Ditemukan 3836 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : natural natal nera nefral netrial neural netra natral netran netrale netralã
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-11-2018 — Putus : 29-01-2019 — Upload : 08-02-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 21/PID.SUS.TPK/2018/PT MDN
Tanggal 29 Januari 2019 — MAS INTAN ARITONANG, SH., MH
66 — 54
  • Oleh Halaman ke 43 dari 66 halamankarena itu, fakta (hukum) tersebut seharusnya masih bersifat netral danbelum merupakan kesimpulan fakta (hukum).b. Bahwa PEMOHON BANDING (Terdakwa) keberatan dan tidak sependapatdengan fakta yang dinyatakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaifakta (hukum), karena fakta (hukum) tersebut telah dimanipulasi oleh MajelisHakim Tingkat Pertama.
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus
Register : 23-12-2020 — Putus : 11-02-2021 — Upload : 11-02-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN
Tanggal 11 Februari 2021 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : MAULANA AKHYAR LUBIS Diwakili Oleh : Aldian Harikhman,SH,MH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : ROBERTSON,SH,MH
889 — 760
  • Oleh karena itu, fakta hukumtersebut seharusnya masih bersifat netral dan belum merupakankesimpulan fakta (hukum);Bahwa Pemohon Banding keberatan dan tidak sependapat denganfakta yang dinyatakan oleh judex factie tingkat pertama sebagai faktahukum karena fakta hukum tersebut telah dimanipulasi oleh judexfactie tingkat pertama. padahal didepan persidangan, PEMOHONBANDING (Terdakwa) telah menyatakan keberatan dan menolaksebagian dari fakta hukum tersebut.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 24-08-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 95 PK/Pdt.Sus-PHI/2017
Tanggal 24 Agustus 2017 — 1. ARDIANSYAH, DKK VS PT BUMIHUTANI LESTARI, DKK
274 — 288 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • yang bekerja dengan menerimaupah atau imbalan dalam bentuk lain;Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang Undang Nomor 2 Tahun2004 tentang Penyelesaian Perselisinan Hubungan Industrial, mediasihubungan industrial yang selanjutnya disebut mediasi adalahpenyelesaian perselisinan hak, perselisihan kepentingan, perselisihanpemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yangditengahi oleh seorang atau lebih mediator yang netral
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
Register : 05-10-2020 — Putus : 25-02-2021 — Upload : 16-03-2021
Putusan PN MANOKWARI Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk
Tanggal 25 Februari 2021 — Penuntut Umum:
IMAM RAMDHONI, S.H.
Terdakwa:
ALFARIS MAMBRAKU
145 — 84
  • Bahwa dibutuhkan penilaian Ahli konstruksi yang netral yang dapatdigunakan untuk membandingkan laporan hasil penilaian ahli yang telahada;Bahwa pendapat Ahli dengan ruang lingkup sebagai berikut :1.
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
Register : 05-10-2020 — Putus : 25-02-2021 — Upload : 16-03-2021
Putusan PN MANOKWARI Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk
Tanggal 25 Februari 2021 — Penuntut Umum:
IMAM RAMDHONI, S.H.
Terdakwa:
MUH YAMIN MARADJABESSY
161 — 102
  • Bahwa dibutuhkan penilaian ahli konstruksi yang netral yang dapatdigunakan untuk membandingkan laporan hasil penilaian ahli yang telahada; Bahwa pendapat ahli dengan ruang lingkup sebagai berikut :1.
Pengadilan PN PONTIANAK Perdata
Register : 03-10-2017 — Putus : 09-08-2018 — Upload : 23-08-2018
Putusan PN PONTIANAK Nomor 133/Pdt.Sus-KPPU/2017/PN Ptk
Tanggal 9 Agustus 2018 — Penggugat:
1.Ir. SUNARYO
2.Drs. Agustiar
3.ERRY IRIANSYAH, ST
4.EFFENDY AZ ALMUTAHAR, SH
5.ZULKARNAEN, SE
6.ANDREAS TOMI
7.WAHYUDI HIDAYAT, ST
8.AGUS SETIAWAN
Tergugat:
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA
Turut Tergugat:
POKJA Satuan Kerja PJN Wilayah III Provinsi Kalimantan Barat
206 — 74
  • Februari2016 terkait penyelidikan Nomor 40/LidI/XI/2015 tanggal16 Nopember 2015Pada saat menghadiri pemeriksaan sesuai SuratPanggilan Il tersebut, Pemohon Keberatan yang sudahberusia lebih dari 70 (tujuh puluh) tahun dalam kondisikurang sehat serta menderita penyakit asam urat dankatarak dan tidak bisa berada didalam ruangan yang berAC, merasa tertekan berada diruangan PemeriksaanReserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Barat, yangmenurut Pemohon Keberatan bukan merupakantempat/ruang pemeriksaan yang netral
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus Korupsi
Putus : 20-05-2014 — Upload : 07-04-2015
Putusan PN PONTIANAK Nomor 19/Pid.Sus/TP.Korupsi/2013/PN.PTK
Tanggal 20 Mei 2014 — IMAM SANTOSO, SH, MM
99 — 16
  • MuhammadMenos Erry, MM bersikap tidak netral dan memihak kepadaHj. Nursiah demikian pula Erfan Effendi selaku notulis,dengan memaparkan kronologis dan kedudukan tanah Lapasberdasarkan hasil penelitian yang dibuat oleh Erfan Effendiyang menyimpulkan bahwa Hj. Nursiah pemilik tanah Lapasberdasarkan Surat Hibah Mei 1952 belum menerima gantirugi. Surat Hibah 1 Mei 1952 dianggap sebagai bukti otentikyang kuat, sedangkan suratsurat yang diajukan oleh pihakKanwil Kemenkumham Prop.
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
Register : 05-10-2020 — Putus : 25-02-2021 — Upload : 16-03-2021
Putusan PN MANOKWARI Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk
Tanggal 25 Februari 2021 — Penuntut Umum:
IMAM RAMDHONI, S.H.
Terdakwa:
AHMAD RIDHA HANAFI
173 — 397
  • Bahwa dibutuhkan penilaian ahli konstruksi yang netral yang dapatdigunakan untuk membandingkan laporan hasil penilaian ahli yang telahada; Bahwa pendapat ahli dengan ruang lingkup sebagai berikut :1.
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
Register : 05-10-2020 — Putus : 25-02-2021 — Upload : 16-03-2021
Putusan PN MANOKWARI Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk
Tanggal 25 Februari 2021 — Penuntut Umum:
IMAM RAMDHONI, S.H.
Terdakwa:
KARIM KADIR
168 — 97
  • Bahwa dibutuhkan penilaian ahli konstruksi yang netral yang dapatdigunakan untuk membandingkan laporan hasil penilaian ahli yang telahada; Bahwa pendapat Ahli dengan ruang lingkup sebagai berikut :1.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 13-07-2020 — Putus : 18-06-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg
Tanggal 18 Juni 2021 — Penuntut Umum:
BAMBANG WINARNO, SH., MH
Terdakwa:
IRYANTO,ST,M.Si Bin MUHAMAD HAKIM
516 — 392
  • orang yang memberi hal itu adahubungannya dengan jabatannya . ada dwaling (kesesatan) si pemberimenduga si penerima memiliki Kkewenangan tertentu dalam hal ini jika diterimamaka agar dapat dipenuhi unsurunsur pasal 11 terkait jabatannya, namuntetap memerlukan pembuktian terhadapnya adanya kesepakatan antarapemberi dan penerima terkait pemberian tersebut.Bahwa benar masuk ke Pasal 12B UU Tipikor, menurut Ahli apa hakekat yangdilarang dari delik gratifikasi ini Gratifikasi itu artinya sebenarnya netral
    Gratifikasi itu netral artinyabukan merupakan suatu perbuatan yang jelek. Itu adalah perbuatan derma,memberikan sesuatu. Jadi perouatan melawan hukumnya bukan pada menerimagratifikasi. Yang menjadi melawan hukum adalah gratifikasi yang diterima tidakdilaporkan kepada KPK dalam tenggang waktu 30 hari. Penyelanggara negaraboleh menerima gratifikasi asal melaporkan ke KPK dalam tenggang waktu 30Halaman 294 dari 341 Putusan Nomor 33/Pid.SusTPK/2020/PN.Bdghari.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 21-04-2011 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 66 PK/PID.SUS/2008
Tanggal 21 April 2011 — terpidana : Dr. TITIK PRISTIWANTI, terdakwa : Ir. H. OLLAH ABDULLAH AGAM, dkk.
826 — 1038 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • maka demi hukumpemeriksaan oleh Penyidik Polri terhadap Terdakwa IV / PemohonPeninjauan Kembali menjadi tidak sah secara hukum, sehinggaBerita Acara Pemeriksaan Terdakwa IV / Pemohon PeninjauanKembali adalah batal demi hukum ;Bahwa adanya putusan atas para Pejabat Penyidik Polri yang padapokoknya menyatakan bahwa para Pejabat Polri dimaksud telahterbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak PidanaKorupsi menunjukkan bahwa dari semula para Penyidik Polri sudahbertindak tidak objektif, tidak netral
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
Register : 05-10-2020 — Putus : 25-02-2021 — Upload : 16-03-2021
Putusan PN MANOKWARI Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk
Tanggal 25 Februari 2021 — Penuntut Umum:
IMAM RAMDHONI, S.H.
Terdakwa:
ABU SALEH TAFALAS,S.TP
184 — 90
  • Bahwa dibutuhkan penilaian ahli konstruksi yang netral yang dapatdigunakan untuk membandingkan laporan hasil penilaian ahli yang telahada;Bahwa pendapat ahli dengan ruang lingkup sebagai berikut :1.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 21-11-2019 — Putus : 03-06-2020 — Upload : 11-06-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 230/G/TF/2019/PTUN.JKT
Tanggal 3 Juni 2020 — Penggugat:
1.Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Diwakili oleh Abdul Manan,dkk
2.2. Pembela Kebebasan Berekspresi Asia Tenggara (SAFEnet). Diwakili oleh Damar Juniarto. dkk
Tergugat:
1.Presiden Republik Indonesia,
2.Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia,
2872 — 4383
  • objek sengketa;Menimbang, bahwa oleh karena Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2Tahun 2019 pada bagian Menimbang huruf b menyatakan bahwa perbuatanmelawan hukum oleh badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrectmatigeoverheidsdaad) merupakan Tindakan Pemerintahan, maka Majelis berpendapatbahwa Tindakan Pemerintahan Tergugat dalam objek sengketa merupakanperbuatan melanggar hukum oleh Pejabat Pemerintahan;Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis mempertimbangkan bahwainternet adalah wahana yang bersifat netral
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus
Register : 27-02-2019 — Putus : 25-06-2019 — Upload : 17-07-2019
Putusan PN PADANG Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pdg
Tanggal 25 Juni 2019 — Penuntut Umum:
WAHYUDI KUOSO,SH,MH
Terdakwa:
Drs.ABDUL HADI,Sp.PSA Pgl HADI
128 — 34
  • dimaksuddengan kekuasaan;Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kekuasaan (macht);Menimbang bahwa kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuatatau tidak berbuat sesuatu, sedangkan kewenangan bermakna berarti hak dankewajiban (rechten en plichten);Menimbang bahwa secara lebih rinci dapat dikatakan, kekuasaan adalahKemampuan untuk mempengaruhi pihak lain agar mengikuti kehendak pemegangkekuasaan, baik dengan sukarela maupun dengan terpaksa;Menimbang bahwa kekuasaan pada dasarnya memiliki sifat yang netral
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-10-2015 — Putus : 10-03-2016 — Upload : 09-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 137/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 10 Maret 2016 — Pidana Korupsi - ALEX USMAN
152 — 63
  • Tetapi kalau speknya netral, hargasatuannya juga akan netral. Jadi urutannya Spek ditetapkan baru HargaSatuan, ini tidak boleh terbalik. Kalau terbalik, nanti pertanyannya ketikamencari harga satuan, speknya apa. Jadi spek, baru Harga Satuan. Tugasketiga PPK itu adalah menandatangani Kontrak, SPPJ terus kontrak, jadiSPPJ terus kontrak. Terus ada tugas PPK mengendalikan kontrak dari awalsampai akhir.
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
Register : 05-10-2020 — Putus : 25-02-2021 — Upload : 16-03-2021
Putusan PN MANOKWARI Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk
Tanggal 25 Februari 2021 — Penuntut Umum:
IMAM RAMDHONI, S.H.
Terdakwa:
YUSRAN ALIAS IWAN
145 — 92
  • Bahwa dibutuhkan penilaian ahli konstruksi yang netral yang dapatdigunakan untuk membandingkan laporan hasil penilaian ahli yang telahada;Bahwa pendapat ahli dengan ruang lingkup sebagai berikut :1.
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
Register : 05-10-2020 — Putus : 25-02-2021 — Upload : 16-03-2021
Putusan PN MANOKWARI Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk
Tanggal 25 Februari 2021 — Penuntut Umum:
IMAM RAMDHONI, S.H.
Terdakwa:
AHMAD RIZAL ALIAS AHMAD GONDRONG
140 — 85
  • Bahwa dibutuhkan penilaian ahli konstruksi yang netral yang dapatdigunakan untuk membandingkan laporan hasil penilaian ahli yang telahada;Bahwa pendapat ahli dengan ruang lingkup sebagai berikut :1.Dokumen yang diberikan kepada Saksi adalah : Fotocopy Gambar Rencana Kegiatan Pembangunan Sarana danPrasarana Pemerintahan, Pekerjaan Pematangan Tanah Lokasi KantorBadan Penanggulangan Bencana Daerah, Kabupaten Raja Ampaty;Terdiri dari 1 lembar Layout Kantor BPBD Skala 1:2000, 1 lembarDenah Situasi Skala
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus
Upload : 13-07-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 157 K/PDT.SUS/2011
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA ( KPPU ) REPUBLIK INDONESIA; PT. BERKAH SURYA ABADI PERKASA, DKK.
143 — 93 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa dari uraian tersebut Pemohon Keberatan berpendapat bahwaTermohon Keberatan telah melanggar Perkom No.1/2006 denganbersikap tidak netral dan tidak obyektif dalam menilai, menyimpulkandan memutus perkara a quo oleh karenanya putusan TermohonKeberatan harus dinyatakan batal demi hukum atau dibatalkan;Termohon Keberatan Telah Melanggar Prinsip TanggungJawabPembuktian Dalam Hukum Perdata, HIR, Dan Perkom No.1/2006 KarenaMengalinkan Beban Pembuktian Kepada para Turut TermohonKeberatan (Dahulu Terlapor
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
Register : 05-10-2020 — Putus : 25-02-2021 — Upload : 16-03-2021
Putusan PN MANOKWARI Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk
Tanggal 25 Februari 2021 — Penuntut Umum:
IMAM RAMDHONI, S.H.
Terdakwa:
ANDI ABDUL KADIR
155 — 72
  • Bahwa dibutuhkan penilaian ahli konstruksi yang netral yang dapatdigunakan untuk membandingkan laporan hasil penilaian ahli yang telahada;Bahwa pendapat ahli dengan ruang lingkup sebagai berikut :1.
Pengadilan PN TUAL Pidana Khusus
Register : 05-11-2015 — Putus : 10-03-2016 — Upload : 23-03-2016
Putusan PN TUAL Nomor 109/PID.SUS/2015/PN Tul
Tanggal 10 Maret 2016 — Mr.HATSAPHON PHAETJAKRENG Alias TAI AT Alias AT
161 — 87
  • Juga perbuatanperbuatan lain yangbelum ada dalam tindak pidana perdagangan orang, Ahli pikirmaknanya bisa diambil dari dalam UndangUndang itu kalau adanamun kalau tidak bisa menggunakan makna umumkarenaperbuatanya masih perbuatan yang netral seperti merekrut,mengangkut, menampung itu adalah perbuatanperbuatan yang netralsaja dan baru melawan hukum kalau dilakukan dengan cara kekerasan,dengan cara ancaman, dengan cara penjeratan hutang dan dengancara penipuan dan lain sebagainya;Halamani72dari227