1 dari 13 hal. Put.

Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 19 Tahun 2006 tanggal 15 Mei2006 yang dibuat oleh dan dihadapan NASHIR ACHMAD, Pejabat PembuatAkta Tanah di Kabupaten Bekasi, Penggugat adalah selaku pemegang hakatas sebidang tanah seluas 2.580 M2 kikitir (C) Nomor : 242 Persil Nomor :601 atas nama Penggugat, terletak di Kampung Tegaldanas RT. 004 RW. 04Desa Hegarmukti Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi ;2.

Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi telah menerimapermohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik sebagaimana diajukan olehPenggugat dan Penggugat sendiri telah mengakuinya didalam suratgugatannya pada point 2, 3 dan 4;.

ASEPSAEPUDIN kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi agarmenunda penerbitan Sertifikat dengan alasan bahwa H. ASEP SAEPUDINjuga telah mengajukan permohonan Sertifikat Hak Milik pada tanggal18 Januari 2006 pada lokasi tanah yang sama yang diajukan olehPenggugat ;. Bahwa atas dasar keberatan ini, Kepala Kantor Pertanahan KabupatenBekasi membuat surat undangan kepada Saudara H. ASEP SAEPUDIN danSaudara ACIN MUKSIN, SH.

NAMAN BIN PUNGUT VS WALIKOTA BEKASI;

NAMAN BIN PUNGUT, kewarganegaraanIndonesia, tempat tinggal di Kampung Kranggan Kulon,RT. 002, RW. 008, Kelurahan Jati Raden, Kecamatan JatiSampurna, Kota Bekasi, pekerjaan Tani;Dalam hal ini diwakili oleh Syaifudin Har, S.H.

,kewarganegaraan Indonesia dan kawan, para Advokat,beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Nomor39/SKK/IX/2017 tanggal 15 September 2017;Pemohon Kasasi;Lawan:WALIKOTA BEKASI, tempat kedudukan di JalanJenderal Anmad Yani Nomor 1, Kota Bekasi;Dalam hal ini diwakili oleh Wahyudin, S.H., M.Si., dankawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Nomor183.244/102/Setda.HUK tanggal 23 Oktober 2017;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan

dari putusan ini;PenggugatMenimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:1,2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupaSurat Walikota Bekasi Nomor 593/6815/tnh tanggal 30 September 2016perihal Pembatalan Surat Nomor 593/3233tnh tanggal 12 Mei 2016;Halaman 1 dari 4 halaman.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata UsahaNegara berupa Surat Walikota Bekasi Nomor 593/681 5/tnh tanggal30 September 2016 perihal Pembatalan Surat Nomor593/3233tnh tanggal 12 Mei 2016;4. Menghukum Tergugat membayar selurun biaya yang timbul dalamperkara ini:Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukaneksepsi sebagai berikut:1. Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang mengadiliperkara a quo (Kompetensi Absolut);2.

Bekasi Bahagia Investama Terletak di Desa Sukamekar, Kecamatan Sukawangi Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat tertanggal 19 Januari 2016 yang kemudian mendapatkan pembaharuan atas izin lokasi melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggaraan Online Single Submission (OSS) NIB : 8120017232047 seluas 120 Hektar tertanggal 24 Desember 2018.

;

;

Bekasi Bahagia Investama Terletak di Desa Sukamekar, Kecamatan Sukawangi Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat tertanggal 19 Januari 2016 yang kemudian mendapatkan pembaharuan atas izin lokasi melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggaraan Online Single Submission (OSS) NIB : 8120017232047 seluas 120 Hektar tertanggal 24 Desember 2018;

Bekasi Bahagia Investama NIB: 8120017232047 tertanggal 28 Maret 2019.;

Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Masyarakat Pemantau Transparansi Anggaran (PERMATA) VS Pemerintah Kota Bekasi Unit Kerja Sekretariat Kota Bekasi

Singa No. 17 Perumahan Cikarang Baru, KawasanIndustri Jababeka Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi,berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 01, Tanggal 04 April 2014yang dibuat oleh Tioman Simanjuntak, S.H. Notaris/PPATKabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ; MelawanPemerintah Kota Bekasi Unit Kerja Sekretariat Kota Bekasi, TempatKedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 1, Kota Bekasi, Dalamhal ini diwakili olen Kuasanya ; 1. M. TH. AK. Iryanhty, SH ; Hal. 1 dari 48 hal.

Fitri Susanti, S.H. ; Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PengawaiNegeri Sipil pada Pemerintah Daerah Kota Bekasi, beralamat diJalan Jend.

KEPALA DINAS PEMUDA OLAH RAGA KEBUDAYAAN DANPAWISATA KOTA BEKASI yang membatalkan Putusan PTUN BandungNomor 35/G/2013/PTUN.BDG tertanggal 26 Juni 2013 jo.

(Foto copy sesuai dengan aslinya) ; Surat keberatan karena tidak dijawabnya permohonaninformasi, yang ditujukan kepada Walikota Bekasi No :126/DPP/PERMATA/VIIV2015 tertanggal 28 Agustus 2015.(Foto copy sesuai dengan aslinya) ; Tanda terima surat keberatan tertanggal 28 Agustus 2015 atasnama Perkumpulan Masyarakat Pemantau TransparansiAnggaran (PERMATA) yang diterima oleh Bagian UmumSekretaris Daerah Pemerintah Kota Bekasi. (Foto copy sesuaiGTI GASULT TY) ~ mmm mmm nnn nnn ncnKartu.

Putusan No. 6/G/KI/2017/PTUNBDGanggaran Pemerintah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan Pemohonmeminta Informasi kepada Pemerintah Kota Bekasi unit kerja Sekretariat KotaBekasi telah sesuai dengan tujuan yang ada dalam Anggaran Dasar, sedangkanterkait dengan Permohonan Pemohon dengan jumlah besar Majelis Hakimberpendapat bahwa dari pengajuan gugatan/keberatan ke Pengadilan Tata UsahaNegara Bandung, diketahui benar Pemohon Keberatan mengajukan beberapaPermohonan Kepada Pemerintah Kota Bekasi

Penggugat:
YULIE binti SALAMUN
Tergugat:
PEMERINTAH KOTA BEKASI Cq. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BEKASI Cq SEKOLAH DASAR NEGERI ( SDN ) JATISAMPURNA II KOTA BEKASI
Turut Tergugat:
KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BEKASI

DEWAN PIMPINAN PUSAT PERKUMPULAN MASYARAKAT PEMANTAU TRANSPARANSI ANGGARAN (PERMATA) VS PEMERINTAH KOTA BEKASI UNIT KERJA SEKRETARIAT KOTA BEKASI

telahditentukan untuk itu di Jalan Diponegoro No. 34 Bandung, telah menjatuhkanPutusan sebagai berikut dalam sengketa antara:0ne nce enoneDEWAN PIMPINAN PUSAT PERKUMPULAN MASYARAKAT PEMANTAUTRANSPARANSI ANGGARAN (PERMATA), KomplekPerkantoran Grand Wisata Jalan Boulevard Raya BlokA.A. 11 Nomor 3 Tambun Selatan, Kabupaten BekasiDalam hal ini diwakili oleh WANNEN SIMAMORA,SH,Mkn,Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl.Singa No.1Perumahan Cikarang Baru, Kawasan Industri JababekaCikarang Pusat, Cikarang, Bekasi

, berdasarkan surat kuasakhusus tertanggal 28 September 2017 ;Selanjutnya disebut sebagai ;PENGGUGAT/PEMOHON KEBERATAN semulaPEMOHON INFORMASI,=MELAWANPEMERINTAH KOTA BEKASI UNIT KERJA SEKRETARIAT KOTABEKASI, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 1Kota BekasSi ; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1.

Fit Susanty, SIH. gecnscnssseerencceesssernneeessssncnescnsnKesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaanPegawai Negeri Sipil pada Kantor Tim Kuasa HukumPemerintahan Kota Bekasi, beralamat kantor di JalanJendral Ahamad Yani No.1 Bekasai, baik bersamasamamaupun sendirisendiri, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor : 183.241/17/HUK/, tertanggal 27 Februari 2017 ;Selanjutnya disebut sebagai ;TERGUGAT/TERMOHON KEBERATAN semulaTERMOHON INFORMASI Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut telah membaca

Publik dalamsengketa/gugatan Informasi publik register nomor 1220/KB25/PS/KHWBR/X/2015,yang telah diputus oleh Komisi Informasi Propinsi Jawa Barat tanggal 29 November2016. 2 Bahwa yang menjadi obyek keberatan dalam gugatan keberatan ini, adalahPutusan Ajudikasi Non Litigasi Komisi Informasi Jawa Barat register nomor :869/P TSNMK.MA/KILJBR/X1/2016 tanggal 29 November 2016, yaitu sengketainformasi publik antara Perkumpulan Masyarakat Pemantau Trasparansi Anggaran(PERMATA) melawan Pemerintah Kota Bekasi

unit kerja Sekretariat Kota Bekasi.3.

DEWAN PIMPINAN PUSAT PERKUMPULAN MASYARAKAT PEMANTAU TRANSPARANSI ANGGARAN (PERMATA) VS PEMERINTAH KOTA BEKASI UNIT KERJA SEKRETARIAT KOTA BEKASI

34 Bandung, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalamsengketa antara: 222 n oon nnn enn nnn nnn nn en ne nn ee nnnDEWAN PIMPINAN PUSAT PERKUMPULAN MASYARAKAT PEMANTAUPEMERINTAHTRANSPARANSI ANGGARAN (PERMATA), KomplekPerkantoran Grand Wisata Jalan Boulevard Raya BlokA.A. 11 Nomor 3 Tambun Selatan, Kabupaten BekasiDalam hal ini diwakili oleh WANNEN SIMAMORA,SH,Mkn,Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl.Singa No.1Perumahan Cikarang Baru, Kawasan Industri JababekaCikarang Pusat, Cikarang, Bekasi

, berdasarkan surat kuasakhusus tertanggal 28 September 2017 ;Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;MELAWANKOTA BEKASI UNIT KERJA SEKRETARIAT KOTABEKASI, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 1Kota Bekas jnssqsssseasenserssssssersernsiensesensncissensarnnnesDalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1.

Sientaro Liando VS Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi

Putusan Perkara Nomor 31/G/2016/PTUNBDGKepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, berkedudukan di Jalan DahaBlok B4 Lippo Cikarang, Kabupaten Bekasi;Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada :1. Daryoto, S.H.;2. Sri Haria Maniati, S.H.,M.H.;3. Dindin Saripudin, S.H.

;Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanPegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan KabupatenBekasi, beralamat di Kantor Pertanahan KabupatenBekasi, Jalan Daha Blok B4 Kabupaten Bekasi,sebagaimana Surat Kuasa Khusus Nomor 315/SK/I11/2016, tanggal 16 Maret 2016; Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut:Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 29 Februari 2016yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung padatanggal 3

BEKASI METAL INTI MEGAH;

BabelanKabupaten Bekasi, selanjutnya disebutPENGGUGAT 1 ;Warga Negara Indonesia, Pekerja PT. BekasiMetal Inti Megah, Alamat: Teluk Pucung RI/RW.004/001, Kel/Desa. Teluk Pucung, Kec. BekasiUtara Kota Bekasi, selanjutnya = disebutPENGGUGAT2 ;Warga Negara Indonesia, Pekerja PT. BekasiMetal Inti Megah, Alamat: Kp. Telik Buyung No. 44RT/RW. 005/001 Kel/Desa. Marga Mulya Kec.Bekasi Utara Kota Bekasi, selanjutnya disebutPENGGUGAT3 ;Warga Negara Indonesia, Pekerja PT.

BEKASI METAL INTI MEGAH, yang berkedudukan di JI. Perjuangan 57RT/ RW. 01/01 Kel.

Bekasi Utara Kota Bekasi 17142 bergerak dalam bidangpembuatan barangbarang berbahan dari logam sehingga berlaku upahterendah di perusahaan Tergugat tahun 2015 adalah Upah Minimumkelompok / Jenis Usaha Kota Bekasi sebesar Rp. 3.398.000, (tigajutaHalaman 3 dari 54 Putusan No. 129/Pdt.SusPHI/2016/PN.Bdg.tigaratus sembilanpuluh delapan ribu rupiah) atau Upah Minimum Sektor KotaBekasi Sektor Il sebesar Rp. 3.788.770, (tigajuta tujuhratus delapan puluhdelapan ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah)

Bekasi Metal Inti Megah No.021/BMIM/HRD & GA/X/2015 ditujukan kepada Sdr. Suhermantertanggal 28 Oktober 2015, perihal : Surat Berakhirnya MasaKontrak Kerja ;Foto copy Surat PT. Bekasi Metal Inti Megah No.022/BMIM/HRD & GA/X/2015 ditujukan kepada Sdr. Kusnaditertanggal 28 Oktober 2015, perihal : Surat Berakhirnya MasaKontrak Kerja ;Foto copy Surat PT. Bekasi Metal Inti Megah No.023/BMIM/HRD & GA/X/2015 ditujukan kepada Sdr. M.

Bekasi Metal Inti Megah No.024/BMIM/HRD & GA/X/2015 ditujukan kepada Sdr. M. Sobaritertanggal 28 Oktober 2015, perihal : Surat Berakhirnya MasaKontrak Kerja ;Foto copy Surat PT. Bekasi Metal Inti Megah No.026/BMIM/HRD & GA/X/2015 ditujukan kepada Sdr.

MUSANIH;KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BEKASI;SHARI JESSICA;

,C.N. rowe Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaanvv G7 advokat/konsultan hukum pada Kantor, lukum Husnanas ows & Rekan, beralamat di Jalan Pak Gatot No.2 KPAD4 SyJ Gegerkalong, Bandung, befdasarkan Surat Kuasa& & & Khusus tanggal 27 September 2016, untuk selanjutnyadisebut sebagai PENGGUGAT PEMBANDING; yS >ay ayeS meLAWAN a~ KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BEKASI, berkedudukan di Jalan >S Ss$ 3or aad +ey Him.1 dari 9 him. Put. No. TeBeO Ey TUN.JKTor oF& >y yoa Roa yra ra& && & 26Qry 1.

Jalan Chairil Anwary No.25, Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus afaa Nomor 123 ca gst600K.20 tanggal 27 September SsOG SS , : 2016, ystuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT/TERBANDING; won cen nn nnn nn nen nn nnn nana enna naegs $SHARI JESSICA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasia,> >< tempat tinggal di Jalan Mangga Besar VIII/54RT.010ge gsoe RW.001, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Taman&Se Sari, Jakarta Barat, dalam perkaravini memberi kuasaF kepada Eko Cahyo Kusumg) S.H, dan Riki