Ditemukan 11323 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Cg 620/2010 620/pdt.g/2014/pa.prg. 620/pdt.g/2015/pa.prg. 620/pdt.g/2013/pa.prg. 620/pdt.g/2014/pa.gtlo 620/pid.b/2015/pn sky
Pengadilan PTUN KUPANG TUN Pertanahan
Register : 23-11-2020 — Putus : 06-05-2021 — Upload : 07-02-2022
Putusan PTUN KUPANG Nomor 56/G/2020/PTUN.KPG
Tanggal 6 Mei 2021 — NASIB EMILIA ELIM - PELLA (PENGGUGAT) BUPATI ROTE NDAO (TERGUGAT)
149 — 70
  • sesuai dengan asli, Surat CamatLobalain Nomor: KCL.500/371/Kab.RN/IX/2020,Hal: Pembukaan akses jalan, tanggal 15September 2020, yang ditujukan kepada Yth.Lurah Namodale;Fotokopi sesuai dengan asli, Surat CamatLobalain Nomor: KCL.005/374/Kab.RN/IX/2020,Hal: Mohon Bantuan Pengamanan, tanggal 15September 2020, yang ditujukan kepada Yth.Kapolsek Lobalain dan Danramil 162701 Baa;Fotokopi sesuai dengan asli Berita AcaraPenyelesaian Masalah Penutupan Akses Jalandisamping Kantor Pos Dan Giro Baa Nomor:KCL.620
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 19-09-2012 — Upload : 22-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 123 K/Pid.Sus/2012
Tanggal 19 September 2012 — H. ADE SULAEMAN ZAKARIA Bin ZAKARIA;
28 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 620 K/Pid/1987, tanggal 13101987 bahwa mengenai uang penggantikepada terdakwa dalam tindak Pidana korupsi untuk dibayar tidakboleh melebihi harta benda yang diperoleh dari hasil Korupsitersebut; Oleh karena itu Pengadilan Tinggi telah salah dalamPenerapan hukum karena telah menjatuhkan Pidana Denda (Rp.200.000.000,) yang besarnya melebihi kerugian keuangan Negara yangdituntut oleh Jaksa Penuntut Umum (Rp. 136.440.000,);2.
Pengadilan PA NGANJUK Perdata Agama
Register : 30-01-2017 — Putus : 08-08-2017 — Upload : 18-07-2019
Putusan PA NGANJUK Nomor 0287/Pdt.G/2017/PA.NGJ
Tanggal 8 Agustus 2017 — Penggugat melawan Tergugat
14 — 1
  • apabila pihak yang berakad karena terpaksa engganmelaksanakan ketentuanketentuan agama, maka pihak yang merasa dirugikanoleh akad itu dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan, sebagaimanaketentuan Pasal 34 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 80 ayat 2Kompilasi Hukum Islam,;Menimbang, Majlis berpendapat sama dengan pendapat dalam kitab AlMuhadzdzab juz 2 halaman 175 dan diambil alih menjadi pertimbangnan sendirioleh Majelis Hakim sebagai berikut :ue wan lo gor dbgwlg adailolale gairgl lau elodg 620
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 21-04-2017 — Putus : 13-07-2017 — Upload : 19-10-2017
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 117/Pid.Sus/2017/PN Yyk
Tanggal 13 Juli 2017 — OSCAR PAMUNGKAS, S.Kom Bin ARIF BUDIMAN
34 — 12
  • 6.250.000.3. 1 (Satu) buah HP Xiaomi warna hitam;e Bahwa dilakukan penggeledahan di kos terdakwa pada hari sabtu tanggal14 Januari 2017 sekira pukul 16.00 wib dan ditemukan barang buktiberupa :2 (dua) bungkus plastik klip warna hitam besar isi tembakau super(+ 170 gram);1 (satu) bungkus plastik klip isi tembakau super (+ 25 gram);4 (empat) bungkus plastik klip warna kuning mas isi tembakau super(+ 20 gram);1 (satu) buah timbangan elektrik merk POCKET SCALE;7 (tujuh) buah kaleng bundar warna kuning emas;620
Pengadilan PA MAKASSAR Perdata Agama Perceraian
Register : 04-09-2019 — Putus : 04-12-2019 — Upload : 04-12-2019
Putusan PA MAKASSAR Nomor 2132/Pdt.G/2019/PA.Mks
Tanggal 4 Desember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
30 — 9
  • tergugat yakni selama 9 bulan, sesuai KemampuanTergugat rekonvensi untuk memberikan nafkah iddak setiap bulan sejumlahRp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, sehingga seluruhnya 9XRp1.000.000,00 = Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);Menimbang, bahwa dalam masalah ini Majelis Hakim memandangperlu. mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab lanatutThalibin halaman 85 dan mengambil alin sebagai pendapat dalampertimbangan ini, yang berbunyi sebagai berikut :> grul La ale le) yo 620
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Tanah
Register : 24-10-2012 — Putus : 27-06-2013 — Upload : 24-06-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 473/PDT.BTH/2012/PN.BDG
Tanggal 27 Juni 2013 — KOMARUDIN, Dkk LAWAN PT. BANK MEGA. Tbk, Dkk
129 — 20
  • Bahwa Para Pembantah dalan surat bantahannya menyatakan menundaPeiaksanaan Leiang dimana hai tersebut merupakan kewenangan KPKNL(Kantor Peiayanan Kekayaan Negara dan Leiang) dan berdasarkanYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 620 K/Pdt/1999tertangga!
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 04-01-2016 — Putus : 02-02-2016 — Upload : 27-06-2019
Putusan PT SAMARINDA Nomor 1/PDT/2016/PT SMDA
Tanggal 2 Februari 2016 — Pembanding/Penggugat : Arief Wardhana
Terbanding/Tergugat : PT. PANDEGA CITRA NIAGA,
108 — 82
  • menyerahkan barangnyadan menanggungnya dan ketentuan pasal 1482 BW yang mengatur bahwaKewajiban menyerahkan suatu barang meliputi segala yang menjadiperlengkapannya serta dimaksudkan bagi pemakaiannya yang tetap,beserta suratsurat bukti milik, penyerahan yang dimaksud diatur dalamketetntuan pasal 616 BW yang mengatur bahwa Penyerahan ataupenunjukan atas kebendaan tak bergerak dilakukan dengan pengumumanakan akta yang bersangkutan dengan cara seperti ditentukan dalam pasal620, ada pun ketentuan pasal 620
Pengadilan PN KUPANG Perdata
Putus : 27-08-2013 — Upload : 20-10-2014
Putusan PN KUPANG Nomor 216/.Pdt.G/2012 /PN. KPG
Tanggal 27 Agustus 2013 — VALENTINUS SERAN LAWAN 1. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Dewasa Klas II.A Kupang 2. Kepala Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur 3. Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Cq Direktur Jemdral Pemasyarakat an Republik Indonesia
70 — 51
  • Bahwa haltersebut didukung berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI didalamputusan No. 620 K/Pdt/1999 tanggal 29 Desember 1999 dengan kaidah hukumsebagai berikut :Bila yang digugat adalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara dan objekgugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, makayang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah peradilan Tata UsahaNegara bukan wewenang Pengadilan Negeri.Berdasarkan alasanalasan tersebut diatas, Pengadilan Negeri in casu PengadilanNegeri
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-10-2011 — Putus : 11-06-2012 — Upload : 11-11-2013
Putusan PN SAMARINDA Nomor 30/Pid.Tipikor/2011/PN.Smda
Tanggal 11 Juni 2012 — Ir.MUHAMMAD FADLI ARDIN,MM Bin ARDIN
126 — 19
  • Kutai Kartanegara kepada BupatiKutai Kartanegara melalui Surat Nomor: 600182.a/ 620/ APBD/ DCK/ III/ 2003 tanggal29 Maret 2003 perihal mohon penetapan lokasi pembangunan Velodrome dan Sport Halldi Desa Perjiwa Kec. Tenggarong Seberang.
    Sosialisasi tersebut.Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Rapat/Sosialisasi tersebut dilakukan sebelumatau sesudah terbitnya SK Bupati tentang Susunan Panitia Pengadaan pembebasanlahan guna kepentingan umum.Bahwa ternyata terbitnya SK Bupati adalah pada tanggal 31 Oktober 2003sedangkan Rapat sudah dilaksanakan pada tanggal 2 dan 8 Oktober 2003, saksitidak tahu mengapa demikian dan apa yang menjadi acuannya.Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah melihat Surat dari Kepala Dinas Cipta KaryaNomor 600/182a/620
    Bahwa kronologis/ proses pembebasan tanah untuk stadion di desa perjiwa adalahsebagai berikut :1Adanya permohonan dari kepala Dinas Cipta karya Kab Kukar kepadaBupati Kutai Kartanegara melalui surat No. 600182.a/ 620/ APBD/DCK/ III/ 2033 tanggal 29 maret 2003 perihal mohon penetapan lokasipembangunan velodrome dan Sport hall di Desa Perjiwa Kec.Tenggarong Seberang.Sekitar Bulan september 2003 dlakukan peninjauan di tiga lokasi yaknidi Rondong Demang (stadion lama), di Gunung Sentul (kebun Karet),
Pengadilan PA KAYU AGUNG Perdata Agama
Register : 20-06-2016 — Putus : 29-08-2016 — Upload : 24-11-2016
Putusan PA KAYU AGUNG Nomor 494/Pdt.G/2016/PA.KAG
Tanggal 29 Agustus 2016 — Pemohon vs Termohon
10 — 7
  • SAIMAN,S.H, & FAMILY, berkantor di Jalan Angkatan 45 No 2636,(samping XL Center), Palembang, Telp 0711 5730 620.Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Agustus 2016,yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan AgamaKayuagung tanggal 05 Agustus 2016, dengan RegisterNomor 20/SK/Pdt.G/2016/PA.KAG, dalam hal iniselanjutnya disebut Termohon;Pengadilan Agama tersebut;Setelah meneliti berkas perkara;Halaman 1 dari 42 Halaman Putusan No.0494/Pdt.G/2016/PA.KAGSetelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon
Pengadilan PN PONOROGO Perdata
Register : 11-01-2011 — Putus : 15-06-2011 — Upload : 21-11-2013
Putusan PN PONOROGO Nomor 01/PDT.G/2011/PN.PO
Tanggal 15 Juni 2011 — Drs. SAIFUDIN melawan KETUA DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN KABUPATEN PONOROGO dkk,
62 — 5
  • maka berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 danPasal 50 Undangundang Nomor 5 tahun 1986 yang telah di ubahdengan undangundang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan TataUsaha Negara menjadi kompetensi absolute Pengadilan Tata UsahaNegara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara a quosehingga Pengadilan Negeri Ponorogo tidak berwenang untukmenerima, memeriksa, lebihlebinh memutus/mengadili perkara a quo.Bahwa hal tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RItanggal 29 Desember 2000 Nomor 620
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 18-07-2018 — Putus : 02-10-2018 — Upload : 03-02-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 413/PDT/2018/PT DKI
Tanggal 2 Oktober 2018 — Pembanding/Penggugat : Andi Anzhar Cakra Wijaya
Terbanding/Tergugat : Komando Daerah Militer Jaya Jayakarta, TNI Angkatan Darat
141 — 117
  • (1) Undangundang Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dinyatakan: seseorangatau badan hukum perdata yang merasa kepentingannyadirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapatmengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yangberwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negarayang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, denganatau tanpa disertai tuntutan gati rugi dan/atau rehabilitasi;Hal 9 Putusan No. 413/PDT/2018/PT.DKIe) Putusan Mahkamah Agung RI No. 620
Pengadilan PT PONTIANAK Perdata
Register : 07-12-2020 — Putus : 16-12-2020 — Upload : 17-12-2020
Putusan PT PONTIANAK Nomor 100/PDT/2020/PT PTK
Tanggal 16 Desember 2020 — Pembanding/Penggugat I : SULAIMAN Diwakili Oleh : JAKARIANTO, SH., Dkk
Pembanding/Penggugat II : SAPURA Diwakili Oleh : JAKARIANTO, SH., Dkk
Pembanding/Penggugat III : SUPANDI Diwakili Oleh : JAKARIANTO, SH., Dkk
Pembanding/Penggugat IV : SUMRATI Diwakili Oleh : JAKARIANTO, SH., Dkk
Pembanding/Penggugat V : SUBIR Diwakili Oleh : JAKARIANTO, SH., Dkk
Terbanding/Tergugat I : ROHATIN
Terbanding/Tergugat II : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PONTIANAK
81 — 39
  • Negeri untuk memeriksa danmengadili, tetapi merupakan wewenang Peradilan Tata Usaha Negara,sesuai dengan Ketentuan Undangundang Nomor: 5 Tahun 1986 TentangPeradilan Tata Usaha Negara Jo Undangundang Nomor: 9 Tahun 20004Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 TentangPeradilan Tata Usaha Negara Jo Undangundang: 51 Tahun 2009 TentangPerubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 TentangPeradilan Tata Usaha Negara serta azas yang terkandung dalamYurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 620
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 12-10-2011 — Putus : 17-01-2012 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 352 K/TUN/2011
Tanggal 17 Januari 2012 — BENY HALIM ALIAS BENNY VS I. KAKAN PERTANAHAN KAB. SERDANG BEDAGAI, II.SARUDIN PURBA, III.RAULI Br. MANIHURUK;
57 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • TENTANG JUDEX FACT MELANGGAR JURISPRUDENSIBahwa Jurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 620 K/Pdt/1999 tanggal 29Desember 1999, menjelaskan bahwa:Bila yang digugat adalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara danobjek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenangtersebut, maka yang berwenang mengadili perkara tersebut adalahpengadilan Tata Usaha Negara bukan wewenang Peradilan Negeri"Bahwa jika Jurisprudensi ini dibingkaikan kedalam perkara a quo jelas dannyata kesimpulan Judex Facti yang menyatakan
Pengadilan PN AMBON Perdata
Register : 22-05-2019 — Putus : 16-09-2019 — Upload : 21-10-2019
Putusan PN AMBON Nomor 113/Pdt.G/2019/PN Amb
Tanggal 16 September 2019 — Penggugat:
1.USMAN MOLLE
2.SRI MOLLE
3.RENNY MOLLE
4.RIZAL MOLLE
5.ROSNA MOLLE
6.RAMLA MOLLE
7.RIFAIS MOLLE
8.ROSNIATI MOLLE
9.RINDI MOLLE
Tergugat:
1.IRSANSYAH
2.ROSDIANA ELY
Turut Tergugat:
1.KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KOTA AMBON
2.Kepala Cabang PT. BANK MANDIRI PERSERO Tbk, Cabang Ambon
3.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Ambon
69 — 30
  • UndangUndang Nomor 5 tahun 1986tetang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 53 ayat 1 & 2 danYurisprudensi MA Nomor : 1198.K/Sip/1973 tanggal 6 Januari 1976Karena pengeluaran sertifikat itu sematamata wewenang administrasidan bukan wewenang Pengadilan sehingga pembatalannya jugawewenang administrasi, b ukan Pengadilan Junto Yurisprudensi MANomor : 321 K/Sip/1978, tanggal 5 Februari 1981 Pengadilan tidakberwenang untuk membatalkan surat hak milik yang dikeluarkan olehinstansi lain Junto Yurisprudensi MA Nomor 620
Pengadilan PN PEKALONGAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 05-01-2017 — Upload : 05-05-2017
Putusan PN PEKALONGAN Nomor 63/Pdt.G/2016/ PN Pkl
Tanggal 5 Januari 2017 — H. MIRZA HASBULLAH (PENGGUGAT) MELAWAN PT. BANK VICTORIA SYARIAH CABANG CIREBON (TERGUGAT), 2. Menteri Keuangan Republik Indonesia cq Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekalongan (TERGUGAT II), FAUZAN (TERGUGAT III)
107 — 25
  • sepakat kedua belah pihakatau karena alasan yang oleh undangundang dinyatakan cukup untukitu, sebagaimana ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata.Bahwa dalam perkembangannya ternyata PENGGUGAT tidakmematuhi isi perjanjian kredit yang telah ditandatangani dandisepakati untuk dijalankan dengan baik tersebut, sehinggaTergugat mengeluarkan Surat Peringatan Nomor: S192/BVIS/CRB/IV/2015 tanggal 02 April 2015, SuratPeringatan Il Nomor: S218/BVIS/CRB/IV/2015 tanggal 17 April2015, dan Surat Peringatan Ill Nomor: S283/620
Pengadilan PA KABUPATEN KEDIRI
Register : 04-06-2015 — Putus : 31-08-2015 — Upload : 10-12-2015
Putusan PA KABUPATEN KEDIRI Nomor 1840/Pdt.G/2015/PA.Kab.Kdr
Tanggal 31 Agustus 2015 —
17 — 0
  • 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 113.00 432.00 Tm/F12 1 TE53) 25015) 145) 15015) 145) 15) 15142) 225) 2=620
Pengadilan PTTUN MEDAN TUN Perijinan
Register : 16-07-2012 — Putus : 30-08-2012 — Upload : 13-09-2012
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 98/B/2012/PT.TUN.MDN
Tanggal 30 Agustus 2012 — Penggugat : Ujang Asril DKK Tergugat : Bupati Tulang Bawang
229 — 169
  • Pembangunan Pasar Unit IIKecamatan Banjar Agung yang dalam proses penyediaan barang dan jasa dimulaisetelah melalui mekanisme dan prosedur yang diatur dalam Peraturan perundangundangan, hingga akhirmmya dapat ditentukan siapa pemenang lelang yang atas dasarPenetapan Pemenang Lelang tersebut kemudian oleh Sekretaris Daerah KabupatenTulang Bawang Selaku Pengelola Barang Milik Daerah Kabupaten Tulang Bawang telahHalaman 46 dari 57 halaman, Putusan Nomor: 98/B/2012/PT.TUNMDNmengeluarkan Surat Nomor : 620
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 31-08-2021 — Putus : 17-01-2022 — Upload : 20-01-2022
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 52/G/2021/PTUN.Mks
Tanggal 17 Januari 2022 — Penggugat:
MADJIDO BIN BORA alias MADJIDO
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR
Intervensi:
PERSEROAN TERBATAS JAYA GRAHA
236 — 158
  • (Fotokopi sesuaidengan asii);Surat Pengantar Nomor : KIMA.620/DU/XII/2006,Halaman 22 dari 35 Hal. Putusan Nomor : 52/G/2021/PTUN.MKS10.11.12.13.14.15.Bukti T.II.Int5Bukti T.II.Int6Bukti T.II.Int7Bukti T.II.Int8Bukti T.II.Int9Bukti T.II.Int10Bukti T.II.Int11Bukti T.II.Int12Bukti T.II.Int13Bukti T.II.Int14Bukti T.II.Int15tanggal 26 Desember 2006 dari Direksi PT. KIMA.
Pengadilan PA Pulau Punjung Perdata Agama
Register : 06-03-2019 — Putus : 14-05-2019 — Upload : 14-05-2019
Putusan PA Pulau Punjung Nomor 74/Pdt.G/2019/PA.Plj
Tanggal 14 Mei 2019 — Penggugat melawan Tergugat
19 — 12
  • iY ade Le) pyr 620)!"