Ditemukan 843 data
Urut Berdasarkan
Register : 11-03-2015 — Putus : 31-03-2015 — Upload : 21-04-2015
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 39/Pdt.P/2015/PN.YK Tanggal 31 Maret 2015 — 1.SARDJONO ABDUL MUNTHOLIB
2.SUPARMI
19 — 4
19 — 4
melanjutkanketurunan, akan tetapi dalam perkembanganmasyarakat dewasa ini telah terjadi perubahan danpenggeseran motif dasarnya yaitu dengan lebih menitikberatkan kepada kepentingan dan kesejahteraan si12anak ( vide pasal 12 UndangUndang No 4 tahunLS PO) poses eee eeeMenimbang, bahwa antara para Pemohon dengananak yang dimohonkan pengesahan adalah sama samawarga Negara Indonesia (WNI) , sehinggapengangkatan anak tersebut digolongkan sebagaipengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia(WNI) ( domestic
Register : 17-07-2017 — Putus : 27-12-2017 — Upload : 20-03-2019
Putusan MS LHOK SEUMAWE Nomor 145/Pdt.G/2017/MS.Lsm Tanggal 27 Desember 2017 — PENGGUGAT TERGUGAT
22 — 5
22 — 5
No.145/Pdt.G/2017/MS.Lsm.Tgl.27.12.17Penggugat melakukan ibadahumrah, perjalanan wisata kebeberapa Negaradalam waktu yang berbeda, melakukan perjalanan wisata domestic yanghampir semua tempat wisata di Indonesia sudah pernah kami kunjungi,sebagaimana sebagiannya dinyatakan oleh Penggugat pada angka 15gugatannya;Bahwa apabila kehidupan keluarga Penggugat dan Tergugat tidakharmonis, quad non, serta tudingantudingan lainnya sebagaimanadinyatakan dalam posita gugatannya, tidak mungkin Penggugat bisamelahirkan
Dan tidak mungkin jugakeluarga Penggugat dan Tergugat bisa dan mampu melakukan ibadah haji,melakukan perjalanan wisata internasional dan wisata domestic setiapmasa liburan serta membeli kenderaan roda empat dan roda dua, membelirumah bukan saja di Lhokseumawe akan tetapi juga membeli rumah diBanda Aceh. ltu semua Tergugat lakukan untuk memenuhi kemauanPenggugat dan membangun kebahagiaan dan kebanggaan keluarga;Bahwa Tergugat sangat sadar tentang perbedaan usia yang jauh antaraPenggugat dengan Tergugat
Register : 25-10-2013 — Putus : 31-10-2013 — Upload : 27-10-2014
Putusan PA WATAN SOPPENG Nomor 176/ Pdt.P/2013/PA. Wsp Tanggal 31 Oktober 2013 — Rusman bin H. Soli
21 — 3
21 — 3
aftannya sebagai seorang istri, menjalankan fungsi domestic seorang ibuantangga. mengatur rumahtangga, merawat dan mendidik anakanaknya,a
Register : 28-01-2021 — Putus : 04-03-2021 — Upload : 16-08-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 586 B/PK/PJK/2021 Tanggal 4 Maret 2021 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BUT KUFPEC INDONESIA (NATUNA) BV
53 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
53 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 586/B/PK/Pjk/2021Desember 2015 yang dilakukan oleh Terbanding sekarang PemohonPeninjauan Kembali sudah tepat dan benar mengingat bahwa : Pertama,Production Sharing Contract (PSC) merupakan perjanjian yang bersifatG to B yang berlaku tax domestic law, sedangkan P3B merupakanperjanjian G to G yang berlaku international tax law.
Putus : 14-03-2019 — Upload : 28-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 716/B/PK/Pjk/2019 Tanggal 14 Maret 2019 — BUT WIRIARGAR OVERSEAS LIMITED (d.h. BUT
Talisman Wiriargar Overseas Limited) VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
63 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
63 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kedua, terlepas dari Production SharingContract merupakan perjanjian yang bersifat G to B yang dasarnyasecara umum berlaku tax domestic law, sedangkan P3B merupakanperjanjian G to G yang berlaku international tax law, namun di sisi lainsepanjang perjanjian yang telah mengatur PE dalam hubungannyaBranch Profit Tax atau additional tax akan berlaku sebaliknya, dalam artiP3B akan meredusir Production Sharing Contract, dan berlaku secaraekuilibrium di mana PSC secara mutatis mutandis akan mengadopsiP3B
Register : 17-09-2015 — Putus : 01-10-2015 — Upload : 05-11-2015
Putusan PA WATAN SOPPENG Nomor 171/Pdt.P/2015/PA.Wsp Tanggal 1 Oktober 2015 — Pemohon
35 — 14
35 — 14
berumahtangga, agar tujuanperkawinan sebagaimana dicitacitakan syariat (maqoshidusysyariy) yaitumembentuk rumahtangga sakinah, mawaddah warahmah dapat diwujudkan,Page 11 of 15 Penetapan Nomor171/Pdt.P/2015/PA.Wsp.sekaligus untuk menjaga adatistiadat yang baik sematamata untukmenghindari hal hal yang dipandang mudl/aratsecara umum.Menimbang, bahwa dengan adanya kemampuan Pemohon secaraphysik dan psychis untuk menikah, serta kemampuan melaksanakankewajibannya sebagai seorang istri, menjalankan fungsi domestic
Register : 11-12-2018 — Putus : 30-01-2019 — Upload : 15-02-2019
Putusan PN DENPASAR Nomor 1367/Pid.B/2018/PN Dps Tanggal 30 Januari 2019 — Penuntut Umum:
Putu Windari Suli, SH.
Terdakwa:
Desak Putu Sri Mahayeni Utami, Amd.
41 — 33
Putu Windari Suli, SH.
Terdakwa:
Desak Putu Sri Mahayeni Utami, Amd.
41 — 33
Badung Pada hari tersebut diatas, saat saksi sedang menjadi tour guide dansedang mengantar tamu domestic untuk belanja di krisna oleholehjalan sunset road,kec.kuta kab.badung pada saat saksi berada didiseblah kanan ruang VIP krisna oleholeh tibatiba dari arah sampingkiri belakang ada seseorang yang menampar dan memukul bagiankepala sebelah kiri belakang juga langsung menjabak /menarik rambutsaksi ,sambil terdakwa memukuli wajah dan kepala saksi , kemudiansaksi menoleh kebelakang dan baru mengetahui
Putus : 29-10-2018 — Upload : 19-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2755 B/PK/PJK/2018 Tanggal 29 Oktober 2018 — BUT FORTUNA RESOURCES (SUNDA) LIMITED VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
55 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
55 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kedua, terlepas dari Production SharingContract merupakan perjanjian yang bersifat G to B yang dasarnyasecara umum berlaku tax domestic law, sedangkan P3B merupakanperjanjian G to G yang berlaku international tax law, namun di sisi lainsepanjang perjanjian yang telah mengatur PE dalam hubungannyaBranch Profit Tax atau additional tax akan berlaku sebaliknya, dalamarti P3B akan meredusir Production Sharing Contract, dan berlakusecara equilbrium dimana PSC secara mutatis mutandis akanmengadopsi P3B
Putus : 08-05-2019 — Upload : 30-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1252 B/PK/PJK/2019 Tanggal 8 Mei 2019 — BUT FORTUNA RESOURCES (SUNDA) LIMITED VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
72 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
72 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
penerapan hukum, sehingga Majelis Hakim Agungmembatalkan atas Putusan Pengadilan Pajak a quo dan mengadilikembali dengan melakukan pelurusan dalam pertinbangan hukumkarena: Pertama, in casu terikat dengan doktrin hukum /ex specialisderogat lex generalis dan lex superior derogat legi inferion dimanapara pihak terikat apa yang telah diperjanjikan dan disepakati dalamkontrak; Kedua, terlepas dari production sharing contract merupakanperjanjian yang bersifat G to B yang dasarnya secara umum berlakutax domestic
Register : 24-09-2012 — Putus : 01-10-2012 — Upload : 09-09-2014
Putusan PA WATAN SOPPENG Nomor 151 / Pdt.P / 2012 / PA Wsp Tanggal 1 Oktober 2012 — PEMOHON
15 — 9
15 — 9
negara demi mengatur kemaslahatan kehidupan berumahtangga, agar tujuanperkawinan sebagaimana dicitacitakan syariat (magoshidusysyariy) yaitu membentukrumahtangga sakinah, mawaddah, dan rahmah dapat diwujudkan, sekaligus untukmenjaga adatistiadat yang baik sematamata untuk menghindari halhal yang dipandangmudlarat secara umum.Menimbang, bahwa dengan adanya kemampuan anak pemohon secara physikdan psychis untuk menikah, serta kemampuan malaksanakan kewajibannya sebagaiseorang istri, menjalankan fungsi domestic
Register : 17-09-2019 — Putus : 02-10-2019 — Upload : 02-10-2019
Putusan PA PANGKAJENE Nomor 0393/Pdt.G/2019/PA.Pkj Tanggal 2 Oktober 2019 — Penggugat melawan Tergugat
11 — 4
11 — 4
Pasal 116huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa adanya fakta rumah tangga Penggugat denganTergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena terjadi pertengkarandimana permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat danTergugat tidak hanya sekedar perselisinan bersifat non fisik, namun sudahmenjurus pada tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (domestic violence)karena dalam perselisihan dan pertengkaran tersebut, Tergugat seringmemukul Penggugat dan hal ini semestinya harus dihindari
Register : 15-09-2011 — Putus : 19-12-2011 — Upload : 02-05-2012
Putusan PA BAUBAU Nomor 307/Pdt.G/2011/PA.BB Tanggal 19 Desember 2011 —
52 — 19
52 — 19
sesuai dengan kemampuannyadan kesemua hal tersebut pada kenyataannya tidak pernah dipenuhi lagi oleh Tergugat,maka sesuai dengan maksud Pasal 34 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo.Pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam patut dinyatakan bahwa fakta tersebut telahdapat pula menjadi alasan hukum bagi Penggugat ;Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 1 Ayat (1) Pasal 2 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2004, penelantaran rumah tangga, merupakan salah bentukkekerasan dalam rumah rumah tangga (domestic
Register : 19-06-2015 — Putus : 14-09-2015 — Upload : 22-11-2015
Putusan PA SLAWI Nomor 1616_Pdt.G_2015_PA.Slw Tanggal 14 September 2015 — PENGGUGAT
LAWAN
TERGUGAT
11 — 4
11 — 4
Selama berpisahTergugat tidak pernah pulang atau kembali, tidak pernah mengirimi nafkah, tidakmeninggalkan harta benda sebagai pengganti nafkah, dan telah membiarkan atausudah tidak mempedulikan Penggugat lagiBahwa untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, Penggugat terpaksa bekerjasebagai buruh Tani dan pada tanggal 21 Maret 2012 bekerja sebagai pembanturumah tangga (Domestic Worker) di SINGAPURA sampai sekarang ;Bahwa atas perilaku tergugat tersebut, Penggugat tidak rela dan sudah tidaksanggup lagi
Register : 01-11-2018 — Putus : 10-12-2018 — Upload : 18-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3080 B/PK/PJK/2018 Tanggal 10 Desember 2018 — BUT. NATUNA 2 BV vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
78 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
78 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kedua, terlepas dariProduction Sharing Contract merupakan perjanjian yang bersifat G to Byang dasarnya secara umum berlaku tax domestic law, sedangkan P3Bmerupakan perjanjian G to G yang berlaku international tax law, namundi sisi lain sepanjang perjanjian yang telah mengatur PE dalamhubungannya Branch Profit Tax atau additional tax akan berlakusebaliknya, dalam arti P3B akan meredusir Production SharingContract, dan berlaku secara equilibrium di mana PSC secara mutatismutandis akan mengadopsi P3B
Register : 25-06-2012 — Putus : 28-06-2012 — Upload : 17-09-2014
Putusan PA WATAN SOPPENG Nomor 86/Pdt.P/2012/PA.Wsp Tanggal 28 Juni 2012 — pemohon
18 — 12
18 — 12
Bahwa dengan adanya kemampuan anak Pemohon secara physik dan psykhis untukmenikah serta kemampuan malaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri;menjalankan fungsi domestic seorang ibu rumahtangga; mengatur rumahtangga,merawat dan mendidik anakanaknya, maka Majelis menilai bahwa anak Pemohon(Kaslehayanti) dapat dipandang sudah dewasa (akilbaligh), maka perkawinnya dalamusia yang kurang dari semestinya yang ditentukan oleh peraturan perundangundanganharus dianggap bukan lagi keburukan dalam kehidupan
Register : 26-12-2012 — Putus : 26-11-2013 — Upload : 24-03-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.48474/PP/M.IX/19/2013 Tanggal 26 Nopember 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
113 — 29
113 — 29
Form E), and signed by the authorised signatory;The origin of the product is in conformity with the Rules of Origin for the ACFTA;The other statements of the Certificate of Origin (Form E) correspond to supportingdocumentary evidence submitted;Description, quantity and weight of products, marks and number of packages,number and kinds of packages, as specified, conform to the products to be exported;Multiple items declared on the same Certificate of Origin (Form E) shall be allowedsubject to the domestic
Putus : 25-10-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1718/B/PK/PJK/2017 Tanggal 25 Oktober 2017 — PT ELDERS INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
49 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
49 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dalam Harmonized System 2012 Explanatory Notes (disingkat ENHS 2012) Pos 01.02;01.02 Live bovine animals; Cattle:0102.21 Purebred breeding animals;0102.29 Other; Buffalo:Halaman 16 dari 38 halaman Putusan Nomor 1718/B/PK/PJK/20170102.31 Purebred breeding animals;0102.39 Other;Other:0102.90 Other;This heading covers all animals of the sub family Bovinae, whether ornot domestic and irrespective of their intended use (e.g., stock, raising,fattening, breeding, slaughter).
Tibetan yak (keterangan: notoxen atau other than oxen); Cattle Hs 2012 = Oxen + Not OxeN Tibetan yak Dengan demikian:Harmonized System Explanatory Notes, Edisi 42007 01.02 Live bovine animalsThis heading covers all animals of the subfamily Bovinae, whether or not domestic andirrespective of their intended use (e.g., stock, raising, fattening, breeding, slaughter).
(3) The Asiatic oxen of the genus Bibos, Genus Bibos: the gaur; Bibos gaurus the gayal; and the banteng Bibos frontalis Bibos sondaicus (4) The African buffaloes of the genusSyncerus, the dwarf buffalo; and the large Caffrarian buffaloGenus Syncerus Syncerus nanus; and Syncerus caffer (5) The Tibetan yakPoephagus grunniens (6) Animals of the genus Bison, the American bison or buffalo; and the European bisonGenus Bison Bison bison; and Bison bonasus (7) The Beeffalo (a cross between a bisonand a domestic
Putus : 09-03-2020 — Upload : 08-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 426/B/PK/Pjk/2020 Tanggal 9 Maret 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT FREEPORT INDONESIA
413 — 212 — Berkekuatan Hukum Tetap
413 — 212 — Berkekuatan Hukum Tetap
Lex specialis derograt legi generalis dan Lex Superiorderogat Legi Inferior dimana para pihak terikat apa yang telahdiperjanjikan dan disepakati serta dilandasi dengan iktikad baik (goodfaith); Kedua, bahwa Kontrak Karya pada dasarnya merupakan perjanjiankeperdataan yang terjadi pada praktek hukum keperdataan internasionaldan mengitrudusir kaidahkaidah pada lapangan hukum bidang publikyang memiliki karakter dan bersifat G to B yang bersifat nail down danberlaku secara penuh kaidahkaidah pada tax domestic
Register : 10-07-2018 — Putus : 20-08-2018 — Upload : 21-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1794 B/PK/PJK/2018 Tanggal 20 Agustus 2018 — PT. PREMIER OIL KAKAP BV vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
130 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
130 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kedua, terlepas dariProduction Sharing Contract (PSC) merupakan perjanjian yang bersifatG to B yang dasarnya secara umum berlaku tax domestic law,sedangkan P3B merupakan perjanjian G to G yang berlaku internationalHalaman 5 dari 10 halaman.
Register : 14-09-2018 — Putus : 29-10-2018 — Upload : 19-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2747 B/PK/PJK/2018 Tanggal 29 Oktober 2018 — BUT FORTUNA RESOURCES (SUNDA) LIMITED VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
63 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
63 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kedua,terlepas dari Production Sharing Contract merupakan perjanjian yangbersifat G to B yang dasarnya secara umum berlaku tax domestic /aw,sedangkan P3B merupakan perjanjian G to G yang berlaku internationaltax law, namun di sisi lain sepanjang perjanjian yang telah mengatur PEdalam hubungannya Branch Profit Tax atau additional tax akan berlakusebaliknya, dalam arti P3B akan meredusir Production Sharing Contract,dan berlaku secara equi/brium dimana PSC secara mutatis mutandis akanmengadopsi P3B