KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq. KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TANAH DATAR,

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA : TJANDI WONGSONEGORO

Masyarakat, Direktorat JenderalKekayaan Negara, Kementerian Keungan RI;Ajeng Susilowati., Pelaksanaan Seksi Barang Milik Negaralll D, Subdit Barang Milik Negara Ill, Direktorat Barang MilikNegara, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara,Kementerian Kekuangan RI;Aditya Febrianto., Pelaksanaan Seksi Penyuluhan danLayanan Informasi, Subdit Hubungan Masyarakat,Direktorat Jenderal Kekayaan Negara KementerianKeuangan RI;Semuanya warganegara Indonesia, pekerjaan Pegawai NegeriSipil pada kantor Kementerian

karena Tidak adaKepastian Hukum, Maka Saksi dari Kementerian Agraria Wajib di Hadirkan,Untuk Mendapatkan Kepastian Hukum.

Bahwa Termohon Keberatan dahuluPemohon Informasi Pernah Mengajukan Surat Nomor 906, Tanggal: 8Juni2018,Perihal: Permintaan Kepastian Hukum yang di Tujukan Kepada MenteriAgraria Bapak Sofan Djalil dan PPID kementerian Agraria dan telah diterimaoleh Kementerian Agraria pada Tanggal; 28Juni2018, kini waktu telah lewathampir 3 bulan lamanya , ternyata Tidak ada Respon atau Kementerian AgrariaTidak dapat Memberikan Kepastian Hukum.

SK Nomor 365/KM.6/2016 TentangPenetapan Status Penggunaan BMN pada Kementerian Pariwisata.b.

Pariwisata, kemudian tahun 2016 dipanggil oleh ombudsmanHalaman 50 dari 63 halaman Putusan Nomor 207/G/KI/2018/PTUNJKT.selain Kementerian Pariwisata juga ada dari kementerian ATAPPN terkaitadanya surat pengaduan Pak Tjandi ke Ombudsman.

Tergugat:
1.Kementerian Dalam Negeri
2.Kementerian Keuangan

Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia;Antoni Fernando

.; : Staf Ahli Menteri PU Bidang Sosial Budaya danPeran Masyarakat (selaku PPID Kementerian PU);: Ir. WASKITO PANDU, MSc.; : Kepala Pusat Komunikasi Publik, SekretariatJenderal, Kementerian Pekerjaan Umum (selakuWakil PPID I); : Ir. DANIS HIDAYAT SUMADILAGA, M.Eng.Sc.; : Kepala Pusat Pengolahan Data, Sekretariat Jenderal,Kementerian Pekerjaan Umum (selaku Wakil PPIDHIm 1 dari 38 hlm Perkara No. 160/G/2011/PTUNJKTJabatan. NamaJabatan. NamaJabatan. NamaJabatan. NamaJabatan.

Nama: Kepala Bagian Bantuan Hukum IJ, Biro Hukum,Sekretariat Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum;: Ir. YANI SULIASTRI SIREGAR, Dipl.HE.; : Kasubdit Wilayah I, Direktorat Sungai dan Pantai,Ditjen Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan: Dra.

.; =: Kepala Bidang Humas, Pusat Komunikasi Publik,Sekretariat Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum;: NILAWATI LUBIS, SH.MM.; : Kepala Bagian Hukum dan Perundang UndanganSekretariat Direktur Jenderal Sumber Daya Air,Kementerian Pekerjaan Umum; : HIKMAD BATARA REZA LUBIS, SH.MH., : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Bidang SumberDaya Air, Bagian Bantuan Hukum II, Biro Hukum,Sekretariat Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum;: MILA KAYANTHI, SH.

Sejak ditetapkannya Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 156/KPTS/M/2011 pada tanggal 17 Juni 2011 tentang Penetapan Organisasidan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi diLingkungan Kementerian Pekerjaan Umum, maka pelayanan informasidi lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum menjadi tanggung jawabPejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);b. Bahwa semua informasi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umumdapat diakses melalui website www.pu.go.id; c.

2010 tentang Kedudukan, Tugas,Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, DanFungsi Eselon I Kementerian Negara;16.

.;INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA.;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Jalan Cikini Raya No. 117 JakartaPusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: KEMENTERIAN

Indra Surya, S.H., LL.M., Kepala Biro BantuanHukum Kementerian Keuangan ;2. Didik WHariyanto, S.H., M.M., Kepala BagianBantuan Hukum pada Biro Bantuan HukumKementerian Keuangan ;Hal 1 dari 8 hal Put No.112/B/2016/PT.TUN.JKT 3. Limar Marpaung, S.H., Kepala Sub BagianBantuan Hukum B pada Biro Bantuan HukumKementerian Keuangan ;4. Arif Purwadi Satriyono, S. H., Penangan PerkaraIB Tk. pada Bagian Bantuan Hukum Biro BantuanHukum Kementerian Keuangan ;5.

Il pada Bagian Bantuan Hukum BiroBantuan Hukum Kementerian Keuangan ;Kesemuanya Warga Negara Indonesia, memilihdomisili hukum pada Kantor Biro Bantuan HukumSekretariat Jenderal Kementerian Keuangan,beralamat di Gedung Djuanda Lantai 15Kementerian Keuangan, Jalan Dr.

PT MERBAU PELALAWAN LESTARI vs KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA (DAHULU KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA)

indutriprimair hasil hutan PT Merbau Pelalawan Lestari yang dilaksanakan padabulan April 2007 bekerja sama dengan Lembaga Penilai Independen(LPI) Mampu PT Tiara Kreasi Hutan yang menyimpulkan bahwaPemohon Peninjauan Kembali telah melakukan seluruh kegiatanpembangunan hutan tanaman sehingga tidak ada rencana percepatanpembangunan hutan tanaman dengan tata ruangnya, bukti PK6;12.Surat Kajian legalitas Teknis oleh Tim, dari Institut Pertanian BogorNomor 268/K13.5/PL/2007 tanggal 15 Mei 2007, bukti PK7;13.Surat Kementerian

HADI POERNOMO VS INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN RI;

Didik Hariyanto, S.H., M.M., Kepala Bagian Bantuan Hukum pada Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan;3. Limar Marpaung, S.H., Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum .Bpada Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan;4. Arif Purwadi Satriyono, S.H., Penangan Perkara IB Tk. padaBagian Bantuan Hukum Biro Bantuan Hukum KementerianKeuangan;5. Nizar Yudhistira, S.H., Penangan Perkara IB Tk. IIl padaBagian Bantuan Hukum Biro Bantuan Hukum KementerianKeuangan;6. Prita Anindya, S.H., Penangan Perkara IB Tk.

II padaBagian Bantuan Hukum Biro Bantuan Hukum KementerianKeuangan;Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di GedungDjuanda Lantai 15 Kementerian Keuangan, Jalan Dr.

Bahwa Keputusan Tergugat dikeluarkan oleh Tergugat dalamkapasitasnya sebagai Badan atau Pejabat TUN (Inspektur Jenderalpada Kementerian Keuangan), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1angka 9 Undang Undang No. 51 Tahun 2009 tentang PerubahanKedua Undang Undang No. 5 Tahun 1986 tentang PERATUN ;.

Intern : Penggugat merasa kepentingannya sudah dirugikan, karenaPenggugat merasa namanya tercemar di lingkungan intern InstansiDirektorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan beserta Jajarannyaserta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia ;b.

Bahwa gugatan yang diajukan Pemohon Kasasi (semulaPembanding/Penggugat) adalah jelas siapa Tergugatnya, yaituInspektur Jenderal Kementerian Keuangan RI sebagai Badan atauPejabat Tata Usaha Negara terhadap Dugaan Penyalahgunaanwewenang oleh Pejabat/Pegawai DJP dalam proses pemeriksaanHalaman 36 dari 45 halaman Putusan Nomor 482 K/TUN/2016dan Keberatan PT.

Thomas Kusumo Wibowo, SE;Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan

WahidinNo. 1, Jakarta Pusat, dalam hal inimenguasakan kepada :Halaman 1 dari 93 Putusan Nomor : 126/G/2010/PTUN JKT.INDRA SURYA,SH, LLM : Kepala Biro BantuanHukum Kementerian Keuangan ;HANA S.J KARTIKA., SH., LLM., : KepalaBagian Bantuan MHukum Ill pada BiroBantuan Hukum Kementerian Keuangan ;ALY ROSIDI, SE.,MM.,CPE : Auditor MadyapadaInspektorat Jenderal KementerianKeuangan ; M.

Bpada Biro Bantuan Hukum KementerianK@U@NGan fo o men me tn re eesPANGIHUTAN SIAGIAN, SH : Kepala Sub BagianBagian Bantuan Hukum III C pada BiroBantuan Hukum Kementerian Keuangan ;DIANA M. GINTING, Ak., SH., M.Si., CPE :Auditor Muda pada Inspektorat JenderalKementerian Keuangan ;DWI SUSIANTO GUNTORO SH. ee: PenanganPerkara Tk II pada Biro Bantuan HukumKementerian Keuangan ;DEWI SRI, SH. : Penangan Perkara Tk II padaBiro Bantuan Hukum Kementerian KeuanganADIMAS ARYON. K..

II pada Biro BantuanHukum Kementerian Keuangan ;HANDY TRINOVA, SH. : Pemroses BahanTelaahan Tk. II pada Biro Bantuan HukumKementerian Keuangan ;Halaman 3 dari 93 Putusan Nomor : 126/G/2010/PTUN JKT.PRISKITA SURA, L.A., SH. : Pemroses' BahanTelaahan Tk.

KeputusanInspektur IV Inspektorat Jenderal Kementerian KeuanganNomor KEP01/IJ.5/2010 tanggal 19 Februari 2010 TentangHukuman Disiplin Berupa Penundaan Kenaikan Gaji berkalaSelama 6 (Enam) Bulan Kepada Sdr. Thomas Kusumo Wibowo,S.E.

Jenderal Kementerian Keuangan Nomor Kep182/IJ/UP.6/2010 Tentang Penguatan Penjatuhan MHukumanDisiplin Berupa Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 6(Enam) Bulan Kepada Sdr. Thomas kusumo Wibowo, S.E./NIP197209151993021001, Penata (Gol.

INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN RI VS HADI POERNOMO;

PUTUSANNomor 194 PK/TUN/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telahmemutus dalam perkara:INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGANREPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di GedungDjuanda II Lantai 4 Kementerian Keuangan, JalanDr.

., Kepala Biro Bantuan Hukum KementerianKeuangan dan kawankawan, Aparatur Sipil Negara padaBiro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan, beralamat diGedung Djuanda Lantai 15 Kementerian Keuangan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU1/IJ/2017,tanggal 4 Agustus 2017;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanHADI POERNOMO, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Jalan Iskandarsyah 1/18, Kelurahan Melawai,Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pekerjaanPensiunan Pejabat Pemerintahan/Pajabat Negara, MantanDirektur

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGANREPUBLIK INDONESIA;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Senin, tanggal 13 Agustus 2018, oleh Dr. H.M. Syarifuddin, S.H.,M.H., Wakil Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersamasamadengan Dr.

INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN;THOMAS KUSUMO WIBOWO, SE;

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa danmemutus sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding, bersidang di gedungPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta di Jalan Cikini Raya No. 117Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN, Berkedudukandi Gedung Juanda II Lantai IV, Jl. Dr.

., CPE: Auditor Madya padaInspektorat Jenderal Kementerian Keuangan ;3. M. GAUSS SITOMPUL, S.H : Kepala Sub BagianBagian Hukum III D pada Biro Bantuan HukumKementerian Keuangan ; Hal 1 dari 17 hal. Put.

., M Hum : Kepala SubBagian Bagian Bantuan Hukum III A pada BiroBantuan Hukum Kementerian Keuangan ; 5 BUDI SETIABUDI, S.H., S.Sos., ME : Kepala SubBagian Bagian Bantuan Hukum III B pada BiroBantuan Hukum Kementerian Keuangan ; 6 PANGIHUTAN SIAGIAN, S.H : Kepala Sub BagianBagian Bantuan Hukum III C pada Biro BantuanHukum Kementerian Keuangan ; 7 DIANA M.

. : Penangan Perkara Tk II pada BiroBantuan Hukum Kementerian Keuangan ; 10 ADIMAS ARYON. K. P., S.H. : Pemroses BahanTelaahan Tk. II pada Biro Bantuan HukumKementerian Keuangan ; 11 CALVINUS WIJAKSONO NABABAN, S.H.Pemroses Bahan Telaahan Tk. II pada Biro BantuanHukum Kementerian Keuangan ; 12 HANDY TRINOVA, S.H. : Pemroses' BahanTelaahan Tk. II pada Biro Bantuan HukumKementerian Keuangan ; 13 PRISKILA SURA, L. A., S.H. : Pemroses BahanTelaahan Tk.

KeputusanInspektur IV Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan Nomor :KEPO1/IJ.5/2010 tanggal 19 Pebruari 2010 Tentang Hukuman DisiplinPegawai Negeri Sipil Berupa Penundaan Kenaikan gaji Berkala selama 6(enam) bulan kepada Sdr. Thomas Kusumo Wibowo, S.E./NIP.197209151993021001, Penata (Gol.

SOETJAHYONO VS KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA, dk

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA,berkedudukan di Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 34, Jakarta Pusat, diwakili oleh Lukman Hakim Saifuddinselaku Menteri Agama Republik Indonesia, dalam hal inimemberi kuasa kepada: H. M. Said Muchtar, S.H., MBL.,Advokat pada Kantor Advokat M. Said Muchtar & Rekan,beralamat di Jalan Jenderal Basuki Rahmat Nomor 8 E,Jatinegara, Jakarta Timur, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 19 Januari 2018;2.

HADI POERNOMO ; INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Melawai, Kec.Kebayoran Baru Jakarta Selatan ;Pekerjaan : Pensiunan Pejabat Pemerintahan/Pajabat Negara,Mantan Direktur Jenderal Pajak/Mantan KetuaBadan Pengawas Keuangan Republik Indonesia,untuk selanjutnya disebut sebagai SEAR PENGGUGAT ;MELAWAN:INSPEKTUR) JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN' REPUBLIKINDONESIA, berkedudukan di Gedung Djuanda ILantai 4 Kementerian Keuangan, JalanDr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta Pusat, dalam halini memberikan kuasa kepada :1. Dr.

., Kepala BiroBantuan Hukum Kementerian Keuangan ;Halaman 1 dari 65 halaman. Putusan Nomor 176/G/2015/PTUNJKT.2. Didik Hariyanto, S.H., M.M., Kepala BagianBantuan Hukum pada Biro Bantuan HukumKementerian Keuangan ;3. Limar Marpaung, S.H., Kepala Sub BagianBantuan Hukum B pada Biro Bantuan HukumKementerian Keuangan ;4. Arif Purwadi Satriyono, S. H., PenanganPerkara IB Tk. pada Bagian Bantuan Hukum Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan ;5. Nizar Yudhistira, S.H., Penangan Perkara IBTk.

Ill pada Bagian Bantuan Hukum BiroBantuan Hukum Kementerian Keuangan ;6. Prita Anindya, S.H., Penangan Perkara IB Tk.lll pada Bagian Bantuan Hukum Biro BantuanHukum Kementerian Keuangan ;7. Mulyono, S.H., Penangan Perkara IB Tk. Vpada Bagian Bantuan Hukum Biro BantuanHukum Kementerian Keuangan ;8.

Anggara Pradnya W, Asisten PenanganPerkara IB Tk. ll pada Bagian Bantuan Hukum Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan ;Kesemuanya Warga Negara Indonesia, memilihdomisili hukum pada Kantor Biro Bantuan HukumSekretariat Jenderal Kementerian Keuangan,beralamat di Gedung Djuanda Lantai 15Kementerian Keuangan, Jalan Dr. Wahidin RayaNo. 1 Jakarta Pusat (10710), untuk secarabersama sama atau sendiri sendiri, berdasarkanHalaman 2 dari 65 halaman.

Dalil eksepsi Tergugat tersebut telah dibantah olehPenggugat dengan dalil yang dapat disimpulkan bahwa Inspektur BidangInvestigasi hanya selaku pelaksana teknis yang kewenangannya atas dasarmandat dari Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan, sehingga yangbertanggung jawab atas penerbitan keputusan objek sengketa adalah InspekturJenderal Kementerian Keuangan incasu (Tergugat) ;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat pada angka 2 yangtelah dibantah oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat

Menolak permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA tersebut;

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,VSSUDARSONO SALEH, DKK

., dan kawankawan, Kepala Biro Bantuan Hukum,Kementerian Keuangan, beralamat di Gedung Djuanda ,Lantai 15, Jalan Dr. Wahidin Nomor 1, Jakarta, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2016;Pemohon Peninjauan Kembali;Lawan:1. SUDARSONO SALEH;2. Ir.

Nomor 158 PK/Pdt/2018Penggugat, maka Para Penggugat berhak mendapatkan perlindunganhukum;Bahwa alasan Pemohon Peninjauan Kembali merupakanpengulangan atas halhal yang telah dipertimpangankan dengan benar dandiputus oleh Judex Facti dan Judex Juris sehingga bukan merupakan alasanpermohonan peninjauan kembali;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA tersebutharus ditolak;

Menolak permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIKINDONESIA tersebut;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkatpeninjauan kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus riburupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 11 April 2018 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

GREENPEACE INDONESIA VS KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN;

., Jabatan Staf Direktorat Inventarisasidan Pemantauan Sumber Daya Hutan;Kesemuanya Pegawai pada Kementerian Lingkungan Hidup danKehutanan Republik Indonesia, beralamat di Gedung ManggalaWanabakti, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor: KS.5/Setjen/Rokum/Kum.4/10/2016, tanggal31 Oktober 2016;Termohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan/Termohon Informasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan

Putusan Nomor 239 K/TUN/KI/20176.16.26.3MEMUTUSKAN:Menyatakan Informasi Geospasial atau Peta dalam FormatShapefile adalah informasi publik yang terbuka;Membatalkan Hasil Pengujian Konsekuensi Kepala Biro HubunganMasyarakat Selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi(PPID) Utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.SK.7/Humas/Hms.3/8/2016 tentang Penetapan InformasiGeospasial Atau Peta Format Shapefile Merupakan Data danInformasi yang Dikecualikan;Memerintahkan Termohon untuk memberikan

(ICEL)terhadap Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rl(Termohon yang sama) telah memutuskan bahwa informasi dalamformat shapefile merupakan informasi publik yang bersifatdikecualikan, sehingga berpedoman pada putusan tersebut, sudahsepatutnya informasi dengan format shapefile pada sengketa a quodikecualikan hingga jangka waktu retensinya;2.

Bahwa untuk penyelenggaraan informasi geospasial pemerintah,Pemohon Keberatan/Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan(selanjutnya disebut KLHK) telah memenuhi amanat UU IG denganmenyebarluaskan informasi dalam berbagai format, antara lain:* Cetak.Halaman 7 dari 37 halaman. Putusan Nomor 239 K/TUN/KI/2017 Digital (PDF dan JPG).* Map Services. Daring (http://webgis.menlhk.go.id).7.

Bahwa IGT sesuai dengan tugas pokok penyelenggaraan pemerintahanmenjadi wewenang masingmasing Kementerian/Lembaga. Contoh:Informasi Geospasial tentang kehutanan dipegang oleh KLHK yangdengan sendirinya informasi tersebut adalah informasi strategis yangperlu dijaga dan tidak dapat disebarluaskan secara bebas.10.Bahwa informasi geospasial tersebut pada angka 6 dan 7 diatas,mencukupi kebutuhan informasi geospasial bagi masyarakat.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA, Cq. KEMENTERIAN AGAMA KANTOR WILAYAH PROVINSI ACEH, Cq. KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BIREUEN, DK VS 1. MUSLEM BIN AFFAN, DKK

KEPALA KANTORKEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BIREUEN,yang diwakili oleh Kepala Kantor Kementerian AgamaKabupaten Bireuen, Drs. H. Zulkifli Idris, M.Pd.,berkedudukan di Jalan Banda AcehMedan KM. 220 CotGapu Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen, dalamhal ini memberi kuasa kepada Mochamad Jeffry, S.H.,M.Hum.

Nomor 46 K/Ag/2018diwakili oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri(MTsN) Bireuen, Kantor Kementerian Agama KabupatenBireuen, Abdullah, S.Ag., M.Pd., berkantor di JalanMedanBanda Aceh Desa Geulanggang TeungohKecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen, dalam halini memberi kKuasa kepada Mochamad Jeffry, S.H.

Agama untukmengembalikan obyek sengketa tersebut secara tertulis, akan tetapi sampaisaat ini walaupun Madrasah Tsanawiyah (MTs) sudah berubah statusmenjadi Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsSN) dan MTsN tersebut sudahmempunyai gedung untuk proses belajar mengajar sendiri, belum juga adapenyerahan secara riil dari Kementerian Agama kepada Pengurus YayasanPendidikan (YPI) Bireuen, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telahdiubah dan ditambah

Kementerian Agama Republik Indonesia, Cq.Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Aceh, Cq.

KEMENTERIAN AGAMAREPUBLIK INDONESIA, Cg. KEMENTERIAN AGAMA KANTOR WILAYAHPROVINSI ACEH, Cg. KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMAKABUPATEN' BIREUEN, 2.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NEGARAREPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIANPENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTANSELATAN cq WALI KOTA BANJARMASINcq KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN, VS KEMENTERIAN PENDIDIKAN NEGARAREPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIANPENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTANSELATAN cq WALI KOTA BANJARMASINcq KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTABANJARMASIN,

tersebutterdapat syaratsyarat knusus kontrak dimana dalam hal terjadi perselisinandiselesaikan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sesuai denganketentuan Pasal 3 juncto Pasal 11 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, sehinggaPengadilan secara absolut tidak berwenang memeriksa perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, MahkamahAgung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkanpermohonan kasasi dari Pemohon Kasasi KEMENTERIAN

PENDIDIKANNEGARA REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIAN PENDIDIKANHalaman 6 dari 8 hal.

SYAFRUDIN CHATIB , dkk. melawan KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA, dkk.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA, beralamat diJl. Lapangan Banteng Timur No. 34, Jakarta Pusat, dalam halini diwakili oleh Kuasanya 1. H. Anang Kusmawadi, SH., M.Si,2. Hj. Eddy Yanti, SH., 3. Asas Adi Nugroho, SH., 4. AbdulLatif, SH dan 5.

Muhammad Rudiansyah, SH, kelimanyaPegawai Negeri Sipil pada Biro Hukum dan Kerja sama LuarNegeri Kementerian Agama, berkedudukan di Jalan LapanganBanteng Timur No. 34, Jakarta Pusat, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 26 September 2012, selanjutnyadisebut sebagai TERBANDING I semula TERGUGAT I ;2. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAHJAKARTA, beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat Tangerang Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya 1.Nendi Heryadi, S.Ag., SH, 2.

Gereja Pentakosta VS Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pematangsiantar

Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pematangsiantar, Berkedudukan diJalan Brigjend Rajamin Purba, SH No.122 KotaPematangsiantar.Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu : Drs.

(Bukti P1)Gugatan ini masih tenggang waktu sebagai yang dimaksud Pasal 55 UU No. 5Tahun 1986 Jo UU No. 9 Tahun 2004 Jo UU No. 51 Tahun 2009.Il KEPENTINGAN PENGGUGAT1 Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Kementerian Agama KantorKota Pematangsiantar No.

KW.02/7a/BA.05/1534/2015 Tanggal 21 April2015 dari Kepala Bidang BIMAS Kristen Kementerian Agama Kantor WilayahPropinsi Sumatera Utara (Bukti P2)Selanjutnya Rekomendasi dari:1. KESBANG Pol Linmas Propinsi Sumatera Utara No. 4521253 BKP.PPM Tanggal 07 Mei 2015 (Bukti P3)6.7Kapolresta Pematangsiantar No. REK/02/IV/2015/INTELKAM Tanggal28 April 2015 (Bukti P4)Kementerian Agama Kakan Pematangsiantar No.

(bukti P6);Surat Rekomendasi Kementerian Agama Kantor Kota PematangsiantarNo.

Foto copy..........Surat Rekomendasi Kakanwil Kementerian Agama Provinsi SumateraUtara Nomor : KW.02/6C/BA.05/3111/2012 tanggal 17 Juli20 Descancennsonsunssanessnismsseecsmnennnsnesccensnecennsetes (bukti P13);Surat dari Kementerian Agama Kepala Kantor Kota PematangsiantarNomor : KD.02.17/7/BA.00/588/2012, tanggal 12 Juli 2012 tentangpembatalan surat Rekomendasi (bukti5815.

HASAN ISMAIL VS KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA, dkk.

Rusiawati Abunawas, SE
Tergugat:
Kementerian Agama Republik Indonesia, Cq. Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Tenggara

Poros bandara Haluoleo Ranomeeto No 10Kab.Konsel berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 06/SS/LO/SK.4/VIII/2021tanggal 25 agustus 2021 dan telah didaftarakan di Kepaniteraan PN Kendari padactanggal 13 desember 2021 dibawah Reg Nomor : 521/Pdt/2021 dan SelanjutnyaPenasihat Hukum tersebut disebut sebagai PenggugatMELAWANKementerian Agama Republik Indonesia Cq Kantor Wilayah Kementerian AgamaSultra berkedudukan di JI Anmad Yani No 6 Kelurahan Pondambea KecamatanKadia Kota kendari melalui pemberi kuasa

Zainal Mustamin , S.Ag, M.A Nip97201162000031001, agama islam, Pekerjaan PNS, alamat JI Ahmad Yani No 6Keluranan Pondambea Kecamatan Kadia Kota kendari selaku Kepala Kantorwilayah kementerian agama Prov.Sultra dalam hal ini telah memberikan kuasakepada Abdul Rajab Sabarudin R, S.H. dan Ajeman, S.H. keduanya Advokat &Konsultan Hukum berkantor di Legal Consultant & Advocate ; ARS & Co * alamatdi JI.