Ditemukan 515 data
196 — 24
tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m2 terletak di KM2021 Jl Ex PT Gita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan,Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama NURHASAH;sebidang tanah (gant rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m2 terletak di KM2021 Jl Ex PT Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, KabupatenKutai Kartanegara atas nama MURSDI;sebidang tanah (gant rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m2 terletak di KM2021 Jl Ex PT Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, KabupatenKutai Kartanegara atas nama MUJ/ HARS
Pembanding/Tergugat IV : SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI ,STAIN, TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH
Terbanding/Penggugat I : Irwan Gunawan TU alias Irwan TU alias T Ridwan TU
Terbanding/Penggugat II : M. Yunus
Terbanding/Penggugat III : Syahril Saputra
Terbanding/Penggugat IV : Rustam Efendi
Terbanding/Penggugat V : Herlan Toni
Terbanding/Penggugat VI : Suharti
Turut Terbanding/Tergugat II : YAYASAN PENDIDIKAN TEUKU UMAR JOHAN PAHLAWAN
Turut Terbanding/Tergugat III : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
Turut Terbanding/Tergugat V : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ACEH BARAT
Turut Terbanding/Tergugat VI : PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH ,PPAT, CUT IDA KHAIRANI, S.H,M.Kn
Turut Terbanding/Tergugat VII : PT. HARUM JAYA
Turut Terbanding/Tergugat VIII : PT. BELALANG JAYA PRIMA
166 — 171
melakukanperbuatan melawan hokum haruslah ditolak; (lihat halaman 173)Menimbang, bahwa oleh karena petitum yang menjadi pokok gugatanPara Penggugat Konvensi dinyatakan ditolak, maka terhadap petitumselebihnya harus dinyatakan ditolak juga;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas,HakimKetua Majelis berkesimpulan bahwa Para Penggugat Konvensi/TergugatRekovensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya oleh karena itugugatan Para Penggugat Konvensi dinyatakan tidak beralasan hokumdan hars
1.Pintar Simbolon, SH
2.RAHMI AMALIA, SH
3.LILIK HARYADI, SH
4.siska purnama sari, SH
Terdakwa:
M. SAINI ARIF
260 — 96
sampalsekarang; Bahwa saksi Seorang patani dan ada mempunyai tanah garapan di dekatsungai Ahas seluas 100 meter X 200 meter yang ditanami padi dan lainnyadan tanah itu saksi peroleh dengan membuka lahan (serkel dulu) sejaktahun 1997; Bahwa saksi pernah didatangi oleh Syaiful Alamsyah dan menanyakankepada saksi ada tanah di sungai Ahas, kemudian saksi jawab ada ajaselanjutnya dia bilang orang mau beli tanah, mau jual tanah itu,kemudian saksi jawab mau aja, kalau sesuai, kemudian ia mengatakankalau mau jual hars
82 — 46
permanen dan bangunan rumah sewaan terletak di Jalan Budi Karya No. 1 RT 017 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan SHM Nomor 644 atas nama ALPASAH dengan batas-batas:
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah dan rumah Kowo/Tambir;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kosong Mulyadi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Budi Karya;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sukidi/Hars
163 — 32
AtasKementrian Pendidikan dan Kebudayaan, sehingga tidak pernah adapembahasan ulang dan atau persetujuan terkait perubahan volumepekerjaan tersebut; Bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Pembangunan USB SMA2016 BAB Ill Pengelolaan Dana Bantuan Pemerintah huruf F angka (2)penggunaan dana bantuan pemerintah harus sesuai dengan RencanaAnggaran Biaya (RAB) yang menjadi lampiran Surat PerjanjianPemberian Dana (SP2D) yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.Apabila terjadi perubahan penggunaan dana hars
AtasKementrian Pendidikan dan Kebudayaan, sehingga tidak pernah adapembahasan ulang dan atau persetujuan terkait perubahan volumepekerjaan tersebut;Bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Pembangunan USB SMA2016 BAB Ill Pengelolaan Dana Bantuan Pemerintah huruf F angka (2)penggunaan dana bantuan pemerintah harus sesuai dengan RencanaAnggaran Biaya (RAB) yang menjadi lampiran Surat PerjanjianPemberian Dana (SP2D) yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.Apabila terjadi perubahan penggunaan dana hars
99 — 75
Mandiri TunasFinansial;Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat dalamperkara a quo tidak ada sifat melawan hukum yang dilakukan terdakwa,jikapun itupun di pandang ada maka masuk dalam kewenangan hokumperjanjian karena hubungan hukum antara Terdakwa dengan KPAdidasarkan adanya perjanjian/ kontrak; Perjanjian merupakan lex spesialisyang hars dipergunakan bukan leg generali yang bersifat umum/ Undangundang Tipikor;Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengakui bahwa antara Terdakwadengan KPA ada
147 — 96
., dari Politeknik Negeri Kupang dan diakui Saksi Alfonsius Afo Nday sebagai berikut:KELEBIHANREKAPITULASI KONTRAK REALISASI BAYARKELEBIHAN PEMBA YARAN Volume Hars at Volume Harsat Volume Jumlah Pondasi footplat ; beton bertulang1 K275 (M3) 35 2.917.668 39 2.837.668 = = 2 Sloof 30/50 ; beton bertulang K 40 40 3.963.486 Halaman 150 dari 186 Putusan Nomor 41/Pid.SusTPK/2015/PN.Kpg 275 (M3) 4.771.660Balok G11 uk 30/60 ; beton3 bertulang K275 (M3) 14 5.213.443 14 4.813.443Balok G12 uk 30/60 ; beton4
1644 — 1937
RUPStersebut;Bahwa jika PSP melakukan perintah hal tersebut harus dibuktikan;Bahwa jika PSP melakukan perintah tanpa RUPS dan dihukum PSP bisadimintai pertanggungjawabannya karena terhadap perintahnya mengakibatkanpelanggaran;Bahwa diperbankan tidak mengenal Deviden sementara tetapi Deviden setelahRUPS ketika laba bank ditetapbkan RUPS dan setelah itu laba dilihat duluapakah laba tersebut diatas modal awal atau belum; Halaman 114 dari 178 Putusan Nomor : 453/Pid.Sus/2020/PN DpsBahwa ada minimum yang hars
116 — 27
Kalau terjadi hal seperti ini , maka hars ada perubahananggaran terlebih dahulu ;Bahwa saksi belum pernah melihat APBD Bontang ;Bahwa penempatan anggaran DPRD di pos Sekretriat Daerah pada mata anggaranKesejahteraaan Pegawai adalah tidak tepat karena Anggota DPRD tidak berstatuspegawai.
292 — 148
diserahkan kembalike BPKD untuk diterbitkan SP2D laludiserahkan ke Bank BPD Maluku Malut guna dicairkan ke rekeningBendahara sesuai besaran yang ditetapkan.e Proses selanjutnya Bendahara mencairkan uang dengan menggunakancek yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran danBendahara Pengeluaran untuk digunakan sesuai dengan peruntukannya.e Selain UP ada permintaan dalam bentuk Tambahan Uang (TU)Persediaan dan Belanja Langsung (LS) kepada pihak ketiga.e Setelah menggunakan Uang Persediaan (UP) maka hars
108 — 68
Teliti agunan & hars mengcver degan jumlah kredit.c. Langgapan Pincasus : Untuk dianalisis kebutuhan fasilitas MK. Kredit vs volumeusaha & proyeksi kedepan dengan memperhatikankenerjanya. Perijinan lengkap, agunan milik sendiri dan mengcover. Bahwa, yang dilakukan oleh Account Officer (AO) :1. melakukan collecting data, meneliti ulang seluruh dokumen,melakukan cross cek tempat usaha dan lokasi jaminan.2. Menyusun MAK (no. B.
112 — 25
Seharusnya pelaku tetap harmsmengembalikan seluruh kerugian keuangan Negara, Namun terkait volumeyang telah terpasang yang mana terjadi kekurangan volume atas pekerjaandimaksud dalam perkara ini berdasarkan pemeriksaan ahli teknik, hal tersebuttetap tidak dapat mengurangi kerugian keuangan Negara yang total loss,namun untuk hal tersebut majelis hakim berwenang untuk memutus terkaitjumlah pengembalian yang hars dikembalikan, apakah tetap harusmengembalikan seluruh kerugian keuangan Negara yang bersifat
143 — 39
dari awal seharsnya danakebencanaan tersebut tidak dapat dikucurkan untuk kegiatan dimaksud.Seharusnya pelaku tetap harus mengembalikan seluruh kerugiankeuangan Negara, Namun terkait volume yang telah terpasang yangmana terjadi kekurangan volume atas pekerjaan dimaksud dalam perkaraini berdasarkan pemeriksaan ahli teknik, hal tersebut tetap tidak dapatmengurangi kerugian keuangan Negara yang total loss, namun untuk haltersebut majelis hakim berwenang untuk memutus terkait jumlahpengembalian yang hars
184 — 160 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kabupatenupeten Bekasi, setelahaksi mogok dan setelah PHK Massal, Nomor Nota:700/2105/Was/VI/2013 tanggal 24 Juni 2013Bukti P34, yangdiantaranya agar upah saat mogok kerja dibayarkan, artinyamogok kerja sah bukan mangkir sehingga upah harusdibayarkan;(2) Anjuran DisnakerKabupaten Bekasi Nomor 565/4450/HISyaker/XII/2013 tanggal 12 Desember 2012 Bukti P39, dalamanjurannyaupah Sarkum, cs. 255 orang yang melakukan mogokkerja agar dibayarkan;Artinya mogok kerja Penggugat sah dan bukan MANGKIRsehingga upah hars
96 — 38
HARS BATUBARA dan didapatlah pemiliktanah a.n. AWALUDDIN PULUNGAN dan AHMAD DURONI NASUTION kemudianDrs. JUL ALIKAN SIREGAR melaporkan kepada Saksi lalu Saksi memerintahkanDrs.