Penggugat;Bahwa oleh karena Penggugat tidak menarik Kepala Bidang Perencanaandan Disiplin Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat, Kepala BadanKepegawaian Daerah dan Diklat Kabupaten Bolaang Mongondow Utaradan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalamperkara ini, maka Gugatan a quo mengalami Kekurangan Pihak dan olehkarena itu maka Gugatan a quo dinyatakan tidak dapat diterima;Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha NegaraManado telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor03

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesarRp311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu Rupiah);Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonanPembanding/Penggugat, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebuttelah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar denganPutusan Nomor 196/B/2014/PT.TUN.MKS tanggal 19 Januari 2015 yangamarnya sebagai berikut: Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding; Menyatakan batal Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor03

Putusan Nomor 181 K/TUN/2015dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 28Mei 2014 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 16 Februari2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor03/G/2014/PTUN.MDO yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan TataUsaha Negara Manado.

Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor03/Pdt.Sus.Pembatalan Perdamaian/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst., Tanggal 22 Juli2020. Juncto Nomor 118/Pdt.SusPKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst, Tanggal 17Juni 2019, yang dimohon kasasi tersebut;Mengadili Sendin:1. Memberikan kelonggaran waktu kembali Pemohon Kasasi/Termohon untukHalaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 1290 K/Pdt.

menerima pembayaran Tahap2 secara penuh, sehingga Pemohon Kasasi masih memiliki kewajibanpembayaran Tahap 2 sejumlah Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratusjuta rupiah) dan Pemohon Kasasi hanya melakukan penyetoran ke rekeningTim Pengurus PT Nusuno Karya sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliarrupiah) pada tanggal 25 September 2019, karena itu terdapat kekuranganpembayaran Tahap 2 sejumlah Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratusjuta rupiah);Bahwa walaupun Pengadilan Niaga dengan Putusan Nomor03

PengembanganPariwisata Indonesia ;Alamat : Kawasan Pariwisata Nusa Dua , PO BOXBerdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor03/SK/DIR/ITDC/II/2018 tanggal 2 Februari 2018, memberikanKuasa kepada : TEDJOLEKMONO, berkewarganegaraanIndonesia, Jabatan Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa TenggaraHalaman 2 dari9 Halaman , Putusan Nomor: 182/B/2018/PTTUN.SBY.Barat selaku Pengacara Negara, beralamat di Jalan LangkoNomor 75, Mataram, Selanjutnya berdasarkan Surat KuasaSubstitusi Nomor : SK8/P.2/Gtn.2/ 02/2018 tanggal 13

Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor03/Pdt.G.S/2018/PN Clp;2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cilacap untuk mencoretPerkara Nomor 03/Pdt.G.S/2018/PN Clp dari buku register perkara;3.

Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan permohonan Nomor03/Pdt.P/2021/PN Snt. dalam register permohonan yang sedang berjalan;4.

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAKetua Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandeglang yang memeriksadan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama telah menjatuhkanpenetapan sebagai berikut dalam perkara antara :PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat tinggaldi KABUPATEN TANGERANG, disebut "Pemohon";melawanTERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumahtangga, tempat tinggal di KABUPATEN PANDEGLANG,disebut "Termohon";Telah membaca berita acara persidangan Nomor03

Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Nomor03/Pdt.SusPKPU/2015/PN Niaga.Jkt.Pst., demi hukum berakhir;4. Menghukum Termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang(PKPU) Koperasi Bina Usaha dan PT Alpindo Mitra Baja membayarbiaya perkara sejumlah Rp1.932.000,00 (satu juta sembilan ratus tigapuluh dua ribu rupiah) (Bukti P6 dan P7);B. Para Termohon tidak memenuhi kewajibannya kepada Pemohon sesuaidengan perjanjian perdamaian;4.

Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU.AH.04.0347 tanggal 22 Maret 2017;Bahwa, berdasarkan alasanalasan tersebut di atas Pemohon mohonkepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agarmemberikan putusan sebagai berikut:1.2.Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;Menyatakan Koperasi Bina Usaha dan PT Alpindo Mitra Baja (ParaTermohon) telah lalai dalam memenuhi dan melanggar PerjanjianPerdamaian tertanggal 9 September 2015;Membatalkan Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Nomor03

Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telahmemberikan Putusan Nomor 02/Pdt.Sus/Pembatalan Perdamaian/2017/PNNiaga.Jkt.Pst., juncto Nomor 03/Pdt.SusPKPU/2015/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal21 Juni 2017, yang amarnya sebagai berikut:1.2.Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;Menyatakan Koperasi Bina Usaha dan PT Alpindo Mitra Baja (ParaTermohon) telah lalai dalam memenuhi dan melanggar PerjanjianPerdamaian tertanggal 9 September 2015;Membatalkan Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Nomor03

pembatalan perjanjian perdamaian yangdiajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat Pasal 170 ayat (1) junctoPasal 171 juncto Pasal 172 ayat (2) Undang Undang Nomor 37 Tahun2004, maka perjanjian perdamaian dinyatakan batal dan dengan demikianTermohon dan Termohon II pailit dengan segala akibat hukumnya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyataPutusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor02/Pdt.Sus/Pembatalan Perdamaian/2017/PN Niaga.Jkt.Pst., juncto Nomor03

Mahensa)Untuk pembayaran langsung belanja modal pengadaan konstruksitaman dari kegiatan pengadaan taman Kota sesuai SPK Nomor03/02/SPK/DKP/APBD1/KAVI/2012 tanggal 19 Juni 2012, BAP MC01,02,03 Nomor 01/BAPMC/DKP/APBD1/KA/VIII/2012 tanggal 27Agustus 2012 dan Nota Pengawasan Nomor 028/255Inspekot tanggal06 September 2012 pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan KotaAmbon berjumlah Rp249.681.000,00;Hal. 7 dari 77 hal. Put.

Al Kudrat)Untuk pembayaran langsung belanja modal pengadaan konstruksitaman dari kegiatan pengadaan taman Kota sesuai SPK Nomor03/SP/DKP/KA/APBD2/IV tanggal 12 April 2012 dan BA pembayaranuang muka Nomor 01/BAPUM/DKP/KA/VII/2012 tanggal 25 Juli 2012pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon berjumlahRp57.040.500,00; Nomor SP2D: 7167/BL/LS/BPKK/2012 Nomor SPM: 0135/SPM/BL/LS/1.08.04/2012 tanggal 24 Desember 2012 Dinas Kebersihan danPertamanan Kota Ambon Kepada Hi.

Kepada Lilik Kartika Sari, SE (CV.Mahensa)Untuk pembayaran langsung belanja modal pengadaan konstruksitaman dari kegiatan pengadaan taman Kota sesuai SPK Nomor03/02/SPK/DKP/APBD1/KAVI/2012 tanggal 19 Juni 2012, BAP MC01,02,03 Nomor 01/BAPMC/DKP/APBD1/KA/VIII/2012 tanggal 27Hal. 41 dari 77 hal.

Al Kudrat (foto copy);Amandeman Kontrak Nomor 01/AMD/SP/DKP/APBDP2/VII/2012tanggal 5 Juli 2012 terhadap Perjanjian/Kontrak Nomor03/SP/DKP/APBDP2/IV/2012 tanggal 12 April 2012 kegiatan TamanKota Desa Halong Tahap , nilai Kontrak sebesar Rp190.135.000,00(seratus sembilan puluh juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah)Pelaksana CV.

Bina Graha) untuk pembayaran langsungbelanja jasa dan perencanaan dari kegiatan perencanaan danpengawasan pengadaan taman kota sesuai SPK Nomor03/SPK/APBDII.I/DKP/Pr/KA/III/2012 tanggal 22 Maret 2012pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota ambon berjumlahRp29.106.000,00;1 (satu) jepit Nomor SP2D: 1160/BL/LS/BPKK/2012 Nomor SPM:0115/SPM/BL/LS/1.08.04/2012 tanggal 30 Maret 2012 DinasKebersihan dan Pertamanan Kota ambon kepada Hendry AMatahurila, ST (CV.

Pidana Penuntut Umum;Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa untuk penguranganpemidanaan berikut alasanalasannya;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dihubungkandengan keterangan Terdakwa dan barangbarang bukti yang dihadirkandipersidangan, maka Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatanTerdakwa telah memenuhi unsurunsur dari tindak pidana yang didakwakanterhadapnya;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengandakwaan melanggar Pasal 21 Jo Pasal 25 Perda Kab Sumenep Nomor03

halhal sebagai berikut:Hal yang memberatkan: Perbuatan terdakwa dapat mendorong meningkatnya kriminalitas akibatminuman keras; Perbuatan Terdakwa dapat merusak moral dan mental masyarakat;Hal yang meringankan:Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;Terdakwa menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangiperbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dandijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah membayar biaya perkara;Mengingat, Pasal 21 Jo Pasal 25 Perda Kab Sumenep Nomor03

Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor03/Pdt.SusGugatan Lain Lain/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 3 April2018;4.

tanggungan dilelang oleh Pemohon Kasasipada tanggal 17 Januari 2018 sedangkan debitor in casu PT MewahIndustri berada dalam insolvensi sejak tanggal 4 Oktober 2017,sehingga sudah tepat sebagaimana dipertimbangkan oleh Judex Factibahwa lelang objek hak tanggungan dilakukan melebihi batas waktusebagaimana ditentukan dalam Pasal 59 ayat (2) Undang UndangKepailitan dan PKPU;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyataputusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor03

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor03/03/I/2009 tanggal 12Januari 2009 yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen,yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, laluoleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;4.Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor3326140208070894, tanggal 19 April 2018, yang dikeluarkanoleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKabupaten Pekalongan, yang telah diberi meterai cukup danPenetapan Nomor: 112/Pdt.P/2019/PA.KjnHal. 4 dari 12 halSALINANdinazegelen

Buku Nikah tertulis XXXyang benar XXX;Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukanbuktibukti lagi dan mohon penetapan;Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kedalamsemua peristiwa yang terdapat dalam berita acara merupakan satukesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohonadalah sebagaimana terurai di atas, yakni permohonan perubahan namapara Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor03

Bahwa para pemohon adalah ahli waris sah darialmarhum JUWAIRIAH binti MUHAMVAD telah meninggaldunia pada malam Jumat tanggal 30 April 2009karena sakit, Surat keterangan kematian nomor03/PAM/SKM/OP/2009 tanggal 19 Mei 2009. Sedangkanalmarhum MUHAMVAD BASRI telah meninggal dunia lebihdahulu) yaitu. pada hari Rabu 19 September 1992karena sakit dengan surat keterangan kematian nomor09PemrVII/2009 dan mengenai harta peninggalansudah diselesaikan;3.

Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor03/PAM/SKW/DP/2009 yang dibuat oleh Pambakal Pekaumanpada tanggal 19 Mei 2009 yang diketahui/dibenarkanoleh Camat Kecamatan Martapura Timur, yang telahdiberi materei cukup dan telah dicocokkan denganaslinya serta diberi tanda P.3;4. Fotocopy Surat Keterangan Kematian an. M.

. , telah mengajukan hal hal sebagai berikutBahwa Penggugat telah dinikah oleh Tergugat pada tanggal 29Juni 1992 dan dicatat oleh Penghulu/Pegawai PencatatNikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembeyan, KabupatenMagetan, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor03/DN/I/2009 (Akta Nikah Nomor:XXXX tanggal 20 Juni 1992)tanggal 14 Januari 2009 dan setelah akad nikah Tergugatmengucapkan janji talik talak ;Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempattinggal bersama di perumahan Perusahaan di

berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugatagar rukun kembali, tetapi tidak berhasil, dan sekarangterserah kepada para pihak untuk menentukan sendiripenyelesaiannya ; Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya,Penggugat telah dapat mengajukan = alat bukti tertulisberupaFoto copi Kartu) Tanda Penduduk atas nama Penggugat dengannomor: 3520037112710006, tanggal 19 Januari 2008, yangdikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan SipilKabupaten Magetan (P.1);Foto copi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor03

Agung RepublikIndonesia yaitu putusan tersebut: Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku; Lalai/khilaf memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturanperundangundangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnyaputusan yang bersangkutan;Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II tidak dapat menerimaPutusan Pengadilan Tinggi Surabaya dan untuk itu Pemohon Kasasi /Pembanding/Tergugat Il telah menyatakan mohon pemeriksaan dalamtingkat Kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor03

Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II sangat keberatan danmenolak keras atas putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor03/PDT/2014/PT SBY, yang diputus pada tanggal 5 Mei 2014, karenaputusan yang dimohonkan Kasasi sekarang ini merupakan putusan yangmengandung kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;.

putusan a quo, karena menurut Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat Judex Facti dalam pertimbangan dan putusannyahanya mengikuti pola pikir Majelis Hakim tingkat pertama adalah tidak benardan tidak tepat karena tidak sesuai dengan ketentuan undangundang yangberlaku yaitu telah salah melaksanakan tata cara mengadili yang manaPengadilan Negeri Lamongan memberikan putusan tanpa disertai alasanalasan dan pertimbanganpertimbangan yang cukup dan sempurna makaputusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya Nomor03

hak Penggugat untuk menggugat para pihaknamun ketentuan Syarat menyebutan identitas nama lengkap ataunama lain dalam surat gugatan merupakan syarat formil keabsahangugatan dengan tidak menyebutkan secara jelas identitas dariTermohon Kasasi serta telah keliru menyampaikan alamat makagugatan Termohon Kasasi telah melanggar asas actor sequitor forumrei yang digariskan Pasal 118 HIR (mohon lihat Hukum Acara Perdata,oleh M Yahya Harahap him 200);15.Bahwa pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor03

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkanakad nikah di hadapan Pejabat Kantor Urusan AgamaKecamatan Kabupaten Kuningan tanggal Ol Januari2006, tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor03/03/1/2006, tanggal 02 Januari 2006 , yangdikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KecamatanKabupaten Kuningan;2.

SURAT : Photocopy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor03/03/1/2006, tanggal 02 Januari 2006, yangdikeluarkan dan ditandatangani oleh PegawaiPencatat Nikah pada Kantor Urusan AgamaKecamatan Kabupaten Kuningan, yang telahdinazegellen dan telah dicocokkan sesuai denganaslinya (diberi tanda P.1) ;2.

Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 13Januari 2011, di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) KecamatanJatibanteng Kabupaten Situbondo berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor03/03/I/2011 tanggal 13 Januari 2011 dengan status Penggugat perawandan Tergugat jejaka;2.

Tanda Penduduk yang dikeluarkan olehPemerintah Kabupaten Situbondo Nomor Induk Kependudukan3512014505950001 tanggal 17 Februari 2015, bukti surat tersebut telahdiberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyatasesuai kemudian diberi tanda P11;b) Fotocopy kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor UrusanAgama (KUA) Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo Nomor03/03/I/2011 tanggal 13 Januari 2011, bukti surat tersebut telah diberiHal. 3 dari 9 hal.

memenuhi maksud penjelasan pasal 39 ayat (2)Hal. 9 dari 11 Hal.Putusan No. 2731/Pdt.G/2018/PA.PtUndangundang Nomor 1 tahun 1974, jo pasal 116 huruf (g) Kompilasi HukumIslam Tahun 1991, dan oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut sepatutnyadapat dikabulkan dengan menetapkan jatuh talak satu khuli Tergugat terhadapPenggugat dengan iwadl Rp 10.000, (sepuluh ribu rupiah) ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undangundang Nomor7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undangundang Nomor03

Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor3337/Pusaka Rakyat, dengan batasbatas sebagai berikut:Utara : Dahulu tanah pecahan sekarang tanah/bangunan PT.Hasana Damai PutraTimur: Dahulu tanah pecahan sekarang tanah/bangunan PT.Hasana Damai PutraSelatan: Dahulu tanah pecahan sekarang tanah/bangunan PT.Hasana Damai PutraBarat : Dahulu tanah pecahan sekarang tanah/bangunan PT.Hasana Damai PutraSetempat dikenal dengan bangunan Ruko Pasar Modern Harapanindah.Bahwa sita jaminan tersebut didasarkan pada Penetapan Nomor03

Bahwa alasan Pembantah untuk mengajukan bantahan a quo yaitu terkaitdengan Sita jaminan sesuai Penetapan Nomor03/CB/2013/145/Pdf.G/2012/PN.Bks., tanggal 05 April 2013 dan BeritaHalaman 5 dari 16 hal. Put. Nomor 1225 K/Pdt/2017Acara Sita Jaminan Nomor 03/C B/2013/145/Pdt.G/2012/P N. Bks., tanggal16 April 2013 dalam perkara Nomor 145/Pdt.G/2012/PN.Bks;Bahwa perkara Nomor 145/Pdt.G/2012/PN.Bks.

Nomor 1225 K/Pdt/2017tanggal 05 April 2013 dan Berita Acara Sita Jaminan perkara Nomor03/CB/2013/143Pdt.G/2012/PN Bks.

yang terbit tanggal 2952012 tidak dilakukan pencatatan Sita Jaminan Nomor03/CB/2013/145/PDT.G/2012/PNBKS, karena objek penyitaan adalahsertifikat HGB No. 3337/Pusaka Rakyat;Halaman 13 dari 16 hal. Put. Nomor 1225 K/Pdt/201710.

tersebut;Setelan membaca berita acara pemeriksaan cepat tindak pidana ringan danseterusnya;Setelah mendengar Keterangan SaksiSaksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;Setelah meneliti dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;Menimbang, dan seterusnya;Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 02Tahun 2004 tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban, Peredaran, dan PenjualanMinuman Beralkohol jo Pasal 1 Ayat (1) ke18 Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor03

Pemohon tertanggal 19 Januari2015 yang didaftar pada buku register perkara Pengadilan AgamaKajen dengan Nomor 0115/Pdt.G/2015/PA.Kjn Pemohon telahmengajukan cerai talak sebagaimana dalam permohonannya ;e Setelah mendengarkan pernyataan pencabutan perkara olehPemohon di muka persidangan pada hari Rabu tanggal 04 MaretMenimbang, bahwa tentang pencabutan perkara dengan menunjukpada Pasal 54 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor03