Uraian dari pemeriksaan umum :e Korban datang dalam keadaan tidak sadar, diantar ambulanceBPBD, mengeluh nyeri pada lengan kiri, setelah ditebas memakaibenda tajam dari arah belakang oleh seseorang, sekitar empatjam sebelum pemeriksaan.Hal 3 dari 16 hal, putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN.Dpse Tingkat kesadaran berdasarkan Glasgow Coma Scale 4, tekanandarah 80 mmHg, denyut nadi 90 x/menit, pernafasan 18x/menit,suhu ketiak 36,0, skala nyeri tidak dapat dievaluasi.> Uraian dari pemeriksaan luka luka :e

Uraian dari pemeriksaan umum :e Korban datang dalam keadaan tidak sadar, diantar ambulanceBPBD, mengeluh nyeri pada lengan kiri, setelah ditebas memakaibenda tajam dari arah belakang oleh seseorang, sekitar empatjam sebelum pemeriksaan.e Tingkat kesadaran berdasarkan Glasgow Coma Scale 4, tekanandarah 80 mmHg, denyut nadi 90 x/menit, pernafasan 18x/menit,suhu ketiak 36,0, skala nyeri tidak dapat dievaluasi.> Uraian dari pemeriksaan luka luka :Hal 5 dari 16 hal, putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN.Dpse

untuk membayar kembali pinjamannya secarabertahap/mengangsur selama jangka waktu kredit dengan jumlahangsuran sebesar Rp. 12.833.333, (dua belas Juta delapan ratus tigapuluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) meliputi cicilan pokokhutang dan bunga, setiap bulannya pada tanggal 27 (dua puluh tujuh).Bahwa selain Perjanjian Kredit, Para Penggugat juga telahmenandatangani Surat Persetujuan Prinsip Kredit tanggal 27 April 2016No. 002/SPPK/MSME196/IV/2016 (selanjutnya disebut sebagai "SPPK)dan Skala

WANPRESTASI DAN MENIMBULKAN KERUGIANBAGI TERGUGATTergugat menolak dengan tegas dan keras dalildalil Para Penggugat padaPosita butir 5 dan 6 dalam Gugatan yang menyebutkan bahwa Tergugatmelakukan perbuatan hukum dengan memberikan Surat Peringatan kepadaPara Tergugat dan bahwa Para Penggugat belum dapat dikata menunggakkarena jangka wakiu Fasilitas Kredit belum berakhir, dengan alasan dandasar hukum sebagai berikut:Halaman 8 Putusan Nomor 416/Pdt/2019/PT SMGa.Bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit dan Skala

Kesadaran : Tidak sadar, nilai kesadaran Nol dari skala lima belas.b.

hukum untukmenawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau menjadiperantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram dimanaperbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : Berawal dari informasi yang diterima oleh Sat Res Narkoba Polresta Medan yangmemperoleh informasi didaerah Jl.Kemuning Baru Desa Sampali KecamatanPercut Sei Tuan sering terjadi transaksi jual beli shabu dalam skala

tanpa hak danmelawan hukum untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakannarkotika golongan dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5(lima) gram dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan carasebagai DErikul :~ nnn n nn nnn nnn nnn nn nem nn nnn nn nnmnnnnnn nnnBerawal dari informasi yang diterima oleh Sat Res Narkoba Polresta Medan yangmemperoleh informasi didaerah Jl.Kemuning Baru Desa Sampali KecamatanPercut Sei Tuan sering terjadi transaksi jual beli shabu dalam skala

hukum= untukmenawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau menjadiperantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram dimanaperbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : Berawal dari informasi yang diterima oleh Sat Res Narkoba Polresta Medan yangmemperoleh informasi didaerah Jl.Kemuning Baru Desa Sampali KecamatanPercut Sei Tuan sering terjadi transaksi jual beli shabu dalam skala

danmelawan hukum untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakannarkotika golongan dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5(lima) gram dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan caraSe@bagal Derikut =s=s2nanessese tennessee nn eee ines ie nreneeeemennn enerBerawal dari informasi yang diterima oleh Sat Res Narkoba Polresta Medan yangmemperoleh informasi didaerah Jl.Kemuning Baru Desa Sampali KecamatanPercut Sei Tuan sering terjadi transaksi jual beli shabu dalam skala

Benar Penggugat dan Tergugat berselisin dan bertengkar namun masihdalam skala kecil dan masih damai setelahnya.5. Bahwa Tergugat marah dan merusak barang karena Penggugat memakiTergugat dengan sebutan setan , Tergugat bekerja sebagai buruhbangunan sehingga tidak setiap hari dapat pekerjaan yang menghasilkanuang, Tergugat tidak pernan mengusir Penggugat, justru Penggugatsendirilah yang mengatakan akan pergi meninggalkan rumah sehinggaTergugat menimpalinya kalau mau pergi ya silahkan.6.

Benar Penggugat dan Tergugat berselisin dan bertengkar namunmasih dalam skala kecil dan masih damai setelahnya.5.

Bahwadalam ketentuan pasal 108 Undangundang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun2014 tentang Perkebunan bahwa yang dilarang adalah Setiap Pelaku UsahaPerkebunan;Menimbang, bahwa menurut pasal 1 Ayat (8) Undangundang RepublikIndonesia Nomor 39 Tahun 2014 Pelaku Usaha Perkebunan adalah pekebundan/atau perusahaan Perkebunan yang mengelola Usaha Perkebunan.Sedangkan Pekebun adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yangmelakukan Usaha Perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu;Menimbang

Skala kekuatanbeton ditunjukkan dengan B O(nol), Yakni 100 untuk nilai minimal dan nilaimaksimalnya sampai 450. Ada pula beton yang dibuat lebih dari nilai 450 yakniyang dibuat untuk keperluan khusus. K adalah simbol dari zigma BK dalamistilah teknik kuat tekan betonnya.Bahwa skala tersebut digunakan pada beton yang non struktur. Jadi beton adayang berstruktur dan non struktur.

Setelah ditambah semen diharapkan zigma BKnya atau skalaK akan naik sehingga nantinya sesuai dengan yang diharapkan.24Bahwa semen dalam beton ukurannya paling akurat dalam skala berat agregat,misalnya bahan sekian kilo agregatnya, kalau volume adalah takaran, satu takar,dua takar, tiga takar, ada yang satu setengah takar, dua setengah takar namunyang paling mantap pada betonbeton berstruktur menggunakan perbandinganberat, skala berat. Untuk ukuran K125 minimal ukuran semennya 125kg/kubik/ton.

jika beluk sesuai dengan yangdikehendaki diubah sampai memenuhi spesifikasi yang dipersyaratkan.Bahwa kuat tekan beton diuji dengan cara beton dipres, teknis mensyaratkanbenda uji yang mau diambil kuat tekannya tadi dites, benda uji bias berbentukkubus, ukuran 15x15x15, bias 20x20x20, bias silinder ukuran diameter 15cm dantinggi 30 cm. ukuran tersebut ada dalam Peraturan Beton.Bahwa setelah membuat rancangan campuran kemudian dibuat cetakan kubus,umur 3 (tiga) hari dicek untuk mengetahuk berapa skala

Benda uji tersebutdirawat kadangkadang disiram, direndam air pada harihari yang sudah28ditentukan tersebut dilakukan pengetesan kemudian seperti yang sudah dijelaskanalat tersebut akan menunjukkan sedemikian rupa dalam ukuran manometer, padasaat alat digunakan untuk menguji alat akan berjalan sedemikian rupa sampaiberhenti, tidak bisa bertambah lagi dari keadaan tersebut alat akan menunjukkanangka tertentu yang jika dicocokkan dengan tabel skala akan menunjukkankekuatan beton tersebut.

Hasilnya dinamakan hasil uji elemen strukturbeton dengan alat bantu hammer test;Bahwa yang disebut dengan core drill adalah pengeboran, jadi dalam pengujianbeton ada satu lagi metode tadi hammer juga metode core drill adalah metodepengambilan benda uji dari beton yang sudah jadi dengan cara beton objek dibor.Setelah itu didapat benda uji, kemudian benda uji tersebut nantinya akan ditestdengan alat compression strength, yang selanjutnya benda uji ditekan dengan alattersebut sampai menunjukkan skala

Nomor 827 kK/Pdt.SusHKI/20 18salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa tidak ada bukti Pemohon Kasasi/Penggugat produknya dikenalluas di Indonesia dan telah melakukan pengiklanan dalam skala yangcukup di Indonesia;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,ternyata bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri JakartaPusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi

Bahwa hanya karena Penggugattidak mengisi daftar formulir dianggap tidak mempunyai kinerja sehingga berdampakterhadap dikuranginya hakhak pekerja, dan tidak sesuai dengan pasal 92 ayat (1) UUNo. 13 Tahun 2003 Pengusaha menyusunn struktur dan skala upah denganmemperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi (bukanpenilaian subyektif); Bahwa pemberian insentif berdasarkan kinerja telah dilakukan sejak dulu, dan sekarangyaitu pada awal tahun ditetapkan bersama antara perusahaan

Perlu kami tegaskan bahwa Perusahaanberhak menyusun dan menetapkan struktur dan skala upah dengan memperhatikangolongan, jabatan, masa kerja, pendidikan dan kompetensi (Vide Pasal 92 ayat (1)12UndangUndang No. 13 Tahun 2003 tentangketenagakerjaan);Bahwa dalil Penggugat pada angka 9 yang menyatakan pola level sebenarnyadidasarkan pada pola yang cenderung tidak adil dan diskriminasi....

bukti P.8 Undangundang RI No. 21 Tahun 2000 tentang Serikatpekerja/ Serikat Buruh pasal 4 ayat (1), menerangkan bahwa Serikat Pekerja / Serikat Buruh,Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/ Serikat Buruh bertujuan memberikan perlindungan,pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahateraan yang layak bagi pekerja/buruh dan keluarganya ; Menimbang, bahwa berdasarkan UndangUndang No. 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan; 222222 2222 e Pasal 92 ayat (1), Pengusaha menyusun struktur dan skala

Gunungkidul1 (satu) Bendel fotocopy proposal pengadaan tanah bagipembangunan Pos SAR Gunungkidul Kantor SAR Yogyakarta1 (satu) Bendel asli kKeputusan Gubernur Daerah IstimewaYogyakarta Nomor: 157/TIM/2015 21 Desember 2015 tentangpembentukan tim penetapan lokasi skala kecil pengadaan tanahuntuk pembangunan Pos SAR Gunungkidul di Desa Ngipak, Kec.Karangmojo, Kab.

Permenkeu No. 10/PMK.02/2015 Bahwa Tata Cara Pengadaan Tanah Skala Kecil diatur dalam :7> 0 Q 0 0a> Halaman 76 dari 129 Putusan Nomor 1/Pid.SusTPK/2017/PN Yyka.

Kecil yang semula tidak lebih 1(satu) hektar kemudian lebih dipermudah lagi dari menjadi tidaklebih dari 5 (lima) hektar.Bahwa Pengadaan tanah skala kecil dapat dilakukan secaralangsung oleh instansi yang memerlukan tanah, dalam arti tidakmelalui Tahapan Pelaksanaan Pengadaan Tanah.

Gunungkidul9. 1 (satu) Bendel fotocopy proposal pengadaan tanah bagipembangunan Pos SAR Gunungkidul Kantor SAR Yogyakarta10.1 (satu) Bendel asli keputusan Gubernur Daerah IstimewaYogyakarta Nomor: 157/TIM/2015 21 Desember 2015 tentangpembentukan tim penetapan lokasi skala kecil pengadaan tanahuntuk pembangunan Pos SAR Gunungkidul di Desa Ngipak, Kec.Karangmojo, Kab.

Gunungkidul1 (satu) Bendel fotocopy proposal pengadaan tanah bagipembangunan Pos SAR Gunungkidul Kantor SAR Yogyakarta10) 1 (satu) Bendel asli keputusan Gubernur Daerah IstimewaYogyakarta Nomor: 157/TIM/2015 21 Desember 2015 tentangpembentukan tim penetapan lokasi skala kecil pengadaan tanahuntuk pembangunan Pos SAR Gunungkidul di Desa Ngipak, Kec.Karangmojo, Kab.

Bahwa berdasarkan alat bukti surat yang ditemukan dan diperhadapkandipersidangan yaitu Laporan Hasil Assesment terhadap Terdakwa dari BadanNarkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia Kabupaten Boalemo NomorB/66/KA/rh/2021/BNNK tanggal 29 Maret 2021 dengan hasil Klien mengalamiKetergantungan Narkoba (Sabusabu) dalam skala Berat (Vide Berita AcaraPersidangan Hal. 38);TANGGAPAN ATAS MEMORI BANDING PENUNTUT UMUM1.

Urine Nomor R/23/XII/2020/DOKPOL tanggal 21 November2020 ( Vide Berita Acara Persidangan Hal. 35 );Surat Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Boalemo NomorW.26.PAS.PAS3.PK.01.05.06267 perihal pemberitahuan Tahanan mengalamiSakaw ( Vide Berita Acara Persidangan Hal. 38 )Laporan Hasil Assesment terhadap Terdakwa dari Badan Narkotika Nasional(BNN) Republik Indonesia Kabupaten Boalemo Nomor :B/66/KA/rh/2021/BNNKtanggal 29 Maret 2021dengan hasil Klien mengalami Ketergantungan Narkoba( Sabu sabu ) dalam skala

Klien mengalami ketergantungan Narkoba (Sabusabu)dalam skala Berat,Saran: Dari hasil Asesmen klien butuh bantuan dan pendampingan baik darisegi medis dan psikologi untuk mengurangi sakit yang dirasakan apalagi padasaat sakaw.

Asli Peta Informasi Wilayah Pertambangan Skala 1 : 35.000, diterbitkan oleh Kernenterian Energi dan Sumber daya Mineral Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Sumber data Mei 2012.12.

Foto copy warna Peta Informasi Wilayah Pertarnbangan Skala 1 :35.000, diterbitkan oleh Kementerian Energi dan Sumber daya Mineral Direktorat jenderal Mineral dan Batubara, Sumber data Mei 2012.30. Foto copy Surat Nomor : 005/Mhn/BEK/VIII/2011 tanggal 10 Agustus 2011 perihal permohonan perubahan titik koordinat, ditanda tangani oleh SUROSO selaku Direktur CV BEK ditujukan kepada Kepala Dinas Pertambangan Kota Samarinda berikut lampirannya foto copy Koordinat wilayah izin Usaha Pertambangan CV.

Asli Peta Informasi Wilayah Pertambangan Skala 1 : 35.000, diterbitkan olehKernenterian Energi dan Sumber daya Mineral Direktorat Jenderal Mineraldan Batubara, Sumber data Mei 2012.12.

,200.85 9,940,351.97117dengan memberikan bukti berupa Peta Informasi Wilayah Pertambangan Skala 1 : 35.000 yang diterbitkan dari Direktorat Pembinaan ProgramMineral dan Batubara Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian Energi danSumber Daya Mineral, dimana Peta Informasi Wilayah yang diakui terdakwaKASIM PRAJITNA als. PRAYITNA KASIM merupakan ijin untuk melakukanpenambangan di Koordinat kerja Blok B2 Sungai Keledang Regency,Samarinda Seberang Subdistric luas 40,97 Ha.

2010 tentang persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan ( KP)Eksploitasi menjadi ijin usaha Pertambangan IUP Operasi Produksi kepadaCV BEK tanggal 9 Nopember 2010, akhirnya kegiatan penambangandihentikan,kemudian saksi GINO KOSASIH menanyakan pada terdakwa danterdakwa KASIM PRAJITNA alias PRAYITNA KASIM mengakui tidak memilikiijin penambangan di koordinat kerja Blok B2 di Sungai Keledang Regency,Samarinda Seberang Subdistric luas 40,97 Ha, sedangkan bukti berupa PetaInformasi Wilayah Pertambangan Skala

Perubahan Surat kesepakatan Kerjasama Pertambangan Batubara No.002/SKKPBBB/NBEGSE/V/2012 tanggal 2 Mei 2012 antara KASIMPRAJITNA dengan GINO KOSASIH.Asli Perubahan Ke 2 Surat kesepakatan Kerjasama Pertambangan BatubaraNo. 003/SKKPBBB/NBE GSE/V/2012 tanggal 29 Mei 2012 antara KASIMPRAJITNA dengan GINO KOSASIH.Asli tanda terima berupa Bilyet Giro Permata No. 048347 sebesarRp.500.000.000 (Lima Ratus juta Rupiah) sebagai tambahan uang mukauntuk PT Nuansa Bumi Energi.Asli Peta Informasi Wilayah Pertambangan Skala

Kaliau Mas Perkasa tanggal 26 April 2006, dengan lampiran peta skala 1 ; 20.000; Legalisir Salinan Keputusan Bupati Sambas Nomor: 183 Tahun 2006 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit An. PT.

Kaliau Mas Perkasa tanggal 15 Juni 2006, dengan lampiran peta skala 1 ; 50.000; Asli Keputusan Bupati Sambas Nomor: 167.A Tahun 2008 tentang perubahan atas Keputusan Bupati Sambas Nomor: 183 Tahun 2006 tentang Izin Lokasi untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit An. PT.

Kaliau Mas Perkasa, tanggal 17 Juni 2008, dengan lampiran peta skala 1 : 50.000; Legalisir Salinan Keputusan Bupati Sambas Nomor: 190.A Tahun 2008 tentang perubahan atas Keputusan Bupati Sambas Nomor: 120 Tahun 2006 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan kepada PT. Kaliau Mas Perkasa tanggal 30 Juni 2008; Legalisir Salinan Keputusan Bupati Sambas Nomor: 357 Tahun 2009 tentang Perpanjangan Izin Lokasi untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit An. PT.

Kaliau Mas Perkasa tanggal 15 September 2009, dengan lampiran peta skala 1 : 100.000; Copy Surat Perjanjian Kerja Nomor: 12/SPK/KMP/JKT/I/2011 tanggal 10 Januari 2011; Copy Surat Perjanjian Kerja Nomor: 13/SPK/KMP/JKT/I/2011 tanggal 10 Januari 2011; Copy Surat Perjanjian Kerja Nomor: 14/SPK/KMP/JKT/I/2011 tanggal 10 Januari 2011; Copy Surat Perjanjian Kerja Nomor: 21/SPK/KMP/JKT/I/2011 tanggal 17 Januari 2011; Copy Surat Perjanjian

Barumun Sosa resmi menjadipengurus KUD Serba Guna Otonom Pengembangan Unit Barumun Sosa, kemudianterdakwa TEDUNG SIAHAAN, terdakwa AHMAD ZULPAN DAULAY aliasMIDUN Bin ABDUL HAKIM DAULAY, dan terdakwa ELY IRWAN HARAHAPBin DAHRIN HARAHAP mengetahui surat nomor 522/1440/2005 tanggal 19September 2005 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan KabupatenTapanuli Selatan menyampaikan bahwa lahan yang dimohon sesuai dengan petaKeputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.44/MenhutII/05 tanggal 16 Februari2005 skala

SK. 44/MenhutII/2005tanggal 16 Peberuari 2005 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan PropinsiSumatera Utara dengan skala : 250.000 (satu banding dua ratus lima puluhribu);Bahwa setelah titiktitik koordinat diperoleh dari lapangan, selanjutnyamemproyeksikan titiktitik koordinat tersebut ke dalam peta kawasan hutanpropinsi Sumatera Utara sesuai dengan Surat Keputusan Menteri KehutananNo.

BT, titik SGS 12 dengan posisi 0108 11.6 LU dan 9958 26,5BT, dan titik SGS 13 dengan posisi 0107 50.9 LU dan 9958 03,2 BTyang merupakan batasbatas luar kebun yang ditunjukkan oleh MARATIOPHASIBUAN, dengan memakai alat GPS GARMIN;Bahwa berdasarkan hasil plotting titiktitik koordinat di ke 13 (tiga belas)titik batas luar areal kebun sawit di Desa Ujung Batu, Kecamatan Sosa padaPeta Kawasan Hutan Propinsi Sumatera Utara Skala 1:250.000 yangmerupakan Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK

Hutan Produksi YangDapat Dikonversi, yang berdasarkan Pasal 24 ayat 3 huruf c butir 3b PP44/2004 tentang Perencanaan Hutan didefinisikan sebagai Kawasan Hutanyang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi pengembangantransmigrasi, permukiman, pertanian, perkebunan;Bahwa prosedur pelepasan kawasan hutan untuk Pertanian/perkebunanadalah berdasarkan Pasal 4 SKB, Permohonan disampaikan oleh pemohonkepada Menteri Kehutanan dengan dilengkapi persyaratanpersyaratanantara lain :e Peta Kawasan Hutan Skala

1:50.000 atau skala lainnya minimalSkala 1:500.000.e Pencadangan Tanah dari Gubernur KDH Tk.

ada pembangunan insfrastruktur skala kecil yang dilakukanRT/RW Desa Cigagade Kec.

Garut, tetapi Saksilinat tidak maksimal dikarenakan anggarannya tidak diberikan 100%sesuai dengan perencanaan.Bahwa Tidak ada gambar perencanaan untuk pembangunaninsfrastruktur skala kecil yang dilakukan RT/RW Desa Cigagade Kec.BI. Limbangan Kab. Garut.Bahwa Saksi dibentuk Tim dalam pelaksanaan pembangunaninsfrastruktur skala kecil yang dilakukan RT/RW Desa Cigagade Kec.BI. Limbangan Kab.

Garut, adapembangunan Insfrastruktur secara kecil yaitu pembangunan PosKamling di RT. 01 RW. 01Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa besar anggaranpembangunan insfrastruktur skala kecil dari anggaran AlokasiDana Desa TA 2015 yang dipergunakan untuk pembangunanPos Kamling di RT 01 RW 01 tersebut sepengetahauan Saksiyang mengetahui adalah ketua RW 01Saksi tidak mengetahui apakah dibuat laporanpertanggungjawaban pembangunan insfrastruktur skala kecil diRT 01 RW 01 Desa Cigagade Kec. BI.

skala kecil diRT 01 RW 06 Desa Cigagade Kec.

Bahwa walaupun terlambat, beberapa pekerjaan telah Terdakwaselesaikan, antara lain pembangunan jembatan, rehab desa,pembangunan skala kecil dan penyerahan beberapa penghasilantetap perangkat desa;.

Pidana Korporasiyang melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri diHalaman 7 dari 48 halamanPutusan PraPeradilan Nomor 88/Pid.Pra/2020/Pn.Mdndalam kawasan hutan dipidana dengan pidana penjara palingsingkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahunserta pidana denda paling sedikit Rp. 20.000.000.000 (duapuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000.000.000(lima puluh miliar rupiah) dan atau Perusahaan perkebunanyang melakukan usaha budi daya Tanaman Perkebunanadengan luasan skala

Termohon II telahmenerima Laporan Polisi mengenai ada dugaan terjadinyatindak pidana Korporasi yang melakukan~ kegiatanperkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutandipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan)tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun serta pidanadenda paling sedikit Rp. 20.000.000.000 (dua puluh miliarrupiah) dan paling banyak Rp. 50.000.000.000 (lima puluhmiliar rupiah) dan atau Perusahaan perkebunan yangmelakukan usaha budi daya Tanaman Perkebunan denganluasan skala

atas LaporanPolisi Nomor: LP/2163/X/2020/SUMUT/DITRESKRIMSUSTanggal 09 Nopember 2020 Pelapor IPDA TONNY PURBA,S.H,M.H kepada Kepala KejaksaanTinggi Sumatera Utarasesuai dengan Surat Nomor: K/217/XII/2020/ Ditreskrimsustanggal 13 Nopember 2020;Bahwa selanjutnya para Termohon mencari alat bukti terkaitdugaan tindak pidana korporasi yang melakukan kegiatanperkebunan tanpa ijin Menteri di dalam kawasan hutan danatau perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budi dayatanaman perkebunan dengan luasan skala

Halaman 29 dari 48 halamanPutusan PraPeradilan Nomor 88/Pid.Pra/2020/Pn.Mdn751.A/VIII/2020/Direskrimsus tanggal 15 Agustus 2020 danSurat Perintah Tugas Nomor:SP.Gas/1068.A/VIII/2020/Ditreskrimsus tanggal 15 Agustus2020atas Laporan Informasi Nomor:R/250/VII/2020/ditreskrimum tanggal 13 Juli 2020 tentangdugaan peristiwa pidana korporasi yang melakukan kegiatanperkebunan tanpa jjin Menteri di dalam kawasan hutan danatau perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya tanaman perkebunan dengan luasan skala

pidana dan demi hukum; Bahwa dari hasil penyelidikan dengan mengambil titik kordinat yangdiambil di lahan yang dibongkar tanaman kelapa sawitnya tersebutoleh Pemohon, diketahui luasnya kurang lebih 19 ( sembilan belas )hektar adalah merupakan kawasan hutan dengan fungsi produksisehingga Pemohon diduga melakukan tindak pidana korporasi yangmelakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri didalam kawasanhutan dan atau perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya tanaman perkebunan dengan luasan skala

Baharuddin T yang bersebelahan dengan tanah penggugatyang menjadi obyek sengketa saat ini, batasbatasnya oleh BPN (Tergugat I) dalamgambar/Skala tanah tertulis berbatasan dengan tanah Penggugat (handoko), namundisisi lain Tergugat I menerbitkan Sertifikat Hak milik Nomor SHM : 01164/2009an. Tergugat II, batasbatas tanah dengan Wongko Amiruddin. Untuk pembuktiankami akan ajukan pada saat pengajuan bukti surat ;5.

Baharuddin T yang bersebelahan dengan tanahPenggugat yang menjadi obyek sengketa saat ini, batasbatasnya oleh BPN(Tergugat I) dalam gambar/Skala tanah tertulis berbatasan dengan tanahPenggugat (Handoko), namun disisi lain Tergugat I menerbitkan Sertifikat HakMilik Nomor SHM : 01164/2009 an.

Baharuddin T yang bersebelahan dengan tanahpenggugat yang menjadi obyek sengketa saat ini, batasbatasnya oleh BPN (Tergugat I)dalam gambar/skala tanah tertulis berbatasan dengan tanah Penggugat (Handoko),namun disisi lain Tergugat I menerbitkan Sertifikat Hak Miulik Nomor SHM :01164/2009 an.

Pemeriksaan Fisik : Tanda vital : Tekanan darah : 120/90 mmHg: Nadi : 105x/menit: Respirasi : 22x/menit: Suhu :36,2C: Skala Nyeri e5 Diagnosis: Gagal nafas: Syok Sepsis: Gagal Multi Organ: Post laparatomi explorasi karena PentonitisGeneralisata ec Vulnus ictum penetrans intraabdomen + Laserasi colon ascendens (Besar) Terapi : Pasang O2: Suntikan: Transfusi PRC: Pemberian obat Pemeriksaan Penunjang : Laboratorium: USG Abdomen: Foto Torax Dirawat dil C UIll.

Pemeriksaan Fisik : Tanda vital : Tekanan darah : 120/90 mmHg: Nadi : 105x/menit: Respirasi : 22x/menit: Suhu :36,2C: Skala Nyeri a) Diagnosis : Gagal nafas: Syok Sepsis: Gagal Multi OrganPost laparatomi explorasi karenaPentonitis Generalisata ec Vulnus ictum penetrans intra abdomen + Laserasicolon ascendens (Usus Besar) Terapi : Pasang O2: Suntikan: Transfusi PRC: Pemberian obat Pemeriksaan Penunjang : Laboratorium: USG Abdomen: Foto Torax Dirawat dil C UIl.

Pemeriksaan Fisik : Tanda vital : Tekanan darah : 120/90 mmHg: Nadi : 105x/menit: Respirasi : 22x/menit: Suhu :36,2C: Skala Nyeri a) Diagnosis : Gagal nafas: Syok Sepsis: Gagal Multi OrganPost laparatomi explorasi karenaPentonitis Generalisata ec Vulnus ictum penetrans intra abdomen + Laserasicolon ascendens (Usus Besar) Terapi : Pasang O02: Suntikan: Transfusi PRC: Pemberian obat Pemeriksaan Penunjang : Laboratorium: USG Abdomen: Foto Torax Dirawat dil C UTanggal 17 Agustus 2017 pukul 02.45 menit

yang melakukantransaksi3ketentuanketentuan dalam kontrak/perjanjiankeadaan ekonomidan strategiusaha sebagaimana halnya yang dilakukan dalammelaksanakan analisis kesebandinganterkait harga wajar atau laba wajar.Analisis kesebandingan terkait DER adalah dengan menggunakan perusahaanpembandingyaitu perusahaan yang hanya melakukan pinjaman kepada pihakindependen.Artinyakesebandingan dilakukan dengan membandingkan perusahaandengan perusahaan.Dengandemikian analisis kesebandingan cukup dilakukan dalam skala

Gunungkidul9. 1 (satu) Bendel fotocopy proposal pengadaan tanah bagipembangunan Pos SAR Gunungkidul Kantor SAR Yogyakarta10.1 (satu) Bendel asli keputusan Gubernur Daerah lstimewaYogyakarta Nomor: 157/TIM/2015 21 Desember 2015 tentangpembentukan tim penetapan lokasi skala kecil pengadaan tanahHalaman 3 dari 131 Putusan Nomor 2/Pid.SusTPK/2017/PN Yykuntuk pembangunan Pos SAR Gunungkidul di Desa Ngipak, Kec.Karangmojo, Kab. Gunungkidul11.1.

Permenkeu No. 10/PMK.02/2015 Bahwa Tata Cara Pengadaan Tanah Skala Kecil diatur dalam :a.

Kecil yang semula tidak lebih 1(satu) hektar kemudian lebih dipermudah lagi dari menjadi tidaklebih dari 5 (lima) hektar.Bahwa Pengadaan tanah skala kecil dapat dilakukan secaralangsung oleh instansi yang memerlukan tanah, dalam arti tidakmelalui Tahapan Pelaksanaan Pengadaan Tanah.

Gunungkidul1 (satu) Bendel fotocopy proposal pengadaan tanah bagipembangunan Pos SAR Gunungkidul Kantor SARYogyakarta1 (satu) Bendel asli keputusan Gubernur Daerah IstimewaYogyakarta Nomor: 157/TIM/2015 21 Desember 2015tentang pembentukan tim penetapan lokasi skala kecilHalaman 87 dari 131 Putusan Nomor 2/Pid.SusTPK/2017/PN Yyk11)12)13)14)15)16)17)18)19)pengadaan tanah untuk pembangunan Pos SARGunungkidul di Desa Ngipak, Kec.

Gunungkidul1 (satu) Bendel fotocopy proposal pengadaan tanah bagipembangunan Pos SAR = Gunungkidul Kantor SARYogyakarta1 (satu) Bendel asli keputusan Gubernur Daerah IstimewaYogyakarta Nomor: 157/TIM/2015 21 Desember 2015tentang pembentukan tim penetapan lokasi skala kecilpengadaan tanah untuk pembangunan Pos SARGunungkidul di Desa Ngipak, Kec.