terhadap PutusanMahkamah Agung Nomor 159 PK/TUN/2015 tanggal 10 Maret 2016 yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan sekarang TermohonPeninjauan Kembali I, Il Ke2 dahulu sebagai Termohon Peninjauan Kembali 1 2, Termohon Peninjauan Kembali 3 6/Para Termohon Kasasi/Terbanding/Para Penggugat dengan posita gugatan sebagai berikut:Menimbang, bahwa yang menjadi objek gugatan didalam sengketa dandimohonkan pembatalannya oleh Para Penggugat adalah:Surat Keputusan Bupati Kerawang Nomor : 141.1

/Kep01/Huk/PAN/2012, tanggal30 November 2012 yang ditandatangani oleh Para Calon Kepala Desa,Panitia Pemilihan Desa Sumurgede, Badan Permusyawaratan DesaSumurgede, dan Ketua LPM Desa Sumurgede juga diketahui oleh KepalaDesa Sumurgede serta Tripika Kecamatan yaitu Camat Cilamaya Kulon(Bapak Dedi Kurnaedi S.Sos), Kepala Kepolisian Sektor Cilamaya (BapakKompol Suprawadi, S.H.) dan Komandan Rayon Militer Cilamaya (BapakKapten Mari);Bahwa isi atau materi dari Surat Keputusan Bersama Nomor 141.1/Kep01/

Kepala Desa tidak melakukan pemilihan ulang bahkanbukan pemilihan ulang yang terjadi melainkan Panitia Pemilinanmelaporkan hasil pemilinannya kepada Ketua Badan PermusyawaratanDesa;Bahwa walaupun Saudara Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD)turut menandatangani Surat Keputusan Bersama Nomor 141.1/Kep01/Huk/PAN/2012, tanggal 30 November 2012 yang isinya menyatakanTidak Sah Dan Dibatalkan Dan Dilaksanakan Pemilihan Ulang KembaliHasil Pemilihan Kepala Desa Tahun 2012 s/d 2018, akan tetapi KetuaBPD

Memerintahkan Tergugat mencabut Surat Keputusan Bupati KarawangNomor 141.1/Kep.861Huk/2012, tanggal 13 Desember 2012 tentangPengesahan Pemberhentian Dengan Hormat 67 (enam puluh tujuh)Pejabat dan Pejabat Kepala Desa Serta Pengangkatan 67 (enam puluhtujuh) Pejabat Kepala Desa Hasil Pemilihan Tahun 2012 Di WilayahKabupaten Karawang Periode Tahun 2012 2018 sepanjang atas namaYahya Nomor Urut 53 dari Desa Sumurgede, Kecamatan Cilamaya Kulon,Kabupaten Karawang;4.

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 13Tahun 2014 tentang Desa, karena selain sangat tidak mungkin karenadengan dicabutnya Surat Keputusan Bupati Karawang Nomor :141.1/KEP.861HUK/2012, Tanggal 13 Desember 2012 TentangPengesahan Pemberhentian Dengan Hormat 67 (enam puluh tujuh)Pejabat Kepala Desa Serta Pengangkatan 67 (enam puluh tujuh)Pejabat Kepala Desa Hasil Pemilihan Tahun 2012 di WilayahKabupaten Karawang Priode Tahun 2012 2018, Sdr.

Menyatakan batal Keputusan Kepala Desa Wisnu Nomor : 141.1/2/II/2014 tanggal 7 Februari 2014, tentang pemberhentian Perangkat Desa Lainnya Desa Wisnu Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang atas nama Suyatno;------------------------------------3.

Memerintahkan Tergugat/Pembanding untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Wisnu Nomor : 141.1/2/II/2014 tanggal 7 Februari 2014, tentang pemberhentian Perangkat Desa Lainnya Desa Wisnu Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang atas nama Suyatno;----4. Memerintahkan Tergugat/Pembanding untuk memulihkan kedudukan, harkat dan martabat serta hak-hak Penggugat/Terbanding seperti semula; -------------------------------------------------------------------------------------5.

Menyatakan batal Keputusan Kepala Desa Wisnu Nomor : 141.1/2/II/2014tanggal 7 Februari 2014, tentang pemberhentian Perangkat Desa LainnyaDesa Wisnu Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang atas namaSUY AlN j 2 nnn n nnn nn nn nn nn nnn nnn nnn nnn nn nnn mannan mannan nna nnn nna3.

Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa WisnuNomor : 141.1/2/II/2014 tanggal 7 Februari 2014, tentang pemberhentianPerangkat Desa Lainnya Desa Wisnu Kecamatan Watukumpul, KabupatenPemalang atas nama Suyatno 4. Membebankan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara inisebesar Rp. 344.500.

TUN.SBY.Bahwa oleh karena Penggugat/Terbanding adalah pihak yang benar dan SuratKeputusan Kepala Desa Wisnu Nomor : 141.1/2/II/2014 tanggal 7 Februari2014, tentang pemberhentian Perangkat Desa Lainnya Desa Wisnu KecamatanWatukumpul, Kabupaten Pemalang atas nama Suyatno harus dibatalkan, makasesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (11) jo. Pasal 121 UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 jo. UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 jo.

Menyatakan batal Keputusan Kepala Desa WisnuNomor : 141.1/2/II/2014 tanggal 7 Februari 2014,tentang pemberhentian Perangkat Desa LainnyaDesa Wisnu Kecamatan Watukumpul, KabupatenPemalang atas namaee aa3. Memerintahkan Tergugat/Pembanding untukmencabut Keputusan Kepala Desa Wisnu Nomor :141.1/2/1I/2014 tanggal 7 Februari 2014, tentangpemberhentian Perangkat Desa Lainnya Desa WisnuKecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang atasnama Suyatno;4.

dan surat surat lainnya yang bersangkutanCengan Serigketal IN 5 sess tenet neem meneameTENTANG DUDUK SENGKETAMenimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Surabaya mengambil alin dan menerima keadaanmengenai duduk sengketa sebagaimana tercantum dalam putusanPengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 18/ G/ 2014 /PTUN .SBY.tanggal 21 Mei 2014 yang amarnya sebagai berikut;1.2.Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian ;Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Pasuruan Nomor :141.1

/46/HK/424.013/2014 tentang pengesahan Calon KepalaDesa Krengih, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruanatas nama PARISI ; Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat KeputusanBupati Pasuruan Nomor : 141.1/46/HK/424.013/2014 tentangpengesahan Calon Kepala Desa Krengih, KecamatanRembang, Kabupaten Pasuruan atas nama PARISI ; Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya ; Menghukum Tergugat , Tergugat Il, dan Tergugat Ill untukmembayar biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara inisebesar Rp

Menguatkan / menyatakan sah Keputusan Tergugat Ill /Pembanding Nomor 141.1/46/HK/424.013/2014 tertanggal28 Januari 2014 tentang Pengesahan Calon Kepala DesaTerpilin sebagai Kepala Desa Krengih KecamatanRembang Kabupaten Pasuruan Periode 2014 2020 ; c.

tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata bahwasekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para TerbandingVPenggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi ,ll dahulu sebagaiPembandingTerbanding Il/TergugatTergugat Il Intervensi di muka persidanganPengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada pokoknya atas dailildalilsebagai berikut:Bahwa yang menjadi objek gugatan di dalam sengketa a quo adalahSurat Keputusan Bupati Karawang Nomor: 141.1

KarawangNomor 141.1/Kep.861 Huk / 2012, tanggal 138 Desember 2012 TentangPengesahan Pemberhentian Dengan Hormat 67 (Enam Puluh Tujuh)Pejabat dan Pejabat Kepala Desa Serta Pengangkatan 67 (Enam PuluhTujuh) Pejabat Kepala Desa Hasil Pemilihan Tahun 2012 Di WilayahKabupaten Karawang Periode Tahun 2012 2018 sepanjang atas namaYahya nomor urut 53 dari Desa Sumurgede, Kecamatan Cilamaya Kulon,Kabupaten Karawang ;Halaman 9 dari 48 halaman.

Putusan Nomor 374 K/TUN/2014pernah mengeluarkan Surat tentang SKB Nomor :141.1/Kep01 Huk/Pan/2012 Tanggal 30 November2012 Surat SKB tersebut.

Putusan Nomor 374 K/TUN/2014mempertimbangkan Surat Keputusan Badan Permusyawaratan DesaSumurgede No 141.1/Kep 22/BPD/2012 TANGGAL 26 Nopember 2012 tentangKepala Desa Terpilin atas nama Yahya (Bukti T14) tidak diusulkan KepadaBupati oleh Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa, hal tersebut telahdibantah oleh Saksi Tergugat FUAD HASAN yang menyatakan dalampersidangan bahwa Surat Keputusan Badan Permusyawaratan DesaSumurgede No 141.1/Kep 22/BPD/2012 TANGGAL 26 Nopember 2012tentang Kepala Desa Terpilih

Bahwa karena Obyek Sengketa berupa Surat Keputusan Bupati KarawangNomor : 141.1/KEP.861HUK/2012, Tanggal 13 Desember 2012 yangditerbitkan Tergugat tersebut tidak bersifat eksekutif karena tidak adakehendak dan hak menolak dari Tergugat / Pembanding, melainkan hanyasekedar kewenangan aitributif yang merupakan suatu keputusan yangHalaman 31 dari 48 halaman.

Keputusan Bupati Purbalingga No 141.1/143 Tahun 2019 tentangPengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih MenjadiKepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Tahun 2018 di KabupatenPurbalingga Masa Jabatan Tahun 20192025 tanggal 13 Februari 2019dalam lampiran No urut 119 atas nama Sukno, Spd;DASAR GUGATAN2.

Menyatakan batal atau tidak sahnya Keputusan BupatiPurbalingga No 141.1/143 Tahun 2019 tentang Pengesahan danPengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa HasilPemilihan Kepala Desa Tahun 2018 di Kabupaten Purbalingga MasaJabatan Tahun 20192025 tanggal 13 Februari 2019 dalam lampiran No urut 119 atas nama Sukno,Spd;3.

Sumarno, ST.Hal 23 dari 65 halaman Putusan Nomor: 21/G/2019/PTUN.Smgdengan Nomor Surat Nomor 141.1/3230/2019 pada tanggal 27 Maret2019 dan dikirim langsung ke alamat Jalan Gunung Tugel KM 05Purwokerto namun alamat tidak diketahui; m.

(Fotokopi Sesuai dengan aslinya);Surat dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) DesaBanjarkerta Kecamatan Karanganyar KabupatenPurbalingga kepada Bupati Purbalingga melalui CamatKaranganyar Nomor: 141.1/04 Perihal Usulan Pengesahan,Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa Terpilihtertanggal 22 Desember 2018. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);Surat dari Kecamatan Karanganyar Pemerintah KabupatenPurabalinga Nomor: 141.1/804 kepada Pit.

(Fotokopi sesuai dengan aslinya);Keputusan Bupati Purbalingga Nomor: 141.1/143 Tahun 2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan CalonKepala Desa Terpilin menjadi Kepala Desa Hasil PemilihanHal 30 dari 65 halaman Putusan Nomor: 21/G/2019/PTUN.Smg18.19.20.21.22.23.24.Kepala Desa Tahun 2018 di Kabupaten Purbalingga MasaJabatan Tahun 20192025. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);Surat dari Kecamatan Karanganyar Pemerintah KabupatenPurbalingga Nomor: 141.1/790 kepada Sdr.

KabupatenCirebon yang diadakan pada tanggal 28 Agustus 2013;Hal ini sesuai ketentuan Pasal 53 ayat 1 UndangUndang Nomor 51Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yangmenyatakan:Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasakepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negaradapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yangberwenang yang berisi tuntutan...dan seterusnya;Bahwa, Surat Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.1

Putusan Nomor 332 K/TUN/2015Adapun pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat dalammenerbitkan objek sengketa adalah sebagai berikut:1)Bahwa, Surat Keputusan Nomor 141.1/Kep.680BPMPD/2013,tertanggal 21 Oktober 2013 tentang Pengesahan, PengangkatanKuwu Terpilih hasil pemilinan Kuwu Karang Kendal, KecamatanKapetakan, Kabupaten Cirebon, diterbitkan oleh Tergugat (BupatiCirebon) didasarkan kepada pertimbangan dari Surat Ketua BPDDesa Karang Kendal, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebonyang nyatanyata

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan BupatiCirebon Nomor 141.1/Kep.680BPMPD/2013, tertanggal 21 Oktober 2013tentang Pengesahan, Pengangkatan Kuwu Terpilih hasil pemilinan KuwuKarang Kendal, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon;4.

Bahwaperihal Keputusan BPD Desa Karang Kendal yang menurut Penggugat adalahcacat hukum, bukan merupakan alasanalasan yang dapat membatalkanKeputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang dalam perkara a quo adalahKeputusan Bupati Cirebon Nomor 141.1/Kep.680BPMPD/2013 tentangPengesahan Pengangkatan Kuwu Terpilin Hasil Pemilihan Kuwu Karang KendalKecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon Tahun 2013 tertanggal 21 Oktober2013 (objek gugatan).

Bahwaperihal Keputusan BPD Desa Karang Kendal yang menurut Penggugatadalah cacat hukum, bukan merupakan alasanalasan yang dapatmembatalkan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang dalam perkaraa quo adalah Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.1/Kep.680BPMPD/2013Halaman 10 dari 19 halaman. Putusan Nomor 332 K/TUN/2015tentang Pengesahan Pengangkatan Kuwu Terpilin Hasil Pemilihan KuwuKarang Kendal Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon Tahun 2013tertanggal 21 Oktober 2013 (objek gugatan).

Obyek Sengketa :Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kampung Besar Nomor : 141.1/Kep 027Pan.Pilkades/Ds.KB/2015, tanggal 15 April 2015 tentangPENETAPAN CALON KEPALA DESA KAMPUNG BESAR YANGBERHAK DIPILIH; ll.

DesaKampung Besar Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang, dantidak boleh diwakili; Bahwa pada tanggal 08 April 2015, penggugat mendapatkan hasilKeputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kampung Besar KecamatanTeluknaga Kabupaten Tangerang dengan nomor : 141.1/Kep.017Pan.Pilkades/Ds.KB/2015 tentang Bakal Calon Kepala Desa KampungBesar Yang Berhak Mengikuti Seleksi Bakal Calon Melalui Test TertulisKemampuan Dasar dengan meluluskan ke enam peserta pendaftarBakal Calon Kepala Desa Kampung Besar Kecamatan

Bahwa Penggugat telah melaporkan penyalahgunaan wewenangterhadap Tergugat atas ditetapkannya Keputusan Panitia PemilihanKepala Desa Kampung Besar Kecamatan Teluknaga KabupatenTangerang dengan nomor : 141.1/Kep.017Pan.Pilkades/Ds.KB/2015tentang Bakal Calon Kepala Desa Kampung Besar Yang BerhakMengikuti Seleksi Bakal Calon Melalui Test Tertulis KemampuanDasar dengan memiliki dasar fakta yang tidak relefan kepada TimPengawas Pemilihan Kepala Desa Kampung Besar KecamatanTeluknaga Kabupaten Tangerang

Petitum/Tuntutan :Dalam Pokok Perkara Sengketa. 1.2.Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya; Menyatakan batal atau tidak sahnya Surat Keputusan PanitiaPemilihan Kepala Desa Kampung Besar Nomor : 141.1/Kep 027Pan.Pilkades/ Ds.KB/2015, tanggal 15 April 2015 tentang PENETAPANCALON KEPALA DESA KAMPUNG BESAR YANG BERHAK DIPILIH;Mewajibkan Tergugat, untuk mencabut Keputusan Panitia PemilihanKepala Desa Kampung Besar Nomor : 141.1/Kep 027Pan.Pilkades/Ds.KB/2015, tanggal 15 April 2015 tentang PENETAPAN

CALONKEPALA DESA KAMPUNG BESAR YANG BERHAK DIPILIH; Menghukum Tergugat membayar biaya perkara; Halaman 11 dari 16 halaman, Putusan No. 12/G/2015/PTUNSRGTENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalahsebagaimana yang telah diuraikan dalam duduknya sengketa tersebut diatas; Menimbang, bahwa yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara iniadalah Keputusan Panitia Pemilinan Kepala Desa nomor 141.1/Kep 027Pan.Pilkades/Ds.KB/2015 tanggal 15 April 2015 tentang Penetapan

Bahwa pada tanggal 4 Mei 2019, BPD Depok menetapkanKeputusan BPD Depok Nomor: 141.1/10/KEPBPD/2019 tentangPembentukan Panitia Pemilinan Kepala Desa Desa Depok KecamatanKandeman Kabupaten4. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2019, Panitia Pilkades mengadakanBimtek Petugas Pemutahiran Data Pemilin berdasarkan SuratUndangan Nomor: 141.1/06/PAN/2019 tertanggal 20 Juli 2019;5.

Halaman 36 dari 142 Halamanberdasarkan Surat Undangan Nomor: 141.1/10/PAN/IX/2019tertanggal 7 September15. Bahwa pada tanggal 12 September 2019, Panitia Pilkadesmengadakan rapat penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)berdasarkan Surat Undangan Nomor: 141.1/09/PAN/IX/2019tertanggal 11 September16.

Bahwa pada tanggal 17 September 2019 Panitia Pilkadesmengadakan rapat penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) berdasarkanSurat Undangan Nomor: 141.1/10/PAN/IX/2019 tertanggal 16 September25. Bahwa pada tanggal 17 September 2019 Panitia Pilkadesmenetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tertuang dalam KeputusanPanitia Pilkades Depok Nomor: 141.1/14/KEPPAN/2019 tentangPenetapan Daftar Pemilih Tetap26. Bahwa pada tanggal 29 September 2019, Panitia PilkadesPutusan No.16/G/2020/PTUN.Smg.

Halaman 38 dari 142 Halamanmengadakan Rapat Pemungutan dan Penghitungan Suara berdasarkanSurat Undangan Nomor: 141.1/25/PAN tertanggal 28 September 2019.Dengan hasil tertuanga. Berita Acara Pelaksanaan Kegiatan Sebelum Pemungutan Suaratanggal 29 September 2019;b. Berita Acara Pemungutan Suara Nomor: 141.1/30/BAPAN/2019tanggal 29 September 2019; dan;C.

Bahwa pada tanggal 30 September 2019, Panitia Pilkadesmelaporkan Hasil Pemilihan Kepala Desa Depok Kecamatan KandemanKabupaten Batang kepada Ketua BPD Desa Depok, dengan SuratNomor:141.1/32/PAN; 2229222 n one nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn30. Bahwa pada tanggal 30 September 2019, BPD Desa Depokmengadakan rapat membahas laporan hasil penetapan Kepala Desaterpilin Desa Depok Kecamatan Kandeman Tahun 2019, dengan SuratNomor: 141.1/06/BPD; 772222 2 22 nnn none31.

danmeneliti berkas perkara dan suratsuratbukti yang diajukan Para Pihak dalamsengketaTENTANG DUDUKNYA SENGKETABahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 9 Maret 2012 dan telahdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 9Maret 2012 dengan Nomor Register Perkara: 25/G/2012/PTUNBDG dan telahdiperbaiki tanggal 28 Maret 2012 yang isi pokoknya sebagaiberikut :Bahwa,yang menjadi Objek Sengketa dalam hal perkara iniadalah :e Surat Keputusan Bupati Indramayu Nomor : 141.1

obyek sengketa a quo di atas merupakan Surat Keputusan Pejabat TataUsaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final serta berakibat hukumyang merugikan Penggugat sesuai dengan ketentuan pasa angka 9 Undangundang nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas UndangUndangNo. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaBahwa pada tangal 7 Desember 2011, dilaksanakan Pemilihan Kuwu DesaLarangan Jambe, Kecamatan Kertasemaya Kabupaten Indramayu danberdasarkan Keputusan Bupati Indramayu Nomor : 141.1

ulang;e Bahwa bersumber dari dasar yang salah yaitu Berita Acara Hasil PenghitunganSuara Pemilihan Kuwu Desa Larangan Jambe Kecamatan KertasemayaKabupaten Indramayu dengan Nomor : 11/PANPILWU/XII/2011 yangdilakukan pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2011, maka segala tindak lanjutdari hasil penghitungan tersebut seperti:1 Berita Acara Rapat Penetapan Kuwu Terpilih Desa Larangan JambeKecamatan Kertasemaya Kabupaten Indramayu yang dilakukan padatanggal 22 Desember2 Keputusan Bupati Indramayu Nomor : 141.1

Menyatakan Batal atau tidak sah Keputusan BUPATI INDRAMAYU Nomor :141.1/Kep.108Otdes/2012 tertanggal 8 Februari 2012 Tentang Pengesahan DanPengangkatan Calon Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Secara Serentak DiKabupaten Indramayu Tahun 2011 Atas Nama3.

Memerintahkan kepada tergugat untuk mencabut Keputusan BUPATIINDRAMAYU Nomor : 141.1/Kep.108Otdes/2012 tertanggal 8 Februari 2012Tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Calon Kuwu Terpilih Hasil PemilihanKuwu Secara Serentak Di Kabupaten Indramayu Tahun 2011 Atas Nama4. Memerintahkan Tergugat untuk melakukan pemilihan ulang Kuwu Desa LaranganJambe Kecamatan Kertasemaya KabupatenIndramayu; 5.

TENGGANG WAKTUBahwa, obyek sengketa a quo yang diterbitkan Tergugat pada tanggal 13 Desember2019 berupa Surat Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 141.1/Kep.734DPMD/2019tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kuwu Terpilih hasil pemilinan Kuwuserentak di Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Dengan Lampiran Khusus Nomor: 6Nama SUNARYO tanggal 13 Desember 2019.1.

Menyatakan Sah dan Berlaku Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 141.1/Kep.734DPMD/2019, tanggal 13 Desember 2019 tentang Pengesahan danPengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilinan Kuwu Serentak di KabupatenCirebon Tahun 2019 khusus Nomor 6 atas nama Sunaryo, disahkan sebagaiKuwu Kanci Kecamatan Astanajapura;3.

Menyatakan Sah dan Berlaku Surat Keputusan Bupati Cirebon Nomor :141.1/Kep.734DPMD/2019 tanggal 13 Desember 2019 tentang Pengesahandan Pengangkatan Kuwu Terpilin Hasil Pemilihan Kuwu Serentak diKabupaten Cirebon tahun 2019 khusus Nomor : 6 atas nama SUNARYO,disahkan sebagai Kuwu Kanci Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon ;3.

Bahwa pada tangal 13 Desember 2019, telah terbit Keputusan BupatiCirebon Nomor : 141.1/Kep. 734DPMD/2019, tanggal 13 Desember 2019tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kuwu Terpilin Hasil Pemilihan KuwuSerentak di Kabupaten Cirebon Tahun 2019 lampiran khusus Nomor 6 atasnama Sunaryo, sebagai Kuwu Desa Kanci Kecamatan Astanajapura,Kabupaten Cirebon. (vide bukti T4);2.

Bahwa terhadapa surat tersebut Penggugat mengajukan keberatankepada Tergugat atas diterbitkannya objek sengketa melalui Surat Nomor :12/LPBHNU/Kab.Crb/IV/2020, tanggal 13 April 2020 tentang Keberatanterhadap surat keputusan Bupati Cirebon Nomor : 141.1/Kep.734BPMPD/2019 (vide bukti T48);3.

Menyatakan batal atau tidak sah surat Keputusan KepalaDesa Kamulyan Nomor : 141.1/012/VI/2013 tanggal 28Juni 2013 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan HormatSaudara ARIS SUPARMAN dari Jabatan Kepala DusunMulyadadi Desa Kamulyan, Kecamatan Bantarsari;3.Mewajibkan ...........3.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut surat Keputusan Kepala Desa Kamulyan Nomor :141.1 / 012 / VI / 2013 Tanggal 28 Juni 2013 TentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat Saudar ARIS SUPARMANdari Jabatan Kepala Dusun Mulyadadi Desa KamulyanKecamatan Bantarsarl; nnn nnn nnn4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi nama baikPenggugat serta Mengembalikan harkat dan martabat Penggugatdalam kedudukannya Semula sebagai Kepala Dusun Mulyadadi,Desa Kamulyan, Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap;5.

tidak bertentangan dengan peraturan perundangundanganyang berlaku, oleh karena itu gugatan Penggugat/Pembanding haruslah dinyatakan ..........dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ; one nn nnn ncn nnn ncnMenimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat denganpertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut utamanya denganpertimbangan: ns nnn nner r i nee nn e ennnennn nnn nnnnnnnnnananBahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah SuratKeputusan Kepala Desa Kamulyan Nomor : 141.1

dalam Peraturan Daerah Kabupaten CilacapNomor: 7 Tahun 2006 tentang Perangkat Desa sebagaimana yang telahdiubah dengan Peraturan Daerah Nomor : 1 Tahun 2011 tentangPerubahan Atas Peraturan Daerah Nomor : 7 Tahun 2006 TentangPerangkat Desa (vide posita gugatan No.3) ; 220000 Bahwa legalitas keputusan obyek sengketa menurut hukum Tata UsahaNegara, diuji dari segi kewenangan, prosedur serta substansinya ; yangdalam hal ini adalah legalitas dari penerbitan Surat Keputusan KepalaDesa Kamulyan Nomor : 141.1

/ 012 / VI / 2013 Tanggal 28 Juni 2013Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Saudar ARISSUPARMAN dari Jabatan Kepala Dusun Mulyadadi Desa KamulyanKecamatan Bantarsari ;Bahwa dari segi prosedur, penerbitan surat keputusan obyek sengketayang berupa Surat Keputusan Kepala Desa Kamulyan Nomor : 141.1 /012/VI/2013 Tanggal 28 Juni 2013 Tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat Saudara ARIS SUPARMAN dari Jabatan Kepala DusunMulyadadi Desa Kamulyan Kecamatan Bantarsari, diterbitkan olehTergugat /Terbanding

Surat Keputusan Tergugat Nomor 141.1/012Kep KuwuDes/III/2016tanggal 31 Maret 2016 tentang Pemberhentian Perangkat DesaGempol Tahun 2016 yang menyangkut nama dan Nomor urut dalamlampiran Surat Keputusan Nomor 141.1/012Kep KuwuDes/III/ 2016Tgl. 31 Maret 2016 yaitu : MUSTADI, tercatat Nomor urut 4 Jabatan Kaur Keuangan; BANI, tercatat Nomor urut 5 Jabatan Kaur Umum; NANDANG SUBANDI, tercatat Nomor urut 1 Jabatan KaurPemerintahan; PRANAHADI, tercatat Nomor urut 6 Jabatan Kadus : SUNOPO, tercatat Nomor

Surat Keputusan Tergugat Nomor 141.1/012Kep KuwuDes/III/2016Tanggal 31 Maret 2016 tentang Pemberhentian Perangkat DesaGempol tahun 2016 yang menyangkut nama dan Nomor urut dalamlampiran Surat Keputusan Nomor 141.1/012Kep KuwuDes/III/ 2016Tanggal 31 Maret 2016 yaitu: MUSTADI, tercatat Nomor urut 4 Jabatan Kaur Keuangan; BANI, tercatat Nomor urut 5 Jabatan Kaur Umum; NANDANG SUBANDI, tercatat Nomor urut 1 Jabatan KaurPemerintahan; PRANAHADI, tercatat Nomor urut 6 Jabatan Kadus : SUNOPO, tercatat Nomor

Bahwa atas dasar diatas Pemohon Peninjauan Kembali (dahuluTermohon Kasasi) mengeluarkan Surat keputusan Kuwu Gempol Nomor141.35/01Kep KuwuDes/IV/2016 tentang Pemberhentian TermohonPeninjauan Kembali (dahulu Pemohon Kasasi) sebagai Perangkat DesaGempol Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon tertanggal 14 April 2016dan Membatalkan Surat keputusan Kuwu desa Gempol nomor141.1/012Kep KuwuDes/III/2016 tanggal 31 Maret 2016 tentangPemberhentian Perangkat Desa Gempol dan Surat Keputusan Kuwu DesaGempol Nomor 141.1

Putusan Nomor 76 PK/TUN/2018Nomor 141.1/012Kep KuwuDes/III/2016 tanggal 31 Maret 2016 tentangPemberhentian Perangkat Desa Gempol yang sudah dicabut atau tidakberlaku:Bahwa Pemberhentian Para Termohon Peninjauan Kembalidituangkan dalam surat Keputusan Pemohon Peninjauan Kembali (dahuluTermohon Kasasi) dengan Surat Keputusan Kuwu Gempol Nomor141.35/01Kep KuwuDes/IV/2016 tanggal 14 April 2016;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan

No.174/B/2012/PT.TUN.JKTIITit.DALAMPENUNDAANS322222nee enone cence nee cence nee cenec ene ceneeenesMenolak Permohonan Penundaan terhadap Surat Keputusan Nomor:141.1/448/Kpts/PerUU/2011 tanggal 14 Oktober 2011 Tentang PengesahanPemberhentian Sdr.

Mulyadi sebagai Kepala Desa Purwabakti KecamatanPamijahan Masa Bakti Tahun 20112017yang dimohonkanPenggugat ;DALAMEKSEPSI;= =oMenolak Eksepsi Tergugat seluruhnya ; DALAM POKOKSENGKETA 5 == nnnMengabulkan gugatan Penggugat Sebagian ; 2 Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat Nomor: 141.1/448/Kpts/PerUU/2011 tanggal 14 Oktober 2011 Tentang Pengesahan PemberhentianSdr.

Mulyadi sebagai Kepala Desa Purwabakti Kecamatan Pamijahan MasaBakti Tahun 20112017;Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor:141.1/448/Kpts/PerUU/2011, tanggal 14 Oktober 2011 TentangPengesahan Pemberhentian Sdr.

Menyatakan menolak Permohonan Pembatalan terhadap Surat KeputusanBupati Bogor Nomor: 141.1/448/Kpts/PerUU/2011, tanggal 14 Oktober 2011tentang Pengesahan Pemberhentian Sdr. Mulyadi sebagai Kepala DesaPurwabakti, Kecamatan Pamijahan Masa Bakti Tahun20112017; 222 2222 nn nnn nnn nnn nn nnn nnn3. Menyatakan Sah dan berlaku menurut hukum Surat Keputusan Bupati BogorNomor : 141.1/448/Kpts/PerUU/2011, tanggal 14 Oktober 2011 tentangPengesahan Pemberhentian Sdr.

Bahwa kemudian pada tanggal 5 Juni 2017 Tergugat menerbitkan SuratKeputusan Bupati Purwakarta Nomor 141.1/KEP.534DPMD/2017Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Pwk.Tentang Pemberhentian Tetap/Permanen Sdr. Asep Sumpena(Penggugat) dari jabatan Kepala Desa Sukatani dengan alasanmelanggar ketentuan Pasal 29 Huruf a, huruf b, huruf c, huruf f dan hurufk Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Bahwa Pada dasarnyakekosongan Kepala Desa Sukatani yang terjadi adalah akibat dariKeputusan Bupati Purwakarta Nomor: 141.1/KEP.534DPMD/2017Tentang Pemberhentian Sdr.

/KEP.458DPMD/2017, karena menurut Pasal 45UndangUndang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desadinyatakan bahwa Dalam hal Kepala Desa diberhentikan Sementarasebagaimana dimaksud Pasal 41 dan Pasal 42 Sekretaris Desamelaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanyaputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.Bahwa di dalam Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 141.1/KEP.458DPMD/2017 Tentang Pemberhentian Sementara Sdr.

Asep Sumpena (Penggugat)dari jabatan Kepala Desa Sukatani dan Surat Keputusan BupatiPurwakarta Nomor 141.1/KEP.534DPMD/2017 Tentang PemberhentianTetap/Permanen Sdr.

Bahwa akibat dari Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 141.1/KEP.534DPMD/2017 Tentang Pemberhentian Sdr. Asep Sumpena (Penggugat)dari jabatan Kepala Desa Sukatani telah mengakibatkan Penggugatkehilangan pekerjaan yang merupakan sumber mata pencaharian seharihari Penggugat untuk menghidupi diri dan keluarganya. Dengankehilangan pekerjaan ini PENGGUGAT menjadi mengalami kerugianmateriil berupa:a.

/05/M/BPD2012 pada tanggal 30 April 2012 yang mana menjawabSurat Permohonan Rekomendasi dari Kuwu Bangodua (Tergugat) Nomor :141.1/34DS/2012 tanggal 25 April 2012 Perihal Permohonan Rekomendasi ;Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat dalam SuratGugatan, yang mendalilkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya semenjakmenerima Surat Pengangkatan sebagai Perangkat Desa, Para Penggugat tidakada masalah dan terjadi hubungan harmonis, baik terhadap Warga Masyarakatsekitar maupun terhadap Kuwu

KARTA WWUAYA sebagai Kadus/Cap Gawe(Para Penggugat) kepada BPD Desa Bangodua Pada tanggal 25 April 2012dengan Nomor Surat : 141.1/34DS/2012 Perihal Permohonan Rekomendasi ;Bahwa pada tanggal 30 April 2012 BPD menjawab Surat PermohonanRekomendasi Nomor : 141.1/34DS/2012 tanggal 25 April 2012 yangmenyatakan bahwa BPD setelah mengadakan rapat prinsipnyamerekomendasikan Perihal Pemberhentian tersebut ;Bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat menerbitkan ObyekSengketa adalah tidak disetujui bahkan

tanoa rekomendasi dari BPD Bangoduaadalah tidak benar, karena sesuai Berita Acara Rapat BPD Nomor : 141.1/134DS/2012 pada tanggal 30 April 2012 BPD Bangodua menyelenggarakan rapatterkait Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa dari Kuwu Bangodua(Tergugat).

Bahwa Tergugat telah mengajukan Surat Nomor : 141.1/88DS/2012 tanggal3 Mei 2012 yang ditujukan kepada Camat Klangenan Perihal Mohon PersetujuanPemberhentian Perangkat Desa, akan tetapi sampai dengan terbitnya obyeksengketa tidak ada jawaban dari Camat terkait permohonan persetujuanPemberhentian Perangkat Desa tersebut dan Tergugat tetap melanjutkanmenerbitkan obyek Sengketa dikarenakan untuk kondusifitas jalannyaPemerintahan Desa Bangodua dan pelayanan Kepada Masyarakat ;16.

Karta Wijaya darijabatan Kadus/cap Gawe Perangkat Desa Bangodua,Kecamatan Klangenan Kabupaten Cirebon ; Foto copy Surat nomor : 141.3/34DS/2012 tanggal 25 April2012 perihal Permohonan Rekomendasi 5Foto copy Berita Acara Rapat Nomor : 141.1/05/IV/BPD2012Tentang Rekomendasi Pemberhentian Perangkat desaBangOdua 5 29 2n non non nnn nnn nnn nnn nee ene nne =Foto copy Surat Nomor : 141.1/05/IV/BPD2012 Tanggal 30April 2012 Perihal Rekomendasi ;Foto copy Surat Nomor : 141.1/88DS/2012 Tanggal 3 Mei2012 Perihal

H.AHMAD SURYANA) sebesar Rp. 156.076.000..Rekomendasi Camat Cisaat Nomor : 141.1/3854PMD/2016 tanggal 12Juli 2016 yang ditandatangani oleh Camat Cisaat Sdr. Drs. H. AEPSAEPULOH, M.SI.Permohonan rekomendasi pencairan Nomor : 900/47/29.2013/2016tanggal 14 Juli 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Desa (Sdr. H.AHMAD SURYANA) sebesar Rp. 7.384.000..Rekomendasi Camat Cisaat Nomor : 141.1/865PMD/2016 tanggal 14Juli 2016 yang ditandatangani oleh Camat Cisaat Sdr. Drs. H.

Sukabumiberdasarkan SK Bupati Nomor : 141.1/Kep.338MPMPD/216tanggal 20 Mei 2016 dengan struktur Aparatur Pemerintahan DesaSukaresmi Cisaat Sukabumi :e H.

Proposal Nomor : 141.1/83/29.2013VV2016 tanggal 22 Juni 2016 tentangpermohonan pencairan dana desa (DD) tahap (60%) tahun 2016 dari KepalaDesa Sukaresmi Kec. Cisaat Kab.

nennnnn nnnTelah membaca suratsurat bukti dan mendengarkan keterangandari kedua belah pihak serta SaksiSaksi yang diajukan dalam persidanganMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal22 Oktober 2007 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan TataUsaha Negara Semarang pada tanggal 22 Oktober 2007 di bawah registerNomor : 52/G/TUN/2007/PTUN.SMG, telah mendalilkan halhal yangintinya sebagai berikut :nsenemensnnnnsennmennannnscssOBYEK GUGATAN :Surat Keputusan Bupati Pati Nomor : 141.1

Wilopo sebagai KepalaDesa Bulungan Kecamatan Tayu Kabupaten Pati;TENTANG DUDUK PERKARA :1.Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2007, Penggugat menerima SuratKeputusan Bupati Pati, dengan Surat Keputusan Bupati Pati Nomor :141.1/1642/2007 tanggal 9 Oktober 2007 tentang PemberhentianDengan Hormat Sdr.

Wilopo sebagai Kepala Desa BulunganKecamatan Tayu Kabupaten Pati, dengan demikian memenuhi Pasal55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara ( PTUN ) sebagaimana telah diuban menjadi UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004;000220002Bahwa Konkrit yaitu dengan telah keluarnya Surat Keputusan BupatiPati Nomor : 141.1/1642/2007 tanggal 9 Oktober 2007 tentangPemberhentian Dengan Hormat Sdr.

Sekiranya Tergugat bersikap terbukayaitu dengan membentuk Tim Penilai dari Kabupaten / PemerintahDaerah dan hasil Penilaian Tim Kabupaten disampaikan kepadamasyarakat Desa Bulungan, tentu saja dapat diterima oleh Penggugat;14.Bahwa mendasarkan halhal tersebut diatas, sudah sepantasnyaMajelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untukmenyatakan Cacat Hukum sehingga Batal Demi Hukum SuratKeputusan Bupati Pati Nomor : 141.1/1642/2007 tanggal 9 Oktober2007 tentang Pemberhentian Dengan Hormat

Wilopo sebagaiKepala Desa Bulungan Kecamatan Tayu Kabupaten Pati;15.Bahwa sudah selayaknya Penggugat mohon kepada Majelis Hakimyang memeriksa dan memutus perkara ini untuk memerintahkankepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Pati Nomor :141.1/1642/2007 tanggal 9 Oktober 2007 tentang PemberhentianDengan Hormat Sdr.

Individual, bahwa objek sengketa tersebut ditujukan kepada Kepala DesaSujung Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang yang diangkat olehsurat Keputusan Bupati Serang Nomor 141.1/Kep.578Huk/2015sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati a quo;e.

Eti Jarniyah, tanggal 13 Agustus 2015;22.Bahwa atas terbitnya surat Keputusan Bupati Serang Nomor 141.1/Kep.578Huk/2015 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala DesaTerpilin Desa Sujung Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang, Sdri. Hj.

Eti Jarniyah sebagai Kepala Desa Sujung;42.Bahwa terbitnya surat Keputusan Bupati Serang Nomor 141.1/Kep.578Huk/2015 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala DesaTerpilih Desa Sujung Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang, Sdri.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Serang Nomor :141.1/Kep.578Huk/2015 tentang Pengesahan dan Pengangkatan KepalaDesa Terpilin Desa Sujung Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang, SdriHj. Eti Jarniyah, tertanggal 13 Agustus 2015;3. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusan BupatiSerang Nomor : 141.1/Kep.578Huk/2015 tentang Pengesahan danPengangkatan Kepala Desa Terpilin Desa Sujung Kecamatan TirtayasaKabupaten Serang, Sdri Hj.

Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Keputusan Bupati SerangNomor : 141.1/kep.578Huk/2015 tanggal 138 Agustus 2015Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa terpilin Desa Sujung,Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang atas nama Hj. Eti 22a"3.

para pihak di persidangan;Telah membaca dan mempelajari berkas perkaratersebut; TENTANG DUDUKNYA SENGKETAMenimbang, bahwa Surat Gugatan Para Penggugat tanggal 9 April2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraBandung pada tanggal 9 April 2013, dengan Register Perkara Nomor: 36/G/2013/PTUNBDG, yang telah diperbaiki pada tanggal 13 Mei 2013, telahmengajukan gugatan yang isi pokoknya sebagai berikut: OBJEK SENGKETA,; TENGGANG WAKTU; Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor: 141.1

Aldi Wiharsa sebagai KepalaDesa Ciherangpondok, Kecamatan Caringin MasaBakti Tahun 20132019, tertanggal 12 April 2013;e Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor: 141.1/356/kpts/PerUU/2013 Tentang PengesahanPengangkatan Sdr.

Aldi Wiharsa, telah dilantik padatanggal 15 April 2013 sebagai Kepala Desa Ciherangpondok, KecamatanCaringin, Kabupaten Bogor; 2s enn nn nnn nse neneKemudian tanggal 7 Mei 2013 pada acara pemeriksaan persiapan, PegawaiBagian Hukum Kabupaten Bogor tersebut menyerahkan pra bukti SuratHal.7 dari 97 hal.Putusan Nomor : 36/G/2013/PTUNBDGKeputusan Bupati Bogor Nomor : 141.1/856/kpts/PerUU/2013 TentangPengesahan Pengangkatan Sdr.

Bahwa, pada tanggal 24 Maret 2013 dilaksanakan Pemilinan KepalaDesa Ciherangpondok Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, danberdasarkan Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor : 141.1/356/kpts/PerUU/2013 Tentang Pengesahan Pengangkatan Sdr. Aldi Wiharsasebagai Kepala Desa Ciherangpondok, Kecamatan Caringin MASABAKT TAHUN 2013 2019, tertanggal 12 April 2013;2.

Bahwa Penerbitan Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 141.1/Kep.367Huk/2015 tentang Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Di WilayahKecamatan Mekarjaya Kabupaten Pandeglang Periode Masa Jabatan20152021 baru dikeluarkan setelah Keberatan terkait hasil PerhitunganSuara Pemilinan kepala Desa sudah diselesaikan, dan dengan telahdikeluarkannnya Surat Nomor 141.1/1348BPMPd/2015 perihal Tanggapanatas keberatan hasil perselisihan pemilihan kepala desa di KabupatenPandeglang Tahun 2015 tertanggal 15 Juli 2015 yang

Sehingga dengan mendasarkan kepada laporan BadanPermusyawaratan Desa (BPD) Desa Kadubelang mengenai calon terpilihbeserta lampiran persyaratanpersyaratan yang disampaikan kepadaTergugat, dan setelah Tergugat menyelesaikan keberatan yang diajukanoleh Penggugat dengan disampaikannya surat dari Bupati PandeglangNomor : 141.1/13848BPMPD/2015 perihal tanggapan atas keberatan hasilperselisihan pemilinan Kepala Desa Kadubelang, Tergugat selanjutnyamengeluarkan Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 141.1

Menyatakan Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 141.1/Kep.367Huk/2015 tentang Pengangkatan Kepala Desa Terpilin Di WilayahKecamatan Mekarjaya Kabupaten Pandeglang Periode Masa Jabatan20152021, sah menurut hukum;3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;Atau;4.

Bahwa Penerbitan Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 141.1/Kep.367Huk/2015 tentang Pengangkatan Kepala Desa Terpilin Di WilayahKecamatan Mekarjaya Kabupaten PandeglangPeriode Masa Jabatan20152021 baru dikeluarkan setelah Keberatan terkait hasil PerhitunganSuara Pemilinan kepala Desa sudah diselesaikan, dan dengan telahdikeluarkannnya Surat Nomor 141.1/1348BPMPd/2015 perihal Tanggapanatas keberatan hasil perselisihan pemilihan kepala desa di KabupatenPandeglang Tahun 2015 tertanggal 15 Juli 2015 yang

Menyatakan Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 141.1/Kep.367Huk/2015 tentang Pengangkatan Kepala Desa Terpilin Di WilayahKecamatan Mekarjaya Kabupaten Pandeglang Periode Masa Jabatan20152021, sah menurut hukum;3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;Atau4.