Ditemukan 5542 data
Urut Berdasarkan
Penelusuran terkait :
996/pid.sus/2014/pn.bks
Register : 16-02-2021 — Putus : 21-06-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN PONTIANAK Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk Tanggal 21 Juni 2021 — Penuntut Umum:
BANAN PRASETYA, S.H.,M.H.
Terdakwa:
IWAN SUGORO
140 — 33
BANAN PRASETYA, S.H.,M.H.
Terdakwa:
IWAN SUGORO
140 — 33
artimateriil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturanperundangundangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercelakarena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau normanorma kehidupan sosialdalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana, bertentangandengan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dantidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dalam perkembangannya dalambeberapa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, setidaknya dalamputusan Nomor 996
Register : 08-08-2016 — Putus : 14-11-2016 — Upload : 03-02-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 61/Pid.Sus/TPK/2016/PN Bdg. Tanggal 14 Nopember 2016 — ENDANG SURAHMAN bin H. CECE MUCHTAR
80 — 21
80 — 21
pengertian perbuatan melawan hukum formil adalahsemua perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan peraturan tertulis, baik ituberupa UndangUndang ataupun peraturan lain di bawah UndangUndang, sepertiPeraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerahdan seterusnya;Menimbang, bahwa sekalipun demikian Mahkamah Agung RepublikIndonesia pasca putusan MK tersebut dalam beberapa putusannya, antara lainHalaman 200 dari 222 halaman Putusan No. 61/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bdg.Putusan No. 996
Register : 09-07-2015 — Putus : 20-11-2015 — Upload : 23-03-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 143/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg. Tanggal 20 Nopember 2015 — -R. ARWIN ALDRIYANT, S.Sos
-EGI MUKTI
-RAHMA ARIANI ROSHADI, SS, SH.
118 — 38
118 — 38
pengertianmelawan hukum maiteriil tersebut telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum,sehingga yang dimaksud dengan melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1) Undangundang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah denganUndangundang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsiini hanyalah perbuatan melawan hukum formil saja;Menimbang, bahwa sekalipun demikian Mahkamah Agung Republik Indonesiapasca putusan MK tersebut dalam beberapa putusannya, antara lain Putusan No.996
Register : 12-11-2020 — Putus : 05-04-2021 — Upload : 04-08-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg Tanggal 5 April 2021 — Penuntut Umum:
MELLY DIANA
Terdakwa:
1.MOHAMAD WAHYU, S.Pd
2.SUBADRI, S.Ag., M.M.
3.DEDE M. ILYAS, S.Pd., M.M
229 — 60
MELLY DIANA
Terdakwa:
1.MOHAMAD WAHYU, S.Pd
2.SUBADRI, S.Ag., M.M.
3.DEDE M. ILYAS, S.Pd., M.M
229 — 60
UAS Ganjil CV.Mulia 996 20.000, 19.920.000, 231117/18 Agung 2017Total 80.199.000, Bahwa penggunaan DANA BOS untuk 8 kegiatan Tahun Anggaran 2018 ; Jumlah TanggalJenis ; Jumlah Harga/ set TotalNo. ; Periode Percetakan lembar ; bayar/egiatan Siswa (Rp.) (Rp.) ; ;soal kuitansi1. UTS Genap CV.Mahkota 991 20.000, 19.820.000, 2702201817/18 Pratama2. UKK(1 Genap CV.Mahkota 826 20.000, 16.520.000, 280320185) 17/18 Pratama3. UKK (6) Genal CV.Mahkota 172 20.000, 3.440.000, 2803201817/18 Pratama4.
perbuatantersebut tidak diatur dalam peraturan perundangundangan, namunapabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai denganrasa keadilan atau normanorma kehidupan sosial dalam masyarakat,maka perbuatan tersebut dapat dipidana, bertentangan dengan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat;Menimbang, bahwa namun demikian dalam perkembangannyapada beberapa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia,setidaknya dalam putusan Nomor 996
K/Pid/2006 Tanggal 16 Agustus2006, Putusan Nomor: 1974 K/Pid/2006 Tanggal 13 Oktober 2006 danPutusan Mahkamah Agung Nomor: 2064 K/Pid/2006 Tanggal 8 Januari2007, Mahkamah Agung tetap menafsirkan pengertian melawan hukumsecara materiil:Menimbang, bahwa pertimbangan Mahkamah Agung terhadapsifat melawan hukum materiil dalam putusanputusan tersebut (putusanNomor 996 K/Pid/2006 Tanggal 16 Agustus 2006, Putusan Nomor: 1974K/Pid/2006 Tanggal 13 Oktober 2006 dan Putusan Mahkamah AgungNomor: 2064 K/Pid/2006
Register : 10-06-2019 — Putus : 29-08-2019 — Upload : 02-09-2019
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Plk Tanggal 29 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
1.INDRA A H SARAGIH, SH
2.HERY BASKORO, S.H
3.ANGGA WIJAYA SH
4.M. REZEKI KURNIAWAN, SH
Terdakwa:
ASWAD, S.Pd Bin RAJIHAN
97 — 23
1.INDRA A H SARAGIH, SH
2.HERY BASKORO, S.H
3.ANGGA WIJAYA SH
4.M. REZEKI KURNIAWAN, SH
Terdakwa:
ASWAD, S.Pd Bin RAJIHAN
97 — 23
Olehkarena itu penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untukmembuat peraturan lebih lanjut dan juga tidak boleh memuat perubahanterselubung atas ketentuan perundangundangan yang bersangkutan;Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia pascaputusan Mahkamah Konstitusi tersebut dalam beberapa putusannya, antaralain Putusan Nomor 996 K/Pid/2006 tanggal 26 Agustus 2006, PutusanNomor 1974 K/Pid/2006 tanggal 13 oktober 2006, dan Putusan Nomor 2068K/Pid/2006 tanggal 21 Pebruari 2007
Register : 28-02-2019 — Putus : 18-07-2019 — Upload : 24-09-2019
Putusan PN PONTIANAK Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN Ptk Tanggal 18 Juli 2019 — Penuntut Umum:
AGUS EKO WAHYUDI, SH
Terdakwa:
MURIYANI, S.Sos
95 — 22
AGUS EKO WAHYUDI, SH
Terdakwa:
MURIYANI, S.Sos
95 — 22
PtkAgung Republik Indonesia, setidaknya dalam putusan Nomor 996 K/Pid/2006Tanggal 16 Agustus 2006, Putusan Nomor: 1974 K/Pid/2006 Tanggal 13Oktober 2006 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2064 K/Pid/2006Tanggal 8 Januari 2007, Mahkamah Agung tetap menafsirkan pengertianmelawan hukum secara materiil;Menimbang, bahwa pertimbangan Mahkamah Agung terhadap sifatmelawan hukum materiil dalam putusanputusan tersebut diatas adalahpertimbangan bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 28 ayat (1) UndangUndang Nomor
Register : 28-02-2019 — Putus : 18-07-2019 — Upload : 24-09-2019
Putusan PN PONTIANAK Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PN Ptk Tanggal 18 Juli 2019 — Penuntut Umum:
AGUS EKO WAHYUDI, SH
Terdakwa:
NURWATI, A.Md. KL
106 — 25
AGUS EKO WAHYUDI, SH
Terdakwa:
NURWATI, A.Md. KL
106 — 25
arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidakdiatur dalam peraturan perundangundangan, namun apabila perbuatantersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan ataunormanorma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebutdapat dipidana, bertentangan dengan UndangUndang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukummengikat, dalam perkembangannya pada beberapa putusan MahkamahAgung Republik Indonesia, setidaknya dalam putusan Nomor 996
Putus : 25-05-2018 — Upload : 13-11-2018
Putusan PN KENDARI Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi Tanggal 25 Mei 2018 — AHMAD Bin PUANG KUSE
142 — 102
142 — 102
hukum sebagaimanadisebutkan dalam penjelasan Pasal 2 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut oleh MahkamahKonstitusi dalam putusannya Nomor003 /PUU.IV/2006 tanggal 25 Juli 2006memberikan pertimbangan bahwa perbuatan melawan hukum dalam arti materiiladalah bertentangan dengan UndangUndang Dasar 1945 karena itu tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat;Menimbang, bahwa pasca putusan Mahkamah Konstitusi tersebut,Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya Nomor 996
Putus : 05-02-2018 — Upload : 13-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017 Tanggal 5 Februari 2018 — Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir ; AFRIZAL ;
77 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
77 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 2594 K/Pid.Sus/2017990)991)992)993)994)995)996)997)besar, 2 (dua) kali cek lampu stoppe, 1 (satu) kali Kontak sentsebesar Rp4.050.000,00 (empat juta lima puluh ribu rupiah);Nota tanpa nomor tanggal 20 Agustus 2015 untuk kendaraannomor 9003 W tentang pembelian 1 (satu) buah bongkar mesindum truk BM 9003 W sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);Nota tanpa nomor tanggal 03 Agustus 2015 untuk kendaraannomor 8054, 8019 tentang pembelian 2 (dua) buah biayapemasangan suku cadang Dump Truk sebesar
Putus : 06-05-2014 — Upload : 08-06-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 95/Pid.Sus/2013/PN.Sby Tanggal 6 Mei 2014 — MOHAMMAD SETIAWAN, S.H ;
KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA
107 — 33
107 — 33
Fahrani Suhaimidan Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 996 K/Pid/2006 tanggal 16 Agustus 2006 atas namaterdakwa Hamdani Amin dan Putusan Mahkamah Agung R.I No. 1974 K/Pid/2006 tanggal 13halaman 161 Putusan No :95/Pid.Sus/2013/PN.SbyOktober 2006 atas nama Terdakwa Prof.
Register : 28-02-2019 — Putus : 18-07-2019 — Upload : 12-08-2019
Putusan PN PONTIANAK Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2019/PN Ptk Tanggal 18 Juli 2019 — Penuntut Umum:
AGUS EKO WAHYUDI, SH
Terdakwa:
H. KITAB, S.Sos
101 — 30
AGUS EKO WAHYUDI, SH
Terdakwa:
H. KITAB, S.Sos
101 — 30
materiil,yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundangundangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuaidengan rasa keadilan atau normanorma kehidupan sosial dalam masyarakat, makaperbuatan tersebut dapat dipidana, bertentangan dengan UndangUndang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukummengikat, dalam perkembangannya pada beberapa putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia, setidaknya dalam putusan Nomor 996
Register : 30-04-2019 — Putus : 18-09-2019 — Upload : 16-10-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bdg Tanggal 18 September 2019 — Penuntut Umum:
ERWIN RIONALDY KOLOWAY, SH.
Terdakwa:
UJANG SAMA ASAD BIN ACEP UDI Bin ACEP UDI
107 — 54
ERWIN RIONALDY KOLOWAY, SH.
Terdakwa:
UJANG SAMA ASAD BIN ACEP UDI Bin ACEP UDI
107 — 54
hanyalah perbuatan melawan hukum formil saja;Menimbang, bahwa pengertian perbuatan melawan hukum formil adalahsemua perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan peraturan tertulis, baik ituberupa UndangUndang ataupun peraturan lain di bawah UndangUndang, sepertiPeraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah danseterusnya;Menimbang, bahwa sekalipun demikian Mahkamah Agung Republik Indonesiapasca putusan MK tersebut dalam beberapa putusannya, antara lain Putusan No.996
Register : 23-12-2020 — Putus : 09-02-2021 — Upload : 09-02-2021
Putusan PT KUPANG Nomor 32/PID.TPK/2020/PT KPG Tanggal 9 Februari 2021 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : STEFANUS SULAYMAN Diwakili Oleh : CHINDRA ADIANO, SH.,MH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum I : BENFRID C.M. FOEH, SH
Terbanding/Penuntut Umum II : ANDREW P. KEYA, SH
Terbanding/Penuntut Umum III : JANUARIUS L. BOLITOBI. S.H
311 — 189
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum I : BENFRID C.M. FOEH, SH
Terbanding/Penuntut Umum II : ANDREW P. KEYA, SH
Terbanding/Penuntut Umum III : JANUARIUS L. BOLITOBI. S.H
311 — 189
MAKMUR BERKAT JAYA.996. Foto copy kwitansi pajak penjual pembeli dan balik nama tanggal 31 Desember2018 CV. MAKMUR BERKAT JAYA997. 1 (satu) lembar foto kopy tanggal 19 Juli 2019, tanda terima dari STEFANUSSULAYMAN melalui NICOLAS ERICK HETMINA kepada Notaris RUDYYAUWALATA, SH998.
Surat Keterangan Notaris ERWIN KURNIAWAN Nomor 05/Not/042019 tanggal23 April 2019, Menerangkan SHM 188.189,888 Masih Dalam Proses AJB danBalik Nama Melalui Kantor Kami.996. Cover Note dari Notaris MARIA BAROROH Nomor : 395/V /2019 Tanggal 8 Mei2019 Terkait Proses Hak Tanggungan UD. MAKMUR JAYA Setelah ProsesBalik Nama di Notaris ERWIN KURNIAWAN atas SHM No 188, 189, 188.997.
Putus : 15-01-2018 — Upload : 22-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2170 K/PID.SUS/2017 Tanggal 15 Januari 2018 — RUSLAN AUHASBA, S.E
77 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
77 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan No. 2170 K/PID.SUS/2017994) Nota tanpa nomor tanggal 15 Agustus 2015 untuk kendaraan nomor8066 9181 9182 tentang pembelian 3 (tiga) buah servis rutin dumptruk dan 3 (tiga) buah tambal ban cuci mobil sebesar Rp5.000.000,00(lima juta rupiah);995) Nota tanpa nomor tanggal 18 Agustus 2015 untuk kendaraan nomor9002 mobil air mobil tinja tentang pembelian 3 (tiga) buah perbaikidan servis dump truk, 3 (tiga) buah cuci mobil sebesarRp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);996) Nota tanpa
Putus : 03-02-2015 — Upload : 30-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 660 K/Pdt.Sus-PHI/2014 Tanggal 3 Februari 2015 — 1. YONAS MAMBRASAR, DKK VS PT. HENRISON IRIANA
137 — 102 — Berkekuatan Hukum Tetap
137 — 102 — Berkekuatan Hukum Tetap
MAKUSI, 996. MUSA WAROMI, 997. MARTHEN DIMARA, 998. MIHDAR , 999. MARTHEN MIRINO, 1000. MELIANUS KEDA, 1001. MINA FINCE TOREY, 1002. MARICE SIMORI, 1003. MARIANGKE HOWAY, 1004. MESAK RUMAROPEN, 1005. MUHAMMAD EFENDI KANSIL, 1006. MOH. ALI MASHUDI, 1007. MUHRODIN, 1008. MARTHINUS RUMI, 1009. MULYADI, 1010. MERI ROSITA, 1011. MOH. SOFYAN, 1012. MARTHEN RUMBOI, 1013. MARIA FENETIRUMA, 1014. MONIKA BLESKADIT, 1015. MARIANI KADUSI, 1016. MELKIAS BAWEY, 1017. MUSA SIMURIT, 1018.
MAKUSI, 996. MUSAWAROMI, 997. MARTHEN DIMARA, 998. MIHDAR , 999. MARTHEN MIRINO,1000. MELIANUS KEDA, 1001. MINA FINCE TOREY, 1002. MARICE SIMORI,Hal. 218 dari 231 hal.Put.Nomor 660 K/Pdt.SusPHI/20141003. MARIANGKE HOWAY, 1004. MESAK RUMAROPEN, 1005.MUHAMMAD EFENDI KANSIL, 1006. MOH. ALI MASHUDI, 1007.MUHRODIN, 1008. MARTHINUS RUMI, 1009. MULYADI, 1010. MERIROSITA, 1011. MOH. SOFYAN, 1012. MARTHEN RUMBOI, 1013. MARIAFENETIRUMA, 1014. MONIKA BLESKADIT, 1015.
Putus : 25-04-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 305 K/PID.SUS/2016 Tanggal 25 April 2016 — IKMAL JAYA
167 — 943 — Berkekuatan Hukum Tetap
167 — 943 — Berkekuatan Hukum Tetap
Luas: 84 m2. 996. Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 90 Keturen, a.n. : PT.TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 82 m2. 997. Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 98 Keturen, a.n. : PT.TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 76 m2. 998. Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 101 Keturen, a.n. : PT.TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 76 m2. 999. Sebidang Tanah Berdasarkan HGB NO. 102 Keturen, a.n. : PT.TRIDAYA PRATAMA MANDIRI. Luas: 76 m2. 1000.
Register : 01-09-2014 — Putus : 18-12-2014 — Upload : 04-05-2015
Putusan PN PALU Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2014/PN Pal Tanggal 18 Desember 2014 — JACOB,S.E.,M.M. Alias HENRY JACOB
78 — 63
78 — 63
hukum sebagai tafsiran resmi oleh pembuat UUdipandang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka secara normatifpenjelasan tersebut tidak dapat menjadi rujukan dan pedoman bagi Hakim dalammengartikan maksud unsur secara melawan hukum;Menimbang, bahwa namun demikian dalam mengartikan norma secaramelawan hukum dengan peristiwa konkret (inconcreto), Majelis Hakim akanberpedoman pada Putusan Mahkamah Agung pasca keluarnya Putusan MahkamahKonstitusi antara lain:1 Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 996
Register : 02-10-2018 — Putus : 18-12-2018 — Upload : 21-12-2018
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Plk Tanggal 18 Desember 2018 — Penuntut Umum:
1.BASUKI ARIF WIBOWO, SH
2.ARIEF ZEIN NOKTHAH, S.H.
3.TEGUH ISKANDAR, SH
Terdakwa:
DESON ARBAIN Bin ARBAIN
144 — 13
1.BASUKI ARIF WIBOWO, SH
2.ARIEF ZEIN NOKTHAH, S.H.
3.TEGUH ISKANDAR, SH
Terdakwa:
DESON ARBAIN Bin ARBAIN
144 — 13
Pir.Undangundang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambahdengan Undangundang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi ini hanyalah perbuatan melawan hukum formil saja;Menimbang, bahwa sekalipun demikian Mahkamah Agung RepublikIndonesia pasca putusan MK tersebut dalam beberapa putusannya, antara lainPutusan No. 996 K/Pid/2006 tanggal 26 Agustus 2006, Putusan No. 1974K/Pid/2006 tanggal 13 oktober 2006, dan Putusan No. 2068 K/Pid/2006 tanggal 21Pebruari 2007, ternyata
Register : 06-05-2021 — Putus : 07-10-2021 — Upload : 07-01-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi Tanggal 7 Oktober 2021 — Penuntut Umum:
ARIFIN DIKO, S.H.
Terdakwa:
Prof. Dr. Ir. H. USMAN RIANSE, M.S.
224 — 154
ARIFIN DIKO, S.H.
Terdakwa:
Prof. Dr. Ir. H. USMAN RIANSE, M.S.
224 — 154
sebagaimanadisebutkan dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undangundang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut oleh MahkamahKonstitusi dalam putusannya Nomor 003/PUUIV/2006 tanggal 24 Juli 2006memberikan pertimbangan bahwa perbuatan melawan hukum dalam arti materiiladalah bertentangan dengan UndangUndang Dasar Tahun 1945 karena itu tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat;Menimbang, bahwa pasca putusan Mahkamah Konstitusi tersebut,Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya Nomor 996
Putus : 25-04-2019 — Upload : 31-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 56 PK/Pdt.Sus-Pailit/2019 Tanggal 25 April 2019 — PT KEMBANG DELAPAN DELAPAN MULTIFINANCE VS 1. PT BANK MANDIRI, , DKK
447 — 5501 — Berkekuatan Hukum Tetap
447 — 5501 — Berkekuatan Hukum Tetap
8140713005 Mandir TOYOTA.D INA MHFC1JU4040008689 Wo4DJJ17902 DD 9800 PA 2004 84862LONGJU40 aeD737 4900374 ARISAL 8630713030 Mandiri ag 125 Fc 1sU4050025016 Wo4DJJ35017 DD 9907 OH 2005 98619us 34RD738 5000242 RYO RUSNAM 640114012 Mandiri ang NOMA MHFXW42G152058374 1TR6201259 DD 992 JT 2005 87871 3GHANSYAR a TOYOTA AVANZA739 1402009 SRA ERE NEED B141111052 Mandir ae MHFM18A3JAK218158 DF29016 DD 993 JZ 2010 vo0eeD740 800301309006 MH ABDUL HADI 8140913019 Mandiri TOYOTA.AVANZA iHFM1BA3J6K001986 DBS7594 DD 996