Ditemukan 274796 data
Urut Berdasarkan
Register : 05-01-2021 — Putus : 26-01-2021 — Upload : 26-01-2021
Putusan PA Namlea Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Nla Tanggal 26 Januari 2021 — Pemohon melawan Termohon
15 — 10
15 — 10
Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halanganperkawinan menurut UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.
para Pemohon dalampermohonan ini adalah untuk mendapatkan kutipan akta nikah para Pemohon,oleh karena itu kepentingan para Pemohon dalam permohonan ini telah nyatadan konkrit, sehingga patut untuk diberikan perlindungan hukum;Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan tersebut di atas, MajelisHakim berpendapat Para Pemohon telah dapat membuktikan dalildalilpermohonannya dan beralasan hukum, karena itu dapat dikabulkan untukseluruhnya;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor1
Register : 09-12-2019 — Putus : 23-12-2019 — Upload : 23-12-2019
Putusan PA SLAWI Nomor 3903/Pdt.G/2019/PA.Slw Tanggal 23 Desember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
12 — 3
12 — 3
Pasal 134 Inpres Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara aquo, Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksisaksi dari pihak keluarga atauOrangorang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk mendapatkankebenaran yang lebih meyakinkan ;Menimbang, bahwa memenuhi dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangundangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat telah menghadirkanpihakpihak yang dekat dengan Penggugat
bahwa meskipun telah dilakukan upaya perdamaian olehpihak keluarga, dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalamproses persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989, namun Penggugat tetap tidak berniatmeneruskan kehidupan bersama dengan Tergugat ;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
Register : 03-01-2013 — Putus : 04-02-2013 — Upload : 21-05-2013
Putusan PA TANJUNG PATI Nomor 1/Pdt.P/2013/PA.LK Tanggal 4 Februari 2013 — PEMOHON I dan PEMOHON II
17 — 9
17 — 9
Kompilasi Hukum Islam, makarukun untuk melaksanakan perkawinan, yaitu: a. calon suami, b. calon istri, c. walinikah, d. dua orang saksi, e. jab dan kabul;Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukunnikah,keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi syaratsyarat perkawinan.Adapun syaratsyarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahanantara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selamalamanya, sebagaimana disebutkan dalam pasal 8, 9, dan 10 UndangUndang Nomor1
pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telahsesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e), ayat (4) KompilasiHukum Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yangdiatur dalam pasal 8, pasal 9, dan pasal 10 UndangUndang Nomor Tahun 1974jo pasal 39, pasal 40, pasal 41, pasal 42, pasal 43 dan pasal 44 Kompilasi HukumIslam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon I danPemohon IT dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 angka (2) UndangUndang Nomor1
Register : 06-01-2020 — Putus : 29-01-2020 — Upload : 29-01-2020
Putusan PA PAYAKUMBUH Nomor 18/Pdt.G/2020/PA.Pyk Tanggal 29 Januari 2020 — Penggugat melawan Tergugat
15 — 8
15 — 8
Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, sertapembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, MajelisHakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti Surat.Oleh karenanya Majelis menilai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagaisuami istri dinyatakan telah terbukti dan Penggugat merupakan pihak yangberkepentingan dalam perkara ini;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1
perceraian namunmencelanya kecuali perceraian yang mengandung kemaslahatan bagisuami atau istri atau bagi keduanya.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telahmemenuhi unsurunsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1
Register : 11-01-2013 — Putus : 14-03-2013 — Upload : 21-05-2013
Putusan PA TANJUNG PATI Nomor 6/Pdt.P/2013/PA.LK Tanggal 14 Maret 2013 — PEMOHON I dan PEMOHON II
12 — 6
12 — 6
KompilasiHukum Islam, maka rukun untuk melaksanakan perkawinan, yaitu: a. calon suami,b. calon istri, c. wali nikah, d. dua orang saksi, e. ijab dan kabul;Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukunnikah,keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi syaratsyarat perkawinan.Adapun syaratsyarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahanantara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selamalamanya, sebagaimana disebutkan dalam pasal 8, 9, dan 10 UndangUndang Nomor1
Perkara No.06/Pdt.P/2013/PA.LK10ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar laranganperkawinan yang diatur dalam pasal 8, pasal 9, dan pasal 10 UndangUndangNomor Tahun 1974 jo pasal 39, pasal 40, pasal 41, pasal 42, pasal 43 dan pasal 44Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan permohonanPemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 angka (2) UndangUndang Nomor1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiaptiap perkawinan
Register : 16-06-2021 — Putus : 03-08-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PA SLAWI Nomor 2046/Pdt.G/2021/PA.Slw Tanggal 3 Agustus 2021 — Penggugat melawan Tergugat
10 — 13
10 — 13
Pasal 134 Inpres Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara aquo Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksiSsaksi dari pihak keluarga atauorangorang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk mendapatkankebenaran yang lebih meyakinkan ;Menimbang, bahwa saksisaksi yang diajukan Pemohon sudah dewasa,berakal sehat dan keterangannya telah disampaikan di depan persidangan dandi bawah sumpahnya serta saksi tersebut bukanlah orangorang yang dilarangHlm.7 dari 12 hlm.
dalamrumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisinan danpertengkaran yang disebabkan karena Pemohon mempunyai perempuanidaman lain;, dan sekarang Pemohon dengan Termohon sudah berpisah selama 3bulan dan selama berpisah keduanya tidak pernah melaksanakankewajibannya layaknya suami istri ;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
Register : 08-08-2017 — Putus : 12-09-2017 — Upload : 06-10-2017
Putusan PA LUBUK LINGGAU Nomor 160/Pdt.P/2017/PA.LLG Tanggal 12 September 2017 — PEMOHON I VS PEMOHON II
15 — 1
15 — 1
Lig.Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara vo/unter yangmenyangkut legalitas hukum dan tidak ada sengketa di dalamnya, maka prosesmediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor1 Tahun 2016 tidak dilaksanakan, sedangkan Pemohon dan Pemohon Il tetapdengan permohonannya dan mohon penetapan;Menimbang, bahwa menurut Pasal 283 R.Bg siapa yang mendalilkansuatu. hak atau suatu) perbuatan untuk menguatkan haknya itu, harusmembuktikan adanya hak atau perbuatan itu
Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 40 sampai dengan Pasal 44Kompilasi Hukum Islam, karenanya secara hukum Islam dan peraturanperundangundangan yang berlaku Pemohon dan Pemohon Il dibolehkanmelangsungkan perkawinan. Selanjutnya pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islamdijelaskan tentang rukun perkawinan bahwa untuk melaksanakan perkawinanharus ada : a. Calon suami, b. Calon istri, c. Wali nikah, d. Dua orang saksi dan e.jab dan kabul.
Register : 04-03-2016 — Putus : 04-04-2016 — Upload : 09-07-2019
Putusan PA BOGOR Nomor 299/Pdt.G/2016/PA.Bgr Tanggal 4 April 2016 — Penggugat melawan Tergugat
13 — 5
13 — 5
Pasal 31 Ayat (1) dan (2)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupayamenasihati Penggugat, namun usaha tersebut tidak berhasil dan oleh karena parapihak tidak lengkap maka perkara ini tidak layak untuk dimediasi, sebagaimanaketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 yang telah dirubah dengan PERMA Nomor1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;Menimbang bahwa oleh karena upaya damai yang dilakukan Majelis Hakimtidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan
Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 joPasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalamAlQuran Surat ArRum Ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undangundang Nomor1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumahtangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugatselaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap salingmencintai, saling pengertian
Register : 23-02-2018 — Putus : 09-07-2018 — Upload : 15-10-2018
Putusan PA WONOSARI Nomor 274/Pdt.G/2018/PA.Wno Tanggal 9 Juli 2018 — Perdata
14 — 2
14 — 2
Wno hal 9 dari 16Pasal 2 UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.
untuk hidup rukun lagi sebagaisuami istri, sehingga rumah tangga keduanya sangat sulit pula untukdipertah ankan, dan jika tetap dipertahankan dapat menimbulkan mu darat yanglebih besar bagi keduanya, maka jalan keluar yang terbaik (mashlahah) bagipenyelesaian konflik perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah perceraian.Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbanganpertimbangan diatas ternyata gugatan Penggugat telah terdapat cukup alasan sebagaimanadikehendaki oleh Pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor1
Register : 15-08-2019 — Putus : 11-09-2019 — Upload : 11-09-2019
Putusan PA KUALA TUNGKAL Nomor 329/Pdt.G/2019/PA.Ktl Tanggal 11 September 2019 — Penggugat melawan Tergugat
13 — 2
13 — 2
Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang nomor1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi HukumIslam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1). Antara Pemohondan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah, dan belum pernahbercerai, (2). Antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan danpertengkaran secara terus menerus. (3).
danTermohon adalah suamiisteri yang sah sampai saat ini dan belum pernahbercerai, sehingga Pemohon dan Termohon berkualitas hukum untuk bertindaksebagai pihakpihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi injudicio);Menimbang, bahwa untuk membuktikan antara Pemohon dan Termohontelah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sehinggatidak ada harapan rukun lagi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1
Register : 10-03-2020 — Putus : 24-03-2020 — Upload : 26-03-2020
Putusan PA SLAWI Nomor 0921/Pdt.G/2020/PA.Slw Tanggal 24 Maret 2020 — Penggugat melawan Tergugat
12 — 3
12 — 3
Pasal 134 Inpres Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara aquo, Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksisaksi dari pihak keluarga atauorangorang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk mendapatkankebenaran yang lebih meyakinkan ;Menimbang, bahwa memenuhi dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat telahmenghadirkan pihakpihak yang dekat dengan Penggugat
bahwa meskipun telah dilakukan upaya perdamaian olehpihak keluarga, dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalamproses persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989, namun Penggugat tetap tidak berniatmeneruskan kehidupan bersama dengan Tergugat ;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
Register : 20-06-2019 — Putus : 22-10-2019 — Upload : 22-10-2019
Putusan PA SLAWI Nomor 1849/Pdt.G/2019/PA.Slw Tanggal 22 Oktober 2019 — Penggugat melawan Tergugat
12 — 7
12 — 7
telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama dansekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 3 tahun dan selamaberpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah melaksanakankewajibannya masingmasing layaknya suami istri sehingga tidak ada harapanakan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (b) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
Putusan No. 1849/Pdt.G/2019/PA.Slwkarena itu dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 21 ayat (3) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1 Tahun 1974 jo.
Register : 06-09-2021 — Putus : 23-09-2021 — Upload : 23-09-2021
Putusan PA SENGKANG Nomor 762/Pdt.P/2021/PA.Skg Tanggal 23 September 2021 — Pemohon melawan Termohon
14 — 8
14 — 8
Skg.Menimbang, bahwa Pasal 2 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974menegaskan:Pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan berdasarkanhukumagama masingmasing dan tercatat menurut perundangundanganyangberlaku.Menimbang, bahwa terhadap perkawinan yang tidak tercatat di KUA incasu perkawinanantara Pemohon dan Pemohon Il, dapat diajukanpermohonan pengesahannyakepada Pengadilan Agama sepanjang pernikahantersebut tidakmengandung halangan sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang
Dua orang saksi. dan5. jab kabul.Menimbang, bahwa selain itu, untuk sahnya perkawinan, maka keduacalon mempelaiharus terbebas dari keadaan yang menyebabkan suatuperkawinan dilarangsebagaimana maksud dari Pasal 8 UndangUndang Nomor1 Tahun 1974tentang Perkawinan, yaitu:1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas.2.
Register : 25-01-2018 — Putus : 08-03-2018 — Upload : 16-07-2019
Putusan PA PANGKALAN KERINCI Nomor 0046/Pdt.G/2018/Pa.Pkc Tanggal 8 Maret 2018 — Penggugat melawan Tergugat
17 — 9
17 — 9
untukpemeriksaan perkara ini, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugattidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagaiwakil atau kuasanya yang sah sampai sidang pembacaan putusan serta tidakpula ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menuruthukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh JurusitaPengadilan Agama Pangkalan Kerinci sesuai ketentuan Pasal 26 PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1
Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian harus dinyatakan Tergugattidak pernah hadir di persidangan dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat(1) R.Bg perkara ini diperiksa secara verstek dan putusan atas perkara ini dapatdijatunkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan Pasal 31 PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Register : 19-11-2018 — Putus : 18-12-2018 — Upload : 22-01-2019
Putusan PA PANGKALAN KERINCI Nomor 0444/Pdt.G/2018/PA.Pkc Tanggal 18 Desember 2018 — Penggugat melawan Tergugat
11 — 6
11 — 6
dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itudisebabkan suatu halangan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmidan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci sesuaiketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentangPelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,dengan demikian pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan Pasal 31 PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1
kembali pesan NabiMuhammad SAW bahwa perceraian itu sesuatu yang halal tetapi dibenci olehAllah, namun Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, maka dalam halHalaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 0444/Pdt.G/2018/PA.Pkcini majelis berkeyakinan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulituntuk dirukunkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, daililpermohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1
Register : 14-01-2022 — Putus : 31-01-2022 — Upload : 02-02-2022
Putusan PA SLAWI Nomor 0208/Pdt.G/2022/PA.Slw Tanggal 31 Januari 2022 — Penggugat melawan Tergugat
13 — 9
13 — 9
Pasal 134 Inpres Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara aquo Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksiSsaksi dari pihak keluarga atauorangorang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk mendapatkankebenaran yang lebih meyakinkan ;Menimbang, bahwa saksisaksi yang diajukan Pemohon sudah dewasa,berakal sehat dan keterangannya telah disampaikan di depan persidangan dandi bawah sumpahnya serta saksi tersebut bukanlah orangorang yang dilaranguntuk menjadi saksi menurut
Putusan Nomor 0208/Pdt.G/2022/PA.SIlwtahun, selama berpisah keduanya tidak pernah melaksanakan kewajibannyalayaknya Suami istri dan tidak ada harapan hidup rukun kemball;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.
Register : 05-08-2020 — Putus : 03-09-2020 — Upload : 03-09-2020
Putusan PA PEMALANG Nomor 2253/Pdt.G/2020/PA.Pml Tanggal 3 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
11 — 9
11 — 9
Pasal 134 Inpres Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara aquo Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksisaksi dari pihak keluarga atauorangorang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk mendapatkankebenaran yang lebih meyakinkan ;Menimbang, bahwa untuk memenuhi dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangundangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pemohon telah menghadirkan pihakpihak yang dekat dengan Pemohon
bahwa meskipun telah dilakukan upaya perdamaian olehpihak keluarga, dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalamproses persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989, namun Pemohon tetap tidak berniat meneruskankehidupan bersama dengan Termohon ;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
Register : 25-04-2012 — Putus : 30-05-2012 — Upload : 21-08-2013
Putusan PA KISARAN Nomor 301/Pdt.G/2012/PA.Kis Tanggal 30 Mei 2012 — PENGGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, sebagai Penggugat;
MELAWAN
TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, sebagai Tergugat;
9 — 4
9 — 4
ketidakhadiran Tergugat tanpa alasanyang sah menurut hukum;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikandengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dantetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapitidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karenaTergugat tidak pernah hadir dipersidangan, dengan demikian telah sesuaidengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor1
ketentuan pasal 82 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun1989 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun2006 dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun2009 jo. pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di IndonesiaTahun 1991;Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karenaTergugat tidak pernah hadir dipersidangan, dengan demikian telah sesuaiHalaman 9 dari 15 halaman putusan Nomor:301/Pdt.G/2012/PA.Kis.dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor1
Register : 08-09-2021 — Putus : 28-09-2021 — Upload : 29-09-2021
Putusan PA SLAWI Nomor 2880/Pdt.G/2021/PA.Slw Tanggal 28 September 2021 — Penggugat melawan Tergugat
12 — 12
12 — 12
Pasal 134 Inpres Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara aquo Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksisaksi dari pihak keluarga atauorangorang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk mendapatkankebenaran yang lebih meyakinkan ;Menimbang, bahwa saksisaksi yang diajukan Pemohon sudah dewasa,berakal sehat dan keterangannya telah disampaikan di depan persidangan dandi bawah sumpahnya serta saksi tersebut bukanlah orangorang yang dilaranguntuk menjadi saksi menurut
yang disebabkan karena perihal ekonomi keluarga, dimanaTermohon kurang terima dengan penghasilan Pemohon yang hanya sebagaipekerja xxxxx dan sekarang Pemohon dengan Termohon sudah berpisahselama 1 tahun 7 bulan dan selama berpisah keduanya tidak pernahmelaksanakan kewajibannya layaknya Suam1 istri ;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
Register : 25-09-2019 — Putus : 16-10-2019 — Upload : 16-10-2019
Putusan PA KUALA TUNGKAL Nomor 367/Pdt.G/2019/PA.Ktl Tanggal 16 Oktober 2019 — Penggugat melawan Tergugat
15 — 1
15 — 1
Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang nomor1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi HukumIslam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1). Antara Pemohondan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah, dan belum pernahbercerai, (2). Antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan danpertengkaran secara terus menerus. (3).
danTermohon adalah suamiisteri yang sah sampai saat ini dan belum pernahbercerai, sehingga Pemohon dan Termohon berkualitas hukum untuk bertindaksebagai pihakpihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi injudicio);Menimbang, bahwa untuk membuktikan antara Pemohon dan Termohontelah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sehinggatidak ada harapan rukun lagi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1