Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000, (limaribu rupiah);Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sambastertanggal 24 Januari 2018 Nomor 8/Pid.C/2018/PN Sbs tersebut, Terdakwamengajukan permintaan banding pada tanggal 29 Januari 2018sebagaimana ternyata dari Akta permohonan banding Nomor1/Akta.Pid/2018/PN.Sbs Jo.

Negeri Sambas dan Terdakwa,yang menyatakan bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan bandingmelalui surat dari Rumah Tahanan Sambas Nomor : W16.PAS.J.PK.01.01139 tanggal 29 Januari 2018 terhadap putusan Pengadilan Negeri SambasNomor 08/Pid.C/2018/PN.Sbs tanggal 24 Januari 2018 atas nama JAMIRIBin SAMURI.Menimbang, bahwa tentang adanya permintaan banding dariTerdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penyidik maupun PenuntutUmum, sebagaimana ternyata dari :1) Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor1

Nomor8/Pid.C/2018/PN.Sbs yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan NegeriSambas dan Penasihat Hukum Terdakwa;Menimbang, bahwa perihal adanya Pengajuan memori bandingtersebut telah diberitahukan kepada Penyidik maupun kepada PenuntutUmum masingmasing pada tanggal 6 Februari 2018, sebagaimana ternyatadari :1) Akta pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor1/Akta.Pid/2018/PN.Sbs Jo.

Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum ;SUBSIDER :Atau apabila Pengadilan Agama Malang berpendapat lain, Penggugat mohonputusan yang seadiladilnya;Hal.3 dari 13 halm.Putusan Nomor1!

SAKSI Il PENGGUGAT , umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaanpedagang, alamat Kabupaten Blitar atas pertanyaan Ketua MajelisHal.5 dari 13 halm.Putusan Nomor1!

Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat denganTergugat jarang mengadakan komunikasi dan Tergugat sudahtidak pernah memberi nafkah lahir maupun bathin padaPenggugat ;Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukunkembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;Menimbang bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas,Penggugat menyatakan tidak keberatan ;Menimbang bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak mengajukansesuatu apapun, serta mohon putusan ;Hal.6 dari 13 halm.Putusan Nomor1

pengarang Kitab Al Anwar Juz II halaman 55yang diambil alin dan menjadi pendapat Majelis yang menyatakan :Aish 4iLt) jle Ane gh isi) Sie Jed otArtinya :Apabila Tergugat membangkang atau bersembunyi atau memang diaghoib maka boleh memutuskan perkaranya dengan pembuktianMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR yaituputusan yang dijatunkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjangberdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebaniHal.7 dari 13 halm.Putusan Nomor1

Juli 1979, JenisKelamin Perempuan, Tempat Tinggal Dusun Puput Atas,Kelurahan Puput, Kecamatan Parittiga, Kabupaten BangkaBarat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN MtkTergugat dan Tergugat II untuk selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat;Pengadilan Negeri Tersebut: Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan NegeriMentok Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Mtk tanggal 2 Februari 2021 Nomortentang Penetapan Hakim; Telah membaca Surat Penetapan Hakim Nomor1

/Pdt.G.S/2021/PN Mtk tanggal 2 Februari 2021 tentang PenetapanHari Sidang; Telah mempelajari Berita Acara Persidangan perkara ini; Telah membaca permohonan tertulis Penggugat yangmemohon mencabut Perkara Gugatan Sederhana Nomor1/Pdt.G.S/2021/PN Mik pada tanggal 11 Februari 2021;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkanyakni tanggal 10 Februari 2021 Penggugat hadir kuasanya dan ParaTergugat menghadap sendiri di persidangan;Menimbang, bahwa kemudian pada persidangan tanggal 11 Februari2021

Maret 2019 dan Surat Tugas tertanggal14 Maret 2019, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;MelawanSUYATIN, bertempat tinggal di Mengger RT/RW 006/002, Nglipar,Nglipar, Gunungkidul, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara dalam perkara Gugatan Sederhana;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannyatertanggal 14 Maret 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan PengadilanNegeri Wonosari pada tanggal 14 Maret 2019, dibawah register perkara Nomor1

Mengabulkan permohonan Pencabutan yang diajukan olehPemohon untuk mencabut perkara Permohonan Nomor1/Pdt.G.S/2019/PN Wno;2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Wonosari untukmencoret perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PN Wno, dari register perkarayang sedang berjalan;3.

Pelaksanaan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan dipandang telah terpenuhi;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan(4) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agamasebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006terakhir diutbah dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, dalam setiapsidang pemeriksaan Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat danTergugat akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor1

berdasarkan bukti P. yang berupa akta otentik telahmemenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, sesuai dengan maksudPasal 285 RBg. yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna danmengikat, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masihterikat dalam pernikahan yang sah, maka Penggugat dan Tergugat adalahpihak yang berkepentingan dalam perkara ini;Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1

Majelisberkesimpulan bahwa telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telahterjadi perselisihnan dan pertengkaran yang terus menerus bahkan telahberpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun lamanya dan tidak pernahbersama lagi (scheiding van tafel en bed), hal ini menunjukkan keadaan rumahtangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken marriage) dan sulit untukdirukunkan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membina rumah tanggayang kekal dan bahagia sebagaimana maksud Pasal 1 UndangUndang Nomor1

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September2003 yang menyatakan suami istri yang telah pisah rumah dan tidak salingmemperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaransehingga tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga, dengan demikianMajelis berpendapat bahwa fakta pisah rumah tersebut juga telah memenuhialasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf f PeraturanPemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun

fakta persidanganterdakwa tidak mendapat gaji namun hanya diberi wewenang untuk menjualbarangbarang milik saksi korban Sitria Yusuf ,tidak ada surat pengangkatanHalaman 4 dari 6 Putusan Nomor 8/PID/2020/PT GTOsebagai karyawan toko serta tidak ada bukti slip gaji atas nama terdakwaIbrahim Paneo alias YaminMenimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggimembaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara dan turunanresmi Putusan Pengadilan Negeri Marisa tanggal 28 Januari 2020 Nomor1

Sehingga dengandemikian dari hal tersebut diatas majyelis hakim tingkat banding memandangbahwa putusan Pengadilan Negeri Marisa tertanggal 28 Januari 2020 Nomor1/Pid B/2020/PN Mar tentang jumlah pidana yang dijatuhkan kepada terdakwatersebut telah tepat dan benar.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, makaputusan Pengadilan Negeri Marisa tanggal 28 Januari 2020 Nomor1/Pid.B/2020/PN Mar, dapat dipertahankan dan dikuatkan ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalahdan

Surat Penetapan Hakim tanggal 10 Januari 2018 tentang penetapan harisidang;Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal 7Agustus 2017 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Ambon pada tanggal 4 Januari 2018 dalam register nomor1/Pdt.P/2018/PN Amb telah mengajukan permohonan sebagai berikut;1.

Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak hadir walaupun sudahdi pangil secara patut mneurut hokum sesuai dengan relas Panggilan nomor1/Pdt.P/PN Amb tanggal 28 Februari 2018 dan relas Panggilan tanggal 5 Maret2018 maka, perkara ini haruslah dinyatakan gugur dan alasan pengguguran aquo tidak bertentangan dengan Pasal 148 Rbg;Menimbang, bahwa dengan digugurkannya perkar a quo, maka Hakimmemerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ambon untuk mencatatdalam

., perihal pencabutan gugatan Nomor1/Pdt.G/2020/PN.Lbo, tanggal 20 Februari 2020;Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan ini dilakukan sebelumpembacaan pembacaan putusan, maka pencabutan tersebut cukupdiberitahukan kepada Tergugat dan Turut Tergugat ;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dikeluarkan biayapanggilan terhadap para pihak yang berperkara, maka biayatersebutdibebankan kepada Penggugat;Memperhatikan pasalpasal dari Undangundang yang bersangkutan;MENETAPKAN:1.

Menyatakan gugatan Penggugat tersebut yang terdaftar di KepaniteraanPengadilan Negeri Limboto, dalam register perkara perdata Nomor1/Pdt.G/2020/ PN.Lbo, dinyatakan dicabut;Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Lbo2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Limboto untuk mencoret perkaraNomor 1/Pdt.G/2020/ PN.Lbo., dari dalam buku register perkara;3.

TOEPAK, tempat tanggal lahir : , 23 Juli 1938, jeniskelamin : Lakilaki, tempat tinggal : Jalan Jepang Kelurahan/Desa PulauTelo Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah,pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil;Selanjutnya diSebut SCEDAGAL ..............cccceceeeeeeeeeesaeseeeeeeeeeeeeeeeeaes TERGUGAT;PENGADILAN NEGERI tersebut;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor1/Pdt.G.S/2019/PN KIk tentang Penunjukan Majelis Hakim;Telah membaca dan mempelajari berkas

perkara dan Gugatan dariPenggugat;Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan/gugatan sederhanatertanggal 4 Juli 2019, yang didaftarkan dan diterima di Kepaniteraan PengadilanNegeri Kuala Kapuas pada tanggal 5 Juli 2019, dalam Register Nomor1/Pdt.G.S/2019/PN, maka Pengadilan akan mempedomani tentang halhalsebagaimana yang diatur dalam peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015,

Surat Penunjukan Panitera Pengganti, tanggal 07 Januari 2020, Nomor1/Pdt.G/2020/PN Psb.;3. Surat Penetapan Hakim, tanggal 07 Januari 2020, Nomor 1/Pdt.G/2020/PNPsb., tentang penetapan hari sidang;4.

., dengan surattanggal 02 Maret 2020;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 271 RV, bahwapencabutan surat gugatan tidak perlu adanya persetujuan dari pihak lawansebelum adanya jawaban;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka cukupberalasan apabila permohonan penggugat untuk mencabut perkara Nomor1/Pdt.G/2020/PN Psb., tersebut dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dicabut atas permohonanpenggugat, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat;Memperhatikan pasal

kesiapan organ reproduksi,psikologis, psikis, sosial, budaya,ekonomi dan potensi perselisinan dankekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untukmenunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidakberhasil:Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinandimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akanmenikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan olehperaturan perundangundangan, maka berdasarkan Pasal7 ayat2 UndangUndang Nomor1

PeradilanAgama sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor3 Tahun2006dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomors50 Tahun2009 ,makaperkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak yangbernamaCalon bin Suami Pemohon, kehendak Pemohon untuk menikahkananaknya tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kamal,Kabupaten Bangkalan, karena anak Pemohon belum berumur19 tahun, makaberdasarkan ketentuan Pasal7 ayat2 Undang Undang Nomor1

tanggayang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karenaitu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, rencanapernikahan anak Pemohon dengan calon istri yang bernamaCalon Ilbinti Moh .Bahri hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapaiusia minimal19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dariPengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal7 ayat)1( dan)2( UndangUndang Nomor1

Tahun1974 tentang Perkawinan yang telah diubah denganUndang Undang Nomor16 Tahun2019;Menimbang, bahwa syaratsyarat lain sebagaimana yang diatur dalamPasal6 Undang Undang Nomor1 Tahun1974 Tentang Perkawinan yang telahdiubah dengan Undang Undang Nomor16 Tahun2019 telah terpenuhi;Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidakada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada laranganperkawinan sebagaimana ketentuan Pasal8 Undang Undang Nomor1 Tahun1974 tentang Perkawinan

pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkaitmasalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calonmempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkankepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuaidengan maksud Pasal26 ayat)1( huruf)a( Undang Undang Nomor35 Tahun2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor23 Tahun2002Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan UndangUndangNomor17 Tahun2016 tentang Penetapan Perpu Nomor1

Majelis Hakimmenjelaskan maksud Penetapan Pengadilan Agama Kolaka Nomor1/Pdt.P/2004/PA Klk tersebut bahwa perkawinan Pemohon dan Pemohon Iltelah disahkan.

terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon danPemohon Il adalah sebagaimana diuraikan diatas;Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon Il telah menyatakanmencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan AgamaKolaka dengan Nomor 0083/Pdt.P/2015/PA Klk dengan alasan perkawinannyaHalaman 3 dari 5, Penetapan Nomor : 0083/Pdt.P/2015/PA kliktelah disahkan berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Kolaka Nomor1

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesarRp. 252.500,00 ( Dua Ratus Lima Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor1/G/2017/PTUN.JKT. tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbukauntuk umum pada hari Rabu tanggal 25 April 2017 dengan dihadiri olehKuasa Hukum Penggugat/Pembanding, Kuasa Hukum Tergugat /Terbanding;Him. 3 dari 9 him. Put.

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor1/G/2017/PTUN.JKT tanggal 25 April 2017; Him. 5 dari 9 him. Put.

Fakta pembiaran but terobukti berdasarkan temuan Kepolisiaandan BNN di tempat enggugat/Pembanding didapati PenyalahgunaanNarkoba seba Jua kali dan terhadap temuan yang pertama sudah diberiMenimbang, bahwa atas dasar itu, Majelis Hakim bandingberpendapat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor1/G/2017/PTUN.JKT. tanggal 25 April 2017 sudah tepat dan benar, dan olehkarenanya pertimbangan hukum dalam putusan tersebut diambil alin sebagaiHim. 7 dari 9 him. Put.

PENETAPANNomor 1/Pdt.G.S/2018/PN GinDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAKami Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Gianyar ;Membaca surat Gugatan Penggugat tertanggal 12 September 2018, nomor1/Pdt.G.S/2018/PN Gin dalam perkara antara ;PT.

Surat Penetapan Hakim Tunggal tanggal 18 September 2018, nomor1/Pdt.G.S/2018/PN Gin.

Putusan Nomor 209/Pdt.G/2020/PA.PIpPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 16Tahun 2019 tentang perkawinan, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidakdisebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu harusdinyatakan Termohon mengetahui adanya permohonan cerai dari Pemohondengan segala dalildalilnya, maka Majelis Hakim berketetapan untukmemeriksa perkara a quo tanpa hadirnya Termohon dengan

tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun karenasering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karenaTermohon tidak mensyukuri penghasilan Pemohon dan sering berutangkepada orang lain tanpa sepengethuan Pemohon; Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama tigatahun tanpa saling memedulikan; Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasihati Pemohon agarkembali rukun membina rumah tangga dengan Termohon namun tidakberhasilMenimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 UndangUndang Nomor1

Putusan Nomor 209/Pdt.G/2020/PA.PIpMenimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 ditegaskan bahwa perkawinan adalahikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istridengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dankekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.Menimbang bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebuttelah terbukti rumah tangga

mengusahakankehidupan yang lebih baik lagi baik dari segi psikis maupun sosial darisebelumnya, dan justru akan menimbulkan mudharat dan memperpanjangpenderitaan lahir dan batin bagi keduanya apabila tetap mempertahankanikatan perkawinannya, hal tersebut sejalan dengan kaidah fight:dlasuls ole 2588 awlaall 253Artinya: Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka permohonanPemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor1

Berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan serta turunan resmiputusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur = Nomor1/Pid.B/20201/PNBko tanggal 8 Februari 2021 dalam perkara Terdakwatersebut;Menimbang, bahwa Setelah membaca surat dakwaan dari PenuntutUmum Kejaksaan Negeri Bangko tertanggal21 Desember 2021 Nomor Reg.Perkara: PDM79.

Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00(dua ribu rupiah).Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor1/Pid.B/2021/PN.Bko tersebut, Penuntut umum telah mengajukan permintaanbanding pada tanggal 11 Februari 2021 di hadapan Panitera Pengadilan NegeriHalaman 5 dari 9 Halaman Putusan Nomor26/PID./2021/PTJMBBangko sebagaimana Akta permintaan banding Nomor 1/AktaPid.B/2021/PN.Bko tanggal, permintaan bandingtersebut telah diberitahukandengan cara yang patut oleh

bandingnyatersebut, telah mengajukan memori banding tertanggal 17 Februari 2021 yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko dan Terdakwa tidakmengajukan Kontra memori banding;Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan bandingtersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi, kepada Penuntut Umumdankepada Terdakwa masingmasing pada tanggal18 Februari 2021 telahdiberitahukan dan diberi Kesempatan untuk mempelajari berkas perkara bandingsesuai dengan Relaas pemberitahuan mempelajari berkas banding Nomor1

Atas nama : MARRY, yang dinyatakan dirampas untukNegara oleh berdasarkan fakta hukum barang bukti tersebut dibeliterdakwa dengan menggunakan uang penjualan sebanyak 22 (dua puluhdua ) unit handphone yang diambil Terdakwa tanpa izin dari pemiliknyayaitu saksi korban Rengga Budi Setiawan Bin Ahmad Yani, dengandemikian lebih tepat barang tersebut dikembalikan kepada saksi korban;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka putusanPengadilan Negeri Bangko tanggal 8 Februari 2021 Nomor1/Pid.B

PALI, Sumatera Selatan, sebagai Tergugat II;Pengadilan Negeri tersebut;Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara EnimNomor 1/Pdt.G.S/2021/PN.Mre, tanggal 28 Januari 2021, tentang penunjukanMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;Telah membaca Penetapan Hakim perkara Nomor1/Pdt.G.S/2021/PN.Mre., tanggal 28 Januari 2021, tentang Penetapan HariSidang;Telah membaca Berita Acara Sidang pertama tanggal 4 Pebruari 2021dimana pihak Penggugat hadir kuasanya dan para Tergugat

Menyatakan gugatan Penggugat tersebut yang terdaftar di KepaniteraanPengadilan Negeri Muara Enim, dalam register perkara perdata Nomor1/Pdt.G.S/2021 PN Mre, dicabut;2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Muara Enim untuk mencoretperkara Nomor 1/Pdt.G.S/2021 PN Mre., dari dalam buku registerperkara;3.

Oleh karenanya permohonan tersebut dapat diterimakarena telah sesuai dengan maksud pasal 66 Undang Undang Nomor 7Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakimtelah berusaha mendamaikan Pemohon agar tidak meneruskanpermohonannya akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu apa yangdikehendaki pasal 154 RBg jo pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor1 Tahun 1974 dan pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

permohonan tersebut tidak melawan hukumdan beralasan, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir danpermohonan dapat diputus dengan verstek sesuai dengan pasal 149R.Bg dan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab AlAnwar Juz II halaman 55 yang berbunyi sebagai berikutHal dari 9 No. 262/Pdt.G/2011/PA Mp.Menimbang, bahwa Pemohon mendasarkan alasan permohonannyatentang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohondan Termohon, adalah sesuai menurut pasal 39 (2) Undang Undang Nomor1

marahdan pernah memukul dan menyakiti Pemohon tanpa alasan yang jelas.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelisberpendapat kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidakterdapat kesejahteraan lahir dan batin dan tidak dapat mencapai apayang dikehendaki Al Qur'an surah Ar Rum ayat 21 yakni membinarumah tangga yang penuh ketenteraman (sakinah), rasa kasih(mawaddah) dan sayang (rahmah) dan tidak dapat pula mewujudkantujuan perkawinan seperti yang dimaksud pasal 1 Undang Undang Nomor1

.MENGADILItelah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dilakukan oleh orangyang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja ;2.Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjaraselama: 4 (empat) bulan ;Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya darilamanya pidana yang dijatuhkan ;Memerintahkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan ;Menetapkan barang bukti berupa :1 (satu) lembar kwitansi HD Finance Nomor1

(satu) lembar kwitansi HD Finance Nomor1 (satu) lembar kwitansi HD Finance Nomor1 (satu) lembar kwitansi HD Finance Nomor1 (satu) lembar kwitansi HD Finance Nomor1 (satu) lembar kwitansi HD Finance Nomor: 005941 ;: 005945 ;: 005940 ;: 005949 ;: 005950 ;: 005946 ;e 1 (satu) lembar kwitansi HD Finance Nomor : 005947 ;e 1 (satu) lembar foto copy in banking dari Nanang ke Eri Dian Kurniawan ;Terlampir dalam berkas perkara ;6.

dalilgugatannya dan telah memenuhi syarat untuk terjadinya suatu perceraiansebagaimana disebutkan dalam pasal 19 huruf (f) PP No.9 tahun 1975,dengan demikian gugatan penggugat tersebut telah berdasar hukum dansudah selayaknya untuk dikabulkan, sehingga haruslah dinyatakan bahwaperkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secaraadat dan agama Hindu melangsungkan perkawinan menurut Agama Hindudan Adat Bali pada tanggal 18 Mei 2009, di Kecamatan Silemadeg Barat,Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor1

Hal ini sebagaimana diatur dalamPasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentangPelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,yang menentukan bahwa: Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segalaakibatakibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftarHalaman 11 dari 15 Putusan Nomor1 4/Pdt.G/201 7/PN.Tabpencatatan kantor pencatatan oleh Pegavai Pencatat, kecuali bagi merekayang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agamayang telah mempunyai

Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yangdilaksanakan secara agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 18 Mei2009, di Kecamatan Silemadeg Barat, Kabupaten Tabanan denganKutipan Akta Perkawinan tertanggal 11 Desember 2009, dimanaPenggugat berkedudukan sebagai Predana sedangkan Tergugatsebagai Purusa, putus karena perceraian;Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor1 4/Pdt.G/201 7/PN.Tab4.

,Adhitya Ariwirawan, SH., MH.Panitera Pengganti,Made Oka Sarasmijaya, SH.Perincian Biaya : Pendaftaran :Rp. 30.000,Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor1 4/Pdt.G/201 7/PN.TabBiaya ProsesRp. 50.000, Pangilan : Ro. 480.000,PNBP Panggilan :Rp. 5.000.Materai :Rp. 6.000,Redaksi :Rp. 5.000,Jumlah : Rp. 576.000, (lima ratus tujuh puluh enam riburupiah)Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor1 4/Pdt.G/201 7/PN.Tab