SP2D Nomor : 3901/ SP2D/3/DPPKAD/2010 tanggal 27 Desember 2010berikut lampirannya berupa :a)Surat Pengantar Nomor 900/1666/BAPPEDA/XI/2010 tanggal 22Desember 2010;Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran Nomor:900/1667/XI/BAPPEDA tanggal 22 Desember 2010;Surat Keterangan Pengajuan SPP TU tanggal 22 Desember 2010;SPPTU Nomor: 0058/SPP/3/BPPD/2010 tanggal 22 Desember 2010;SPMTU Nomor: 0058/SPM/3/BPPD/2010 tanggal 22 Desember 2010;2.SP2D Nomor : 3902/ SP2D/3/DPPKAD/2010 tanggal 27 Desember

Surat Pengantar Nomor 900/1666/BAPPEDA/XIV/2010 tanggal 22Desember 2010;b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran Nomor:900/1667/XI/BAPPEDA tanggal 22 Desember 2010;c. Surat Keterangan Pengajuan SPP TU tanggal 22 Desember 2010;d. SPPTU Nomor: 0058/SPP/3/BPPD/2010 tanggal 22 Desember 2010;e. SPMTU Nomor: 0058/SPM/3/BPPD/2010 tanggal 22 Desember 2010;2.SP2D Nomor : 3902/ SP2D/3/DPPKAD/2010 tanggal 27 Desember 2010berikut lampirannya berupa :a.

Surat Pengantar Nomor 900/1666/BAPPEDA/X1/2010 tanggal 22Desember 2010;b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran Nomor:900/1667/XI/BAPPEDA tanggal 22 Desember 2010;Page 92Putusan Pengadilan TIPIKORNo.86/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdnc. Surat Keterangan Pengajuan SPP TU tanggal 22 Desember 2010;d. SPPTU Nomor: 0058/SPP/3/BPPD/2010 tanggal 22 Desember 2010;e.

, surat tersebut di buat tanggal 12 Juni1982;Menimbang, bahwa berdasarkan dalil jawaban Para Tergugat dan buktisurat yang diajukan oleh Para Tergugat, Majelis berpendapat bahwapenyerahan hak atas tanah dari pemilik awal kepada Tergugat adalahmerupakan perbuatan hukum hibah;Menimbang, bahwa apakah hibah yang telah dilaksanakan tersebuttelah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, Majelismempertimbangkannya sebagai berikut :Menimbang, bahwa hibah sebagaimana ketentuan Pasal 1666 KitabUndangUndang

(sembilan puluh delapanmeter persegi) yang terletak di Kelurahan Wek Ill, KecamatanPadangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan dahulu KabupatenTapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara, dengan alas hak SertifikatHak Milik (GHM) Nomor 269, Surat Ukur tanggal 19 Desember 2001Nomor 1666/2001, tercatat atas nama Ahmad Mukhtar Dalimunthe;Termohon Keberatan telah setuju dibuatkan Akta Pemberian HakTanggungan (APHT) Nomor 265, tanggal 23 Oktober 2014, yangdibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang

Para Penggugathanya menyebutkan pada angka 1 sampai dengan angka 14 GugatanPara Penggugat mengenai Para Penggugat merupakan pemilik tanahdan sebagian mendapatkan tanah dari peralinan hak dan/ataupelimpahan kuasa dari pihak lain, padahal seharusnya peralihankepemilikan tanah dilakukan antara lain dengan cara jual belli, waris,Halaman 24 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Padt.G/2017/PN Bin.hibah dan sebagainya, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal1457, Pasal 1458, Pasal 1459, Pasal 1666

telah mengklaim tanahmilik warga Desa Makmur, dan Sertifikat yang dimaksud oleh ParaPenggugat adalah Sertifikat Konsolidasi atas tanah plasma kelapa sawit.Senyatanya Tergugat Il melakukan kegiatan pertambangan di wilayahDesa Makmur, sedangkan Para Penggugat berdomisili di DesaSebamban Baru dan bukan di Desa Makmur.Bahwa pelimpahan kuasa dan peralihan hak tersebut di atas tidak sesuaidengan ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana diatur dalamketentuan Pasal 1457, Pasal 1458, Pasal 1459, Pasal 1666

Tergugat IImembantah dalil kepemilikan Obyek Sengketa oleh Para Penggugat, karenasebagian dari Para Penggugat hanya mendapatkan pelimpahan kuasa danperalihan hak (kepemilikan pihak lain) yang tidak sesuai dengan ketentuanhukum yang berlaku, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1457, PasalHalaman 38 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Padt.G/2017/PN Bin.1458, Pasal 1459, Pasal 1666 Kitab UndangUndang Hukum Perdata, sertaPasal 36, Pasal 37 dan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997tentang

Manuju 1163 17.44512 Tinggimoncong 923 13.84513 Tombolopao 1983 29.74514 Parigi 469 7.03515 Bungaya 1078 16.17016 Bontolempangan 1108 16.62017 Tompobulu 2112 31.68018 Biringbulu 1666 24.99032.591 488.865 Bahwa pada tanggal 14 Mei 2017, Bupati Gowa menerbitkan SuratKeputusan Nomor : 334/V/2017 Tentang Tentang Petunjuk TeknisPelaksanaan Program Beras untuk Keluarga Penerima Manfaat BerasSejahtera di Kabupaten Gowa Tahun 2017, dimana mekanismepelaksanaannya adalah, Bupati Gowa mengajukan Surat PermintaanAlokasi

Manuju 1163 17.44512 Tinggimoncong 923 13.84513 Tombolopao 1983 29.74514 Parigi 469 703515 Bungaya 1078 16.17016 Bontolempangan 1108 16.62017 Tompobulu 2112 31.68018 Biringbulu 1666 24.99032.591 488.865 Bahwa pada tanggal 14 Mei 2017, Bupati Gowa menerbitkan SuratKeputusan Nomor : 334/V/2017 Tentang Tentang Petunjuk TeknisPelaksanaan Program Beras untuk Keluarga Penerima Manfaat BerasSejahtera di Kabupaten Gowa Tahun 2017, dimana mekanismepelaksanaannya adalah, Bupati Gowa mengajukan Surat PermintaanAlokasi

Bajeng 1424 21.3605 Bajeng Barat 4266 63.9906 Palangga 2066 30.9907 Barombong 2253 33.7958 Somba Opu 1168 17.5209 Bontomarannu 909 13.63510 Patalassang 1040 15.60011 Parangloe 1163 17.44512 Manuju 923 13.84513 Tinggimoncong 1983 29.74514 Tombolopao 469 7.03515 Parigi 1078 16.17016 Bungaya 1108 16.62017 Bontolempanga 2112 31.68018 n 1666 24.990TompobuluBiringbulu32.591 488.865 Bahwa pada tanggal 14 Mei 2017, Bupati Gowa menerbitkan SuratKeputusan Nomor : 334/V/2017 Tentang Tentang Petunjuk TeknisPelaksanaan

Bajeng 1424 21.3605 Bajeng Barat 4266 63.9906 Palangga 2066 30.9907 Barombong 2253 33.7958 Somba Opu 1168 17.5209 Bontomarannu 909 13.63510 Patalassang 1040 15.60011 Parangloe 1163 17.44512 Manuju 923 13.84513 Tinggimoncong 1983 29.74514 Tombolopao 469 7.03515 Parigi 1078 16.17016 Bungaya 1108 16.62017 Bontolempangan 2112 31.68018 Tompobulu 1666 24.990Biringbulu32.591 488.865 Halaman 154PUTUSAN Nomor 108/Pid.Sus.Tpk/2018/PN MakassarBahwa Terdakwa FERIAL ALIAS VELA BIN RANI sebagai SatkerPelaksana

Bajeng Barat 1424 21.3605 Palangga 4266 63.9906 Barombong 2066 30.9907 Somba Opu 2253 33.7958 Bontomarannu 1168 17.5209 Patalassang 909 13.63510 Parangloe 1040 15.60011 Manuju 1163 17.44512 Tinggimoncong 923 13.845 Halaman 160PUTUSAN Nomor 108/Pid.Sus.Tpk/2018/PN Makassar 13 Tombolopao 1983 29.74514 Parigi 469 7.03515 Bungaya 1078 16.17016 Bontolempangan 1108 16.62017 Tompobulu 2112 31.68018 Biringbulu 1666 24.99032.591 488.865 Bahwa Beras Rastra 2017 yang terdaftar sesuai SPPB / DO untukalokasi

Tergugat II) dan di bawah diberikan pada KatotjeMangindaan (penggugat) yang Majelis Hakim ambil sebagai bukti alat persangkaandimana walaupun surat hibah diberikan pada waktu Johan Mangindaan telahmeninggal tetapi awal sebelumnya memang telah diberikan pada Penggugat secaraPutusan Perdata Nomor 84/Pdt.G/2018/Pn.Amr hal. 27 dari 37 hal.lisan kemudian di buat surat hibah oleh Yuliana Ontolay (istri dari JohanMangindaan) diketahui dan dihadapan Lurah/Kepala Desa ;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1666

Bahwa hibah diatur oleh Pasal 1666 KUH Perdata dan merupakan tindakanpersetujuan dari si pemberi hibah pada waktu hidupnya dengan cumacumadan tidak dapat ditarik kembali untuk menyerahkan sesuatu benda gunakeperluan si penerima hibah. Hibah diatur dalam KUH Perdata Bab X BukuIll tentang Perikatan, dengan demikian permasalahan sah atau tidaknyaAkta Hibah merupakan ranah hukum perdata yang harus dibuktikan dahulukebenarannya;Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium):10.

138/Pdt.G/2016/PN.CbiForm02/SOP/06.8/2016Menimbang, bahwa mengenai bukti surat Penggugat serta keterangansaksi yang diajukan penggugat dan bukti surat Para Tergugat akan Majelispertimbangkan sebagai berikut : Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menilai mana di antara alatalatbukti tersebut sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan yangpaling relevan terhadap dalildalil gugatan penggugat dan dalildalil bantahanTergugat tentang permasalahan sengketa tersebut ;Menimbang, bahwa menurut pasal 1666

CAKAP menurut hukum berdasarkan Pasal 330 dan Pasal 1330 KitabUndangundang Hukum Perdata (BW), oleh karenanya PARA PENGGUGAT berhakuntuk mempertahankan hakhak hukumnya secara keperdataan, khususnya sebagaipihak PENERIMA HIBAH dari PARA TERGUGAT dalam perkara a quo sebagaimanayang telah dijelaskan dalam uraianuraian tersebut diatas ;Bahwa ketentuanketentuan tentang HIBAH telah diatur dalam Kitab UndangundangHukum Perdata (Burgerlijk Wetboek/BW) pada BAB KE SEPULUH tentang HIBAH,antara lain :Pasal 1666

CAKAP menurut hukum berdasarkan Pasal 330 dan Pasal 1330 KitabUndangundang Hukum Perdata (BW), oleh karenanya PARA PENGGUGAT berhak untukmempertahankan hakhak hukumnya secara keperdataan, khususnya sebagai pihakPENERIMA HIBAH dari PARA TERGUGAT dalam perkara a quo sebagaimana yang telahdijelaskan dalam uraianuraian tersebut diatas ;Bahwa ketentuanketentuan tentang HIBAH telah diatur dalam Kitab UndangundangHukum Perdata (Burgerlijk Wetboek/BW) pada BAB KE SEPULUH tentang HIBAH, antaralain :Pasal 1666

Bahwa berdasarkan buktibukti di atas, maka secara yuridis Hibah (Pemberian) atas obyeksengketa yang dibuat oleh Tergugat dan Tergugat Il kepada Para Penggugat telahmemenuhi ketentuan sebagaimana pasal 1666 KUH Perdata yaltu:1. adanya pemberi dan penerima hibah,2. pemberi hibah menyerahkan barang kepada penerima hibah,3. pemberian oleh pemberi hibah semasa hidup.7.

sedangkan untuk penerima hibah tidak ada batasan usia, hibahtidak boleh suami istri tetapi kalau hibah dari orang tua kepada anak boleh.Bahwa hibah terhadap barang tetap harus ada akta notarisnya / akta otentiknyasedangkan untuk barang tidak tetap tidak harus dengan akta notaries karena tidak adaproses pendaftarannya.Bahwa hibah terhadap barang tidak bergerak harus dua tahap yaitu pertama prosespemberian dan yang kedua yaitu proses pendaftarannya.Bahwa hibah pada prinsipnya diatur didalam dalam pasal 1666

suami atau istri dapat bertindak atasperjanjian kedua belah pihak.Artinya : Perbuatan hukum terhadap harta bersama dilakukan denganperjanjian atau persetujuan kedua belah pihak.ayat (2) : Mengenai harta bawaan masing masing, suami dan istri mem punyaihak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai hartabendanya.133Artinya : Perbuatan hukum terkait harta bawaan dilakukan di bawahkekuasaan masing masing tidak memerlukan persetujuan keduabelah pihak.Bahwa hibah sebagaimana diatur dalam Pasal 1666

Hidayat Muchsin, sehingga hal ini dapatmenghalangi ahli waris untuk mendapatkan hak warisnya, oleh karena itu,Surat Hibah tersebut cacat hukum dan harus dibatalkan, hal inisebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor : 841K/Pdt/2003 yangmengembalikan hibah untuk pemenuhan hak mutlak ahli waris.Perusahaan sebagai objek hibah sebagaimana di maksud dalam SuratHibah tersebut, bukanlah benda, sementara menurut Pasal 1666 junctoPasal 1320 KUH Perdata menginginkan benda sebagai salah satu syaratsahnya perjanjian

(KUHPerd. 170, 177, 1666, 1796; Not. 30 dst., 35.)e Bahwa bukti T.T IIl3 berupa Akta Hibah, ternyata tanpa tanggalsehingga tidak jelas kapan Hibah tersebut dilakukan dan jugaternyata tidak ditandatangani ataupun diberi cap jempol diatasmeterai oleh pemberi hibah serta tidak ditandatangani oleh PejabatPembuat Akta Tanah/Notaris yang bersangkutan dan hanyaterdapat tanda tangan dari 1 (satu) saksi sedangkan pada kolomsaksi lainnya kosong, sehingga hal tersebut menyebabkan syaratformal dari sebuah akta

tersebut dan menjadikan sebagai alasandan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas maka Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor:410/Pdt.G/2016/PN.Mdn tanggal 14 Februari 2017, yang dimintakan bandingtersebut haruslah dikuatkan ;Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat berada dipihak yang kalah maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkaradikedua tingkat peradilan ;Memperhatikan pasal 1666

akan tetapi harus didukung olehdokumen pendukungnya, yaitu suatu bukti surat yang menyatakan tentangperistiwahukum tersebut atau alat bukti lainnnya yang mempunyai kekuatanpembuktian yang sama dengan itu;Menimbang, bahwa sesuai dengan yurisprudensi yang berlaku, BukuC Desa atau Petok bukan merupakan bukti hak milik, dalam hal ini apaapayang tercatat di dalamnya tidak mempunyai kekuatan pembuktian tentangsuatu peristiwa hukum, termasuk pengalihan hak milik atas tanah;Menimbang, bahwa dalam Pasal 1666

Bahwa apabila merujuk kepada pengertian hibah (1666 KUHPerdata)hibah tentunya tidak dapat dicabut dan tidak bisa dibatalkan oleh pemberi hibah kecuali dalam halhal sebagaimana yang terdapat dalampasaal 1688 jo pasal 1689 KUHPerdata;b.

Raya Pontianak Sui Pinyuh.Sebelumnya kita akan melihat dulu yang dimaksud dengan Hibahmenurut Pasal 1666 KUHPerdata mengatakan Hibah adalah suatu perjanjiandengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cumacuma dandengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda gunakeperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.Undangundang tidak mengakui lainlain hibah selain hibahhibah diantara orangorang yang masih hidup.(KUHPerdata R.

Dalamkonteks hukum perdata, dalil Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensiini memiliki kerancuan bahkan menjadi kontradiksi atau saling bertentangan,karena disatu sisi berdasarkan Pasal 1666 KUHPerdata hibah merupakansuatu persetujuan yaitu pemilik barang semasa hidupnya selaku pemberi hibahtanpa meminta pembayaran dan tidak dapat ditarik kembali menyerahkanbarang miliknya kepada pihak penerima hibah atau dengan kata lain apabilaPenggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selaku penerima hibah menerimapemberian

Bahwa Peralihan hak atas tanah terjadi dengan :e Jualbeli : Pasal 26 Undang Undang Pokok Agraria;halaman 3 dari 43 halamanPerkara Nomor 16/Pdt.G/2014/PN PbgHibah : Pasal 1666 KUH Perdata;Pewarisan : Pasal 26 Undang Undang Pokok Agraria;Perwakafan : Pasal 49 UndangUndang Pokok Agraria; 10. Bahwa TERGUGAT tidak mempunyai hak sebagai Penjualtanah dan bangunan milik PENGGUGAT; 11.

Bahwa berdasarkan ; ketentuan hibah Pasal 1666 KUHPerdata Hibahadalah suatu persetujuan, dengan mana si penghibah diwaktu hidupnya,dengan Cuma Cuma dan dengan tidak dapat di tarik kembali,menyerahkan suatu benda guna keperluan si penerima hibah yangmenerima penyerahan itu. Undang undang tidak mengakui lain lainhibah selain hibah hibah diantara orang orang yang masih hidup.;4. Bahwa berdasarkan Akta Hibah No.29/Sape/1992 tertanggal 22 April 1992,dengan luas tanah 20.000 M?

SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) Nomor389 tertanggal 29 Maret 1999 oleh TERGUGAT II INTERVENSI dikarenakanberasal dari proses jual beli antara TERGUGAT II INTERVENSI denganRENKO KONGGORO RAHARUJO sebagai Penjual berdasarkan akta jual beliNomor 1.106/Kec.PHDT/X/2005 tertanggal 19 Oktober 2005 yang kemudiandidaftarkan di Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya sehingga tercatatdalam kolom : Pendaftaran Peralihan hak, pembebanan dan pencatatanlainnya pada tanggal O08 Desember 2005, Nomor Daftar Isian207:D.1.801/1666

Sehingga apa yang dimaksud oleh TergugatTergugat yangtermuat dalam pasal 1666 BW tidak dapat dipertahankan; > Bahwa masyarakat umum juga mengetahui bahwa Alm. Cut Adiantidak pernah menandatangani akta hibah tersebut karena pada saatitu Alm. Cut Adian sudah tidak mampu berbuat dikarenakan sudahsangat tua dan cap jempol yang ada dalam akta hibah adalahdipaksakan dan tidak dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat AktaTanah (PPAT) dan pada saat itu Alm. T.