).Termohon WAJIB menyampaikan SPDP kepada Termohon denganwaktu paling lambat 7 (Tujuh) hari.Dalam Putusan MK No. 130/PUUXIII/2015 ditegaskan :Fakta yang terjadi selama ini dalam hal pemberian SPDP adalah10kadangkala SPDP baru disampaikan setelah penyidikanberlangsung lama.

Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwapemberian SPDP juga diwajibkan terhadap terlapor.

AlasanMahkamah Konstitusi didasarkan pada pertimbangan bahwaterhadap terlapor yang telah mendapatkan SPDP, maka yangbersangkutan dapat mempersiapkan bahanbahan pembelaan danjuga dapat menunjuk penasihat hukum yang akan mendampinginya.Mahkamah Konstitusi menyatakan Pemberian SPDP kepadaTerlapor adalah BERSIFAT WAJIB.Pemberitahuan dimulainya suatu proses hukum merupakanhak konstitusional yang dijamin pelaksanaannya oleh aparaturhukum sehingga SPDP sebagai bagian dari prosedur hukum perludipastikan

Smgtanggal 25 Mei 2018 yang menolak permohonan praperadilantentang SPDP;6.

20 Juli 2017 menyikapipaska Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 130/PUUXIII/2015 tentangpemberitahuan waktu pengiriman SPDP kepada JPU, terlapor danpelapor/korban yang pada intinya menyebutkan :apabila SPDP yang dikirim lebih dari tujun hari setelah lewat waktuditerbitkannya sprindik akan dikembalikan secara resmi oleh JPU dengansurat resmi yang berisi penolakan SPDP tersebut, kemudian penyidikterbitkan sprindik baru merujuk kepada sprindik sebelumnya kemudianditerbitkan SPDP baru dan dikirim kembali

dengandikirimkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor :SPDP/16/II/2018 tanggal 23 Pebruari 2018, jelas melanggar perintahdidalam Surat Perintah Penyidikan dan melanggar peraturanHalaman 9 dari 51 halaman.

Bahwa TERMOHON telah memberitahukan kepada Kejaksaan NegeriKayu Agung mengenai Pemberitahuan dimulainya penyidikan dengannomor surat : SPDP/110/X1/2017/ tanggal 5 September 2017 (T6).danSPDP yang ke 2(dua) dengan nomor surat : SPDP/16/II/2018/ tanggal 23Februari 2018(T7)4. Bahwa TERMOHON telah memberitahukan kepada KANTOR PT.MEGASAWIT SERIWIJAYA YANG DIWAKILI OLEH DIREKTUR/DIJABATOLEH Ir.

NANI BINTI LIM CHUN CHIE BERALAMAT DI JLN RESIDENA.ROZAK NO.33.A RT.016.RW.006 KEL.8 ILIR KEC.ILIR TIMUR IlPALEMBANG mengenai Pemberitahuan dimulainya penyidikan dengannomor surat : SPDP/110/X1I/2017/ tanggal 5 September 2017 dan SPDPyang ke 2(dua) dengan nomor surat : SPDP/16/II/2018/ tanggal 23Februari 2018, tanda bukti pengiriman pada tanggal 26 Februari 2018pada Kantor PT.MEGA SAWIT SRIWIJAYA DAN PADA TANGGAL 27Februari 2018 pada alamat DIREKTUR/DIJABAT OLEH Ir.

.Bahwa SPDP dan Panggilan dialamatkan di kantor PT.

Mega Sawit Sriwijaya.Bahwa saksisaksi yang dipanggi saat penyelidikan kemudian dipanggil lagisaat penyidikan.Bahwa ada SPDP ang dikirimkan Tanggal 23 Februari 2018.Bahwa ada surat penyidikan tangal 31 Agustus 2017.Bahwa saksi tahu ada sprindik lainnya selain sprindik tanggal 31 Agustus2017 akan tetapi saksi lupa tanggalnya.Bahwa SPDP bisa diterbitkan berkalikali.Bahwa SPDP pertama belum ada tersangka, SPDP dikirimkan pada JPUdan pelapor.Bahwa semua saksi dipanggil melalui surat.Baha saat melakukan

Direktur Reserse KriminalKhusus melalui Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)Nomor S3.SPDP/WPJ.24/2020 tanggal 26 Juni 2020, dan kepadaTersangka Sunarto in casu Pemohon melalui SPDP Nomor S3.SPDP/TSK/WPJ.24/2020 tanggal 26 Juni 2020..

)Nomor S12.SPDP/U/ WPJ.24/2019 tanggal 13 September 2019,selanjutnya pada fotokopi bukti Surat tersebut diberi tanda T6;Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)Nomor S11.SPDP/U/WPJ.24/2019 tanggal 13 September 2019,selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T7;Asli dan fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n.

SPDP iniada diatur di dalam Pasal 109 kemudian diperkuat lagi dengan PutusanMK 130 jadi SPDP harus wajib disampaikan 7 (tujuh) hari sejakSPRINDIK lalu apakah SPDP itu bisa 2 (dua), 3 (tiga) atau 4 (empat) ataudan seterusnya KUHAP tidak mengatur tentang itu kKemudian MahkamahKonstitusi juga tidak mengatur tentang itu yang jelas SPDP itu wajibdilakukan atau diberikan kepada Jaksa Penuntut Umum 7 (tujuh) harisejak diterbitkannya SPRINDIK bagaimana mekanisme SPDP itu sendiritergantung pada lembaga atau

Direktur Reserse Kriminal Khususmelalui Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor S12.SPDP/U/WPJ.24/2019 tanggal 13 September 2019 dan kepada PT DayaPatra Ngasem Raya melalui SPDP Nomor S11.SPDP/U/WPJ.24/2019tanggal 13 September 2019;Dalam proses penyidikan ini, Termohon mengumpulkan Alat Bukti berupaSuratSurat, Keterangan SaksiSaksi dan Keterangan Ahli.

Direktur Reserse Kriminal Khususmelalui Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor S3.SPDP/WPJ.24/2020 tanggal 26 Juni 2020, dan kepada Tersangka Sunartoin casu Pemohon melalui SPDP Nomor S3.SPDP/TSK/WPJ.24/2020tanggal 26 Juni 2020;Halaman 57 dari 67 Putusan Praperadilan Nomor 3/Pid/Pra/2020/PN Sdap.

Mengingat PutusanMahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat.Bahwa sebagaimana juga dijelaskan dalam putusan MahkamahKonstitusi Republik Indonesia No.130/PPU/XIII/2015 yang menyatakanbahwa :penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintahdimulainya penyidikan (SPDP) kepada penuntut umum, terlapor dankorban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelahdikeluarkannya surat perintah penyidikan,Selain itu berkaitan dengan putusan tersebut, Mahkamah Konstitusimemberi penafsiran

sebab akibat dari norma yang terkandung dalamketentuan Pasal 109 ayat (1) KUHAP yaitu apabila tidak dilakukanpemberitahuan kepada penuntut umum, maka penyidikan harusdianggap batal demi hukum.Bahwa dalam putusan MahkamahKonstitusi tersebut dengan merujuk pula pada putusan MK Nomor:21/PUUXII/2014 tanggal 28 April 2014 mengenai perluasan objekpraperadilan, konsekuensi bagi penyidik apabila melewati batas 7 haribelum menyerahkan SPDP kepada penuntut umum, terlapor dankorban/pelapor maka penuntut umum

Alasan Permohonan Praperadilan.1.TERMOHON TIDAK PERNAH MEMBERITAHUKAN/MENYERAHKAN SURAT PERINTAH DIMAULAINYA PENYIDIKAN(SPDP).1)2)3)4)Bahwa Termohon telah melanggar ketentuan putusan MahkamahKonstitusi Republik Indonesia No.130/PPU/XIII/2015 yangmenyatakan bahwa :penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintahdimulainya penyidikan (SPDP) kepada penuntut umum, terlapor dankorban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelahdikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan,menetapkan

Pemohonsebagai tersangka,,karena mulai sejak dikeluarkan surat PerintahPenyidikan Nomor :SP.Sidik /20/IV/2018/Lantas,tanggal 27 April2018 sampai dengan Permohonan ini diajukan Pemohon dan/ataukeluarga pemohon belum menerima Surat Perintah DimulainyaPenyidikan (SPDP) dari Termohon.Bahwa Pemohon telah dilakukan Penyidikan oleh termohon karenadiduga melakukan tindak pidana kecelakaan lalulintas sebagaimanadimaksud dalam rumusan pasal 310 ayat (4) UULAJ No.22 Tahun2009.Bahwa terhadap dugaan tindak pidana

Apabila membuatpenetapan tersangka tanpa diperiksa, itu berlawananHalaman 8 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Bau15.515.6dengan asas praduga tak bersalah;(https://megapolitan.antaranews.com/berita/24705/kataahlidiperiksadahulubarujaditersangka);Selanjutnya saat ini Termohon telah menerbitkan 2 SuratPemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), yakniSPDPtanggal 15 Desember 2019, dan SPDP Lanjutantanggal 23April 2020, namun ke 2 (dua) SPDP tersebutbaru diberikan kepada Pemohon pada tanggal 12 Mei2020

Artinya SPDP tanggal 15 Desember 2019 diberikankepada Pemohon kurang lebih 5 (lima) bulan setelahditerbitkannya Sprindik Nomor:Sprindik/97/XII/2019/Lantas, tanggal 15 Desember 2019,Dan SPDP Lanjutan tanggal 23April 2020 diberikan kepadaPemohon 19 hari setelah diterbitkannya Sprindik Nomor:Sprindik/97.a/IVI/2020/Lantas, tanggal 23 April 2020.

Inimenjadi semakin memperjelas keamburadulan Termohondalam menangani perkara aquo, karena bagaimana bisaTermohon sudah mulai melakukan Penyidikan Lanjutanpada tanggal 20 April 2020, sementara Sprindik LanjutanNomor: Sprindik /97.a/IVI/2020/Lantas, baru diterbitkanpada tanggal 23 April 2020; (vide Bukti P.4)Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Bau15.715.8Bahwa alasan lainnya adalah SPDP tanggal 15 Desember2019, maupun SPDP Lanjutan tanggal 23 April 2020, baruditerbitkan oleh Termohon

Alat bukti yang sah menurut Pasar 184ayat (1) KUHAP ialah: a). keterangan saksi; b). keteranganahli; c). surat; d). petunjuk; keteangan terdakwa;Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Bau15.1115.12Bahwa menurut SPDP tanggal 15 Desember 2019,Termohon mulai melakukan Penyidikan pada tanggal 15Desember 2019 berdasarkan Surat Perintah PenyidikanNomor: Sprindik/97/XII/2019/Lantas, tanggal 15 Desember2019, namun anehnya dalam SPDP tersebut Pemohon(ARIFUDDIN) telah ditetaopbkan sebagai Tersangka

(videBukti P.5 Angka 4, angka 13, angka 16, angka 22, danangka 25, dan Bukti P.6)Bahwa selanjutnya menurut SPDP tanggal 23 April 2020menjelaskan kalau Termohon mulai melakukan PenyidikanLanjutan pada tanggal 20 April 2020 berdasarkan SuratPerintah Penyidikan Nomor: Sprindik/97.a/IV/2020/Lantas,tanggal 23 April 2020. Dalam SPDP Lanjutan tanggal 23April 2020 tersebut Pemohon ditetapkan lagi sebagaiTersangka yang dijerat dengan Pasal 310 Ayat (3) UUTentang LLAJ, sementara Ahli Dr.

Bahwa akibat dari pemberitahuan atau penyerahan SPDP kepadaPemohon melanggar atau bertentangan dengan Pasal 109 ayat (1)KUHAP jo.

Bahwa mengkonstatir Surat Pemberitahuan DimulainyaPenyidikan (SPDP), Nomor : K/77/VII/2018, tanggal O08 Juli 2018,namun baru diserahkan ke Pemohon pada tanggal 14 Agustus 2018,Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor :. SPSidik/85/VII2018/Reskrim, tanggal 08 Juli 2018 sekalipun tidak pernahdiberitahukan atau disampaikan kepada Pemohon, maka Pemohonberkesimpulan bahwa Termohon menyerahkan SPDP kepada keluargaPemohon setelanh Termohon menetapkan status Pemohon sebagaiTersangka.g.

Oleh karena itu penting bagiMahkamah untuk menyatakan bahwa pemberian SPDP tidak hanyadiwajibkan terhadap jaksa penuntut umum akan tetapi juga terhadapTerlapor dan korban/Pelapor.

Simalungun, yang menjelaskan bahwaia selaku isteri Biraba Siahaan, menerima SPDP Nomor : K/77/VII/2018 dariKepala Kepolisian Sektor Kota Tanah Jawa, pada tanggal 14 Agustus 2018,pukul. 09.00 WIB, selanjutnya disebut bukti P5 ;6.

Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2018, Saksi dimintai tolong olehPemohon (BIRABA SIAHAAN) Surat dari Gamot yakni surat SPDP. Bahwa Saksi tidak kenal dengan SPDP yang diperlihatkan olehHakim;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil sangkalannyaTermohon telah mengajukan bukti suratsurat, berupa fotokopi bermaterai cukupdan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:1.

) sebagai objek pra peradilan, namun disatu sisi menjadikan SuratPemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) sebagai objek permohonanperadilan;6.

Bahwa pengertian memberitahukan yang dimaksud dalam Pasal 109 Ayat(1) KUHAP tersebut di atas adalah bahwa setelah penyidik melakukanpenyidikan maka penyidik memberitahu melalui Surat PemberitahuanDimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Kejaksaan. Bahwa dalam hal iniSurat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) tersebut HANYABERISIKAN PEMBERITAHUAN TELAH DIMULAINYA PENYIDIKANterhadap suatu perkara pidana.

denganHalaman 54 dari 86 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2019/PN Ckr Surat Pengembalian SPDP dikarenakan Penyidik tidak juga mengirimkanBerkas Perkara dalam tempo waktu yang telah ditentukan oleh StandarOperasional Prosedur Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum (SOPPidum) yang diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik IndonesiaNomor: PER036/A/JA/09/2011, Bab V, Prapenuntutan bagian 4, Pasal 12Ayat (1) : Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya SPDP,penyidik belum menyampaikan

Sutaryo Teguh yangdisangka melanggar Pasal 385 KUHP Nomor: B1941/0.2.35/Epp.1/04/2019 tanggal 16 April 2019 (sebagaimana terlampir)dan sudah mengembalikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan(SPDP) kepada Penyidik melalui Surat Pengembalian SPDP Nomor : B2769/0.2.35/Epp.1/6/2019 tanggal 24 Juni 2019 An. Tersangka SutaryoTeguh yang disangka melanggar Pasal 385 KUHP (sebagaimana terlampir),dimana semua tindakan tersebut dilakukan karena Penyidik dhi.

non Kepala Kejaksaan Negeri KabupatenBekasi)baru sebagai Penuntut Umum yang mempunyai kewenangan untukmenerima SPDP dari Penyidik sesuai Pasal 109 ayat 1 KUHAP yang dalamperkara a quo, SPDP tersebut tidak ditindaklajuti dengan penyerahanBerkas Perkara oleh Penyidik, sehingga Penuntut Umum telahmengirimkan Surat Permintaan Perkembangan Hasil Penyidikan (P17)yang kemudian dilanjutkan dengan pengembalian SPDP dikarenakanPenyidik tidak juga mengirimkan Berkas Perkara dalam tempo waktu yangtelah ditentukan

SUHADAK Spd, tidakmenerima SPDP (Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan) dari pihakpenyidik Kejaksaan Negeri Probolinggo.5.

Terhadap penyidik tidak menyerahkan SPDP (Surat Pemberitahuan DimulainyaPenyidikan) kepada istri tersangka H.M. SUHADAK, S.Pd dan meminta penetapantersangka H.M.

Sehingga ketika kamimengacu pada aturan tersebut tidak ada kewajiban bagi penyidik untukmenyampaikan SPDP kepada tersangka atau keluarga tersangka sebagaimanaHalaman 22 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN PblIpermohonan Penasehat Hukum tersangka dalam permohonan prapradilannya,karena makna terlapor dan pelapor sangatlah beda dengan makna tersangka.Sehingga untuk permohonan praperadilan tidak sah penetapan tersangka H.M.SUHADAK, S.Pd, karena penyidik tidak menyerahkan SPDP (Surat PemberitahuanDimulainya

Ahli Faizin Sulistio : Bahwa ahli tidak kenal dengan Pemohon dan juga Termohon; Bahwa ahli merupakan dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya; Bahwa menurut ahli Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) wajibdipenuhi apabila seseprang dijadikan sebagai tersangka; Bahwa menurut ahli SPDP tersebut wajib diterima oleh yang berhakpaling lama 7 (tujuh) hari; Bahwa menurut ahli apabila ada seseorang dijadikan tersangka tanpadiberitahukan atau menerima SPDP terlebih dahulu maka cacat materil; Bahwa

cukup diberikan Penyidik kepadaPenuntut Umum;Menimbang, bahwa terkait dengan status pemohon selaku tersangka, namuntidak menerima SPDP, Hakim berpendapat bahwa tindakan Termohon yang tidakmemberitahukan dan tidak menyerahkan SPDP penyidikan tersebut kepada Pemohonselaku tersangka dengan alasan Terlapor berbeda maknanya dengan Tersangka,bukanlah merupakan contoh yang baik dalam penegakan hukum dan cenderungberpegang pada istilah terlapor secara kaku semata.

Bahwa berkaitan dengan Surat Pemberitahuan Dimulainya PenyidikanMahkamah Konsitusi memutus di Putusan nomor 130 menyampaikanbahwa SPDP itu menjadi wajiod / mutlak untuk disampaikan kepadakepolisian, kejaksaan dan pelapor, terlapor sehingga dengan batas waktu 7hari dan SPDP itu muatannya adalah muatan dari pada pengawasanhorizontal antara penyidik dengan lembaga lain termasuk pemenuhan hakhak korban dan hakhak terlapor; Bahwa berkaitan dengan SPDP karena di dalam Putusan MahkamahKonsitusi SPDP itu

jadi kewajiban bagi Penyidik untuk menyampaikankepada kejaksaan, kepolisan sebagai fungsi horizontal, maka SPDPstatusnya itu ketika seorang mendapatkan SPDP artinya SPDP itu bukanmenetapkan tersangka karena SPDP itu ditemukan setelah selesainyaproses penyidikan artinya SPDP itu hanya untuk perlindungan hak asasimanusia saja; Bahwa ketika ada SPDP yang sudah menetapkan sebagai tersangkamaka cacat prosedural artinya segala proses yang dilakukan penerbitansebagai tersangka maka harus dibatalkan secara

itu sebagai surat pemberitahuan dimulainya penyidikanbukan sebagai tersangka tapi sebagai terlapor; Bahwa SPDP tidak diterbitkan kepada pelaku yang tertangkap tangandan yang tidak hadir ketika dipanggil, maka secara otomatis tidakmemakai SPDP;Halaman 60 dari 73 hal.

S30/SPDP/TSK/PJ.05/2019 yangmemberitahukan Pemohon sebagai tersangka padahal penyidikan terhadapPemohon belum lagi dilakukan dan menyatakan bahwa Termohon BELUMHalaman 69 dari 73 hal. Putusan Nomor 21/Pid.Pra/2021/PN. Jkt.

Sel.Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan buktibuktiyang diajukan Termohon yaitu surat bukti bertanda T1 sampai dengan T38 ;Menimbang, bahwa surat bukti bertanda T1 sampai dengan T13membuktikan bahwa Termohon telan melakukan proses Penyidikansebagaimana ketentuan Pasal 44 UUKUP;Menimbang, bahwa surat bukti bertanda T14 sampai dengan T16membuktikan bahwa Termohon telah menerbitkan SPDP Nomor.S.030.SPDP/TSK/PJ.05/2019 tanggal 14 Agustus 2019 dan Termohon telahmemberitahukan kepada Pemohon

Eriana Zoelkifli (Asli) ; SPDP No. 094.24/SPDP/GNRHL/LS/2008 tanggal 17 Maret 2008 atasnama Sungkono S.Hut (Asli) ; Kwitansi SPDP tanggal 18 Maret 2008 atas nama Sungkono, S.Hut (Asli) ;Hal. 19 dari 32 hal. Put.

No. 1154 K/Pid.Sus/2011Rincian Perhitungan Perjalanan Dinas tanggal 1 Maret 2008 atas namaSungkono, S.Hut (Asli) ;SPDP No.094.25/SPDP/GNRHL/LS/2008 tanggal 17 Maret 2008 atasnama Surono, SE (Asli) ;Kwitansi SPDP tanggal 18 Maret 2008 atas nama Surono, SE (Asli) ;Rincian Perhitungan Perjalanan Dinas tanggal 18 Maret 2008 atasnama Surono, SE (Asli) ;SPDP No.094.26/SPDP/GNRHL/LS/2008 tanggal 17 Maret 2008 atasnama Zulfanmi, A.Md (Asli) ;Kwitansi SPDP tanggal 18 Maret 2008 atas nama Zulfahmi,A.Md.

Eriana Zoelkifli (Asli) ;SPDP No. 094.24/SPDP/GNRHL/LS/2008 tanggal 17 Maret 2008atas nama Sungkono S.Hut (Asli) ;Kwitansi SPDP tanggal 18 Maret 2008 atas nama Sungkono,S.Hut (Asli) ;Rincian Perhitungan Perjalanan Dinas tanggal 18 Maret 2008 atasnama Sungkono, S.Hut (Asli) ;SPDP No. 094.25/SPDP/GNRHL/LS/2008 tanggal 17 Maret 2008atas nama Surono, SE (Asili) ;Kwitansi SPDP tanggal 18 Maret 2008 atas nama Surono, SE(Asli) ;Rincian Perhitungan Perjalanan Dinas tanggal 18 Maret 2008 atasnama Surono,

SE (Asli) ;SPDP No. 094.26/SPDP/GNRHL/LS/2008 tanggal 17 Maret 2008atas nama Zulfahmi, A.Md (Asli) ;Kwitansi SPDP tanggal 18 Maret 2008 atas nama Zuhfalimi, A.Md(Asli) ;Rincian Perhitungan Perjalanan Dinas tanggal 18 Maret 2008 atasnama Zulfahmi Amd.

Eriana Zoelkifli (Asli) ;SPT Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Lampung Selatan No.824/31/Ill.09/01/2008 tanggal 26 Maret 2008 (Asli) ;SPDP No. 094.34/SPDP/GNRHL/LS/2008 tanggal 26 Maret 2008atas nama Abdul Rachman, SE (Asli) ;Kwitansi SPDP tanggal 27 Maret 2008 atas nama Abdul Rachman,SE (Asli) ;Rincian Perhitungan Perjalanan Dinas tanggal 27 Maret 2008 atasnama Abdul Rachman, SE (Asli) ;SPDP No. 094.35/SPDP/GNRHL/LS/2008 tanggal 26 Maret 2008atas nama Ir.

Namun demikian Pemohon tidak pernah diberikan atauditembuskan SPDP (Surat Perintah dimulainya penyidikan) oleh Termohonsehingga Pemohon tidak mengetahui kapan perkara ini naik ke prosespenyidikan.

penyidikan.Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka penyidik dalam hal iniTermohon wajid memberikan SPDP kepada Pemohon paling lambat 7(tujuh) hari terhitung sejak dikeluarkannya surat perintah penyidikan.

Bahwadengan tidak diberikannya SPDP (Surat Perintah dimulainya penyidikan)kepada Pemohon, maka penyidikan terhadap diri Pemohon berdasarkanSurat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.

Penyidikan (SPDP)Nomor : SPDP/62/X/2017; Bahwa Pemohon dalam hal ini menyatakan dalam Permohonannya tidakpernah merasa menerima SPDP yang dimasud, Pemohon hanya menerimaSurat Panggilan agar menghadap penyidik untuk diperiksa sebagaitersangka, sedangkan menurut Termohon SPDP yang dimaksud sudahdikeluarkan dan diserahkan kepada Pemohon melalui jasa ekspedisi; Bahwa menurut keterangan Ahli dari Pemohon yaitu Gunawan Jatmiko SH,MH.

Untuk menyampaikan SPDP dari penyidik kepada calon Tersangka wajibdiserahkan kepada tersangka dengan cara diserahkan langsung olehpenyidik kepada tersangka, atau keluarganya atau kepada pamongSetempat, dan mengenai berkas SPDP yang dikirimkan kepada tersangkamelalui jalur ekspedisi, menurut ahli diperbolehkan dan sah apabila berkasyang dikirimkan yakin sampai kepada Tersangka, dalam arti tidak adaketentuan yang mengatur tidak diperbolehkannya penyerahan SPDP kepadatersangka melalu jalur ekspedisi

Bahwa sejak dilakukannya penangkapan, penahanan dan juga prosespenyelidikan serta penyidikan oleh Penyidik Polres Padang Lawasdalam perkara ini, namun sampai saat ini Surat PemberitahuanDimulainya Penyidikan (SPDP) tidak pernah diberikan kepada ParaPemohon sehingga bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitus!Nomor: 130/PUU13/2015 yang berbuny!

atasnama tersangka MHD NASIR, dkk, yang dikirim kepada Kejaksaan NegeriPadang Lawas pada tanggal 10 Februari 2021, diberi tanda T.65C;Fotocopy buku Expedisi tanda terima SPDP atas nama tersangka MHDNASIR, dkk, yang dikirim kepada Kejaksaan Negeri Padang Lawas padatanggal 11 Februari 2021, diberi tanda T.65D;Fotocopy surat tanda terima SPDP diantaranya atas nama tersangka RajaInal Siregar als Raja Inal dan Sutan Hasanuddin Hsb, yang diterima olehHal. 37 dari 46 halaman, Putusan No.1/Pid.Pra/2021/

(surat perintah dimulainya penyidikan)yang diserahkan kepada Para pemohon dan temantemannya yang laindan kepada keluarganya maupun kepada Kepala Desa;Bahwa seingat saksi, SPDP no.B/12/II/2021/Reskrim, tertanggal 9Februari 2021 sudah pernah diserahkan kepada para pemohon;Bahwa yang diberikan kepada Keluarga Tersangka adalah SPDP, SPKap, SP Han,dan Surat Perpanjangan Penahanan ;Bahwa khusus kepada para pemohon, SPDP diserahkan kepada KepalaDesa pada tanggal 10 Februari 2021 karena ketika keluarga

parapemohon saksi telepon untuk menanyakan alamat lengkapnya namuntidak diangkat ;Bahwa yang menyerahkan SPDP kepada Kepala Desa Sangkilon adalahsaksi sendiri pada tanggal 10 Februari 2021 dan ada tanda terimanya;Bahwa saksi tidak mengetahui kapan SPDP tersebut diserahkan olehKepala Desa Sangkilon kepada keluarga Para Pemohon;Saksi KHAIRUL HADI SIREGAR;Bahwa saksi kenal dengan para pemohon setelah penangkapan danpara Termohon saksi juga kenal;Bahwa pihak kepolisian dari Polres Palas telah menangkap

kepada Kepala Desa Sangkilon Pada tanggal10 Februari 2021 untuk diserahkan kepada Keluarga para pemohon namunsaksi tersebut tidak mengetahui kapan Kepala Desa Sangkilon tersebutmenyerahkan SPDP tersebut kepada Keluarga Para Pemohon ;Menimbang, bahwa keterangan saksi Termohon III tersebut didukungdengan alat bukti surat tertanda T.65E berupa surat tanda terima SPDP, yangdiketahui bahwasanya SPDP tersebut telah diserahkan kepada Kapala DesaSangkilon pada tanggal 10 Februari 2021;Menimbang bahwa setelah

apabila seseorang tidak terbukti melakukantindak pidana maka itu bisa dianggap pencemaran nama baik maka diabisa melaporkan balik dengan Pasal pencemaran nama baik atau Pasalfitnah; Bahwa yang berwenang mengeluarkan SPDP kalau mengacuputusan Mahkamah Konstitusi yang membuat SPDP itu adalah atasanpenyidik, maka secara legalitas itu dijamin oleh Undangundang; Bahwa apabila SPDP itu keluarnya terlambat itu termasukpelanggaran secara formil yang dilakukan penyidik; Bahwa penyidikan yang tidak sesuai

dan menyerahkan SPDP kepada penuntut umum,terlapor dan korban dalam waktu paling lambat tujuh hari setelahdikeluarkan surat perintah penyidikan; Bahwa ada lebih dari satu SPDP dalam suatu perkara hal itu bisadimungkinkan karena belum ada aturan yang melarangnya dan apabiladalam suatu perkara itu belum ada terlapor dan pelapornya; Bahwa apabila ada prosedur yang tidak dilewati maka itu tidak sah,contohnya mengenai pengiriman SPDP apabila dalam waktu 7 (tujuh) hariSPDP tidak dikirimkan kepada Penuntut

68 Putusan Praperadilan No. 4/Pid.Pra/2020/PN Gsk(3) Identitas Tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, tidakperlu dicantumkan dalam SPDP, bila Penyidik belum dapat menetapkanTersangka.(4) Dalam hal Tersangka ditetapkan setelah lebih dari 7 (tujuh) hari diterbitkanSurat Perintah Penyidikan, dikirimkan surat pemberitahuan penetapanTersangka dengan dilampirkan SPDP sebelumnya;Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum pada ketentuan ayat (3)tersebut diatas, maka dalam hal SPDP, bila Penyidik

Bahwa meskipun SPDP tersebut adalah SPDP kedua dari SPDPpertama pada tanggal 02 Maret 2020 sebagaimana bukti surat T10, namun Hakimberpendapat bahwa terbitnya dua SPDP dalam keadaan bahwa SPDP pertamabelum ada Penetapan Tersangka, dalam perkara aquo, bukan merupakan bagiancacat formil yang dapat mempengaruhi keabsahan Surat Penetapan Tersangka,sebagaimana keterangan Ahli Dr.

., M.Si, bahwa dalam hal adalebih dari satu SPDP dalam suatu perkara, hal itu bisa dimungkinkan karena belumada aturan yang melarangnya, KUHAP tidak melarang secara eksplisit tentangkeluarnya SPDP kedua dalam satu sprindik dan SPDP itu tidak ada hubungannyadengan penetapan Tersangka, SPDP itu hanya surat pemberitahuan dimulainyapenyidikan;Menimbang, bahwa selain fakta dan pertimbangan tersebut diatas, dalampertimbangan PUTUSAN MK Nomor 130/PUUXIII/2015, Mahkamah Konstitusiberpendapat, bahwa tertundanya

Sidik/97 1X / 2019 / Sat.Reskrim, tgl 23 Oktober 2019, KapolresKupang mengeluarkan Surat Pemberitahuan DimulainyaPenyidikan, Nomor : SPDP/97 / X / 2019 / Sat.Reskrim, tgl 23Oktober 2019, pada saat SPDP di terbitkan nama Tersangkabelum ada karena akan di tentukan dari hasil penyidikan yangakan dilaksanakan.Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2019 tembusan SPDP dikirimkankepada terlapor An. JHON NEDY CHARLES SINE yang diterimaoleh Pemimpin Bank NTT Cabang Oelamasi an.

Reskrim, tanggal 23 Oktober 2019 danHalaman 39 dari 69 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Olmkemudian diterbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan(SPDP) Nomor : SPDP/97/X/2019/Sat.Reskrim, tanggal 23 Oktober2019 (belum ada nama Tersangka) selanjutnya 2 (dua) hari setelah diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan tersebut yaitu pada tanggal 25Oktober 2019 Penyidik / Penyidik Pembantu Mengirimkan TembusanSurat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor :SPDP/97/X/2019/Sat.

Reskrim, tanggal 23 Oktober 2019 dankemudian diterbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan(SPDP) Nomor : SPDP/97/X/2019/Sat. Reskrim, tanggal 23 Oktober2019 (belum ada nama Tersangka) selanjutnya 2 (dua) hari setelah diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan tersebut yaitu pada tanggal 25Oktober 2019 Penyidik / Penyidik Pembantu Mengirimkan TembusanSurat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor :SPDP/97/X/2019/Sat.

Oktober 2019 , bukti T38 berupa buku ekspedisi / tanda terima SPDP, bukti T45berupa petikan keputusan direksi PT.

2019 tembusan SPDP (bukti T13)dikirimkan kepada terlapor An.

Penetapan Pemohon Sebagai Tersangka Tanpa Surat PemberitahuanDimulainya Penyidikan (SPDP)1) Proses hukum terhadap perkara a quo tanpa melalui prosesprapenuntutan, penerbitan Surat Pemberitahuan DimulainyaPenyidikan (SPDP);2) Bahwa proses pemeriksaan penyidikan perkara a quo tanpaSPDP adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukumsebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:130/PUUXIII/2015 yang pada pokoknya menyatakan bahwaHalaman 7 dari 58 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Olmpenyampaian

Terlapor dengan bentuk Surat PemberitahuanDimulainya Penyidikan (SPDP).11.

hal tersebutdibuktikan dalam buku Expedisi Polsek Kupang Tengah, suratpemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) dengan nomor :SPDP /19/ VI / 2021 / Sek Kuteng tanggal 10 Juni 2021 .Bahwa PEMOHON berpendapat bahwa tindakan yang dilakukanoleh TERMOHON' kepada PEMOHON dengan menetapkanPEMOHON sebagai tersangka yang dilakukan dan ditetapkantanpa prosedur yang benar.

berpendapat bahwa tujuan pengiriman SPDP harus diserahkankepada pelapor maupun terlapor ataukah dapat diserahkan kepada keluargaataukah kepada orang terdekat yang mempunyai hubungan dengan pelapormaupun terlapor atau disampaikan kepada pemerintahan setempat dan harusditujukan bisa ke alamat tempat tinggal ataukah alamat tempat kerja denganmaksud agar SPDP tersebut bisa segera sampai kepada yang bersangkutanmengingat waktu yang dibatasi oleh UndangUndang;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti

Surat yang diajukanTermohon yakni bukti Surat T12 Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikankepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang Nomor: SPDP/19/V1/2021/SekKuteng, tanggal 10 Juni 2021 dan bukti surat T71 Buku ekspedisi surat (buktitersangka menerima SPDP), Hakim berpendapat bahwa benar terdapat SPDPyang ditujukan kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang terkait dengandimulainya penyidikan tindak pidana pembunuhan atas nama korban AserDeplis Mapada dan sejak diterbitkannya SPDP tanggal 10 Juni

memperluas atau menambah Surat PemberitahuanDimulainya Penyidikan (SPDP) sebagai Objek Praperadilan denganmenegaskan bahwa sifat wajib tersebut harus dimaknai bahwa bukanhanya dalam kaitannya dengan Jaksa Penuntut Umum, akan tetapijuga dalam kaitannya dengan Terlapor dan Korban/Pelapor, dimanaSurat Pemberitahuan Dimulainya Penyidkkan (SPDP) "tersebut wajibdisampaikan dalam batasan waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelahdikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan (Sprindik);6.

) dengan rincian sebagai berikut :* SPDP Nomor : ND04 /R.2.11/Fd.1/03/2021 tanggal 15 Maret2021 Perihal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Perkara TindakPidana Korupsi atas nama YANO ASBHI WALI (Bukti T30)* SPDP Nomor : ND02/R.2.11/Fd.1/03/2021 tanggal 15 Maret2021 Perihal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Perkara TindakPidana Korupsi atas nama PETRUS TITIT (Bukti T31)= SPDP Nomor : ND03 /R.2.11/Fd.1/03/2021 tanggal 15 Maret2021 Perihal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Perkara TindakPidana

Korupsi atas nama OKTOVIANUS BOFRA (Bukti T32)= SPDP Nomor : ND05 /R.2.11/Fd.1/03/2021 tanggal 15 Maret2021 Perihal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Perkara TindakPidana Korupsi atas nama KAMARUDDIN KASIM (Bukti T33) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 109 ayat (1) KUHAP tersebutbeserta Penjelasannya sepanjang mengenai Surat PemberitahuanDimulainya Penyidikan (SPDP) tidak ditentukan jangka waktu berapalama dan/atau kapan (SPDP) tersebut wajib diserahkan oleh Penyidikbaik kepada Penuntut Umum maupun

Fotocopy SPDP Nomor : ND04 /R.2.11/Fd.1/03/2021 tanggal 15 Maret2021 Perihal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Perkara Tindak PidanaKorupsi atas nama YANO ASBHI WALI, selanjutnya diberi tanda T30;31. Fotocopy SPDP Nomor : ND02/R.2.11/Fd.1/03/2021 tanggal 15 Maret2021 Perihal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Perkara Tindak PidanaKorupsi atas nama PETRUS TITIT, selanjutnya diberi tanda T31;32.

Fotocopy SPDP Nomor : ND03 /R.2.11/Fd.1/03/2021 tanggal 15 Maret2021 Perihal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Perkara Tindak PidanaKorupsi atas nama OKTAVIANUS BOFRA, selanjutnya diberi tanda T32;33. Fotocopy SPDP Nomor : ND05 /R.2.11/Fd.1/03/2021 tanggal 15 Maret2021 Perihal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Perkara Tindak PidanaKorupsi atas nama KAMARUDDIN KASIM, selanjutnya diberi tanda T33;34.

Bahwa akan tetapi sampai saat ini pemohon praperadilan dinyatakanstatus tersangkanya oleh termohon diduga tanpa melalui tahapantahapanpenyidikan yang diatur oleh hukum diantaranya tanpa gelar perkara daripemohon diperiksa selaku saksi menjadi status tersangka dan diperiksasebagai tersangka dalam 1 (satu) hari pada tanggal 20 April 2018, sertapemohon tidak pernah menerima surat perintah dimulainya penyidikan(SPDP) oleh Termohon yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum olehkarenanya sehingga tentu

Pengiriman SPDP;Upaya Paksa;. Pemeriksaan;Gelar Perkara;Penyelesaian Berkas Perkara;. Penyerahan Berkas Perkara Ke Penuntut Umum ;.

.~~ serovaoanMenimbang, bahwa mencermati Pasal 15 tersebut diatas, maka adanyakata bertahap menegaskan bahwa dalam kegiatan penyidikan terdapattahapan tahapan dalam ketentuan tersebut yang harus dilaksanakantermasuk didalamnya pengiriman SPDP sesuai Pasal 109 ayat KUHAPyang dilakukan setelah diterbitkan Sprindik;Menimbang, sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa dalam hal SPDPmaka ketentuan Pasal 109 KUHAP pasca Putusan MK telah menambahkankata wajio bagi penyidik memberitahukan dan menyerahkan surat

permohonan PEMOHON AHMAD SAYUTI, SH.MH padatanggal 15 Oktober 2018 yang mengatakan bahwa SPDP terhadapPEMOHON/TERSANGKA AHMAD SAYUTI, SH.MH tidak diberikankepada PEMOHON/TERSANGKA AHMAD SAYUTI, SH.MH, pernyataanPEMOHON ini sangat mengadangada, karena spdp tersebut sudahdiberikan secara langsung dan sekaligus / secara bersamaan padaperkara teman PEMOHON yang sudah disidangkan yaitu perkara ADIGUNAWANSYAH, SH BIN ABDUL MANAF DAN ASNAN BIN MAZNIdalam perkara tindak pidana pemerasan secara bersamasama

ditunjukan untuk menangani perkaratersebut; Bahwa Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) wajibdiberitahukan dan disampaikan kepada penuntut umum, terlapor dankorbar/pelapor dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya suratperintah tersebut;Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 26/Pid.Pra/2018/PN Pig.

Bahwa dalam SPDP tanggal 5 September 2017 tersebut terlihat jelas danbaru diketahui bahwa :Penyidikan ternyata baru dimulai tanggal 5 September 2017. Hal tersebuttertulis dalam SPDP yang mencantumkan Sprindik No. SP.Sidik/1095/IX/2017/Reskrim tanggal 5 September 2017 berarti sebelum tanggal 5September 2017 belum ada proses penyidikan atas Laporan PolisiNo. LP/1719/K/XV/2016/PMJ/Restro Jaksel tanggal 17 Nopember 2016..

Saat TERMOHON mengirimkan Surat Panggilan Tersangka tanggal22 Mei 2017 kepada PEMOHON untuk diperiksa sebagai Tersangka,BELUM ada Penyidikan karena belakangan dalam SPDP barudiketahui dengan jelas bahwa Sprindik ternyata baru dikeluarkantanggal 5 September 2017.b. Dengan adanya fakta bahwa Sprindik baru dikeluarkan tanggal 5September 2017 bersama dengan SPDP, maka tanggal 22 Mei 2017belum merupakan proses penyidikan, kKemungkinan penyelidikan.c.

Putusan Nomor 103/Pid.Pra/2017/PN.Jkt.Sel.mungkin peserta Gelar Perkara yang antara lain terdiri dari Propamdan Divkum POLRI akan sembrono menyetujui penetapan Tersangkatanpa Sprindik dan SPDP dan bukan di tahap penyidikan. h.

Bahwa dalam SPDP tanggal 5 September 2017 tersebut terlihat jelas danbaru diketahui bahwa:Penyidikan ternyata baru dimulai tanggal 5 September 2017. Hal tersebuttertulis dalam SPDP yang mencantumkan Sprindik No.SP. Sidik/1095/IX/2017/Reskrim tanggal 5 September 2017 berarti sebelum tanggal 5September 2017 belum ada proses penyidikan atas Laporan PolisiNo.

Saat Termohon mengirimkan Surat Panggilan Tersangka tanggal 22 Mei2017 kepada Pemohon untuk diperiksa sebagai Tersangka, belum adapenyidikan karena belakangan dalam SPDP baru diketahui dengan jelasbahwa Sprindik ternyata baru dikeluarkan tanggal 5 September 2017;j. Dengan adanya fakta bahwa Sprindik baru dikeluarkan tanggal 5September 2017 bersama dengan SPDP, maka tanggal 22 Mei 2017belum merupakan proses penyidikan, kemungkinan penyelidikan;k.

Karena berdasarkan putusan MK nomor130/PPUXIII/2015 penyidik wajib memberikan SPDP selambatlambatnya 7 (tujun hari) kepada PELAPOR/KORBAN maupunTERLAPOR/TERSANGKA Setelah dibuat SPDP;ll. PEMBAHASAN HUKUM1. Bahwa Indonesia adalah negara hukum, tercantum dalam Pasal 1 ayat(3) UUD 1945. Negara hukum memiliki prinsip adanya pengakuan,jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuanyang sama di hadapan hukum (Equality Before The Law).

Dalil pemohon angka 15 menyatakan bahwa Pemohon belummendapatkan SPDP dari Termohon.

Bahwa Termohon pada saatmelakukan penyidikan dan mengirimkan SPDP ke Penuntut umum,telah memberikan surat SPDP kepada Pemohon sesuaibuktipengiriman surat SPDP berupa lembaran expedisi tanggal 8Desember 2017 yang saat itu diterima langsung oleh Pemohon,sehingga Termohon telah melaksanakan amanat keputusanMahkamah Konstitusi nomor : 130/PUUXII/2015 tanggal 11 Januari2017.DALIL PEMOHON ANGKA 15 DIMAKSUD TIDAK BERDASARMENGADAADA DAN PATUT DITOLAK..

Fotocopy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor:SPDP/24/X1I/2017/Reskrim, tanggal 6 Desember 2017, sesual denganaslinya diberi tanda T6;Fotocopy Tanda Bukti Penerimaan SPDP kepada Pemohon, sesuaidengan aslinya diberi tanda T7;Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan saksi Pelapor MADE PUTRADIANA, seusi dengan aslinya diberi tanda T8;Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan saksi IDA BAGUS PUTUSURYAWAN, sesuai dengan aslinya diberi tanda T9;Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan saksi MADE ARISTA PRAWIRA

Dalil pemohon angka 15 menyatakan bahwa Pemohon bellummendapatkan SPDP dari Termohon. Bahwa Termohon pada saatmelakukan penyidikan dan mengirimkan SPDP ke Penuntut umum,telah memberikan surat SPDP kepada Pemohon sesuai buktipengiriman surat SPDP berupa lembaran expedisi tanggal 8 Desember2017 yang saat itu diterima langsung oleh Pemohon, sehinggaTermohon telan melaksanakan amanat keputusan MahkamahKonstitusi nomor : 130/PUUXII/2015 tanggal 11 Januari 2017;6.

(SPDP) kepada PEMOHON sudah lewat dari 7hari, maka segala tindakan penyidik setelan lewat 7 hari harusdinyatakan tidak sah dan tidak mengikat, begitu pula penetapanPEMOHON sebagai tersangka menjadi tidak sah dan tidak mengikat;Bahwa tindakan TERMOHON sebagai Penyidik sudah lewat 7 haritersebut, telah menyebabkan segala tindakan TERMOHON sudah tidakberwenang lagi menetapkan PEMOHON sebagai tersangka.

BAP TKP.Surat Perintah Tugas (Penyidikan)Surat Perintah Penyidikan.10) Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)11)Tanda terima SPDP ke Kejaksaan Negeri Gowa, pelapor danterlapor12) Surat Perintah Penyitaan13) BA Penyitaan14) Surat Penetapan Penyitaan15) BAP SaksiSaksi :a. BAP saksi Sdri. SITT UMRAHb. BAP saksi Sdr. IDHAM IBRAHIM Bin BORAHIMA DG SILAc. BAP saksi Sdr. ABBAS DG GASSING BIN H. BORAHIMA DGSILAd. BAP saksi Sdr. ABD RAHMAN BIN RAPIe. BAP saksi Sdr.

Sidik / 252 / IX / 2020 /Reskrim tanggal 15 September 2020 menjadi TIDAK SAH karenaTERMOHON menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan(SPDP) pada tanggal 30 September 2020, dimana SPDP tersebut terbitsudah lewat 7 hari dari terbitnya Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.

Sidik/ 252 / 1X / 2020 / Reskrim tanggal 15 September 2020;Bahwa Ketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor130/PUUXIII/2015 menegaskan bahwa paling lambat 7 hari setelahterbitnya Surat Perintah Penyidikan, maka Penyidik wajib memberitahukandan menyerahkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepadaJaksa Penuntut Umum, terlapor dan korban.

ABD RAHMAN BIN RAPI bersamaan dengan SPDP, namunpemohon Praperadilan tidak hadir tanpa alasan yang patut dan wajar, Prosespenyidikan dugaan perkara Penyerobotan Hak atas tanah, sebagaimanadimaksud dalam Pasal 167 KUH Pidana, sesuai Laporan Polisi Nomor :LPB/400/V/2020/SPKT, tanggal 11 Mei 2020 atas nama pelapor Sdr.