Ditemukan 274796 data
11 — 5
Pasal 134 Inpres Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara aquo, Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksisaksi dari pihak keluarga atauorangorang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk mendapatkankebenaran yang lebih meyakinkan ;Menimbang, bahwa memenuhi dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangundangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat telah menghadirkanpihakpihak yang dekat dengan Penggugat
bahwa meskipun telah dilakukan upaya perdamaian olehpihak keluarga, dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalamproses persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989, namun Penggugat tetap tidak berniatmeneruskan kehidupan bersama dengan Tergugat ;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
9 — 6
Putusan Nomor 1835/Padt.G/2021/PA.Slwrukun lagi dalam rumah tangga ;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (b) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.
satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahunberturutturut tanpa alasan yang sah;Menimbang, bahwa telah terbukti sejak tahun 2016 Tergugat telah pergimeninggalkan rumah tempat kediaman bersama yang akibatnya Penggugatdan Tergugat sekarang sudah berpisah selama 5 tahun, dan selama berpisahTergugat menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediamanbersama, maka berdasarkan pada ketentuan Pasal 21 ayat ( 3 ) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
40 — 12
ditentukan untukpemeriksaan perkara ini, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohontidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagaiwakil atau kuasanya yang sah sampai sidang pembacaan putusan, tidakternyata ketidak hadiran Termohon disebabkan alasan yang sah menuruthukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh JurusitaPengadilan Agama Pangkalan Kerinci, sesuai ketentuan Pasal 26 PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1
Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian harus dinyatakanTermohon tidak pernah hadir di persidangan dan berdasarkan ketentuan Pasal149 ayat (1) R.Bg perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Termohon;Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan Pasal 31 PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006
Terbanding/Tergugat : PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk. Kantor Cabang Fakfak
77 — 19
Hal.1Telah membaca Berkas perkara dan suratsurat yang berhubungandengan perkara tersebut;TENTANG DUDUK PERKARA :Menerima dan mengutip keadaankeadaan mengenai duduk perkaraseperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor1/Pdt.G/2021/PN Ffk, tanggal 19 Mei 2021, yang amarnya berbunyi sebagaiberikut:A. Dalam Eksepsi: Menolak Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;B. Dalam Pokok Perkara1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet OnvankelijkVerklaard);2.
mengajukanpermohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan PermohonanBanding Nomor 1/Akta/Pdt.G/2021/PN Ffk tanggal 4 Juni 2021, yang dibuat olehPanitera Pengadilan Negeri Fakfak, permohonan Banding tersebut kepadaTerbanding semula Tergugat diberitahukan sesuai Relaas PemberitahuanPernyataan Banding Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Ffk tanggal 9 Juni 2021,permohonan banding tersebut disertai dengan memori banding yang diterima diPengadilan Negeri Fakfak sesuai Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor1
11 — 11
Pasal 134 Inpres Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara aquo, Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksisaksi dari pihak keluarga atauorangorang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk mendapatkankebenaran yang lebih meyakinkan ;Menimbang, bahwa memenuhi dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangundangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat telah menghadirkanpihakpihak yang dekat dengan Penggugat
bahwa meskipun telah dilakukan upaya perdamaian olehpihak keluarga, dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalamproses persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989, namun Penggugat tetap tidak berniatmeneruskan kehidupan bersama dengan Tergugat ;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
16 — 2
Walaupundemikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehatiPemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidakberhasil, dengan demikian maka proses mediasi sebagaimana ketentuanPeraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor1 Tahun 2016 tentangProsedur Mediasi di Pengadilan dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa perkara ini terklasifikasi dalam perkara perceraiankarena talak, dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1)huruf a dan
untuk dapat rukun kembali dalam sebuahrumah tangga;Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecahsedemikian rupa adalah siasia belaka, bahkan apabila keadaannya sepertisekarang ini dipaksakan atau dibiarkan, maka justru akan menimbulkanmadharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon,sehingga oleh karenanya Majelis berpandapat bahwa rumah tangga Pemohondengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat UndangUndang Nomor1
14 — 7
Pasal 31 PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama jo. Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991tentang Penyebaran Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakimtelah menemukan fakta hukum sebagai berikut;1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisinandan pertengkaran;2.
harapan akan hidup rukunlagi sebagai suami istri disebabkan telah pisah tempat tinggal selama 3(tiga) tahun dan usaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidakberhasil:Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Hakim sepakatdalam musyawarah Hakim bahwa gugatan Penggugat telah cukup alasansebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun1974 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor1
11 — 4
ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sahmenurut hukum;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikandengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dantetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapitidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karenaTergugat tidak pernah hadir dipersidangan, dengan demikian telah sesuaidengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor1
Hal mana telahsesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun1989 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun2006 dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun2009 jo. pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di IndonesiaTahun 1991;Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karenaTergugat tidak pernah hadir dipersidangan, dengan demikian telah sesuaidengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor1 tahun 2008;Menimbang,
17 — 9
Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sejak bulanMei 2018, Termohon telah pergi meninggalkan rumah tempat kediamanbersama dan sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 2tahun 2 bulan dan selama berpisah keduanya sudah tidak pernahmelaksanakan kewajibannya layaknya suami istri ;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (b) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
Putusan No. 2131/Padt.G/2020/PA.SIwRepublik Indonesia yang berakibat Pemohon dan Termohon sekarang sudahberpisah selama 2 tahun 2 bulan, maka mendasarkan pada ketentuan Pasal21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang PelaksanaanUndangundang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 133 Inpres Nomor 1 Tahun1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka dengan demikian syaratperceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (bo) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
13 — 11
Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam diIndonesia, telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka proses mediasi sebagaimana yang diatur dalam Perma Nomor1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat,Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara inikarena sejak 2011 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugatkurang menafkahi
Pasal 1 Undangundang Nomor1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan alasan gugatan Penggugat telah memenuhiunsurunsur yang tersebut pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia TahunHal. 10 dari 12. Put.
15 — 7
Putusan No. 3028/Padt.G/2019/PA.SIwMenimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.
sampai denganawal bulan Januari 2017, Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi yangdemikian itu sudah termasuk dalam klasifikasi perselisihan dan pertengkaranyang bersifat terusmenerus yang semakin lama semakin memuncak, makaMajelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon tersebuttidak mungkin lagi diharapkan untuk rukun kembali, dengan demikian makasyarat perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
10 — 7
Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor1 tahun 2016 tidak dapat dilakukan;Menimbang, meskipun tidak ada bantahan dari Termohon, namun untukmemastikan perkara a quo beralasan dan tidak melawan hukum serta untukmencegah terjadinya kesepakatan dalam perceraian, Majelis Hakim menilaiPemohon tetap harus membuktikan dalildalil Permohonannya;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan Permohonannya, Pemohontelah mengajukan surat bukti P1 dan P2 serta 2 (dua) orang saksisebagaimana telah diuraikan di
bahwaantara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisinan dan pertengkaran,yang bersifat terus menerus tidak ada harapan untuk kembali hidup rukundalam rumah tangga karena rumah tangga antara Pemohon dengan Termohonbetulbetul telah pecah;Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga (perkawinan) telahpecah, sebagaimana rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka mawaddahwa rahmah dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki FirmanAllah SWT. dalam Surat ArRum ayat 21 dan Pasal 1 Undangunudang Nomor1
16 — 3
No. 0579/Pdt.G/2017/PA.Jmb.Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) dan (4) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 145 RGg serta pasal 131 KHI MajelisHakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh Jalurmediasi dengan mediator, sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA Nomor1 Tahun 2008 Tentang Mediasi, namun juga gagal/tidak berhasil, olehkarenanya ketentuan yang terdapat di dalam pasal 154 R,Bg. jo.
, Majelisberpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telahpecah sedemikian rupa dan tidak mungkin untuk disatukan lagi, dan dikuatkanlagi dengan Tergugat tidak mau lagi hadir ke persidangan untuk didengarjawabannya, dan pecahnya rumah tangga tersebut telah sampai ketahap tidakada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga tujuanperkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekalberdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 UndangUndang Nomor1
23 — 19
Pasal 134 Inpres Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara aHlm.7 dari 13 hlm.
perselisinan danpertengkaran yang disebabkan Termohon sebagai istri susah diatur dan tidakmau taat kepada Pemohon., dan sekarang Pemohon dengan Termohon sudahberpisah selama 3 bulan, selama berpisah keduanya tidak pernahmelaksanakan kewajibannya layaknya suami istri dan tidak ada harapan hiduprukun kembali;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
13 — 7
Putusan No.0632/Pdt.G/2020/PA.SdnMenimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihakPenggugat dengan memberikan nasehat seperlunya, namun tidak berhasil,dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud pasal154 Rbg, juncto Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009, Sedangkan upaya untuk mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor1
Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan diantarannya menciptakankedamaian, ketentraman lahir batin pasangan suamiistri sehingga perkawinanwajib dilestarikan, namun sebaliknya jika telah terjadi perselisihan danpertengkaran secara teruS menerus tidak mungkin mewujudkan tujuanperkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankanrumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan
12 — 1
Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang nomor1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi HukumIslam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1). Antara Pemohondan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah, dan belum pernahbercerai, (2). Antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan danpertengkaran secara teruS menerus. (3).
danTermohon adalah suamiisteri yang sah sampai saat ini dan belum pernahbercerai, sehingga Pemohon dan Termohon berkualitas hukum untuk bertindaksebagai pihakpihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi injudicio);Menimbang, bahwa untuk membuktikan antara Pemohon dan Termohontelah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sehinggatidak ada harapan rukun lagi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1
7 — 5
Pasal 134 Inpres Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara aquo, Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksisaksi dari pihak keluarga atauorangorang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk mendapatkankebenaran yang lebih meyakinkan ;Menimbang, bahwa memenuhi dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangundangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat telah menghadirkanpihakpihak yang dekat dengan Penggugat
bahwa meskipun telah dilakukan upaya perdamaian olehpihak keluarga, dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalamproses persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989, namun Penggugat tetap tidak berniatmeneruskan kehidupan bersama dengan Tergugat ;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
71 — 21
pokok perkara, dimana bukti tersebut memuatketerangan yang menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah terikatdalam perkawinan yang sah sejak tanggal 22 Januari 2011 dan sampai saatini belum pernah bercerai, dengan demikian alat bukti tertulis dimaksuddinilai telah memenuhi persyaratan materiil.Menimbang bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi persyaratanformil dan materiil, maka alat bukti a quo harus dinyatakan dapatdipertimbangkan.Menimbang bahwa ketentuan Pasal 7 ayat 1 Instruksi Presiden Nomor1
olehkarena itu permohonan Pemohon cukup beralasan.Menimbang bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga sebagaimanatersebut di atas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untukmembentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkanKetuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga tujuan perkawinan untuk membentukkeluarga yang sakinah (AlQur'an Surat ArRum ayat 21) akan sulit tercapai.Menimbang bahwa meskipun salah satu prinsip UndangUndang Nomor1
21 — 11
Pasal 134 Inpres Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara aquo, Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksisaksi dari pihak keluarga atauorangorang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk mendapatkankebenaran yang lebih meyakinkan ;Menimbang, bahwa memenuhi dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangundangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat telah menghadirkanpihakpihak yang dekat dengan Penggugat
bahwa meskipun telah dilakukan upaya perdamaian olehpihak keluarga, dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalamproses persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989, namun Penggugat tetap tidak berniatmeneruskan kehidupan bersama dengan Tergugat ;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
12 — 13
Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam diIndonesia, telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka proses mediasi sebagaimana yang diatur dalam Perma Nomor1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa karena tidak diketahui alamat Tergugat yang jelas danpasti di wilayah Republik Indonesia, Tergugat telah dipanggil melalui media massadalam hal ini pemanggilan dilakukan melalui Radio sebagaimana diatur dalampasal
Pasal 1 Undangundang Nomor1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan alasan gugatan Penggugat telah memenuhiunsurunsur yang tersebut pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 jo.