Ditemukan 5542 data
Urut Berdasarkan
Penelusuran terkait :
996/pid.sus/2014/pn.bks
Register : 15-04-2015 — Putus : 07-08-2015 — Upload : 05-11-2015
Putusan PN PALU Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pal Tanggal 7 Agustus 2015 — H. YOS SOEDARSO MARDJUNI, SE
52 — 15
52 — 15
Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 996 K/Pid/2006 Tanggal 16 Agustus2006 atas nama Terdakwa Hamdani Amin;2. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1974 K/Pid/2006 Tanggal 13Oktober2006 atas nama Terdakwa Rusadi Kantaprawira;3. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2064 K/Pid/2006 Tanggal 8 Januari2007 atas nama terdakwa H.
Putus : 06-05-2014 — Upload : 14-01-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 94/Pid.Sus/2013/PN.Sby Tanggal 6 Mei 2014 — WIMBO HANDOKO ;
KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA ;
134 — 63
134 — 63
Fahrani Suhaimi dan Putusan Mahkamah Agung R.I nomor 996 k/Pid/2006tanggal 16 Agustus 2006 atas nama terdakwa Hamdani Amin dan Putusan MahkamahAgung RI No. 1974 k/Pid/2006 Tanggal 13 Oktober 2006 atas nama Terdakwa Prof. DrRusadi Kantaprawira, SH dimana Mahkamah Agung R.I tetap memepergunakan perbuatanmelawan hukum materiil dengan argumentasi sebagai berikut :e Bahwa dengan dinyatakan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undangundangnomor 20 tahun 2001 Jo.
Register : 08-07-2015 — Putus : 30-09-2015 — Upload : 08-10-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 130/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg Tanggal 30 September 2015 — JUHAELI bin ROHMAT
88 — 53
88 — 53
,pengertian melawan hukum materiil tersebut telah dinyatakan tidakmempunyai kekuatan hukum, sehingga yang dimaksud dengan melawanhukum dalam pasal 2 ayat (1) Undangundang No. 31 Tahun 1999sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undangundang No. 20Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini hanyalahperbuatan melawan hukum formil Saja;Menimbang,bahwa sekalipun demikian Mahkamah Agung RepublikIndonesia pasca putusan MK tersebut dalam beberapa putusannya, antaralain Putusan No. 996
Register : 02-02-2017 — Putus : 31-05-2017 — Upload : 28-09-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk Tanggal 31 Mei 2017 — MUJIHARTONO Bin AJIDANSYAH, DK
82 — 49
82 — 49
pengertianmelawan hukum materiil tersebut telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatanhukum, sehingga yang dimaksud dengan melawan hukum dalam pasal 2 ayat(1) Undangundang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah danditambah dengan Undangundang No. 20 Tahun 2001 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi ini hanyalah perbuatan melawan hukum formil saja;Menimbang, bahwa sekalipun demikian Mahkamah Agung RepublikIndonesia pasca putusan MK tersebut dalam beberapa putusannya, antara lainPutusan No. 996
Register : 03-07-2015 — Putus : 30-09-2015 — Upload : 08-10-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 129/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg Tanggal 30 September 2015 — -TARDI bin ATMA
-HOLIS Bin KARIMAN
69 — 12
69 — 12
hukum materiil tersebut telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatanhukum, sehingga yang dimaksud dengan melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1)Undangundang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambahdengan Undangundang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi ini hanyalah perbuatan melawan hukum formil saja;Menimbang,bahwa sekalipun demikian Mahkamah Agung Republik Indonesiapasca putusan MK tersebut sebagaimana tertuang dalam beberapa putusannya,antara lain Putusan No. 996
Register : 04-08-2016 — Putus : 07-12-2016 — Upload : 04-04-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2016/PN Plk Tanggal 7 Desember 2016 — ANDREY DULU, S.Sos.,MAP Bin YUDA KARANI (ALM)
137 — 45
137 — 45
pengertianmelawan hukum materiil tersebut telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatanhukum, sehingga yang dimaksud dengan melawan hukum dalam pasal 2 ayat(1) Undangundang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah danditambah dengan Undangundang No. 20 Tahun 2001 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi ini hanyalah perbuatan melawan hukum formil saja;Menimbang, bahwa sekalipun demikian Mahkamah Agung RepublikIndonesia pasca putusan MK tersebut dalam beberapa putusannya, antara lainPutusan No. 996
Register : 27-01-2017 — Putus : 27-04-2016 — Upload : 21-02-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg Tanggal 27 April 2016 — ILYAS KALIRI Bin Alm. KALIRI
81 — 21
81 — 21
dilidungji;Menimbang, bahwa dilihat didalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.03/PPU IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, menyatakan penjelasan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUNo.31 Tahun 1999 Jo UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 yang mengaturperbuatan melawan hukum materiil bertetangan dengan UUD 1945 dan telah puladinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;Menimbang, bahwa pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.03/PPUIV/2006tanggal 25 Juli 2006, Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya (Putusan MARINo.996
Putus : 23-12-2015 — Upload : 14-11-2016
Putusan PN SAMARINDA Nomor 38/PID.SUS-TPK/2015/PN.Smr Tanggal 23 Desember 2015 — SAID AMBRI,SH BIN ALI (ALM)
120 — 25
120 — 25
penjelasan Pasal 2 ayat (1) UUPTPK tersebut, MahkamahKonstitusi dalam Putusannya Nomor : 003 /PUU.IV/2006 tanggal 25 Juli 2006memberikan pertimbangan bahwa perbuatan melawan hukum dalam artimateriel yang diterapbkan secara positip berdasarkan penjelasan Pasal 2 (1)UUPTPK adalah bertentangan dengan asas legalitas, oleh karena itu tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat;Menimbang, bahwa pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut,Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya, antara lain Putusan Nomor :996
Register : 12-07-2021 — Putus : 19-11-2021 — Upload : 24-11-2021
Putusan PN PALEMBANG Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plg Tanggal 19 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
1.M. NAIMULLAH, SH.,MH
2.Susanto Gani,S.H
Terdakwa:
1.Ir. DWI KRIDAYANI.,MM
2.Ir. YUDI ARMINTO.,MT Bin FADLAN
183 — 6
1.M. NAIMULLAH, SH.,MH
2.Susanto Gani,S.H
Terdakwa:
1.Ir. DWI KRIDAYANI.,MM
2.Ir. YUDI ARMINTO.,MT Bin FADLAN
183 — 6
Undangan Rapat Nomor: 700/996/ITDAPROV.IV/2020 Tanggal 7 Agustus 2020. (Asli);
26.
Surat Leader KSO (Abipraya Yodya, KSO) kepada Ketua Umum Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya. Nomor : 94/BA-YDKSO/OPS/VII/2018 tanggal 06 Juli 2018. Perihal : Pemberitahuan Ke 2 Pemutusan Perjanjian Proyek Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang.
27.
Putus : 21-04-2016 — Upload : 14-11-2016Putusan PN SAMARINDA Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Smr
Tanggal 21 April 2016 — MUHAMMAD HILMI Bin ANWAR
145 — 15penjelasan Pasal 2 ayat (1) UUPTPK tersebut, MahkamahKonstitusi dalam Putusannya Nomor : 003 /PUU.IV/2006 tanggal 25 Juli 2006memberikan pertimbangan bahwa perobuatan melawan hukum dalam artimateriel yang diterapbkan secara positip berdasarkan penjelasan Pasal 2 (1)UUPTPK adalah bertentangan dengan asas legalitas, oleh karena itu tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat;Menimbang, bahwa pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut,Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya, antara lain Putusan Nomor :996
Register : 03-02-2016 — Putus : 25-04-2016 — Upload : 08-08-2016Putusan PN BANDUNG Nomor 12/Pid.Sus/TPK/2016/PN Bdg.
Tanggal 25 April 2016 — BUDI SANTOSA JR
67 — 17pengertianmelawan hukum maiteriil tersebut telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum,sehingga yang dimaksud dengan melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1) Undangundang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah denganUndangundang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsiini hanyalah perbuatan melawan hukum formil saja;Menimbang, bahwa sekalipun demikian Mahkamah Agung Republik Indonesiapasca putusan MK tersebut dalam beberapa putusannya, antara lain Putusan No.996
Register : 09-03-2020 — Putus : 27-05-2020 — Upload : 27-08-2020Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 292/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL
Tanggal 27 Mei 2020 —
320 — 411., TIMBAU, 996 999 000Oo oe cman TENGGARONG, KUTAIKARTANEGARA, KALIMANTAN TIMURPT. PRIMAKARYA JL CEMPAKA RAYA KOMP AGRARIA GG 3 PERUMWIJAYA LES11 MARITIM RT.045 RW.000, BASIRIH, BANJARMASIN BARAT, BANJARMASIN, 248,987,00001.463.445.5731.000 K ALIMANTAN SELATAN12 KIRANAKALTIM (JL. AW. SYAHRANI GG. JAKSA NO. 03 RT. 035, GUNUNG KELUA, SuBzhh BonOona ta 6.702 009 (SAMARINDA ULU, SAMARINDA, KALIMANTAN TIMURCV. MITRA JL TIDAR C NO 265 BAAMANG BARAT RT.048 RW.010, BAAMANG13.
Putus : 10-04-2014 — Upload : 10-09-2014Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 60/PID.TPK/2013/PN.TK.
Tanggal 10 April 2014 — Drs. HASAN BASARIBU Bin ABDULLAH
71 — 42tersebut ;Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 003/PUUIV/2006 tanggal 25 Juli 2006 menyatakan penjelasan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 yang mengatur perbuatan melawan hukummateriil bertentangan dengan UUD 1945 dan telah pula dinyatakan tidak mempunyaikekuatan hukum mengikat ;Menimbang, bahwa pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUUIV/2006 tanggal 25 Juli 2006 Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya (PutusanMahkamah Agung Nomor 996
Register : 16-10-2015 — Putus : 25-01-2016 — Upload : 28-07-2016Putusan PN PALU Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pal
Tanggal 25 Januari 2016 — JONI B. RAMLI, ST
102 — 35Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 996 K/Pid/2006 Tanggal 16 Agustus 2006 atas nama TerdakwaHamdani Amin;2. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1974 K/Pid/2006 Tanggal 13Oktober 2006 atas nama TerdakwaRusadi Kantaprawira;3.
Register : 11-07-2016 — Putus : 13-10-2016 — Upload : 06-12-2016Putusan PN PALU Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pal
Tanggal 13 Oktober 2016 — Drs. SUPRIADY DJAFAR
160 — 35Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 996 K/Pid/2006 Tanggal 16 Agustus 2006atas nama Terdakwa Hamdani Amin;2. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1974 K/Pid/2006 Tanggal 13Oktober 2006atas nama Terdakwa Rusadi Kantaprawira;3. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2064 K/Pid/2006 Tanggal 8 Januari 2007atas nama terdakwa H.
Register : 30-03-2016 — Putus : 20-02-2017 — Upload : 26-03-2018Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 144/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Tim
Tanggal 20 Februari 2017 — DJAMIN bin BATONG VS PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA Cq. KEPALA STAFF ANGKATAN DARAT TENTARA NASIONAL INDONESIA (KASAD TNI) Cq. PANGLIMA KOMANDO DAERAH MILITER JAYA TENTARA NASIONAL INDONESIA (KODAM JAYA TNI), Cs
132 — 52KUM Tgl 6 Januari 2000 Kepada KepalaPusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdikbud RIPerihal Hasil penelitian atas Dokumen berupa Surat Jual BeliMutlak yang dibuat tgl 3 Juli 1957 a.n Ponimin (Almarhum) suamidari Ny.Musyati;Fotokopi Surat dari Waka Babinkum TNI Laksma TNI Isti Prastowo.SH Nomor : B/978/IX/1999/Kum Tgl 28 September 1999 PrihalBantuan Pengamanan Kepada Dan Puspom TNI;Fotokopi Surat Kepala Bidang Hak Hak Atas Tanah kepada KepalaKantor Pertanahan Kota Jakarta Timur Nomor : 1.711.9/996
Register : 06-07-2020 — Putus : 22-10-2020 — Upload : 04-11-2020Putusan PN PALU Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pal
Tanggal 22 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
RINTO HASAN, SH
Terdakwa:
TAJUDIN O. LABUDU, S.Pd
205 — 104pengertian melawan hukum materiil tersebut telahdinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga yang dimaksud dengan melawanhukum dalam pasal 2 ayat (1) Undangundang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubahdan ditambah dengan Undangundang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi ini hanyalah perbuatan melawan hukum formil saja; Menimbang, bahwasekalipun demikian Mahkamah Agung Republik Indonesia pasca putusan MK tersebut dalambeberapa putusannya, antara lain Putusan No. 996
Register : 21-04-2021 — Putus : 24-05-2021 — Upload : 03-06-2021Putusan PT MATARAM Nomor 6/PID.TPK/2021/PT MTR
Tanggal 24 Mei 2021 — Pembanding/Terdakwa : Ir. HAMDAN
Terbanding/Penuntut Umum I : HADEMAN, SH
Terbanding/Penuntut Umum II : SYAFRUDDIN, SH
194 — 100rasa keadilanatau normanorma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatantersebut dapat dipidana;Menimbang, bahwa semenjak adanya Putusan Mahkamah KonstitusiNo. 003/PUUIV/2006, tanggal 25 Juli 2006, penjelasan Pasal 2 ayat (1)UndangUndang No. 20 Tahun 2001Jo UndangUndang No. 31 Tahun 1999telah dinyatakan bertentangan dengan UndangUndang Dasar RepublikIndonesia Tahun 1945 dan telah pula dinyatakan tidak mempunyai kekuatanhukum mengikat ;Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah AgungRI No. 996
Register : 02-09-2015 — Putus : 02-12-2015 — Upload : 23-03-2016Putusan PN BANDUNG Nomor 161/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 2 Desember 2015 — THOMAS LIE
168 — 33pengertianmelawan hukum materiil tersebut telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatanhukum, sehingga yang dimaksud dengan melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1)Undangundang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambahdengan Undangundang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi ini hanyalah perbuatan melawan hukum formil saja;Menimbang, bahwa sekalipun demikian Mahkamah Agung RepublikIndonesia pasca putusan MK tersebut dalam beberapa putusannya, antara lainPutusan No. 996
Register : 21-02-2013 — Putus : 19-04-2013 — Upload : 25-02-2014Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 5/PID.SUS/TPK/2013/PN.PL.R
Tanggal 19 April 2013 — Drs. ESGANDA WANGI, SP, MM BIN MOSEL (Alm)
63 — 24ataupelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satuperbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana ; jika berbedabeda, yangditerapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat;Menimbang, bahwa untuk adanya perbuatan berlanjut dipersyaratkanharus timbuldari satu niat atau kehendak dan perbuatan tersebut harus sejenis dan rentang waktunyatidak boleh terlalu lama;Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dengan putusan No. 995 K/Pid/2006 danNomor 996