Ditemukan 380 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : menno meko medco melki manto mento mengko meiko mendo menyo mekko
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-01-2014 — Putus : 22-04-2014 — Upload : 02-12-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 11/PID.SUS.K/2014/PN Mdn
Tanggal 22 April 2014 — - LUKMAN SIREGAR
76 — 16
  • sebesar Rp. 150.000.000.FARID CHANDRA, SE, menerangkan sebagai berikut :Bahwa benar saksi adalah AHLI dari kantor KementrianPerdagangan RI dengan jabatan Kepala Seksi Hasil Industri yangterkait dengan Tupoksi saya antara lain komoditi minyak goreng,adapun yang saya laksanakan adalah ikut mengusulkan danaalokasi subsidi minyak goreng untuk seluruh Prov. di Indonesiatermasuk Prov Sumut.Bahwa benar dasar saksi untuk melaksanakan jabatan yangberhubungan dengan penyaluran subsidi minyak goreng adalahSurat Menko
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Upload : 29-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 45 PK/PID.SUS/2010
Drs. H. Lahaya, SH. MH. (Kuasa Pemohon); Abdul Hadi Djamal
160 — 93 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • departemen/lembaga aspirasidari Panggar ;Bahwa apabila bukan program stimulan yang berwenang adalahKomisi V ;Bahwa resminya pemerintah mengajukan stimulan tanggal 12Februari 2009 tetapi sudah di dahului oleh rapatrapat sebelumtanggal 12 Februari 2009 ;Bahwa besaran anggaran stimulan yang diajukan pemerintah Rp.10,2 trililyun dan yang disetujui akhirnya Rp. 12,2 triliyun sesuaiSurat Edaran Menkeu tangal 4 Maret 2009 ;Bahwa Terdakwa pernah mengikuti rapat pembahasan stimulustanggal 12 Februari 2009 dengan Menko
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-06-2012 — Putus : 06-09-2012 — Upload : 30-11-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 23/Pid.Sus.K/2012/PN Mdn
Tanggal 6 September 2012 — - YADI SUPRAYOGI Als. GARENG
83 — 12
  • Industri.Bahwa tugas saksi adalah melakukan penyiapan bahan perumusankebijakan, penyusunan pedoman, standar, norma, kriteria, prosedur danbimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan dibidang pengambangan pasarhasil industry diantaranya komiditi minyak goreng.Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa Yadi Suprayogi Alias Gareng.Bahwa saksi tidak tahu keterlibatan terdakwa dalam penyaluran minyakgoreng.Bahwa dasar saksi melaksanakan jabatan yang berhubungan denganpenyaluran subsidi minyak goreng adalah Surat Menko
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-09-2013 — Upload : 22-05-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 45/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg
Tanggal 4 September 2013 — Dra. Hj. NYIMAS SUKAESIH
82 — 123
  • ditetapkan11berdasarkan Surat Departemen Dalam Negeri Republik IndonesiaNomor: 412.6/2518/PMD tanggal 7 Desember 2007 perihalPagu Raskin Propinsi Tahun 2008 dan Surat Gubernur JawaBarat Nomor: 501/320/Sarek tanggal 5 Pebruari 2008 perihalPenambahan Pagu Alokasi Program Raskin 2008.Tahun 2009 Pagu Raskin untuk Sub Divisi Regional Bandungsebanyak 77.032.440 Kg (tujuh puluh tujuh juta tiga puluh dua ribuempat ratus empat puluh kilogram) berdasarkan Surat DeputiBidang Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat Menko
    ditetapkanberdasarkan Surat Departemen Dalam Negeri Republik IndonesiaNomor: 412.6/2518/PMD tanggal 7 Desember 2007 perihal PaguRaskin Propinsi Tahun 2008 dan Surat Gubernur Jawa BaratNomor: 501/320/Sarek tanggal 5 Pebruari 2008 perihalPenambahan Pagu Alokasi Program Raskin 2008.e Tahun 2009 Pagu Raskin untuk Sub Divisi Regional Bandungsebanyak 77.032.440 Kg (tujuh puluh tujuh juta tiga puluh dua ribuempat ratus empat puluh kilogram) berdasarkan Surat DeputiBidang Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat Menko
Pengadilan PN MAMUJU Pidana Khusus
Register : 02-08-2018 — Putus : 14-11-2018 — Upload : 29-06-2022
Putusan PN MAMUJU Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mam
Tanggal 14 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
ENGGAR DIAN RUHURI,SH
Terdakwa:
MENDENG Als. PAPA SINDI.
74 — 27
  • ., tanggal 12 Oktober 2017, sebagai berikut :
    1. 1 (Satu) rangkap copy surat menko kesra nomor: b-167/menko/kesra/x/2013, tanggal 25 oktober 2015 tentang penetapan daftar lokasi dan alokasi blm pnpm mandiri t.a 2014.
    2. 1(satu) lembar copy surat perintah tugas sdr. Arno marzuki sebagai fasilitator tehnik kab. Mamasa, nomor : 414/spt-27.01.006/pnpm-mpd/i/2014, tanggal 02 januari 2014.
    3. 1 (satu) lembar copy surat perintah tugas sdr.
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 19-03-2014 — Upload : 08-05-2014
Putusan PT JAKARTA Nomor 10/PID/TPK/2014/PT. DKI
Tanggal 19 Maret 2014 — AHMAD FATHANAH Alias OLONG.
300 — 183
  • Utama sekaligus KetuaAsosiasi Pengusaha Importir Daging Indonesia (ASPIDI) untuk mengajukan5 (lima) surat permohonan penambahan kuota daging sebanyak 8.000(delapan ribu) ton untuk tahun 2013 kepada Menteri Pertanian atas PTIndoguna Utama dan 4 (empat) anak perusahaan lainnya yaitu PT SinarTerang Utama, PT Nuansa Guna Utama, CV Cahaya Karya Indah dan CVSurya Cemerlang Abadi, kemudian MARIA ELIZABETH LIMAN memintaJUARD EFFENDI membuat surat atas nama ASPIDI yang ditujukan kepadaMenteri Koordinator (Menko
    ) Perekonomian, padahal saat itu belum adaSurat Keputusan Menko Perekonomian mengenai penetapan penambahankuota impor daging sapi ; Dalam rangka meloloskan pengajuan surat permohonan penambahan kuotaimpor daging sapi tersebut, pada tanggal 28 Desember 2012 Terdakwamempertemukan LUTHFI HASAN ISHAAQ dengan MARIA ELIZABETHLIMAN dan ELDA DEVIANNE ADININGRAT di Restoran Angus SteakHouse Chase Plaza Jakarta Selatan, dalam pertemuan tersebut MARIAELIZABETH LIMAN meminta LUTHFI HASAN ISHAAQ untuk membantupengurusan
Pengadilan PT BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-01-2018 — Putus : 22-02-2018 — Upload : 12-03-2018
Putusan PT BENGKULU Nomor 2/PID.SUS-TPK/2018/PT.BGL
Tanggal 22 Februari 2018 — MARTANI, SE BINTI PATROK
79 — 21
  • SMP dan SMaAterdiri kuitansiHotel Madiyara senilai 27.460.000 kuitansi Bumens 66 senilai5.600.000, total keseluruhan 33.060.0001 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban Belanja kunjungan TamuBupati Mukomuko dari Direktorat Pengawasan Sumber daya Kelautandalam rangka Sosialisasi Pelestarian Laut di Kab Mukomukoterdirikuitansi Hotel Madiyara senilai 16.470.000 kuitansi Bumens 66senilai 1.400.000 total keseluruhan 17.870.0001 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban Belanja Kunjungan Tamu dariDeputi Menko
Pengadilan PN JAYAPURA Perdata Khusus PHI
Register : 01-10-2020 — Putus : 04-10-2019 — Upload : 02-10-2020
Putusan PN JAYAPURA Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Jap
Tanggal 4 Oktober 2019 — - Pengugat PT Freeport Indonesia - Tergugat Kuwat Nurcahyo Hindro Wibowo, Dkk
370 — 1421
  • 25Oktober 2018 Hingga September 2018 Freeport dulang Rp. 84,5 T dariPapua, yang diberi tanda bukti TII,III,IV26;Fotokopi dari fotokopi salinan artikel kontan.co.id terbitan 20 Februari2017 Freeport siapkan gugatan arbitrase, yang diberi tanda buktiTIH,II,IV27;Fotokopi dari fotokopi salinan artikel kontan.co.id terbitan 21 Februari2017 Ruang negosiasi sempit, Freeport siap ke arbitrase, yang diberitanda bukti TI, III,IV28;Fotokopi dari fotokopi salinan artikel CNN Indonesia terbitan 21 Februari2017 Menko
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 23-02-2018 — Putus : 31-05-2018 — Upload : 12-09-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 15 P/HUM/2018
Tanggal 31 Mei 2018 — DANIEL LUKAS RORONG, DKK VS MENTERI PERHUBUNGAN RI;
492 — 1257 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa pengaturan mengenai angkutan sewa khusus yang akanditetapbkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentangAngkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum TidakDalam Trayek merupakan kebijakan yang bersifat nasional,penting, strategis, dan mempunyai dampak luas dimasyarakatserta bersifat lintas sektoral maka pembahasannya dilakukanditingkat Menko Bidang Kemaritiman yang dilaksanakan padatanggal 9 Oktober 2017 dan tanggal 23 Oktober 2017;66.
Pengadilan PT BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-01-2018 — Putus : 07-02-2018 — Upload : 22-02-2018
Putusan PT BENGKULU Nomor 1/PID.SUS-TPK/2018/PT.BGL
Tanggal 7 Februari 2018 — SYARIFUDIN, S.IP BIN SYARIF
83 — 193
  • SMP dan SMAterdirikuitansi Hotel Madiyara senilai 27.460.000 kuitansi Bumens 66senilai 5.600.000, total kKeseluruhan 33.060.000;1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban Belanja kunjungan TamuBupati Mukomuko dari Direktorat Pengawasan Sumber dayaKelautan dalam rangka Sosialisasi Pelestarian Laut di KabMukomuko terdiri kuitansi Hotel Madiyara senilai 16.470.000kuitansi Bumens 66 senilai 1.400.000 total keseluruhan 17.870.000;1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban Belanja Kunjungan Tamudari Deputi Menko
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 21-11-2019 — Putus : 03-06-2020 — Upload : 11-06-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 230/G/TF/2019/PTUN.JKT
Tanggal 3 Juni 2020 — Penggugat:
1.Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Diwakili oleh Abdul Manan,dkk
2.2. Pembela Kebebasan Berekspresi Asia Tenggara (SAFEnet). Diwakili oleh Damar Juniarto. dkk
Tergugat:
1.Presiden Republik Indonesia,
2.Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia,
2867 — 4377
  • (print out tanda tangan asli);Surat dari Kementerian Koordinator Bidang Politik,Hukum dan Keamanan Republik Indonesia Nomor :UN1478/SD.00/08/2019 tanggal 28 Agustus 2019,Halaman 149 dari 280 halaman Putusan No.230/G/TF/2019/PTUNJKT15.16.17.18.19.20.21.22.Bukti T 1 15Bukti T 16Bukti TI 17aBukti T 17bBukti T 1 17cBukti T 18Bukti T 19Bukti T 20Hal : Undangan Mendampingi Menko Polhukam.
    di Dirjen Aplikasi; Bahwa untuk kejadian di Papua yang dibatasi jaringan media selulernyadiputuskan oleh Dirjen Penyelenggara Pos Informatika (PPI) yang bisamemerintahkan operator seluler untuk melakukan pelambatan dan pemutusan; Bahwa memutus internet tidak hanya laporan dari BIN tapi dari Kepolisian jugaTentara dan ini merupakan pertemuan di tingkat Menteri di sana ada BIN,Panglima TNI dan Menkopulhukam diputuskan bersamasama bukan olehsatu institusi; Bahwa setelah pertemuan antara DPR dengan Menko
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-11-2012 — Putus : 04-02-2013 — Upload : 15-10-2014
Putusan PN PADANG Nomor 20/Pid.B/TPK/2012/PN.PDG
Tanggal 4 Februari 2013 — WADIONO, CS
55 — 29
  • Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua TimKoordinasi Penanggulangan Kemiskinan Nomor25/KEP/MENKO/KESRA/VII/2007 tanggal 30 Juli 2007 tentang Pedoman UmumProgram Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandir).5.
Pengadilan PN BLITAR Perdata
Register : 30-09-2021 — Putus : 18-01-2022 — Upload : 01-08-2022
Putusan PN BLITAR Nomor 113/Pdt.G/2021/PN Blt
Tanggal 18 Januari 2022 — cq Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar
61.PT Veteran Sri Dewi
62.Joko Trisno Mudiyanto
63.Edi Teguh Wibowo
64.Hadi Sucipto
65.Agus Suprojo, SH
66.Kamdi
67.Yudistiro
68.Sunaryanto
69.Junanto
70.Sugito
71.Surya Teja Wijaya
Turut Tergugat:
71.Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Jawa Timur cq Gubernur Jawa Timur selaku Ketua Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Jawa Timur
72.Tim Gugus Tugas Reformasi Agraria Nasional cq Menko
113 — 6
  • cq Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar
    61.PT Veteran Sri Dewi
    62.Joko Trisno Mudiyanto
    63.Edi Teguh Wibowo
    64.Hadi Sucipto
    65.Agus Suprojo, SH
    66.Kamdi
    67.Yudistiro
    68.Sunaryanto
    69.Junanto
    70.Sugito
    71.Surya Teja Wijaya
    Turut Tergugat:
    71.Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Jawa Timur cq Gubernur Jawa Timur selaku Ketua Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Jawa Timur
    72.Tim Gugus Tugas Reformasi Agraria Nasional cq Menko
Pengadilan PN SORONG
Putus : 19-09-2012 — Upload : 30-10-2012
Putusan PN SORONG Nomor 30/Pdt.G/2011/PN.SRG
Tanggal 19 September 2012 —
120 — 49
  • Bukti T8: Foto copy Surat tertanggal 21 Pebruari 2012 dari TokohMasyarakat Immeko, Tokoh Masyarakat Tehit, Tokoh Masyarakat Maybrat,Ikatan Keluarga Besar Sulawesi, Ketua Dewan Adat Suku Tehit, Tokoh Adat,Tokoh Masyarakat, Tokoh Perempuan, Tokoh Pemuda, Tokoh Agama yangditujukan kepada Menko Polhukkam RI, Mendagri RI, Ketua MA RI, KetuaKomisi Yudisial Rl, Kepala Kejaksaan Agung RI dan Kapolri RI di Jakarta ;Menimbang, bahwa foto copy buktibukti surat yang bertanda T4, T6, T7, T8tersebut diatas, telah
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-02-2017 — Putus : 11-07-2017 — Upload : 26-07-2017
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PN YYK
Tanggal 11 Juli 2017 —
118 — 38
  • Dana pendidikanBahwa yang memanfaatkan kegiatan penyewaan yang dilaksanakan di STMM MMTC Yogyakarta sebagai sumberPenerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) adalah masyarakatdan instansi pemerintah.Bahwa tata kelola dari kegiatan pelayanan yang di laksanakan diSTMM MMTC Yogyakarta yang menjadi sumber PNPBpengelolaannya berada di Sub Bagian Keuangan berdasarkanPeraturan Menteri Keuangan dan Keputusan Menko Minfo.Bahwa mekanisme pengelolaannya sudah ada SOP (StandarOperasional dan Prosedure) yang di tetapkan
    Dana pendidikanBahwa yang memanfaatkan kegiatan penyewaan yang dilaksanakan di STMM MMTC Yogyakarta sebagai sumberPenerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) adalah masyarakatdan instansi pemerintah.Bahwa tata kelola dari kegiatan pelayanan yang di laksanakan diSTMM MMTC Yogyakarta yang menjadi sumber PNPBpengelolaannya berada di Sub Bagian Keuangan berdasarkanPeraturan Menteri Keuangan dan Keputusan Menko Minfo.Bahwa pelayanan kegiatan yang dilaksanakan di STMM MMTCYogyakarta diantaranya Sewa gedung, Sewa
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-06-2014 — Putus : 11-11-2014 — Upload : 19-03-2015
Putusan PN PALEMBANG Nomor 32/Pid.Sus-TPK/PN.Plg
Tanggal 11 Nopember 2014 — ABU YAZID BUSTOMI, SE,MM Bin CIK DUNG,dkk.
87 — 15
  • pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatra Selatandan keterangan saksi dalam BAP penyidikan benar dan sudah saksi tandatangani;Bahwa saksi bekerja di BNPB Jakarta, tahun 2010 sebagi Direktur PemulihanFisik dan tahun 2011 sebagai Deputi rehabilitasi dan rekonstruksi;Bahwa Tahun 20102011 BNPB ada mengibahkan dana ke BPBD Lahat sekitarRp.10 Milyar lebih;Bahwa dana diserahkan ke Kabupaten berdasarkan proposal yang masuk daridaerah;Bahwa dalam menggulirkan dana hibah ada petunjuk teknis dari Menko
Pengadilan PN JAYAPURA Perdata Khusus PHI
Register : 19-10-2020 — Putus : 31-10-2019 — Upload : 19-10-2020
Putusan PN JAYAPURA Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Jap
Tanggal 31 Oktober 2019 — Pemohon Kasasi - Abdul Malik, Dkk Termohon Kasasi - PT Freeport Indonesia
342 — 190
  • Bukti :Bukti :Bukti :Bukti :Bukti :Bukti :Bukti :Bukti :Bukti :Bukti :Bukti :Fotokopi dari fotokopi artikel Berita Satu terbitan 23Juni 2017 Cari solusi pemogokan, Freeport harushentikan sementara rekrutmen;Fotokopi dari fotokopi artikel Kontan.co.id terbitan 20Februari 2017 Freeport siapkan gugatan arbitrase;Fotokopi dari fotokopi artikel Kontan.co.id terbitan 21Februari 2017 ruang negosiasi sempit, Freeport siapke arbitrase;Fotokopi dari fotokopi artikel CNN Indonesia terbitan21 Februari 2017 Menko
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-10-2013 — Putus : 27-01-2014 — Upload : 17-06-2014
Putusan PN PADANG Nomor 21/PID.B/TPK/2013/PN.PDG
Tanggal 27 Januari 2014 — LENI MARLINA Binti YURNALIS
39 — 14
  • ;e Bahwa sebagai penanggung jawab di kecamatan yaitu PJOK yang berasaldari PNS Kecamatan;e Bahwa PNPM Mandiri adalah program pemerintah yang dananya berasaldari Menko Kesra yangdialokasikan di Kementrian Dalam Neger;e Bahwa sumber Dana PNPM Mandiri di kecamatan lembah GumantiSetahu saksi dananya berasal dari APBN, namun apakah dananya ada diDIPA Kemenko Kesra atau Kemendagri saksi tidak tahu.
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-06-2014 — Putus : 11-11-2014 — Upload : 19-03-2015
Putusan PN PALEMBANG Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Plg
Tanggal 11 Nopember 2014 — Drs. A. CHOLIL MANSYUR., MBA
101 — 17
  • diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatra Selatandan keterangan saksi dalam BAP penyidikan benar dan sudah saksi tandatangani;e Bahwa saksi bekerja di BNPB Jakarta, tahun 2010 sebagi Direktur PemulihanFisik dan tahun 2011 sebagai Deputi rehabilitasi dan rekonstruksi; Bahwa Tahun 20102011 BNPB ada mengibahkan dana ke BPBD Lahat sekitarRp.10 Milyar lebih;e Bahwa dana diserahkan ke Kabupaten berdasarkan proposal yang masuk daridaerah;e Bahwa dalam menggulirkan dana hibah ada petunjuk teknis dari Menko
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi
Putus : 17-02-2014 — Upload : 12-03-2014
Putusan PN GORONTALO Nomor 12/PID.SUS.TIPIKOR/2013/PN.GTLO
Tanggal 17 Februari 2014 — - Drs. SUPARMAN SUBARDJA
49 — 13
  • Bahwa menurut pendapat Saksi Penunjukan Langsung dapat dilaksanakansesuai dengan Keppres No. 17 Tahun 2000, Keppres No. 80 Tahun 2003 danSurat Edaran Menko Bidang Ekonomi, Keuangan dan PengawasanPembangunan No : SE.01/MENKEU/1994.