Ditemukan 11323 data
12 — 0
:Ulej 620 Cum. i> gay plo asa Urge)!
KRISTIAN OKTAVIANUS
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDI Perjuangan), C.q. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
2.Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDI Perjuangan).
3.Mahkamah Partai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
4.Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPD PDI Perjuangan)
5.Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPC PDI Perjuangan) Kab. Landak
6.DINOHARATA
110 — 64
Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 620/Pdt.SusParpol/2019/PN.Jkt.Pst tertanggal 23 Januari 2020, diberi tanda TI7;8. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 159/Pdt.SusParpol/2021/PN.Jkt.Pst tertanggal 28 Juli 2021, diberi tanda TI8;9. Fotokopi Instruksi Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan Nomor5193/IN/DPP/V/2019 tertanggal 15 Mei 2019, diberi tanda TI9;10.
Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 620/Pdt.SusParpol/2019/PN.Jkt.Pst tertanggal 23 Januari 2020, diberi tanda TII7;8. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 159/Pdt.SusParpol/2021/PN.Jkt.Pst tertanggal 28 Juli 2021, diberi tanda TII8;9. Fotokopi Instruksi Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan Nomor5193/IN/DPP/V/2019 tertanggal 15 Mei 2019, diberi tanda TII9;10.
Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 620/Pdt.SusParpol/2019/PN.Jkt.Pst tertanggal 23 Januari 2020, diberi tanda TIII7;Halaman 83 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Nba8. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 159/Pdt.SusParpol/2021/PN.Jkt.Pst tertanggal 28 Juli 2021, diberi tanda TIII8;9. Fotokopi Instruksi Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan Nomor5193/IN/DPP/V/2019 tertanggal 15 Mei 2019, diberi tanda TIII9;10.
101 — 26
PulangPisau, dengan perolehan suara yang sah adalah 620,sebagaimana dalam:RINCIAN PEROLEHAN SUARA SAH SETIAP PARTAI POLITIKDAN CALON ANGGOTA DPRD KAB. PULANG PISAU DALAMPEMILU TAHUN 2015, lampiran 1: MODEL EB I, TANGGAL 12MEI! 2014;DAFTAR CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILANRAKYAT DAERAH KAB.
PULANGPISAU dalam pemilu tahun 2014:PARTAI POLITIK : DEMOKRATNAMA CALON : SISWANDI, S.HUTSUARA SAH CALON : 620 SUARAPERINGKAT SAH 71:Fotocopy Keputusan Komisi Pemilihnan Umum KabupatenPulang Pisau Nomor: 17/ KPTS/ KPUKAB020.435899/ 2014Tentang PENETAPAN PEROLEHAN SUARA DAN KURSIHalaman 41 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2016/PN.KIk.PARTAI POLITIK SERTA PENETAPAN CALON TERPILIHANGGOTA DPRD KAB.
Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Pulang Pisau telahmenetapkan Penggugat sebagai anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah masa jabatan 20142019 dari Partai Demokrat melalui hasilpemilu legislatif tanggal 9 April 2014 dengan perolehan suara sah PartaiDemokrat Pulang Pisau 2 sebanyak 2.376 (dua ribu tiga ratus tujuh puluhenam) dengan 620 (enam ratus dua puluh) suara yang diperolehperingkat 1 (satu) oleh Penggugat dan telah keluarnya KeputusanGubernur Kalimantan Tengah nomor 188.44/409/2014
90 — 20
M E N G A D I L I
- Mengabulkan permohonan Pemohon
- Menetapkan bahwa selama dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah memiliki harta bersama berupa :
- Tanah pekarangan beserta banunan yang berdiri di atasnya sesuai sertipikat hak milik No.1045 atas nama Yetik seluas 620 M2 yang terletak di Desa Bagkleyan.
183 — 50
Menetapkan barang bukti berupa :- 1 (satu) Bundel Copy dokumen kontrak APBD Tahun anggaran 2019, nama kegiatan Peningkatan jalan Barengko Pabangbon (Banprop), lokasi Kecamatan Leuwiliang, nomor kontrak 620/ A.067 11.2700/ TING JLN PJJ.2/ SPJPK/ PUPR, tanggal kontrak 30 Agustus 2019, nilai kontrak 12.581.977.000,00 waktu pelaksanaan 105 (seratus lima) hari kerja dan penyedia PT. Bumi Siak Makmur Jl.
46 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
individual, dan final, yang menimbulkan akibathukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";Bahwa KANTOR Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru/Tergugat IV dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan LelangPekanbaru/Turut Tergugat dalam perkara a quo adalah merupakanBadan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalamPasal 1 angka 8 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009, sehinggasudah sepantasnya dan seharusnya apabila perkara ini diadili olehPeradilan Tata Usaha Negara;Putusan Mahkamah Agung Nomor 620
Terbanding/Tergugat I : SAMMY LIM
Terbanding/Tergugat II : VILYANNAKUSUMA
Terbanding/Turut Tergugat : KANTOR PERTANAHAN JAKARTA PUSAT
73 — 36
Pengadilan NegeriJakarta Pusat selaku badan peradilan umum tidak berwenang untukmemeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara a quo;Bahwa dalildalil TERGUGAT II di atas, juga dikuatkan oleh ketentuanPasal 25 UndangUndang Nomor 48 tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman, pada pokoknya telah membagi kompetensi absolut badanPeradilan menjadi Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militerdan Peradilan Tata Usaha Negara;Bahwa senada dengan dalildalil TERGUGAT II di atas, yurisprudensiMahkamah Agung Nomor: 620
Pembanding/Tergugat II : PT. Maybank Indonesia Finance Cabang Samarinda
Terbanding/Penggugat I : ARTHUR TONAPA
Terbanding/Penggugat II : ERVAN H. TONAPA
101 — 24
di kantor ParaTergugat, karena dalam Surat Kuasa tersebut sama sekali tidak menjelaskankedudukan Arthur Tonapa dalam hubungan hukumnya dengan Para Tergugat,sehingga sudah sepatutnya Surat Kuasa tersebut dianggap cacat karenatidak memenuhi syaratsyarat pembuatan Suarat Kuasa Khusus.Bahwa somasi yang didalilkan oleh Para Penggugat pada Gugatannya dalamPosita Angka 6 (enam) dalam Gugatannya, dengan ini Para Tergugatsampaikan bahwa somasi tersebut telah dibalas olen Para Tergugat denganSurat Nomor 620
50 — 8
PELABUHAN INDONESIA Ill(persero) CABANG TANJUNG PERAK,berkedudukan di Jalan Tanjung Perak Nomor 620 Surabaya, dalamHalaman 1 dari39 Putusan Nomor 951/Pdt.G/2012/PN.Sbypersidangan.;hal ini diwakili oleh Kuasanya yang bernama AGUS HERMAWAN,BUDI SISWANTO, HERIBERTUS HPALEMBONAN, YULIANISHINTA PP, SORA RISAKO, ARIF NUR ADITYANTO, PegawaiPada PT.
Terbanding/Tergugat I : Pemerintah Republik Indonesia, CQ, Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat, Cq. Bupati Kabupaten Sambas
Terbanding/Tergugat II : Pemerintah Republik Indonesia, CQ Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat, Cq. Bupati Kabupaten Bengkayang
Terbanding/Tergugat III : Pemerintah Republik Indonesia, CQ Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat, Cq. Walikota Singkawang
Terbanding/Turut Tergugat I : Kepala Kantor Pertanahan Kota Singkawang
Terbanding/Turut Tergugat II : Ketua Karang Taruna CEMPAKA PUTIH
52 — 44
1992dengan luas 230 M2, adalah mengandung cacat Yuridis Diketahui bahwa Sertifikat Hak Pakai No. 91/Roban dengan Gambar Situasitanggal 1 Agustus 1992 No. 369/1992 dengan luas 230 M2 adalah produkhukum yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat I selaku Pejabat Tata UsahaNegara dan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret,individual dan final sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 620
91 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
As; Barat dengan tanah kawan ini juga yang telah dijual kepada Anna; Timur dengan tanah kawan ini juga yang akan dijadikan rencana jalansebagaimana Peta Bidang Tanah yang dikeluarkan oleh BPN RI KotaPadang Nomor 620/Peng/2012 tertanggal 6 Desember 2014;Selanjutnya disebut objek perkara III;.
Terbanding/Pembanding/Jaksa Penuntut : M. ARIFIANTO, SH. SE, MH.
75 — 15
Berita Acara Negosiasi (BAN) Perolehan Site tanggal 18 Juni 2008 (copy) ; ------------------------------------------------------------------------------
- Minutes of the meeting (Sosialisasi pemasangan Antena di Masjid Nurul Amin) tanggal 16 Agustus 2008 site ID 101005 D (asli) ; ----------
- Surat Pernyataan Tidak Sengketa & Tidak Dalam Jaminan tanggal 05 Agustus 2008 (asli) ; ------------------------------------------------------------
- Surat Pernyataan Akses Jalan No. 620
Kepemilikan Tanah Nomor : 593.2/66/2008 tanggal 30 Juni 2008 (asli) ; --------------------------------------------------------------
- Surat Pernyataan Pengurusan Sertifikat Tanah Tanggal 02 Agustus 2008 (asli) ; ------------------------------------------------------------------------
- Surat keterangan Kelurahan Cibodas Nomor : 593.2/65/2008 tanggal 30 Juni 2008 (asli) ; --------------------------------------------------------------
- Surat Keterangan Akses Jalan Nomor : 620
Terbanding/Penuntut Umum I : HERY BASKORO, S.H
Terbanding/Penuntut Umum II : YOPPY GUMALA, S.H.
Terbanding/Penuntut Umum III : RENDY BAHAR PUTRA, SH
Terbanding/Penuntut Umum IV : GUSTI MURDANI CHAN, SH
74 — 42
Belanja Alat Tulis Kantor 620..000,00Belanja Fotocopy, Cetak dan2.1.5.2.6. 230..000,00PenggandaanBelanja Makanan dan Minuman21.5.2.1. 600.000,00Rapat2.1.5.2.25 Belanja Makanan dan Minuman; 1.400.000,00Kegiatan*)Kegiatan Perencanaan2.1.6. 17.500.000,00Pembangunan Desa2.1.6.2. Belanja Barang dan Jasa 17.500.000,002.1.6.2.2.
Belanja Alat Tulis Kantor 620..000,002.1.5.2.6. Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan 230..000,002.1.5.2.7. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 600.000,002.1.5.2.25. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan*) 1.400.000,002.1.6. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa 17.500.000,002.1.6.2. Belanja Barang dan Jasa 17.500.000,002.1.6.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor 1.990.000,002.1.6.2.7. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.310.000,002.1.6.2.23. Belanja Jasa Pihak Ketiga*) 13.200.000,002.2.
216 — 81
Surat dan Walikota Makassar Nomor : 620 / 761 / EKBANG / VII / 2010,tanggal 23 juli , prihal penggunaan akses jatan H.M DgPatompo.6. Surat Rekomendasi Walikota Makassar Nomor 590 / 04 / T.Pem / /2011, tanggal 28 Januari 2011 tentang peningkatan hak atas saudari Hj.Hal 20 Putusan Nomor 02/Pdt.G/2019/PN.MksNajmiah Muin di kelurahan Panambungan, KecamatanMariso, kotaMakassar.7.
Surat dan Walikota Makassar Nomor : 620 / 761 EKBANG / VII /2010, tanggal 23 juli , perihal penggunaan akses jalan H.M DgPatompo.7. Surat Rekomendasi Walikota Makassar Nomor : 590 / 04 / T.Pem / / 2011, tanggal 28 Januani 2011 tentang peningkatan hak atassaudani Hj. NajmiahMuin di kelurahan Panambungan, KecamatanMariso, kota Makassar.8.
Foto Copy Surat dari Walikota Makassar Nomor : 620 / 43 / Ekbang / X / 2012,tertanggal 24 Oktober 2012, prihal Penggunaan Jalan Akses Jalan H.M.Dg,CIDE) CANAL... cece ee ccceccceeceeeeeesueceeeeceeaueeseeeseeueeeuueeeueeeeeeeeeaeeeeueeenanaes TALL IV.V8;9.
Akta Pengoperan Hak atas Tanah Negara Nomor 13, tanggal 12 Januari2011Surat dan Walikota Makassar Nomor : 620 / 761 / EKBANG / VII / 2010,tanggal 23 juli , prinal penggunaan akses jalan H.M. Dg. Patompoe. Surat Rekomendasi Walikota Makassar Nomor : 590 / 04 / T.Pem / / 2011,tanggal 28 Januari 2011 tentang peningkatan hak atas tanah saudari Hj.NajmiahMuin di kelurahan Panambungan, Kecamatan Mariso, kota Makassar;f.
Surat dan Walikota Makassar Nomor : 620 / 761 /EKBANG/ VII /2010 tanggal 23Juli 2010.. Surat Rekomendasi dan Walikota Makassar Nomor ; 590 /04/T.Pem / 1/2011,ISO1tanggal 28 Januari 2011 tentang peningkatan hak atas tanah saudari Hj.NajmiahMuin di kelurahan Panambungan,Kecamatan Mariso, kota Makassar.. Surat Izin Walikota Makassar Nomor 570 / 01 /1/ PEM/ III / 2013 tentang IzinoOPrinsip dalam rangka penanaman Modal dikelurahan Panambungan,kecamatan Mariso, Kota Makassar.7.
Pembanding/Penggugat I : HASAN GURIMAN Diwakili Oleh : ARTHUR STEVEN WAGIU, SH
Terbanding/Tergugat : TOTO ARIESANTO
Terbanding/Turut Tergugat : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PPK PANITIA PENGADAAN TANAH WADUK KUWIL
74 — 45
berwenangmengadili perkara ini; Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ini sebesarRp.301.000,(tiga ratus satu ribu rupiah);(vide tambahan bukti surat dalam memori banding, Pembanding dan Pembanding II, tanggal 30 Juli 2019).Bahwa yang menjadi objek dalam Surat Pengikatan tersebut adalahtanah, dan tanah termasuk benda yang tidak bergerak berdasarkanpasal 616 KUHPerdata, penyerahan (/levering) benda tidak bergerakterjadi melalui pengumuman akta yang bersangkutan dengan caraseperti ditentukan dalam pasal 620
50 — 9
0.00 12.00 551.00 752.00 Tm/F10 1 TE(20) ToETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 555.00 752.00 Tm/F10 1 TE(4) TJETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 170.00 724.00 Tm/F10 1 TE(130111) 2(126) 6(130105) 1(122) 1(113) 2(113) 2(105) 1(120) TJETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 232.00 724.00 Tm/F10 1 TE(4) TJETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 244.00 724.00 Tm/F10 1 TE(27) 1(25) TadRTQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 259.00 724.00 Tm/F10 1 TE(4) 620
109 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
perhitungan suara yang sah yang dilaksanakan olehpenyelenggara Pemilu KPUD Kabupaten Pulang Pisau, mengingat juga bahwatidak terdapat adanya suatu kejadian khusus atau keberatan yang diajukanatas hasil rapat Pleno KPUD Kabupaten Pulang Pisau, maka kemudian KPUDKabupaten Pulang Pisau telah menetapkan Penggugat sebagai anggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah terpilin pada Kabupaten Pulang Pisau, dariPartai Demokrat, pada Daerah Pemilihan Il, Kabupaten Pulang Pisau, denganperolehan suara yang sah adalah 620
68 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal inijuga sejalan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 321 K/Sip/1978tanggal 5 Februari 1981, dengan kaidah hukum Pengadilan Negeri tidakberwenang untuk membatalkan hak milik yang dikeluarkan oleh instansilain dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 620 K/Pdt/1999tanggal 29 Desember 1999, dengan kaidah hukum Bila yang digugatadalah badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan objek gugatanmenyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, makayang berwenang untuk mengadili perkara tersebut
27 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tirta Raya Makmur senilai Rp. 185.311.000, untuklokasi di Kabupaten Pandeglang dengan jumlah penerima bantuan bahanmaterial sebanyak 62 Kepala Keluarga dengan rincian : Batu bata merah sebanyak : 21,390 buah Semen sebanyak : 682 sak Kayu Balok 6/10 sebanyak : 620 batang Kaso 4/6 sebanyak : 930 batang Papan 2/20 sebanyak : 310 lembar Pasir pasang sebanyak : 310m Genting : 18.600 buah Paku 10 cm sebanyak : 248 kg Paku 7 cm sebanyak : 248 kg Paku 5 cm sebanyak : 248 kgSedangkan realisasinya yang diserahkan
1.Mulkawi
2.Halimi
3.Jamaluddin
4.Abdul Maki
Tergugat:
1.PT. Banjar Gawi Makmur
2.JANTO Alias JAN DJIE
3.PT. Banjar Mas
4.PT. Jaya Borneo Makmur
5.Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
52 — 923
Fotokopi Surat dari Pemerintah Kota Banjarbaru Nomor 620/0840/UMUM, tanggal 24September 2009 tentang Persiapan Penyerahan Jalan Trikora Banjarbaru, diberi tandabukti T.V3;. Fotokopi Nota Pertimbangan dari Tim Evaluasi Pembangunan dan Pemeliharaan JalanTrikora Nomor 970/240Pend/DPPKAS, tanggal 10 Maret 2010 tentang Laporan HasilPemeriksaan Lapangan untuk Penyelesaian dan Penyerahan PekerjaanPembangunan dan Pemeliharaan Jalan Trikora, diberi tanda bukti T.V4;.