Ditemukan 8409 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : dillah dibawah diubah didalam diatas dianah dailah dualah diarah disalah diolah diasah
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 18-07-2016 — Putus : 07-02-2017 — Upload : 28-02-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt. Sel
Tanggal 7 Februari 2017 — - KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN R.I (“KLHK”) sebagai Instansi Pemerintah yang bertanggungjawab di bidang lingkungan hidup dalam hal ini diwakili oleh Dr. Ir. Siti Nurbaya, M.Sc., dalam kedudukannya selaku Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama KLHK beralamat di Gedung Manggala Wanabakti, Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, yang telah memberikan Kuasa kepada: 1. H.M. PRASETYO, dalam kapasitasnya sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia, beralamat di Jalan Sultan Hasanudin No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.13/Menlhk/PHLHK/PHLHK.1/2/2016 tertanggal 15 Pebruari 2016, dengan ini memberikan Surat Kuasa Khusus dengan hak subtitusi Nomor: SK-040/A/JA/03/2016 tertanggal 24 Maret 2016 kepada; (1) ROROGO ZEGA, SH., MH.; (2) WENNY GUSTIATI, SH., M.Hum.; (3) CAHYANING NURATIH W, SH, M.Hum.; (4) ABDUL MUBIN, ST., SH. MH.; (5) RYAN PALASI, SH., MH.; (6) ROBERT RASMI, SH., MH.; (7) QUARTA FITRAZA, SH., ST., MH.; (8) JEMMY SANDRA, SH., MH.; (9) HARYONO, SH., MH; kesemuanya Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Agung RI beralamat di Jalan Sultan Hasanudin No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan; 2. RENO ISKANDARSYAH, S.H,. M.H.; 3. DEDE NURDIN SADAT, S.H.; 4. ALDI HEBSIBA TAHI, S.H; Para Advokat & Konsultan Hukum dari Kantor Hukum ISKANDARSYAH & PARTNERS yang beralamat di Generali Tower, 16th Floor Suite E, Gran Rubina Business Park, Jl. HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.11/Menlhk/PHLHK/PHLHK.1/2/2016, tertanggal 15 Pebruari 2016; 5. JASMIN RAGIL UTOMO S.H., M.M., dalam kapasitasnya sebagai Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup; 6. UMAR SUYUDI, S.H., M.M., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Sub Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan; 7. SRI INDRAWATI, SH., M.Si., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan bidang Sumber Daya Alam; 8. VITRI AZESINOVA, S.H., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup diluar Pengadilan Bidang Energi, Migas dan Minerba; 9. SUHARNO, S.H., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup diluar Pengadilan Bidang Kehutanan, Pertanian, Perkebunan, Kelautan dan Perikanan; Pada Kantor KLHK beralamat di Gedung Manggala Wanabakti, Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.12/Menlhk/PHLHK/PHLHK.1/2/2016, tertanggal 15 Pebruari 2016; Kesemuanya bertindak untuk dan atas nama serta memilih domisili hukum di alamat Pemberi Kuasa untuk selanjutnya disebut sebagai……………………………………………. …….…PENGGUGAT; Lawan: - PT WARINGIN AGRO JAYA, beralamat di Medco Building, Medco 1 lantai 3, Jl. Ampera Raya No. 18-20 Jakarta Selatan, merupakan suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia untuk selanjutnya disebut ……………………TERGUGAT;
1354 — 2307
  • Selpengelola parkir kemudian dia bertanggung jawab kalau ada kerugianmisalkan motor hilang dia tidak bisa bilang pencuri berarti pihak ketigayang melakukan kegiatan ada pihak ketiga pencuri yang mencurimotor ini sehingga saya tidak bertanggung jawab, pencuri yangbertanggung jawab dia tidak bisa membuat pembelaan diri sepertidalam beberapa kasus setahu ahli kasus perlindungan konsumen diIndonesia yang berlaku akan ditolak pembelaan diri sendiri seperti itukarena dialah yang justru memiliki beban secara
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 16-12-2011 — Upload : 13-11-2012
Putusan PN KUPANG Nomor 11/PID.SUS/2011/PNKPG
Tanggal 16 Desember 2011 — - ADRIANUS PALA TEGU, S.T.
94 — 25
  • Saatmelihat tim tersebut melakukan pengukuran kemudian saksimendatangani tim dimaksud dan saat itu Robert Go berjabatantangan dengan saksi seraya mengatakan bahwa dialah yangmendapat proyek di SDK Loel ;e Bahwa saksi tahu bahwa sekolah yang saksi pimpin telahditetapbkan sebagai salah satu sekolah penerima DAK bidangpendidikan di tahun 2007 adalah sesuai pemberitahuan dariKepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Insana Utara ;e Bahwa dalam hubungan dengan pelaksanaan DAK bidangpendidikan TA 2007 di
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 26-11-2020 — Putus : 12-04-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn
Tanggal 12 April 2021 — Penuntut Umum:
HERADIAN SALIPI
Terdakwa:
RAHMAD PARDAMEAN HASIBUAN
190 — 33
  • Nominal pemberianHalaman 98 dari 295 Putusan Nomor 83/Pid.SusTPK/2020/PN Mdnuang ini sudah disepakati antara didalam internal Banggar, dan selamaRANDIMAN TARIGAN menjadi Sekretaris dewan, dialah yang mengaturpemberian ini dan dilakukan atas persetujuan GUBERNUR SUMUTGATOT PUJO NUGROHO.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 08-11-2013 — Upload : 27-01-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 57/Pid.Sus/TPK/2013/Pn.Sby
Tanggal 8 Nopember 2013 — DRS. ABDUL AZIZ, MM BIN SALHA KEJAKSAAN NEGERI MAGETAN
53 — 117
  • MUDZAKKIR, S.H, M.H : = Dibawah sumpah menurut agamanya selanjutnya menerangkan sebagai berikut :e Bahwa Asas prinsip hukum dalam pidana adalah siapa yang berbuat, maka dialah yangbertanggung jawab, karena di dalam Pasal 3, dengan tujuan dalam doktrin pidana sebagaimaksud/bertindak;e Bahwa Konstruksi kesalahannya adalah kesengajaan dengan maksud;e Bahwa Wewenang harus diatur oleh hukum/uu yang bersangkutan ;e Bahwa Berlaku pada orang yang diangkat dalam suatu jabatan ;e Bahwa Pidana berpijak semua
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-04-2014 — Putus : 23-07-2014 — Upload : 12-11-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Pbr
Tanggal 23 Juli 2014 — PAZWIR, S.Sos
73 — 13
  • Kesalahan tersebut harus dinilai oleh orang lain bukan oleh Terdakwa itu sendiri; Menimbang, bahwa sesuai Arrest Hoge Raad dalam putusannya tanggal 19Januari 1931 memberikan pedoman : siapa yang menyebabkan timbulnya keadaanterlarang, dia wajib mengakhiri keadaan terlarang itu, jika tidak ada tindakanmengakhiri keadaan terlarang itu, maka dialah yang harus bertanggungjawab dandipidana atas penciptaan keadaan terlarang itu.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 26-02-2008 — Upload : 19-08-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1713K/PDT/2007
Tanggal 26 Februari 2008 — PT BANK MIZUHO INDONESIA ; MORGAN STANLEY & Co. INCORPORATED, dkk. ; INDAH KIAT INTERNATIONAL FINANCE COMPANY BV ; BANK AMERICA NATIONAL TRUST COMPANY, dkk.
307 — 261 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PEMOHON KASASI inginmengingatkan doktrin dalam hukum perjanjian bahwa Siapa yangmendalilkan, dialah yang harus membuktikan, yang mana doktrintersebut berlaku dalam perkara a quo.JUDEX FACTI TELAH GAGAL UNTUK MENERANGKAN SECARAJELAS KRITERIA PERBUATAN MELAWAN HUKUM MANA YANGTELAH DILANGGAR OLEH PEMOHON KASASI;1.Judex Facti juga menyatakan bahwa perjanjianperjanjian, baikperjanjian pokok (Dokumen 1 s/d Dokumen 4) maupun perjanjianpendukung/accessoir (Dokumen 5 s/d Dokumen 13) tidak memenuhisyaratsyarat
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 19-11-2018 — Putus : 04-04-2019 — Upload : 04-07-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 181/Pid.Sus-TPK/2018/PN Sby
Tanggal 4 April 2019 — Penuntut Umum:
MOH. HERIYANTO S.H.
Terdakwa:
HUSNOL HOTIMAH
86 — 25
  • Sehingga dariperbuatanperbuatannya tersebut itulah, kKemudian disimpulkan tentang adanyapikiran atau kehendak untuk melakukan tindak pidana dalam batin Terdakwa sesuaiPutusan Mahkamah Agung RI Nomor : 813 K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989; Menimbang, bahwa siapa yang menyebabkan timbulnya keadaan terlarang, diawajid mengakhiri kKeadaan terlarang itu, jika tidak ada tindakan mengakhiri keadaanterlarang itu, maka dialah yang harus bertanggungjawab dan dipidana ataspenciptaan keadaan terlarang itu; n
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-04-2014 — Putus : 17-06-2015 — Upload : 03-11-2015
Putusan PN PALEMBANG Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Plg
Tanggal 17 Juni 2015 — H. YULIUS NAWAWI Bin NAWAWI ALHAJ
102 — 13
  • hierarkhi yang sama dalam pemerintahan;Halaman 141 dari 280Putusan Nomor 11/Pid.SusTPK/2014/PN.Plge Bahwa acc bersifat hierarkhi vertical harus diseleksi oleh jabatan yang adadibawahnya;e Bahwa sepanjang usulan/proposal terdapat kesuaian anggaran dan kegiatanWakil Bupati tidak dapat dipertanggung jawabkan;e Bahwa Bupati berhenti dari jabatannya sebagai Bupati sejak dikeluarkannya SKMendagri tentang SK pemberhentian;e Bahwa pejabat yang menanda tangani dokumen yang mengakibatkan suatupenerimaan maka dialah
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 26-11-2020 — Putus : 12-04-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn
Tanggal 12 April 2021 — Penuntut Umum:
RONALD FERDINAND WOROTIKAN
Terdakwa:
1.ROBERT NAINGGOLAN
2.LAYARI SINUKABAN
3.JAPORMAN SARAGIH
318 — 51
  • Nominal pemberian uang inisudah disepakati antara didalam internal Banggar, dan selama RandimanTarigan menjadi Sekretaris dewan, dialah yang mengatur pemberian inidan dilakukan atas persetujuan GUBERNUR SUMUT GATOT PUJONUGROHO. Teknis penyerahan uang ini kepada anggota DPRD yaitu,biasanya para anggota DPRD mendatangi ruangan ALI NAFIAH danmenerima uang tersebut langsung dari ALI NAFIAH.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum
Register : 01-12-2016 — Putus : 09-05-2017 — Upload : 12-05-2017
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1537/Pid.B/2016/PN JKT.UTR
Tanggal 9 Mei 2017 — Ir. BASUKI TJAHAJA PURNAMA alias AHOK
5292 — 9410
  • UndangUndang nomor 1 tahun 1965 itu jelas sekalidisitu dikatakan bahwa penyalahgunaan itu oleh siapa tindak pidanadalam pasal 1 dikatakan penyalahgunaan oleh orang yang beragamayang bersangkutan, ini berarti lingkungannya agama tapi juga melakukantindak pidana dalam kontek ini, maka dalam hukum pidana itu asasnyauntuk mencari orang itu berbuat atau tidak berbuat kejahatan, bukanletaknya pada bergaulnya mereka sama siapa, tapi letaknya adalah padaperbuatannya, maka dikatakan asasnya siapa yang berbuat dialah
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus Korupsi
Putus : 21-05-2015 — Upload : 19-10-2015
Putusan PN PONTIANAK Nomor 05/PID.SUS/TP KORUPSI/2015/PN.PTK
Tanggal 21 Mei 2015 — Drs. HASAN RUSBINI
191 — 193
  • tandatangan saksi;Bahwa Saksi juga tidak pernah menerima uang Rp. 5.000.000, (Lima juta rupiah);Bahwa saksi tidak pernah mengajukan proposal atas nama AsAdiyah tahun 2008;Bahwa saksi tidak pernah menerima dana dari Pemkot Pontianak sebesar Rp.40.000.000, (empat puluh juta rupiah);Bahwa uang yang Rp. 2.500.000, yang saksi terima dari Pemkot Pontianakdipergunakan untuk membeli wairless;Bahwa yang menyuruh saksi membuat proposal adalah pak Wahab;Bahwa proposal saksi serahkan kepada Pak Wahab karena dialah
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 26-11-2020 — Putus : 12-04-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn
Tanggal 12 April 2021 — Penuntut Umum:
TRIMULYONO HENDRADI
Terdakwa:
1.IR.SUDIRMAN HALAWA,SH
2.RAMLI
3.IRWANSYAH DAMANIK
217 — 38
  • Nominal pemberianuang ini sudah disepakati antara didalam internal Banggar, dan selamaRANDIMAN TARIGAN menjadi Sekretaris dewan, dialah yang mengaturpemberian ini dan dilakukan atas persetujuan GUBERNUR SUMUTGATOT PUJO NUGROHO.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-09-2013 — Putus : 18-02-2014 — Upload : 05-05-2014
Putusan PN MEDAN Nomor 92/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn
Tanggal 18 Februari 2014 — - Ir. AZZAM RIZAL.M.Eng
444 — 571
  • itu tetapi kalau tidak memenuhi syarattentu terpaksa mana standardstandart yang ditentukan menurutpermintaan, jadi yang dutamakan itu maksudnya beri perhatiandengan tidak mengurangi aturanaturan yang berlaku ;Bahwa salah satu indikasi perusahaan daerah itu belumsepenuhnya mandiri dan harus saja memberi pertanggungjawaban kepada pemilik perusahaan seperti yang disampaikanoleh Penasehat tadi Kepala Daerah itu bukan pemilik, kebetulandia sedang diserahi urusan untuk sebagai pimpinan eksekutiftetapi dialah
Pengadilan PN SORONG Pidana Umum Penghinaan
Putus : 05-05-2014 — Upload : 04-06-2014
Putusan PN SORONG Nomor 21/PID.B/2014/PN.SRG
Tanggal 5 Mei 2014 — IMMANUEL MAMORIBO
116 — 61
  • Bintang Tiurma yang ada didaerah Segun yaitu bernama Yoga, dialah yang menegosiasi tentang hargapengangkutan kayutersebut. ; +2 oon nn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnnBahwa setahu saksi bahwa pekerjaan saudara Steven Fadan adalah kepaladesa dan saudara YOGA pekerjaannya adalah petani alamat tempat tinggalnyadi daerah Segun Kab.Bahwa saksi tidak tahu ijin apa yang dimiliki oleh saudara Steven Padan dansaudara Yoga dalam memanfaatkan hasil hutan kayu di daerah SegunKab.Sorong;Bahwa setahu saksi hubungan
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 12-12-2019 — Putus : 03-03-2020 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr
Tanggal 3 Maret 2020 — Penuntut Umum:
1.DODY SUKMONO
2.AGUNG SATRIO WIBOWO
3.WAHYU DWI OKTAFIANTO
Terdakwa:
HARTOYO
158 — 49
  • Kalau berkaitan dengankewenangan mungkin itu balaibalai yang masih menjadi satu denganULP nya, karena dialah yang menentukan pemenangnya;Bahwa untuk BPJN XII sudah terpisah dengan ULPnya;Bahwa produk dari EMonitoring dan evaluasi adalah biasanya pihakBalai memberikan masukanmasukan manajemen misalnya adaketerlambatan. Itupun hanya masukan, karena ikatan kontrak antaraPPK dengan Kontraktor, tentunya ada batasanbatasan perjanjianHalaman 230 dari 363 Putusan Nomor 34/Pid.
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 07-09-2018 — Upload : 27-12-2018
Putusan PN SERANG Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Srg
Tanggal 7 September 2018 — ILA NURIAWATI, SE
168 — 36
  • Seharusnya DPKPAharus memverifikasi lagi usulan SPM tersebut sebelum mengeluarkanSP2D;Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa kepada Saksi dialah yangmenambah jumlah pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Pandeglang untuk mendapatkan Tambahan Penghasilan BerdasarkanPertimbangan Objektif Lainnya (Tunjangan Daerah), atas perintah H.Margono;Halaman 107 dari 451 halaman Putusan Nomor : 14/Pid.SusTpk/2018/PN.SRG12.Bahwa Kuasa Penggugat Anggaran (KPA) tidak bisa menandatanganidokumen SPM, demikian juga
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 30-05-2016 — Putus : 13-10-2016 — Upload : 16-01-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 54/Pid.Sus.K/2016/PN Mdn
Tanggal 13 Oktober 2016 — - Drs. JUL ALIKAN SIREGAR
96 — 38
  • HARLANBATUBARA, SH sebab dialah yang memberitahukan kepada Saksi tentang namanama Pemilik Tanah Yang Berhak.Bahwa benar Saksi sebagai Ketua/ merangkap anggota Panitia Pengadaan Tanahtidak pernah melaksanakan tugas tugas :a. Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat;b. Mengadakan penelitian dan inventarisir atas tanah, bangunan,tanaman dan bendabenda lain yang ada kaitannya dengan tanahyang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;c.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Upload : 09-11-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 120/PID.SUS/TPK/2014/PN JKT.PST
DR.TUNGGUL PARNINGOTAN SIHOMBING, MHA
552 — 207
  • informasi tentang bahan penyusunan HPS.Kemudian pnitia memberitahukan kepada YUSRALUDIN selaku ketua panitiabahwa panitia tidak sanggup untuk menyusun HPS;Bahwa kemudian kjetua panitia melaporkan kepada Terdakwa selaku PPKbahwa panitia pengadaan tidak bisa menyusun HPS, dan dijawab olehTerdakwa nanti kita menyusun samasama dan nanti ada yang membantu;Bahwa sehari sebelum anwijzing panitia bersama PPK melakukanpertemuan yang dihadiri oleh seseorang yang bernama CRISTINE(perempuan) yang menurut PPK dialah
    CHRISTIN, dan PPKmenyampaikan kalau dialah (CHRISTIN) yang membantu menyusun HPSdan memang benar sdr TUNGGUL menyampaikan hal itu, saat itu juga saksimelihat sdri CHRISTIN mengeluarkan dokumen, brosur, daftar harga barangbarang yang akan diadakan yang kemudian daftar harga barangbarangtersebut diketik di laptop yang pengetikannya dilakukan sdri.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 18-12-2015 — Upload : 15-01-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 125/Pid.Sus/TPK/2015/Pn.Sby
Tanggal 18 Desember 2015 — DIAR KUSUMA PUTRA, SE KEJAKSAANNEGERI SURABAYA
170 — 488
  • seseorang harus mempunyai tujuanbaik melakukan sesuatu maupun tidak melakukan sesuatu, harus memilikimaksud dari tujuan tersebut.Bahwa seseorang yang mempunyai wewenang tidak dapat dimintaitanggungjawab apabila pertanggungjawaban yang merupakan tugas dari staftelah dipalsukan dan ia tidak mengetahui, sehingga yang dapatmempertanggungjawabkan adalah staf yang memalsukan.Bahwa didalam pertanggungjawaban pidana ada asas pertanggungjawabannurani yaitu adanya fakta yang melakukan perbuatan secara faktual dialah
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-06-2012 — Putus : 22-10-2012 — Upload : 25-09-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 40/PID.SUS/TPK/2012/PN.Bdg
Tanggal 22 Oktober 2012 — SUHAYA, S.SOS
122 — 37
  • kepada saksi HILMAN untuk menentukan pemenang dan calonpemenang, dan pada saat itu saksi HILMAN mengatakan pilih saja yangtermurah, hal ini diketahui oleh PPK saksi ENGKUR KURAESIH, KPA,saksiYANI HERYANI, saksi, Terdakwa AGUS TATA HARIYANTO, S.Hut.dan saksiSUHAYA.Bahwa saksi tidak pernah meminta, saksi hanya memberi kabar kepada saksiENGKOS KOSMALA selaku KULP, bahwa saksi ANISA berniat untuk menemuisaksi ENGKOS KOSMALA, saksi menelefon beliau dengan mengatakan adaibu ANISA ingin ketemu Bapak, dialah