Ditemukan 22951 data
Urut Berdasarkan
Register : 12-11-2013 — Putus : 05-12-2013 — Upload : 02-09-2014
Putusan PA SAMARINDA Nomor 1727/Pdt.G/2013/PA.Smd. Tanggal 5 Desember 2013 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
6 — 3
6 — 3
meninggalkan Tergugat, karena sudah tidak tahan tinggal bersamaTergugat;Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidakdapat didengar keterangannya dikarenakan Tergugat tidak pernah datangmenghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut,maka Tergugat dianggap mengakui dalildalil gugatan Penggugat, akan tetapidikarenakan perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepadahukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas Lex specialisderogate legi
Register : 21-02-2019 — Putus : 03-07-2019 — Upload : 12-08-2019
Putusan PA Sukadana Nomor 0452/Pdt.G/2019/PA.Sdn Tanggal 3 Juli 2019 — Penggugat melawan Tergugat
18 — 13
18 — 13
hukum atau tidak;Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya poin 2 telahmemohon kepada Hakim agar dijatunkan talak satu bain sughra Tergugatterhadap Penggugat;Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Penggugat mengajukangugatan perceraian terhadap Tergugat sebagaimana yang telah dituangkandalam duduk perkara di atas;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdatakhusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, makaberdasarkan azas lex specialis derogat legi
Register : 28-08-2019 — Putus : 25-09-2019 — Upload : 25-09-2019
Putusan PA BATULICIN Nomor 539/Pdt.G/2019/PA.Blcn Tanggal 25 September 2019 — Penggugat melawan Tergugat
22 — 7
22 — 7
Tergugat tidak pernah lagi berkumpulsebagaimana layaknya suam1 istri;Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidakdapat didengar keterangannya dikarenakan Tergugat tidak pernah datangmenghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut,maka Tergugat dianggap mengakui dalildalil gugatan Penggugat, akan tetapidikarenakan perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepadahukum acara yang bersifat knhusus pula, maka berdasarkan azas Lex specialisderogate legi
Register : 26-10-2020 — Putus : 17-11-2020 — Upload : 17-11-2020
Putusan PA BONTANG Nomor 425/Pdt.G/2020/PA.Botg Tanggal 17 Nopember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
20 — 12
20 — 12
memutusnya.Menimbang, bahwa dari doktrin ulama di atas dapat diambil sebuahabstraksi hukum bahwa Tergugat yang tidak hadir dalam persidangan telahmenghilangkan hakhaknya sehingga terhadap gugatan Penggugat dapatdiperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat, dalam hal ini guna kehatihatian Majelis Hakim dalam menilai pokok perkara ini melawan hukum atautidak melawan hukum, serta beralasan atau tidak beralasan, dan juga perkaraini merupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (/exspecialis derogat legi
Register : 20-06-2016 — Putus : 03-08-2016 — Upload : 24-08-2016
Putusan PA POLEWALI Nomor 245/Pdt.G/2016/PA.Pwl Tanggal 3 Agustus 2016 — -Kurnia K. binti Kunnu
-Arfandi Guntur bin Muh. Jufri
25 — 21
25 — 21
Jalan Kartini, Kelurahan Polewali, selama Penggugat denganTergugat berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah berjalan 1 tahun11 bulan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumahtangga.Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangandan perkara ini dapat diputus dengan verstek akan tetapi perkara ini termasukdalam bidang perkawinan, maka untuk mengetahui kebenaran dalildalilgugatan Penggugat, Majelis Hakim dengan berdasar pada asas lex spesialisderogat legi
Register : 06-08-2012 — Putus : 06-09-2012 — Upload : 17-02-2015
Putusan PA POLEWALI Nomor 263/Pdt.G/2012/PA.Pwl Tanggal 6 September 2012 — -Rugaiyah binti Hamasa
-Kaco bin Abdullah
8 — 4
8 — 4
dan ketika penggugat menasihati, tergugat marah dan menyuruh penggugat untukmeninggalkan rumah orang tua tergugat, sehingga sejak saat itu terjadi pisah tempattinggal hingga sekarang kurang lebih 11 tahun.Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak pernah hadir di persidangan danperkara ini dapat diputus dengan verstek akan tetapi perkara ini termasuk dalam bidang11perkawinan, maka untuk mengetahui kebenaran dalildalil gugatan penggugat, majelishakim dengan berdasar pada asas lex spesialis derogat legi
Register : 01-10-2015 — Putus : 10-03-2016 — Upload : 31-07-2019
Putusan PA BATULICIN Nomor 0391/Pdt.G/2015/PA.Blcn Tanggal 10 Maret 2016 — Penggugat melawan Tergugat
23 — 19
23 — 19
dipanggil dengan resmi dan patut, maka secara formal dapat dianggapbahwa Tergugat tidak hendak mempertahankan kepentingannya dan dapatpula dianggap bahwa Tergugat mengakui dan tidak membantah dalildalilgugatan Penggugat secara keseluruhan ;Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hendak mempertahankankepentingannya dan perkara ini tidak melawan hukum serta dapat diputustanpa hadirnya Tergugat (verstek), akan tetapi karena perkara ini perkaraperceraian, maka berdasarkan asas lex spesialis derogat legi
Register : 02-05-2017 — Putus : 19-07-2017 — Upload : 08-11-2017
Putusan PA BATULICIN Nomor 0217/Pdt.G/2017/PA.Blcn Tanggal 19 Juli 2017 — Penggugat Tergugat
15 — 13
15 — 13
dipanggil dengan resmi dan patut, maka secara formal dapat dianggapbahwa Tergugat tidak hendak mempertahankan kepentingannya dan dapat puladianggap bahwa Tergugat mengakui dan tidak membantah dalildalil gugatanPenggugat secara keseluruhan;Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hendak mempertahankankepentingannya dan perkara ini tidak melawan hukum serta dapat diputus tanpahadirnya Tergugat (verstek), akan tetapi karena perkara ini perkaraperceraian, maka berdasarkan asas /ex spesialis derogat legi
Register : 21-06-2021 — Putus : 22-07-2021 — Upload : 23-07-2021
Putusan PA MENTOK Nomor 230/Pdt.G/2021/PA.MTK Tanggal 22 Juli 2021 — Penggugat melawan Tergugat
29 — 10
29 — 10
PA.MTKMenimbang, bahwa dari doktrin ulama di atas dapat diambil sebuahabstraksi hukum bahwa Tergugat yang tidak hadir dalam persidangan telahmenghilangkan hakhaknya sehingga terhadap gugatan Penggugat dapatdiperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat, dalam hal ini guna kehatihatian Majelis Hakim dalam menilai pokok perkara ini melawan hukum atautidak melawan hukum, serta beralasan atau tidak beralasan, dan juga perkaraini merupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (/exspecialis derogat legi
Register : 09-09-2019 — Putus : 02-10-2019 — Upload : 02-10-2019
Putusan PA PANGKAL PINANG Nomor 0433/Pdt.G/2019/PA.Pkp Tanggal 2 Oktober 2019 — Penggugat melawan Tergugat
15 — 13
15 — 13
memutusnya.Menimbang, bahwa dari doktrin ulama di atas dapat diambil sebuahabstraksi hukum bahwa Tergugat yang tidak hadir dalam persidangan telahmenghilangkan hakhaknya sehingga terhadap gugatan Penggugat dapatdiperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat, dalam hal ini guna kehatihatian Majelis Hakim dalam menilai pokok perkara ini melawan hukum atautidak melawan hukum, serta beralasan atau tidak beralasan, dan juga perkaraini merupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (/exspecialis derogat legi
Register : 11-03-2019 — Putus : 01-04-2019 — Upload : 04-04-2019
Putusan PA BATURAJA Nomor 133/Pdt.G/2019/PA.Bta Tanggal 1 April 2019 — Penggugat melawan Tergugat
15 — 4
15 — 4
No. 133/Pdt.G/2019/PA.BtaMenimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdatakhusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, makaberdasarkan azas lex specialis derogat legi generalis ketidakhadiran Tergugatdalam perkara ini tidaklan dapat dianggap sebagai pengakuan yang memilikikekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, melainkan hanyalahmenggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat, karena menurutPasal 311 R.Bg, pengakuan yang mempunyai nilai pembuktian yang
Register : 07-10-2019 — Putus : 29-10-2019 — Upload : 30-10-2019
Putusan PA PANGKAL PINANG Nomor 0493/Pdt.G/2019/PA.Pkp Tanggal 29 Oktober 2019 — Penggugat melawan Tergugat
20 — 6
20 — 6
Putusan No. 0493/Pdt.G/2019/PA.Pkpspecialis derogat legi generalis) dan untuk menghindari kesepakatan untukbercerai antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 208 KUHPerdata, maka untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antaraPenggugat (isteri) dan Tergugat (Suami) tidak dapat hidup rukun sebagai Ssuamisteri Sesuai dalam Pasal 39 Ayat (2) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan, gugatan mana dapat diterima apabila telah cukup jelasbagi Pengadilan tentang sebabsebab
Register : 04-01-2016 — Putus : 25-01-2016 — Upload : 18-04-2019
Putusan PA NEGARA MATARAM Nomor 0005/Pdt.G/2016/PA.Ngr Tanggal 25 Januari 2016 — Penggugat melawan Tergugat
21 — 3
21 — 3
persidanganmaka sesuai Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008proses mediasi tidak perlu dilaksanakan ;Menimbang, bahwa setelah upaya damai tidak berhasil, kemudian gugatanPenggugat dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus secara verstekakan tetapi oleh karena perkara ini termasuk hukum perdata khusus yang tundukkepada ketentuan hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkanazas lex specialis derogat legi
Register : 18-10-2016 — Putus : 30-11-2016 — Upload : 23-02-2017
Putusan PN SIMALUNGUN Nomor 94/Pdt.G-Sus/2016/PN Sim Tanggal 30 Nopember 2016 — PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk. Kantor UMK Cabang Perdagangan LAWAN WIDODO
114 — 54
114 — 54
1998, juga telah mentaati Surat Edaran/PeraturanBank Indonesia cq OJK, diantaranya: PBI No.7/6/PBI/2005 tentangTransparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data PribadiNasabah, PBI No.7/7/PBI/2005 Tentang Penyelesaian PengaduanNasabah dan PBI No.8/5/PBI/2005 Tentang Mediasi Perbankan.Yang kesemuanya itu menjadi hal yang umum dan wajar dalamHalaman 35 dari 71 Putusan Nomor 94/Pdt GSus/2016/PN Simpraktik perbankan dan menjadi mekanisme dalam dunia Perbankan(sebagai azas lex specialis derogat legi
ditanda tangani antaraTERMOHON KEBERATAN dan PEMOHON KEBERATAN telahsesuai dengan ketentuan perundanganundangan yang berlaku diNegara Republik Indonesia antara lain KUH Perdata knususnya BabIll tentang Perikatan, Undang Undang No. 7 tahun 1992 tentangPerbankan dan Undang Undang Nomor 10 tahun 1998 tentangperubahan atas Undang Undang No.7 tahun 1992 tentangPerbankan, Surat Edaran/Peraturan bank Indonesia (cq OJk), lebih lebih telah sesuai dengan ketentuan khusus yang merupakan LexSpecialis Derogate Legi
tanggal 30 Januari1986, terlebih Yurisprudensi tersebut sudah tidak relevan karenalahir sebelum UndangUndang Hak Tanggungan.Halaman 41 dari 71 Putusan Nomor 94/Pdt GSus/2016/PN SimDikarenakan, Perjanjian kredit yang telah disepakati oleh danantara Pelaku Usaha/Kreditor (PEMOHON KEBERATAN) denganKonsumen/Debitur (TERMOHON KEBERATAN) telah sesuai denganPasal 1320 KUH Perdata serta Pasal 1338 KUH Perdata yang lebihlebih telah sesuai pula dengan ketentuan khusus yang merupakanLEX SPECIALIS DEROGATE LEGI
Yang kesemuanya itumenjadi hal yang umum dan wajar dalam praktik perbankan danmenjadi mekanisme dalam dunia Perbankan (sebagai azas lexspecialis derogat legi generalis);Bahwa, dalam hubungan hukum yang seimbang dalamperjanjian kredit perbankan Undangundang bukan saja mengaturmelindungi nasabah / debitur / konsumen, akan tetapi harus pulamenjamin dan melindungi hak hak Kreditur/Pelaku Usaha (Bank),karena di samping terdapat hak hak debitur, dalam pemberian kreditjuga menyangkut keselamatan dunia perbankan
Putus : 29-02-2016 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1245/B/PK/PJK/2015 Tanggal 29 Februari 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. BARITO PACIFIC TBK.,
296 — 446 — Berkekuatan Hukum Tetap
296 — 446 — Berkekuatan Hukum Tetap
Benda bergerak karena ketentuan undangundang (Pasal 511 KUHPerdata);bahwa berdasarkan asas hukum Lex Posteriore Derogat Legi Priori dimanaUndangundang yang berlaku belakangan membatalkan Undangundangyang berlaku terdahulu.
Menurut Purnadi Purbacaraka dan SoerjonoSoekanto, azas /ex posteriore derogat legi priori memiliki pengertian sebagaiberikut:"Undangundang lain (yang lebih dahulu berlaku) dimana diatur suatu haltertentu, tidak berlaku lagi jika ada undangundang baru (yang berlakubelakangan) yang mengatur pula hal tersebut, akan tetapi makna dan tujuanberlainan atau berlawanan dengan undangundang lama tersebut ataudengan kata lain terjadi pencabutan undangundang secara diamdiam;bahwa oleh karena itu dengan berlakunya
Putusan Nomor 1245/B/PK/PJK/2015penggolongan benda bergerak dan benda tidak bergerak sebagaimana diatur dalam pasal 506, 507, 508 dan 509 KUH Perdatabahwa berdasarkan asas hukum Lex specialis derogat legi general dimanahukum khusus yang menyangkut tanah sekarang tunduk kepada UUPA,mengesampingkan hukum umum yang diatur dalam KUH Perdata;bahwa berdasarkan butir 1 romawi III bagian A Penjelasan Umum UndangUndang PA dinyatakan bahwa:"Sebagaimana telah diterangkan di atas hukum agraria sekarang inimempunyai
Menurut Purnadi Purbacaraka danSoerjono Soekanto, azas /ex posteriore derogat legi priori memilikipengertian sebagai berikut:"Undangundang lain (yang lebih dahulu berlaku) dimana diatur suatu haltertentu, tidak berlaku lagi jika ada undangundang baru (yang berlakuHalaman 15 dari 57 halaman.
Putus : 10-04-2013 — Upload : 22-08-2013
Putusan PN KEDIRI Nomor 66/Pdt.G/2012/PN.Kdr. Tanggal 10 April 2013 — WENDY SAPUTRA (BOEN TEK SENG) Melawan
Pelaku Usaha Besar PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, Dkk.
96 — 175
Pelaku Usaha Besar PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, Dkk.
96 — 175
Selanjutnya berdasarkanayat (4) Pasal yang sama, Para Tergugat wajib menyesuaikan KlausulaBaku yang bertentangan dengan UndangUndang Perlindungan Konsumen.Dalam hal pelaksanaan perjanjian kredit perbankan Para Tergugatmenerapkan dalil 1338 KUH Perdata atau dikenal dengan asaskonsensualis/kebebasan berkontrak, maka patut dikesampingkanberdasarkan suatu alasan berlakunya asas kesetaraan dan pemanfaatan,serta kedua asas yang dikenal asas lex specialis derogat legi generaliyang berarti UndangUndang khusus
meniadakan UndangUndangumum, dan asas lex posterior derogat legi priori yang berarti hukumbaru mengesampingkan hukum yang lama.Akibat daripada pencantuman Klausula Baku dalam pelaksanaan perjanjian /dokumen kredit KMK pada perbankan Tergugat II atas kuasa Tergugat , sehinggaPenggugat telah dirugikan.3) GUGATAN HAK MENDAPATKAN ADVOKASI, PERLINDUNGAN, DANUPAYA PENYELESAIAN SENGKETA PERLINDUNGAN KONSUMENSECARA PATUT (Berdasarkan Pasal 4 huruf e dan/atau Pasal 5 huruf d,UndangUndang No.8 Tahun 1999
Yang berarti tata cara penyelesaian sengketa kredit macet secara sepihakoleh Tergugat Il atas dasar suatu alasan hukum lama (sebelum BankIndonesia menjadi lembaga yang independen sesuai perundangundangan),yang telah merugikan hak milik konsumen/Penggugat di Pelelangan UmumKPKNL Malang, dan bukan bentuk pemberian perlindungan konsumen,berlaku asas kesetaraan dan pemanfaatan, serta asas lex specialisderogat legi generali yang berarti UndangUndang khusus meniadakanUndangUndang umum, dan asas lex posterior
derogat legi priori yangberarti hukum baru mengesampingkan hukum yang lama, maka:1).Apapun pengajuan permohonan Eksekusi Pengosongan Obyek Lelang kelembaga di luar badan hukum perbankan Para Tergugat, yaitu ke KantorLelang Umum KPKNL Wilayah Malang sampai dengan terbitnya RisalahLelang tanpa persetujuan tertulis terlebin dahulu dari Penggugat atauanggota keluarga Penggugat yang sealamat, adalah tidak benar, dan/atautata cara penyelesaian sengketa konsumen yang tidak patut, sehinggamerugikan Penggugat
Putus : 25-03-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 634/B/PK/PJK/2012 Tanggal 25 Maret 2013 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk
356 — 106 — Berkekuatan Hukum Tetap
356 — 106 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dalam ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor30/PJ/2009 ini, untuk Wajib Pajak yang melakukan pengalihan hak atastanah dan/atau bangunan karena penggabungan, peleburan, danpemekaran usaha tidak dikecualikan dari kewajiban pembayaranatau pemungutan Pajak Penghasilan atas pengalihan hak atastanah dan/atau bangunan. c) Bahwa lex posterior derogat legi pnon adalah asas hukumyang menyatakan peraturan perundangundangan yangterbaru mengesampingkan peraturan perundangundanganyang lama.Bahwa oleh
Bahwa sebagaimana telah dijelaskan pada point angka 9.1.diatas, karena muatan materi yang diatur dalam butir 9.2 SuratEdaran Dirjen Pajak Nomor SE04/PJ.33/1996 tanggal 26Agustus 1996 berbeda atau bertentangan dengan pengecualianyang diatur dalam Pasal 2 Peraturan Direktur Jenderal PajakNomor 30/PJ/2009 tanggal 27 April 2009, maka dapat dinyatakanbahwa berdasarkan azas hukum /ex posterior derogat legi pronnorma yang ada dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor30/PJ/2009 tanggal 27 April 2009
Bahwa sesuai dengan azas /ex posterior derogat legi pnon, makadengan kuasa Pasal 6 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor30/PJ/2009 tersebut, dapat dinyatakan bahwa ketentuanketentuan lain yang telah diterbitkan sebelumnya danbertentangan dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak inidinyatakan tidak berlaku lagi; Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE23/PJ.42/1999tanggal 27 Mei 1999Pertimbangan menurutMajelis Hakim Bahwa dari Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE23/PJ.42/1999 tanggal
Register : 25-05-2021 — Putus : 26-07-2021 — Upload : 26-07-2021
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 50/G/2021/PTUN.SMG Tanggal 26 Juli 2021 — Penggugat:
Sugeng Riyanto dkk
Tergugat:
Pemerintah Daerah Kota Semarang Cq. Dinas Penataan Ruang Kota Semarang
366 — 260
Sugeng Riyanto dkk
Tergugat:
Pemerintah Daerah Kota Semarang Cq. Dinas Penataan Ruang Kota Semarang
366 — 260
dilakukanharmonisasi dan sinkronisasi yang dikoordinasikan oleh kementerianatau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pembentukan peraturan perundangundangan.Bahwa faktanya, Perda 5/2009 dan Perwal 38/2012 yang dijadikansebagai dasar dikeluarkannya Objek Sengketa oleh Tergugat, belumdilakukan harmonisasi dan sinkronisasi dengan UU Bangunan Gedungsebagaimana telah diubah dengan UU Ciptaker dan PP 16/2021.Bahwa mengacu pada uraian tersebut diatas dan berdasarkan asas lexsuperior derograt legi
SecarahierarkiUndangundang dan Peraturan Pemerintah kedudukannya lebihtinggi dari Perda dan Perwal, sehingga berdasarkan asas lexsuperior derograt legi inferior, maka hukum yang lebih tinggimengesampingkan hukum yang lebih rendah.Bahwa jika mengacu pada kaedah dan asas hukum tersebut diatas,seharusnya Tergugat tidak lagi dapat mengeluarkan Objek Sengketaberkaitan dengan IMB yang didasarkan pada Perda 5/2009 danPerwal 38/2012, yang sudah tidak relevan dan seharusnya tidak lagimempunyai kekuatan hukum
juga tidakmemberikan pelayanan demi terciptanya tertio hukum dalammasyarakat, misalnya saja memberikan penyuluhan atau sosialisasitentang bagaimana Warga Masyarakat mendapatkan segalaperizinan yang diperlukan untuk bangunan rumah. tinggalnya.Halaman 23 Putusan Nomor: 50/G/2021/PTUN.SMGSebaliknya Tergugat dengan kaku menerapkan Perda 5/2009 danPerwal 38/2012, yang nyatanyata sudah tidak relevan lagi danbertentangan dangan Peraturan Perundangundangan yang lebihtinggi serta asas lex superior derograt legi
Register : 15-01-2019 — Putus : 20-06-2019 — Upload : 24-06-2019
Putusan PN WONOSOBO Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Wsb Tanggal 20 Juni 2019 — Penggugat:
1.Slamet Subur
2.Sugeng
3.Dian Adikara Kharismawan
Tergugat:
Sri Hartini
37 — 10
1.Slamet Subur
2.Sugeng
3.Dian Adikara Kharismawan
Tergugat:
Sri Hartini
37 — 10
Bahwa gugatan Para Penggugat tentang Wanprestasiberdasarkan Berita Acara Pernyataan Kesepakatan Bersama ParaCalon Kepala Desa Kalierang Kecamatan Selomerto, KabupatenWonosobo Periode 2019 2025, yang telah ditanda tangani olehPara Penggugat dan Tergugat tanggal 23 Nopember 2018, yangdiketahui oleh Panitia Pilkades Kalierang (Romadhon,SE) danKertua BPD Kalierang (Suyadi), yang menurut Asas Hukum Lexspecialis derogat legi generali adalah Asas penafsiran hukumyang menyatakan bahwa hukum yang bersifat
Putus : 22-07-2014 — Upload : 18-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 513 K/Pdt/2014 Tanggal 22 Juli 2014 — MOCHAMAD YUNARNO,dk ; PT. BANK NEGARA INDONESIA (PER-SERO) Tbk.PUSAT JAKARTA Cq. PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk. KANTOR CABANG SYARIAH SURAKARTA, dkk
56 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
56 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa sebelum ada Pengumuman Kedua Lelang Eksekusi HakTanggungan di Harian Solo Pos pada hari Rabu Legi tanggal 28Nopember 2012 Para Penggugat belum/tidak pernah diberi surat somasidari Pengadilan Negeri untuk mengetahui secara pasti berapa seluruhkewajiban yang harus dibayar.Hal. 3 dari 15 hal. Put.